Pada waktu mergerbelum semuanya di HGU kan karena saat itu pada waktu PT.BLP adapembebasan tanah, dari 2000 ha baru 1700 ha yang di HGU kansedangkan sisanya belum di HGU kan karena kendala tekhnis dankeuangan, prinsipnya saat itu mana yang bisa dimanfaatkan itu yangdikerjakan terlebih dahulu dan jika nanti dikemudian hari ada warga yangmau melepaskan tanahnya perusahaan siap untuk membelinya ; Bahwa maksudnya belum di HGU kan adalah karena ada wargayang belum mau melepaskan tanahnya dan tanah yang

Kewajiban Ka.Rutan adalah konsultasi pada pimpinan dan bawahan, konsultasi pertama adalahpembinaan tekhnis kepada Kepala Divisi, apabila masih raguragu Ka.Rutan atauKepala Divisi Pemasyarakatan mesti meminta petunjuk kepada Pusat atau DirektoratJenderal Pemasyarakatan mengenai apa yang mesti dilakukan, Ka.Rutan pada saatdalam posisi raguragu sedapatdapatnya atau sebaikbaiknya tidak boleh langsungmengambil langkah itu, kalau putusan itu 12 tahun selain itu dia mesti direhabilitasi,dalam rehabilitasi

tahapantahapannya adalah sebagaiberikut: Pengumuman Pascakualifikasi dan Download Dokumen Pemilihan padatanggal 6 Mei 2020 Pukul 00.00 Wib sampai 13 Mei 2020 Pukul 23.59Wib Pemberian Penjelasan pada tanggal 12 Mei 2020 Pukul 10.00 Wibsampai 12 Mei Pukul 11.00 Wib Upload Dokumen Penawaran pada tanggal 12 Mei 2020 Pukul 11.01Wib sampai 18 Mei 2020 Pukul 10.59 Wib Pembukuan Dokumen Penawaran pada tanggal 18 Mei 2020 Pukul11.00 Wib sampai 22 Mei 2020 Pukul 23.59 Wib Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Tekhnis

Uraian Spesifikasi Tekhnis KeteranganHarga/ JumlahUnit1 Jaring 15 Unit 5.455.000 81.825.000LingkarBahan NilonWarna PutihUkuran 2%2 Jaring 120 Piece 225.000 27.000.000UdangBahan Nilon MultiWarna Merah JambuUkuran 1%42 Inche Hal. 42 dari 54 hal. Put.

Menimbang, bahwa dalam buku II pedoman tekhnis Pengadilan, Mahkamah Agungmengelompokkan gugatan untuk perlindungan konsumen ini sebagai gugatan untukkepentingan umum artinya untuk kepentingan orang banya. Menimbang, bahwa sehingga gugatan itu diarahkan untuk dapat merubah ataumemperbaiki suatu sistem atau kebijakan yang bersifat umum atau suatu peraturanperundang perundangan.

Gayo Lues(Bencana Alam), dan perhitungan nilai fisik pekerjaan yang belum terbayar yang dibuatoleh Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan Pengendalian Banjir Pada Daerah Banjir danBadanBadan Sungai Wilayah II dan diketahui Kepala Dinas Pengairan Aceh ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P5/TI3 yaitu berupa Laporan HasilPemeriksaan Khusus Inspektorat Aceh Nomor 029.41/ALHPK/2013 tanggal23 Agustus 2013 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana alam PekerjaanPerkuatan Tebing Sungai Weih Tripe Desa Ketukah

., M.Kn.mengatakan, bahwa pada Salinan Akta Nomor 15 yang dibuat padakantornya yang dipegang Pak Made Dapir (Pemohon) ada kekeliruan,karena staf yang membuat kekeliruan itu dan ada kemungkinankesalahan tekhnis;bahwa atas pengakuan Notaris Ida Ayu Indra Kondi Santosa, S.H.

"Menimbang, bahwa dengan mengacu pada petunjuk tekhnis tersebut dimaka dapat disimpulkan bahwa kepentingan individu tidak dapat diajukanoleh Lembaga Perlindungan Konsumen adalah masyarakat penggunabarang dan jasa (konsumen) yang merasa telah dan akan dirugikansecara keseluruhan oleh pelaku usaha. 7.

Tata cara verifikasi tekhnis;Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwaprosedur pengajuan IUPHKm meliputi:1. Pengajuan permohonan kepada Menteri;2. Direktur Jenderal melakukan verifikasi kelengkapan syarat administrasi;3. Dalam hal persyaratan administrasi telah dipenuhi, Direktur Jenderalmenyatakan persyaratan administrasi lengkap dan memerintahkan kepalaUPT untuk melakukan verifikasi teknis.4. Kepala UPT membentuk Tim Verifikasi;5.

dalam pembuktian para pihak tidak adapertentangan terkait prosedur sebagaimana dimaksud peraturan di atas dantidak ada juga bukti untuk itu, dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwaHalaman 96 dari 102 halaman Putusan Nomor 40/G/2019/PTUNJKT.hal yang tidak dipermasalahakan para pihak adalah bukan sengketa dankarenanya tidak perlu dipertimbangkan, tetapi setidaknya dalam konsideranmenimbang objek sengketa 2 diketahui bahwa Gapoktan Naga Jaya telahmengajukan IUPHkm dan telah dilakukan verifikasi tekhnis

Buana Usada Alkesindo ;Dari hasil evaluasi kualifikasi kedua perusahaan tersebut dinyatakanmemenuhi syarat kualifikasi;Bahwa saksi RAMLI SAGALA, SKM melakukanevaluasi sendiri, baik evaluasi kualifikasi, evaluasi tekhnis maupun evaluasiadministrasi terhadap dokumen penawaran masingmasing peserta yaitu CV.Global Sukses, CV. Mitra Niaga Cipta, CV. Geris Sarana Medilab, PT. BuanaUsada Alkesindo, dan CV.

No. 29 K/Pid.Sus/2016Dari hasil evaluasi kualifikasi kKedua perusahaan tersebut dinyatakanmemenuhi syarat kualifikasi;Bahwa saksi RAMLI SAGALA, SKM melakukanevaluasi sendiri, baik evaluasi kualifikasi, evaluasi tekhnis maupun evaluasiadministrasi terhadap dokumen penawaran masingmasing peserta yaitu CV.Global Sukses, CV. Mitra Niaga Cipta, CV. Geris Sarana Medilab, PT. BuanaUsada Alkesindo, dan CV.

Dan dalam hal ini Dinas Energidan Sumber Mineral Kabupaten Batang Hari sebagai Satuan KerjaHalaman 26 dari 143 Halaman Putusan No. 26/G/2014/PTUNJBIPerangkat Daerah Tekhnis bidang Pertambangan, juga telahmelakukan pemberitahuan dan teguran melalui surat berkenandengan kewajibankewajiban yang harus dipenuhi Penggugat.Faktanya, pelunasan iuran tetap tersebut dibayarkan Penggugatpada tanggal 16 September 2014 setelah terbitnya ObjekGugatan.

jangka wakyu IUP Eksplorasiadalah selama 7 Tahun ;Dalam ketentuan UndangUndang Nomor 4 Tahun 2009 ditentukanbahwa IUP Eksplorasi itu beberapa tahap kegiatan, tahap kegiatanpenyelidikan umum, tahap kegiatan eksplorasi, tahap kegiatan studykelayakan, dari beberapa tahap kegiatan itu bisa dilakukan perpanjanganBahwa dalam UndangUndang Nomor4 Tahun 2009 mengatursedemikian rupa persyaratanpersyaratanyangharusdilengkapiolehoemohonuntuk =mendapatkan izinpertambangan antara lain persyaratan administrasi, tekhnis

usaha ekonomi pertanian danperdagangan sebesar Rp. 26.775.827, ( dua puluh enam juta tujuhratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus dua puluh tuju rupiah)Pembinaan dan pemberdayaanposyandu,PKK, dan pembinaan perikanan sebesar Rp. 47.900.000,(empat puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah)Kegiatan jalan lingkungan Rt.04/04 sebesarRp. 14.608.410, (empat belas juta enam ratus delapan ribu empatratus sepuluh rupiah)Bahwa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, KepalaDesa dibantu oleh Pejabat Tekhnis

Kegiatan jalan lingkungan Rt.04/04 sebesarRp. 14.608.410, (empat belas juta enam ratus delapan ribu empatratus sepuluh rupiah)Bahwa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, KepalaDesa dibantu oleh Pejabat Tekhnis Pengelola Keuangan Desa yaituSekretaris Desa, Kepala Seksi serta Bendahara Desa, yang manaberdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014tentang Pengelolaan Keuanga Desa dan Peraturan Bupati Nomor 44 tahun2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa memiliki tugas yaitu sebagaiberikut

Pemerintah daerahPutusan Nomor 04/Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.Bjm Hal 12 dari 951) Dalam melaksanakan tender / lelang dan menetapkan pemenang tender /lelang pembangunan kapal penangkap ikan sesuai peraturan yangberlaku dan memenuhi kriteria tekhnis sebagai berikut : Memiliki galangan kapal yang telah mendapatkan izin dari instansi yangberwenang / cek fisik galangan ; Memiliki tenaga ahli tekhnik perkapalan ; Memiliki persediaan bahan baku kayu / fiberglass yang sudah diuji dilaboratorium ; Memiliki pengalaman

Pemerintah daerah5) Dalam melaksanakan tender / lelang dan menetapkan pemenang tender /lelang pembangunan kapal penangkap ikan sesuai peraturan yangberlaku dan memenuhi kriteria tekhnis sebagai berikut :Memiliki galangan kapal yang telah mendapatkan izin dari instansi yangberwenang / cek fisik galangan ; Memiliki tenaga ahli tekhnik perkapalan ; Memiliki persediaan bahan baku kayu / fiberglass yang sudah diuji dilaboratorium ; Memiliki pengalaman membangun kapal, terutama membangun kapalperikanan

Wan Samsi dan juga selaku Ketua PanitiaPengadaan Tanah untuk kepentingan Pembangunan PemerintahKota Tanjungpinang tahun anggran 2009 membuat surat undangankepada para pemilik lahan dan Tim Penilai harga tanah dengan suratNomor : 005/ADMPUM/138 tanggal 3 Oktober 2009 PerihalUndangan Acara Rapat musyawarah Tim Penilai Harga Tanah dariIntansi Tekhnis Tentang Pengadaan Tanah untuk PembangunanSekolah Dasar Terpadu di Keluarahan Pinanng Kecana KecamatanTanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang, akan tetapi

Wan Samsi dan juga selaku Ketua PanitiaPengadaan Tanah untuk kepentingan Pembangunan PemerintahKota Tanjungpinang tahun anggaran 2009 membuat surat undangankepada para pemilik lahan dan Tim Penilai harga tanah dengan surat Nomor : 005/ADMPUM/138 tanggal 3 Oktober 2009 PerihalUndangan Acara Rapat musyawarah Tim Penilai Harga Tanah dariIntansi Tekhnis Tentang Pengadaan Tanah unntuk PembangunanSekolah Dasar Terpadu di Keluarahan Pinanng Kecana KecamatanTanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang, akan tetapi

Gde INDRA HARDIAWAN,SH selaku Anggota, I WAYAN AGUS PIDANA ARTHA,SH selaku Anggota, I GST KETUT BGS ERY PRABAWA,SH selaku Anggota, I NYOMAN GEDE P selaku Peserta dan NUR AZIZAH selaku Peserta dan lampiran Daftar Hadir Pemilik Tanah/Bangunan yang ditandatangani oleh TRUSTY PRIYO SAMBODHO, SE selaku Ketua Panitia pengadaan Barang/Jasa dan Daftar Hadir Panitia Pengadaan Bangunan yang ditandatangani oleh TRUSTY PRIYO SAMBODHO, SE;g) 2 (dua) lembar asli Berita acara Evaluasi Penawaran Tekhnis Nomor:

Gde INDRA HARDIAWAN,SH selaku Anggota, IWAYAN AGUS PIDANA ARTHA,SH selaku Anggota, I GST KETUT BGS ERYPRABAWA,SH selaku Anggota, NYOMAN GEDE P selaku Peserta dan NURAZIZAH selaku Peserta dan lampiran Daftar Hadir Pemilik Tanah/Bangunan yangditandatangani oleh TRUSTY PRIYO SAMBODHO, SE selaku Ketua Panitiapengadaan Barang/Jasa dan Daftar Hadir Panitia Pengadaan Bangunan yangditandatangani oleh TRUSTY PRIYO SAMBODHO, SE;2 (dua) lembar asli Berita acara Evaluasi Penawaran Tekhnis Nomor: BA.2331/BP3TKIDPS

Gde INDRA HARDIAWAN,SH selaku Anggota, IWAYAN AGUS PIDANA ARTHA,SH selaku Anggota, I GST KETUT BGS ERYPRABAWA,SH selaku Anggota, I NYOMAN GEDE P selaku Peserta dan NURAZIZAH selaku Peserta dan lampiran Daftar Hadir Pemilik Tanah/Bangunan yangditandatangani oleh TRUSTY PRIYO SAMBODHO, SE selaku Ketua Panitiapengadaan Barang/Jasa dan Daftar Hadir Panitia Pengadaan Bangunan yangditandatangani oleh TRUSTY PRIYO SAMBODHO, SE;2 (dua) lembar asli Berita acara Evaluasi Penawaran Tekhnis Nomor: BA.2331/BP3TKIDPS

Gde INDRA HARDIAWAN,SH selakuAnggota, I WAYAN AGUS PIDANA ARTHA,SH selaku Anggota, I GSTKETUT BGS ERY PRABAWA,SH selaku Anggota, I NYOMAN GEDE Pselaku Peserta dan NUR AZIZAH selaku Peserta dan lampiran Daftar HadirPemilik Tanah/Bangunan yang ditandatangani oleh TRUSTY PRIYOSAMBODHO, SE selaku Ketua Panitia pengadaan Barang/Jasa dan Daftar HadirPanitia Pengadaan Bangunan yang ditandatangani oleh TRUSTY PRIYOSAMBODHO, SE;2 (dua) lembar asli Berita acara Evaluasi Penawaran Tekhnis Nomor: BA.2331/BP3TKIDPS

Selayar T.A. 2014;

- 1(satu) Bundel daftar Honorarium Pejabat pembuat komitmen (PPK);

- 1(satu) Bundel daftar Honorarium Pejabat Penentu Tekhnis Kegiatan (PPTK);

- 1(satu) Bundel daftar Honorarium Bendahara;

- 1(satu) Lembar Surat Kuasa Oleh Lk. Ir. SALAHUDDIN selaku Direktur Cv. WIDYAH MITRA KONSULTAN kepada Lk.

penunjukan dan pengangkatan pejabat pengguna anggaran dan pengguna barang pada satuan kerja perangkat daerah tahun anggaran 2014;

- 1(satu) Bundel Surat Keputusan Kepala Dinas pekerjaan umum Nomor :600/12/IV/2014/PU tentang pengangkatan Penjabat pembuat komitmen (PPK) lingkup dinas pekerjaan umum tahun anggaran 2014;

- 1(satu) bundel surat keputusan kepala dinas pekerjaan umum kabupaten kepulauan selayar nomor : 600/13/IV/2014/PU Tentang penunjukan/ pengangkatan pejabat pelaksana tekhnis

Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Perindustrian Kabupaten Rejang Lebong Selaku Pengguna Anggaran Nomor 011 Tahun 2021 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan dan Staf Pengelola pada Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Perindustrian Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2021.

tersebut di atas dengan pertimbanganpertimbangan bahwadengan adanya barang bukti yang saling berkaitan dan bersesuaian,diperoleh fakta hukum sebagaiberikut : e Bahwa terdakwa sebagai Ketua UPK PNPMMP KecamatanKuta Selatan Kabupaten Badung telah sengajamenandatangani slip penarikan kosong SPP Perguliran yangdisodorkan oleh Bendahara PNPMMP Desak Putu Ari Padminiuntuk dicairkan kepada 24 kelompok fiktif yang dibuat olehBendahara tanpa dilengkapi persyaratanpersyaratan yangdiharuskan di dalam Petunjuk Tekhnis

Sedangkan sebanyak 24kelompok adalah kelompok = fiktif dan tidak adaproposalnya;Bahwa terdakwa sebagai Ketua UPK PNPMMP Kecamatan KutaSelatan Kabupaten Badung telah sengaja menandatangani slippenarikan kosong SPP Perguliran yang disodorkan olehBendahara PNPMMP Desak Putu Ari Padmini untuk dicairkankepada 24 kelompok fiktif yang dibuat oleh Bendahara tanpadilengkapi persyaratanpersyaratan yang diharuskan di dalamPetunjuk Tekhnis Operasional (seperti proposal peminjamanuang SPP perguliran dari kelompokkelompok

LIMA LIMA GROUP;Bahwa Saksi tidak mengerti secara tekhnis tentang pekerjaan ProyekPerataan dan Penimbunan Terminal Karisa tahun Anggaran 2015 dengan anggaran sebesar Rp. 676.375.000, (enam ratus tujuh puluhenam juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan kegiatan pemadatan dan penimbunan terminal sudah selesai dikerjakan dan sudah dilakukan pemeriksaan, dan pada saat saksi turun melakukan pemeriksaan lokasi timbunan ditunjukkan oleh PPK (H.

HASANUDDIN SYAM, ST, MMdan tim PPHP hanya menandatangani;Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlinatkan dipersidangan.Atas Keterangan tersebut terdakwa membenarkan keterangan saksi.Saksi XV ASLANG, SE BIN SABARUDDIN, di bawah sumpah di persidangan padapokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan saksi yang termuatdalam BAP;Bahwa Saksi selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan)pada proyek Perataan dan Penimbunan Terminal Karisa, serta Proyekpemadatan

Surat kepala kantor BPN Kabupaten OKU Tanggal 9 Oktober 2012 Nomor 1440/400.916.01/X/2012 Perihal permohonan Pertimbangan Tekhnis BPN, terkait dengan pemberitahuan pembayaran tarif Pertimbangan tehnis BPN.DIKEMBALIKAN KEPADA KANTOR PERTANAHAN KAB. OKU143. Daftar pembayaran kekurangan gaji dan sebagainya untuk para pegawai Dinas pasar, kebersihan nomor urut 10 an. Hidirman No. 990640740101 Periode April 2012144.

13 September 2012 yang berkaitan dengan Rencana PembangunanTaman Pemakaman Umum dan Hutan Kota atas nama PemerintahKabupaten OKU, berikut 7 (tujuh) lampiran Peta Lokasi Tanah yang telahdisurvey oleh Tim tehnis BPN Kabupaten OKU.Materi Rapat Koordinasi sehubungan dengan permohonan penetapan lokasiuntuk TPU dan Hutan Kota di Kelurahan Kemelak Bindung Langit tanggalSeptember 2012.Surat kepala kantor BPN Kabupaten OKU Tanggal 9 Oktober 2012 Nomor1440/400.916.01/X/2012 Perihal permohonan Pertimbangan Tekhnis

Pig.Taman Pemakaman Umum dan Hutan Kota atas nama Pemerintah KabupatenOKU, berikut 7 (tujuh) lampiran Peta Lokasi Tanah yang telah disurvey oleh Timtehnis BPN Kabupaten OKU.141) Materi Rapat Koordinasi sehubungan dengan permohonan penetapan lokasiuntuk TPU dan Hutan Kota di Kelurahan Kemelak Bindung Langit tanggalSeptember 2012.142) Surat kepala kantor BPN Kabupaten OKU Tanggal 9 Oktober 2012 Nomor1440/400.916.01/X/2012 Perihal permohonan Pertimbangan Tekhnis BPN, terkaitdengan pemberitahuan pembayaran