2013 tanggal 14 November 2013 adalah perjanjian bakuyang dibuat oleh Tergugat salah satunya berbunyi sebagai berikut ...Debitur dengan ini memberi kuasa kepada Bank untuk sewaktuwaktuatau apabila Bank menganggap perlu, terutama jika Debitur Wanprestasi,Wanprestasi mana tidak perlu dibuktikan lagi melainkan cukup dengantidak dipenuhinya salah satu keentuan dalam peranjian ini dan ataumenurut Bank Kredit yang diberikan dinyatakan macet, untuk membuatdan menandatangani akta pengakuan hutang secara Notaril

Bahwa perjanjian yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat tersebut memuat perbuatan hukum, yaitu tentang Pemberian Kredit danTentang memberikan Kuasa Jual (Kuasa Mutlak), ketentuan tentangkuasa jual (kuasa mutlak) tersebut tercantum dalam Akta PerjanjianKredit Ritel Komersial Nomor: 66 dan 67 tanggal 17 Desember 2013sesuai dengan surat permohonan Nomor : B. 241KC/XIV/ADK/11/2013tanggal 14 November 2013 dimana Tergugat bisa menandatangani aktapengakuan hutang secara notaril atas nama Debitur dalam

Email tidakdapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam beberapa hal berikut :Surat yang menurut undangundang harus dibuat dalam bentuk tertulis;Surat beserta dokumen pendukungnya yang menurut undangundang harusdibuat dalam bentuk akta notaril atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuatakta tanah.Bahwa Judex facti tidak cermat atau kurang cukup mempertimbangkan (onvoldoende gemotiveerd), terutama mengenai : Judex Facti tidakmempertimbangkan (onvoldoende gemotiverd) Bukti Tergugat yang diberitanda

Bank Syariah MegaIndonesia, dengan Akta Hak Tanggungan Nomor 1016/2010 dengan PerjanjianPembiayaan Nomor 15 (Notaril) tanggal 12 November 2010; Bahwa setelah berjalan kurang lebih 2 (dua) tahun, Penggugat merasa agakkewalahan memenuhi kewajiban membayar cicilan Bank tersebut, makauntuk menjaga nama baik Penggugat, maka timbul niat Penggugat untukmenjual objek sengketa/milik Penggugat tersebut, dengan persetujuan BankPT.

Namun demikian,berdasarkan fakta hukum perjanjian yang dimaksud adalah perjanjiandengan dasar Notaril yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris KuspermadiPutra, SH.,M.Kn, Notaris di Kotabumi (Lampung Utara);3. Bahwa Akta otentik ataupun perjanjian dibawah tangan yang dilegalisasi,keduanya merupakan produk Notaris selaku Pejabat Negara yangberwenang mengeluarkannya, maka sudah sepatutnya Kuspermadi Putra,SH.,M.Kn, Notaris di Kotabumi (Lampung Utara) diikutsertakan sebagaipihak dalam gugatan aquo;4.

Yangkesemuanya AkteAkte Notaril sebagaimana dimaksud diatas telah ditandatanganiSuwarni Sukiman, SH Notaris Jakarta dengan jumlah Pinjaman Rekening Koran (PRk)menjadi sebesar Rp. 11.000.000.000, (Sebelas Miliyar Rupiah) dengan jaminansebagaimana Sertifikat Bidang Tanah yang telah disebutkan diatas serta telah dibebaniHak Tanggungan Peringkat Kedua.5. Bahwa diluar dugaan Pembantah sebab sebelumnya Pembantah telah menjadi Deposan6.maupun Debitur dari PT.

Bahwa tergugat menolak tegas posita penggugat angka 11 positanyadan angka 2 petitumnya mengenai sita jaminan atas agunan kredit yangdijaminkan sebagai jaminan atas hutang penggugat kepada tergugat dan terhadapnya telah dibebani hak tanggungan sehingga posita danpetitum penggugat dimaksud adalah jelas bertentangan dengan hokumacara yang berlaku karena mana terhadap barangbarang yang diikatsecara notaril guna keperluan jaminan hutanghutang debitur dilaranguntuk dijatuhkan sita jaminan (vide.

yang diakuikepemilikannya oleh PT MULTINDO AUTO FINANCE dan sesuai Berita AcaraPenyitaan tertanggal 18 Juni 2014, barang bukti tersebut secara keseluruhan disita dariSAIFUL ANAZ bin ASHADI, oleh karenanya keseluruhan barang bukti tersebutharuslah dikembalikan kepada SAIFUL ANAZ bin ASHADI , sedangkan mengenaibarang bukti berupa : 1 (satu) lembar bukti pendaftaran jaminan fidusia ; 1 (satu) lembar pernyataan pendaftaran jaminan fidusia ; yang mana keseluruhan barang bukti tersebut merupakan akta notaril

umumnya menggunakan KEKERASAN,PREMANISME, INTIMIDASI, TEROR, TERHADAP KONSUMEN maupunKELUARGANYA itu adalah perbuatan melawan hukum padahal kedudukankonsumen setara dengan PELAKU USAHA yang telah terwujud sebagai mana yangdikehendaki dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang PerlindunganKonsumen, sanksi nya adalah ( Pasal 62) UndangUndang Perlindungan KonsumenNomor 8 Tahun 1999 pidana 5 (lima) tahun atau denda Rp. 2.000.000.000, (duamilyar rupiah).Bahwa hutang piutang kebendaan bergerak wajib notaril

Nomor 1007 K/Padt.SusBPSk/2016SPPK tersebut akan dibuatkan Perjanjian Kredit secara notaril;Dapat Pemohon Keberatan tegaskan bahwa tidak terdapat klausula bakudalam Perjanjian Kredit antara Pemohon Keberatan dengan TermohonKeberatan, sehingga Pemohon keberatan sangat berkeberatan terhadappertimbangan BPSK Batu bara dalam putusannya tersebut.

sebagai Agunan Kredituntuk pembiayaan rumah di PerumahanBumi Pesanggrahan yang selanjutnyarumah tersebut akan dibiayai melaluiKredit Pemilikan Rumah Bank BTN.3 Bahwa Hak Milik No. 3896/Cilebut barattelah dipasang Hak Tanggungan olehTURUT TERGUGAT I dimanasesuaidengan ketentuan Undang Undang HakTanggungan (UU No. 4 Tahun 1996).4 Bahwa BPN mensyaratkan untuk bisadibalik nama suatu Sertipikat Hak atasTanah adalah: Surat Permohonan atauKuasa dari Pemohonan, Sertipakat Hak atasTanah, Akta Jual Beli Notaril

KecamatanLaweyan Kota Surakarta telah meninggal dunia, oleh karena itu mohon dalamperkara nomor akta jual beli yaitu No.89/C/PPAT/1983 tanggal11 Oktober 1983,dianggap sebagai perikatan jual beli atau akta di bawah tangan ;Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dalam surat gugatannya antara lainbermohon agar menghukum Para Tergugat untuk meningkatkan PERIKATAN JUAL BELITANAH OBYEK SENGKETA tersebut dengan Akta Jual Beli No.89/C/PPAT/1983 tanggal1 1Oktober 1983 tersebut menjadi Perjanjian Jual Beli secara notaril

Sehingga walaupun perjanjianHalaman 16 Nomor 408/PDT/2019/PT SMG.pembiayaan konsumen nomor 9051700659 tanggal 31 Maret2017 adalah dibuat dibawah tangan, maka Perjanjian tersebutdapat dibenarkan oleh UndangUndang karena tidak adaketentuan yang mengharuskan bahwa Perjanjjian Pembiayaantersebut harus dibuat secara Akta Notaril. Namun PerjanjianPembiayan tersebut dapat dibuat dibawah tangan sepanjangtelah disepakati dan diakui oleh Para Pihak yaitu antaraPenggugat dengan Tergugat.

Bahwa fakta sebagaimana disebutkan pada angka 2.4,sesungguhnya didasarkan pada pertimbangan hukum yang keliru dariJudex Factie dengan mengatakan seperti dikutip berikut ini:Menimbang bahwa Akta Pengakuan Hutang dengan Nomor : 52 yang dibuatdihadapan Notaris/PPAT Alexander Djari, SH, pada tanggal 23 Maret2016, adalah pengakuan utang yang secara notaril, dimana Akta Notarisadalah bukti yang autentik sehingga mempunyai kekuatan pembuktianyang sempurna, yaitu bukti yang dianggap benar, kecuali pihak

IndoportUtama.Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2018 bertempat di Bank NTTKantor Cabang Surabaya, TERDAKWA selaku Pimpinan Bank NTTKantor Cabang Surabaya bersama dengan ILHAM NURDIYANTOmelakukan penandatanganan akad kredit dengan nilai Kreditsebesar Rp.10.000.000.000, (Sepuluh Milyar Rupiah) yang dibuatsecara Notaril dinadapan Notaris MARIA BAROROH, SH denganNomor Akta: 60 tanggal 14 Agustus 2018, padahal syaratsyaratsebelum dan pada saat dilakukannya penandatanganan akadperjanjian kredit sebagaimana

Perjanjian Kredit dibuat secara Notaril;3. Menyerahkan surat kuasa pemindahbukuan rekeninggiro/tabungan ke rekening pinjaman;4. Membayar Commitment fee sebesar 0,5 % dari plafontambahan fasilitas kreditSyaratsyarat Pencairan kredit :1. Jaminan SHM 295 masih 1JB wajib dilanjutkan dengan AJBdan wajib dibaliknamakan ke nama calon debitur;2. SHGB NO.6077 adalah tanah Negara yang masa berakhirpada tanggal 5 April 2041 wajib dibaliknamakan ke namadebitur.3.

Luis Panen Berkat, pada tanggal 10 Januari 2018, bertempatdi Bank NTT Kantor Cabang Surabaya telah menandatanganiPerjanjian Kredit yang dibuat secara Notaril dihadapan NotarisMaria Baroroh, SH dengan nomor Akta : 27 tanggal 10 Januari2019 dengan nilai Kredit sebesar Rp. 10.000.000.000,(SepuluhMiliar Rupiah), padahal TERDAKWA dan SISWANTO KODRATAmengetahui pada saat penandatanganan akad kredit tersebutsyaratsyarat sebagaimana ditentukan dalam Manual PerkreditanBank NTT dan dalam Surat Persetujuan

Perjanjian Kredit dibuat secara Notaril.3. Menyerahkan surat kuasa pemindahbukuan rekeninggiro/tabungan ke rekening pinjaman.4. Membayar Commitment fee sebesar 0,5 % dari plafontambahan fasilitas kredit.Ill. Syaratsyarat Pencairan kredit :1. Jaminan SHM 295 masih IJB wajib dilanjutkan denganAJB dan wajib dibaliknamakan ke nama calon debitur;2. SHGB NO.6077 adalah tanah Negara yang masaberakhir pada tanggal 5 April 2041 + wajibdibaliknamakan ke nama debitur.3.

Perjanjian kredit dilakukan secara Notaril.. Pencairan kredit dilakukan sesuai perhitungan nilai kontrakproyek yang diberikan.. Untuk setiap kontrak yang dibiayai wajib dilakukankonfirmasi kepada pihak pemberi proyek dan dibuktikandengan surat konfirmasi proyek.. Menyerahkan Akta Jual Beli (AJB) antara penjual danpembeli yang telah dilakukan verifikasi oleh cabangSurabaya.. Menyerahkan asli sertifikat atas kepemilikan jaminan atauminimal telah memeperoleh cover note dari Notaris..

Perjanjian kredit mana bersifat otentikkarena dibuat baik secara notaril maupun di bawah tangan atas kesepakatanbersama dan akan dijalankan atau dipatuhi istnya dengan itikad baik.. Bahwa selain itu perjanjian tersebut telah memenuhi syarat sahnya suatuperjanjian mengenai adanya kesepakatan, para pihaknya cakap, mengenaisuatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal, sebagaimana telah diaturdalam ketentuan Pasal 1320 Kitab Undangundang Hukum Perdata..

No. 001/1/2010 tanggal 29 Januari 2010;Asli Akta Notaril Perjanjian jarah Muntahiah Bit Tamlik No. 01 tanggal29 Januari 2010, Notaris Meiyane Halimatussyadiah, SH;Asli Akta Notaril Perjanjian Pengalihan Piutang No. 02 tanggal 29Janurai 2010, Notaris Meiyane Halimatussyadiah, SH;IV Data Pelengkap;1Asli Formulir Laporan Kunjungan Setempat (FKS) PT Energy Spectrumtg 16 November 2007;Asli Lembar Disposisi/Catatan Direksi atas Nota Dinas No.1743/GSY/2007 tgl 16 Nov 2007 perihal pelaporan Hasil Kunjungan

(selanjutnya disebut SKMHT) bahwa untuk selanjutnya berdasarkanSKMHT tersebut dibuatlah Akta Pemberian Hak Tanggungan (selanjutnyadisebut APHT) Nomor 28/2012 tanggal 15 Februari 2012 yang dibuatdihadapan SITI FEMIRA FINARTI ARIFIN ABIDIN, S.H, MKn, PPAT diKabupaten Tangerang;Bahwa SKMHT dan APHT adalah merupakan akta notaril yaitu akta yangdibuat oleh pejabat yang sah dan berwenang untuk itu, sebagaimanaketentuan yang diatur pada Pasal 1868 KUHPerdata, yang menyatakan :Suatu akta otentik ialah suatu

.> Bahwa hutangpiutang kebendaan bergerak wajib notaril dan didaftarkan pada kantor jaminan fidusia dan di asuransikan serta diaturdalam UndangUndang Nomor 42 Tahun 1999 tentang JaminanFidusia. Dugaan pelanggaran pasal 11 UndangUndang Nomor 42Tahun 1999 (BATAL DEMI HUKUM).> Bahwa penarikan unit barang jaminan wajib di lengkapi suratsuratyang di atur dalam Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011Page 6 of 32 Nomor:09/Pdt./2014/PT. TK.tertanggal 22 Juni 2011 tentang pengaman eksekusi JaminanFidusia.

., M.Knserta terdaftar di Kantor Pendaftaran Fiducia dengan SertipikatFiducia No W.15.01047510.AH.05.01 TAHUN 2017 tanggal 20November 2017;Bahwa dengan demikian, Akta Jaminan Fiducia Notaril yangdimaksud, membuktikan bahwa atas benda dalam hal ini satu unitkendaraan roda empat tipe Minibus, Merk Toyota All New AvanzaE MT, Warna Silver Metalik, Tahun Pembuatan 2017, NomorMesin 1NRF317444, Nomor Rangka MHKM5EA2JHK035009,Nomor Polisi W 1266 TM, BPKB atas Nama Serly Ifasari yangmerupakan obyek jaminan

sudah dipertimbangkan diatas mengenai Grosse Akta Pengakuan Hutangtidaklah terpenuhi dikarenakan tidak ada title DEMI KEADILANBERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA dan juga Terlawan dalamdupliknya juga menyatakan bahwa Akta pengakuan hutang bukan HakTanggungan yang tentunya tidak mempunyai title ex pasal 224 HIR, sehinggaberdasarkan pertimbanganpertimbangan diatas majelis berpendapat samadengan dalil Pelawan bahwa Akta Pengakuan Hutang Nomor : 24 tanggal 19Desember 2012 adalah bukan merupakan Akta notaril