Direktur Jeneral BinaUpaya Kesehatan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakankebijakan dan standardisasi tekhnis dibidang pembinaan seperti yangdimaksud Pasal 105. Bahwa dalam siruktur organisasinya DirektoratBina Upaya Kesehatan Rujukan adalah bagian dari Direktorat JenderalBina Upaya Kesehatan seperti yang ditegaskan dalam pasal 107Halaman 79 dari 111 hal. Putusan No.658/Pat. G/2013/PN.Jkt.

Kurangnya koordinasi selama tahap pelaksanaan pembangunan diantarasemua pihak, Dina Kabupaten Sumba Timur maupun Dinas KesehatanSumba Timur tidak memiliki RAB, gambar perencanaan, spesifikasiteknis maupun rencana kerja dan syarat tekhnis pekerjaan Modul Rumahsakit Bergerak.2.

., yang hadir terlambat:Bahwa rekonstruksi dialinkan ke tempat lain karena pertimbangankeamanan;Bahwa tekhnis rekonstruksinya diperankan oleh Marsudi danNurhadi, sedangkan untuk Giyarso diperankan oleh peran penggantidan tidak ada paksaan, ancaman ataupun juga arahan dari Penyidik;Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa keberatan karenapelaksanaan rekonstruksi berdasarkan kronologis rekonstruksi atasBerita Acara Pemeriksaan yang seluruhnya disangkal oleh paraTerdakwa, karena BAP itu adalah hasil

ngutang bakso tapi tidak dikasih, lalu Johansyah marahmarah hingga terjadi pemukulan tersebut;Bahwa Rekonstruksi dilaksanakan hari Kamis tanggal 4 Februari2016 sekira pukul 10.00 WIB dihadiri + 20 (dua puluh) orang ada dariKepolisian, dari Kejaksaan termasuk Kajari, Kasi Pidum, Kasi Inteldan Kasi Pidsus dan juga Penasihat Hukum para Tersangka yaitusaudara Fauzi Arifin, S.H., dan Karzuli Ali, S.H., yang datangterlambat;Bahwa rekonstruksi dialinkan ketempat lain karena pertimbangankeamanan;Bahwa tekhnis

., M.Kn.mengatakan, bahwa pada Salinan Akta Nomor 15 yang dibuat padakantornya yang dipegang Pak Made Dapir (Pemohon) ada kekeliruan,karena staf yang membuat kekeliruan itu dan ada kemungkinankesalahan tekhnis;bahwa atas pengakuan Notaris Ida Ayu Indra Kondi Santosa, S.H.

Gayo Lues(Bencana Alam), dan perhitungan nilai fisik pekerjaan yang belum terbayar yang dibuatoleh Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan Pengendalian Banjir Pada Daerah Banjir danBadanBadan Sungai Wilayah II dan diketahui Kepala Dinas Pengairan Aceh ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P5/TI3 yaitu berupa Laporan HasilPemeriksaan Khusus Inspektorat Aceh Nomor 029.41/ALHPK/2013 tanggal23 Agustus 2013 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana alam PekerjaanPerkuatan Tebing Sungai Weih Tripe Desa Ketukah

"Menimbang, bahwa dengan mengacu pada petunjuk tekhnis tersebut dimaka dapat disimpulkan bahwa kepentingan individu tidak dapat diajukanoleh Lembaga Perlindungan Konsumen adalah masyarakat penggunabarang dan jasa (konsumen) yang merasa telah dan akan dirugikansecara keseluruhan oleh pelaku usaha. 7.

Tersangka kalau di temukan atau katakanlah terdapat alatbukti yang mencukupi yang mendasari penyidik untuk menetapkanTersangka, itu merupakah kewenangan Penyidik, kita tidak bisa mengukurlama atau cepat;Bahwa kalau dipisahkan berarti penegasannya ada pada pemberkasannya,yaitu pemisahan berkasa perkaranya, tetapi untuk tetapi konfirmasipembuktian atau konfrmasi status Tersangkanya semua tergantung padafakta penyidikan itu, jadi pemisahan pemberkasan perkara itu menurut padaalasan alasan yang bersifat tekhnis

yang lain menyatakan kalau proyek iturekayasa, logika pembuktian pidana itu menunjuk pada perbuatan yangsifatnya materiil, jadi dimensinya tidak bisa dipertanggungjawabkan, tetapiada cara memperoleh alat bukti yang diatur misalnya alat bukti forensik, ituada Perkap yang mengatur tahapantahapannya, atau autopsi, ketikaprosedurnya dilanggar maka alat bukti itu menjadi tidak valid;Bahwa tiaptiap orang yang diperiksa itu berdiri diatasnya prosespembuktian yang di pisah, itu sudah menjadi bagian dari tekhnis

Pemerintah daerahPutusan Nomor 04/Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.Bjm Hal 12 dari 951) Dalam melaksanakan tender / lelang dan menetapkan pemenang tender /lelang pembangunan kapal penangkap ikan sesuai peraturan yangberlaku dan memenuhi kriteria tekhnis sebagai berikut : Memiliki galangan kapal yang telah mendapatkan izin dari instansi yangberwenang / cek fisik galangan ; Memiliki tenaga ahli tekhnik perkapalan ; Memiliki persediaan bahan baku kayu / fiberglass yang sudah diuji dilaboratorium ; Memiliki pengalaman

Pemerintah daerah5) Dalam melaksanakan tender / lelang dan menetapkan pemenang tender /lelang pembangunan kapal penangkap ikan sesuai peraturan yangberlaku dan memenuhi kriteria tekhnis sebagai berikut :Memiliki galangan kapal yang telah mendapatkan izin dari instansi yangberwenang / cek fisik galangan ; Memiliki tenaga ahli tekhnik perkapalan ; Memiliki persediaan bahan baku kayu / fiberglass yang sudah diuji dilaboratorium ; Memiliki pengalaman membangun kapal, terutama membangun kapalperikanan

Wan Samsi dan juga selaku Ketua PanitiaPengadaan Tanah untuk kepentingan Pembangunan PemerintahKota Tanjungpinang tahun anggran 2009 membuat surat undangankepada para pemilik lahan dan Tim Penilai harga tanah dengan suratNomor : 005/ADMPUM/138 tanggal 3 Oktober 2009 PerihalUndangan Acara Rapat musyawarah Tim Penilai Harga Tanah dariIntansi Tekhnis Tentang Pengadaan Tanah untuk PembangunanSekolah Dasar Terpadu di Keluarahan Pinanng Kecana KecamatanTanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang, akan tetapi

Wan Samsi dan juga selaku Ketua PanitiaPengadaan Tanah untuk kepentingan Pembangunan PemerintahKota Tanjungpinang tahun anggaran 2009 membuat surat undangankepada para pemilik lahan dan Tim Penilai harga tanah dengan surat Nomor : 005/ADMPUM/138 tanggal 3 Oktober 2009 PerihalUndangan Acara Rapat musyawarah Tim Penilai Harga Tanah dariIntansi Tekhnis Tentang Pengadaan Tanah unntuk PembangunanSekolah Dasar Terpadu di Keluarahan Pinanng Kecana KecamatanTanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang, akan tetapi

Guru Agung Mandiri dari Rp. 3.107.874.000, menjadi Rp.3.107.834.000,; Bahwa yang menyusun HPS adalah panitia; Bahwa Dasar dan acuan panitia lelang dalam membuat dan menyusunHPS yaitu : Estimate Enggenering dan Spesifikasi Tekhnis yang dibuat olehPPTK dan ditetapkan oleh Pengguna Anggaran sebagai mana EEkegiatan Pengadaan alat Lab. Bahasa SMP tahun 2010 tanggal 27Oktober 2010.

Guru Agung Mandiri dari Rp. 3.107.874.000, menjadi Rp.3.107.834.000.; Bahwa Yang menyusun HPS adalah panitia; Bahwa Dasar dan acuan panitia lelang dalam membuat dan menyusunHPS yaitu : Estimate Enggenering dan Spesifikasi Tekhnis yang dibuat oleh PPTKdan ditetapkan oleh Pengguna Anggaran sebagai mana EE kegiatanPengadaan alat Lab. Bahasa SMP tahun 2010 tanggal 27 Oktober2010.

Guru Agung Mandiri dari Rp. 3.107.874.000, menjadi Rp.3.107.834.000,; Bahwa Yang menyusun HPS adalah panitia;Bahwa Dasar dan acuan panitia lelang dalam membuat dan menyusunHPS yaitu : Estimate Enggenering dan Spesifikasi Tekhnis yang dibuat oleh PPTKdan ditetapkan oleh Pengguna Anggaran sebagai mana EE kegiatanPengadaan alat Lab. Bahasa SMP tahun 2010 tanggal 27 Oktober2010.

Guru Agung Mandiri dari Rp. 3.107.874.000, menjadi Rp.3.107.834.000,; Bahwa yang menyusun HPS adalah panitia;Bahwa yang Dasar dan acuan panitia lelang dalam membuat danmenyusun HPS yaitu : Estimate Enggenering dan Spesifikasi Tekhnis yang dibuat oleh PPTKdan ditetapkan oleh Pengguna Anggaran sebagai mana EE kegiatanHal 127 dari 233 Hal Putusan Nomor ; 32/Pid.SusTPK/2019/PN BglPengadaan alat Lab. Bahasa SMP tahun 2010 tanggal 27 Oktober2010.

Guru Agung Mandiri dari Rp. 3.107.874.000, menjadi Rp.3.107.834.000.; Bahwa yang menyusun HPS adalah panitia; Bahwa dasar dan acuan panitia lelang dalam membuat dan menyusunHPS yaitu : Estimate Enggenering dan Spesifikasi Tekhnis yang dibuat oleh PPTKdan ditetapkan oleh Pengguna Anggaran sebagai mana EE kegiatanPengadaan alat Lab. Bahasa SMP tahun 2010 tanggal 27 Oktober2010.

pelestarianpembangunan;Melembagakan pengelolaan pembangunan partisipatif denganmendayagunakan sumber daya lokal:Mengembangkan kapasitas pemerintahan desa dalam memfasilitasipengelolaan pembangunan partisipatif:Menyediakan prasarana sarana sosial dasar dan ekonomi yangdiprioritaskan oleh masyarakat;Melembagakan pengelolaan dana bergulir;Mendorong terbentuk dan berkembangnya kerjasama antar desa;Mengembangkan kerja sama antar pemangku kepentingan dalamupaya penanggulangan kemiskinan pedesaan;Bahwa sesuai Petunjuk Tekhnis

KUBUGI POLONA untuk TPKD Distrik Kobakma, yang seharusnyadalam pembukaan rekening TPKD harus ada spesimen tanda tangan salahsatu wakil masyarakat dan 2 (dua) orang Pendamping Distrik yaituPendamping Distrik Pemberdayaan dan Pendamping Distrik Teknik,sehingga pembukaan rekening oleh Terdakwa YAFET YIKWA bersamadengan pengurus TPKD Distrik Kelila, TPKD Distrik Eragayam, TPKD DistrikKobakma tidak sesuai dengan Petunjuk Tekhnis Pencairan dan penggunaanDana Urusan Bersama (DUB) PNPM Mandiri Perdesaan

pelestarianpembangunan;Melembagakan pengelolaan pembangunan partisipatif denganmendayagunakan sumber daya lokal;Mengembangkan kapasitas pemerintahan desa dalam memfasilitasipengelolaan pembangunan partisipatif:Menyediakan prasarana sarana sosial dasar dan ekonomi yangdiprioritaskan oleh masyarakat;Melembagakan pengelolaan dana bergulir;Mendorong terbentuk dan berkembangnya kerjasama antar desa;Mengembangkan kerja sama antar pemangku kepentingan dalamupaya penanggulangan kemiskinan pedesaan;Bahwa sesuai Petunjuk Tekhnis

., yang pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:Bahwa ahli hadir di persidangan sehubungan dengan perkara kecelakaanlalulintas;Bahwa ahli bekerja di Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang dari tahun2009 sampai dengan sekarang;Bahwa tugas pokok ahli di Dinas Perhubungan yaitu selaku pelaksanapengujian kendaraan bermotor untuk angkutan barang dan angkutanpenumpang dari segi tekhnis sebagai penanggung jawab operator uji yangmemeriksa kendaraan yang dilakukan uji dan tanggung jawab kelulusan ujkendaraan

Rusmana (Alm), menerangkan tugaspokok ahli di Dinas Perhubungan yaitu selaku pelaksana pengujiankendaraan bermotor untuk angkutan barang dan angkutan penumpangdari segi tekhnis sebagai penanggung jawab operator uji yang memeriksakendaraan yang dilakukan uji dan tanggung jawab kelulusan ujikendaraan sesuai hasil uji yang telah dilakukan oleh operator uji yangmana kelulusan tersebut di tuangkan dalam kartu uji berkala dan yangdiperiksa/diuji oleh ahli dari kendaraan tersebut sebelum memasukigedung

benar saksi selaku KPA/PPK kegiatan Optimalisasi InseminasiBuatan (IB) tahun 2015 Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timurberdasarkan Keputusan Kepala Dinas peternakan Provinsi Jawa TimurNomor : 188.4/007/115.01/2015 tanggal 2 Januari 2015;Bahwa benar secara riil tugas KPA dalam kegiatan PKB dan ATR yangdibiayai dari dana APBD Propinsi Jatim tahun anggaran 2015 padaintinya adalah meneliti, memverifikasi SPJ yang diajukan oleh TimTekhnis dari UPT IB dan menandatangani SPJ yang telah diteliti olehTim Tekhnis

Jember, adalah : Produksi benih ternak.Penyebarluasan distribusi dan pengawasan mutu genetik ternak.Pengembangan genetik ternak;Bahwa Kegiatan Optimalisasi Inseminasi Buatan (IB) bertujuan meningkatkankeberhasilan perkawinan ternak sapi dengan teknologi inseminasi buatan ;Bahwa kegiatan tersebut dilakukan tahun 2015 dengan bersumber dana dariAPBN dan APBD, kegiatannya dalam bentuk Pemeriksaan Kebuntingan( PKB ) dan Asisten Tekhnis Reproduksi (ATR ), Selain tahun 2015 kegiatantersebut juga dilakukan

Tahun 2016, asal dana dari APBN , bentuk kegiatanyaPemeriksaan Kebuntingan ( PKB ) dan Asisten Tekhnis Reproduksi (ATR ) ;Bahwa pada tahun 2016 ada kegiatan PKB dan ATR yang sumber dananyaberasal dari APBN ;Bahwa kegiatan Optimalisasi Inseminasi Buatan (IB) tahun 2015 ada yangbersumber dari APBD Jawa Timur dan APBN dan yang bertanggung jawabadalah : Pengguna Anggaran : Ir.

Membuat syarat tekhnis untuk pekerjaan pengadaan Flame TubePLTGU GT 12 PT PLN (Persero) KITSBU Sektor PembangkitanBelawan dengan Spesifikasi Tekhnik sebagai berikut : Flame Tube DG10530 Manufacture Siemens Detail Material Sesuai catalogue 3.60175Belawan 2 Gas Turbine Siemens sebanyak 2 set terlampir catalogue3.60175 dan drawing 3.6105309424/5153 Gas Turbine Siemens.2. Type gas Turbine adalah V 94.2.3.

Membuat syarat tekhnis untuk pekerjaan pengadaan Flame TubePLTGU GT12 PT PLN (Persero) KITSBU Sektor PembangkitanBelawan dengan Spesifikasi Tekhnik sebagai berikut : Flame Tube DG10530 Manufacture Siemens Detail Matepelrial Sesuai catalogue3.60175 Belawan 2 Gas Turbine Siemens sebanyak 2 set terlampircatalogue 3.60175 dan drawing 3.6105309424/5153 Gas TurbineSiemens.2. Type gas Turbine adalah V 94.2.3.

Membuat syarat tekhnis untuk pekerjaan pengadaan Flame TubePLTGU GT 12 PT PLN (Persero) KITSBU Sektor PembangkitanBelawan dengan Spesifikasi Tekhnik sebagai berikut : Flame Tube DG10530 Manufacture Siemens Detail Matepelrial Sesuai catalogue3.60175 Belawan 2 Gas Turbine Siemens sebanyak 2 set terlampircatalogue 3.60175 dan drawing 3.6105309424/5153 Gas TurbineSiemens.2. Type gas Turbine adalah V 94.2.3.

Kesehatan Kabupaten SerangNomor : 870/186/SEK/2015 tanggal 22 Januari 2015 tentangPembentukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Dinas KesehatanKabupaten Serang tahun 2015 ;Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten SerangNomor : 870/185/DINKES/2015 tentang Pengangkatan PejabatPembuat Komitmen (PPK) Tahun Anggaran 2015 tanggal 15 Januari2015 ;Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten SerangNomor : 870/3812.a/DINKES tanggal 6 Oktober 2015 tentangPengangkatan Pejabat Pelaksana Tekhnis

.; Bahwa yang menyusun HPS adalah panitia; Bahwa Dasar dan acuan panitia lelang dalam membuat dan menyusunHPS yaitu : Estimate Enggenering dan Spesifikasi Tekhnis yang dibuat oleh PPTK danditetapbkan oleh Pengguna Anggaran sebagai mana EE kegiatanPengadaan alat Lab. Bahasa SMP tahun 2010 tanggal 27 Oktober 2010.

Guru Agung Mandiri dari Rp. 3.107.874.000, menjadi Rp.3.107.834.000,; Bahwa Yang menyusun HPS adalah panitia; Bahwa Dasar dan acuan panitia lelang dalam membuat dan menyusunHPS yaitu : Estimate Enggenering dan Spesifikasi Tekhnis yang dibuat oleh PPTKdan ditetapkan oleh Pengguna Anggaran sebagai mana EE kegiatanPengadaan alat Lab. Bahasa SMP tahun 2010 tanggal 27 Oktober2010.

Guru Agung Mandiri dari Rp. 3.107.874.000, menjadi Rp.3.107.834.000,; Bahwa yang menyusun HPS adalah panitia;Bahwa dasar dan acuan panitia lelang dalam membuat dan menyusunHPS yaitu : Estimate Enggenering dan Spesifikasi Tekhnis yang dibuat oleh PPTKdan ditetapkan oleh Pengguna Anggaran sebagai mana EE kegiatanPengadaan alat Lab. Bahasa SMP tahun 2010 tanggal 27 Oktober2010.

Guru Agung Mandiri dari Rp. 3.107.874.000, menjadi Rp.3.107.834.000,; Bahwa yang menyusun HPS adalah panitia;Bahwa yang Dasar dan acuan panitia lelang dalam membuat danmenyusun HPS yaitu : Estimate Enggenering dan Spesifikasi Tekhnis yang dibuat olen PPTKdan ditetapkan oleh Pengguna Anggaran sebagai mana EE kegiatanPengadaan alat Lab. Bahasa SMP tahun 2010 tanggal 27 Oktober2010.

Surat kepala kantor BPN Kabupaten OKU Tanggal 9 Oktober 2012 Nomor 1440/400.916.01/X/2012 Perihal permohonan Pertimbangan Tekhnis BPN, terkait dengan pemberitahuan pembayaran tarif Pertimbangan tehnis BPN.DIKEMBALIKAN KEPADA KANTOR PERTANAHAN KAB. OKU143. Daftar pembayaran kekurangan gaji dan sebagainya untuk para pegawai Dinas pasar, kebersihan nomor urut 10 an. Hidirman No. 990640740101 Periode April 2012144.

13 September 2012 yang berkaitan dengan Rencana PembangunanTaman Pemakaman Umum dan Hutan Kota atas nama PemerintahKabupaten OKU, berikut 7 (tujuh) lampiran Peta Lokasi Tanah yang telahdisurvey oleh Tim tehnis BPN Kabupaten OKU.Materi Rapat Koordinasi sehubungan dengan permohonan penetapan lokasiuntuk TPU dan Hutan Kota di Kelurahan Kemelak Bindung Langit tanggalSeptember 2012.Surat kepala kantor BPN Kabupaten OKU Tanggal 9 Oktober 2012 Nomor1440/400.916.01/X/2012 Perihal permohonan Pertimbangan Tekhnis

Pig.Taman Pemakaman Umum dan Hutan Kota atas nama Pemerintah KabupatenOKU, berikut 7 (tujuh) lampiran Peta Lokasi Tanah yang telah disurvey oleh Timtehnis BPN Kabupaten OKU.141) Materi Rapat Koordinasi sehubungan dengan permohonan penetapan lokasiuntuk TPU dan Hutan Kota di Kelurahan Kemelak Bindung Langit tanggalSeptember 2012.142) Surat kepala kantor BPN Kabupaten OKU Tanggal 9 Oktober 2012 Nomor1440/400.916.01/X/2012 Perihal permohonan Pertimbangan Tekhnis BPN, terkaitdengan pemberitahuan pembayaran

167/PJ/2004 tanggal12 November 2004 tentang Perijinan, tatatertib, pembinaan dan pengawasan Konsultan Pajak Indonesia dalam Pasal9 ayat (1) memuat : untuk mendapatkan sertifikat konsultan pajak, setiapkonsultan pajak diwajibkan untuk mengikuti ujian sertifikasi kKonsultan pajakyang diselenggarakan oleh Ikatan Konsultan Pajak Indonesia dan surat buktiTT 3 berupa keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KRP 182/PJ/2004tanggal 29 Desember 2004 tentang kewajiban mengikuti pendidikanpenyetaraan mutu tekhnis

perpajakan bagi para lulusan ujian sertifikatkonsultan pajak dalam Pasal 2 ayat (1) memuat : pendidikan penyetaraanmutu tekhnis sebagaimana dimaksud pasal 1 diselenggarakan oleh IkatanKonsultan Pajak Indonesia bekerjasama dengan Direktorat Jenderal PajakNomor S 1090/PJ.01/2011 tanggal 15 November 2011.

setiap pekerjaan mitra yang di lakukan dengan tanpaadanya peringatan dan atau pemberian sanksi oleh Tergugat;Bahwa Penggugat mendalilkan bekerja terus menerus adalah dalil yangtidak benar karenanya Tergugat menolak dalil Penggugat, karenafaktanya Penggugat tidak senantiasa terus menerus dan dapat izinkapan saja bahkan berharihari,oermingguminggu dan bahkan berbulanbulan dengan tanpa adanya sanksi apapun dari Tergugat;Bahwa fakta lainnya adalah jika kendaraan yang di bawa Penggugatmengalami hal tekhnis

Konawe Selatan adalah pak Subair; Bahwa sebagai Kepala Bidang Pariwisata, saksi mempunyai tugas antaralain penyusunan kebijakan di bidang pariwisata, pemberian petunjuk tekhnis,melakukan koordinasi dan sinkronisasi, melakukan pengawasan dan pembinaan,pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang pariwisata,penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan terkhusus dibidang pariwisata sertatugas dan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan; Bahwa keterlibatan saksi dalam pelatinan yang

Konawe Selatan serta Para Pesertakegiatan dan pihakpihak lainnya; Bahwa dari audit yang kami lakukan, kami menemukan adanya kegiatan yangdilaksanakan tidak sesuai petunjuk tekhnis tersebut dimana terdapat pengeluaran yangtidak dapat dipertanggung jawabkan dan ada pula pengeluaran yang dipertanggungjawabkan tetapi tidak sesuai dengan riilnya; Bahwa Berdasarkan analisis, pengujian dan evaluasi dokumen serta klarifikasikepada pihakpihak terkait kami memperoleh fakta bahwa penyimpangan yang terjadidalam

aturan yang dilanggaryakni merujuk pada aturan UndangUndang No. 17 Tahun 2003 tentang keuanganNegara, UndangUndang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara,Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah,kemudian Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang danJasa Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 danperubahannya tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan MenteriPariwisata No. 4 Tahun 2019 tentang Petunjuk Tekhnis

(lima ratus juta rupiah) dariDinas Peternakan Propinsi Jawa Barat yang dilaksanakan dengan carapemindah bukuan ke rekening Bank Jabar Nomor : 0019683060100a.nKelompok Pemuda Ternak HIRUP HURIP.Bahwa sesuai dengan Rencana Usaha Kelompok (RUK) yang telah disetujuioleh Tim Tekhnis Dinas Peternakan dan Perikanan kabupaten Sumedang,dana Rp. 500.000.000, (lima ratus juta rupiah) dipergunakan untuk : No. Kegiatan Volume Satuan Harga Jumlah (Rp)SatuanDana Penyelamatan1.

(lima ratus juta rupiah) dariDinas Peternakan Propinsi Jawa Barat yang dilaksanakan dengan carapemindah bukuan ke rekening Bank Jabar Nomor : 0019683060100a.nKelompok Pemuda Ternak HIRUP HURIP.e Bahwa sesuai dengan Rencana Usaha Kelompok (RUK) yang telah disetujuioleh Tim Tekhnis Dinas Peternakan dan Perikanan kabupaten Sumedang,dana Rp. 500.000.000, (lima ratus juta rupiah) dipergunakan untuk : No. Kegiatan Volume Satuan Harga Jumlah (Rp)SatuanDana Penyelamatan1.

Sumedangdan membuat surat perjanjian dan berjanjiakan menggganii;e Bahwa saksi tidak tahu uang tersebutdigunakan untuk apa;e Bahwa tenggang waktu antara dana cair danselanjutnya diketahui kalau dana tsb telahdisalahgunakan oleh Terdakwa hanya 6(enam) minggu;e Bahwa berdasarkan Surat perjanjianKerjasama Nomor 60/SPK/APBN/IV/2012/03/HH/IV/2012 tgl. 19 April 2012Halaman 145 dari 226 Putusan Nomor 04/Pid.SusTPK/2015/PN.Bdgdan pedoman Tekhnis Insentif danPenyelamatan sapi/kerbau betina produktifTahun