Terdakwa;Bahwa ahli sudah beberapa kali memberikan ketrangan sebagai Ahli dibidangpencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian dang di beberapaInstansi, baik di Kepolisian, di Kejaksaan, maupun di depan Sidang Pengadilandi hampir seluruh wilayah republik Indonesia selama kurun waktutahun 2012 sampai dengan sekarang, dalam perkaraperkara TPPDdengan tindak pidana asal korupsi, penyuapan, narkotika, penipuan,penggelapan dan lain sebagainya;Bahwa ahli mempunyai tugas serta tanggung jawab di PPATK

Penugasan PNS;Bahwa Jaksa Agung selaku PPK Kejaksaan kemudianmenyurati Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara ReformasiBirokrasi tarkait penugasan Pejabat Fungsional Jaksa padaKementerian/Lembaga Instansi Pemerintah dan Pemerintahdaerah melalui surat Nomor B027/A/Chk/02/2020, tanggal 19Februari (Bukti P27) yang berisikan:a) Pada saat ini terdapat 167 (seratus enam puluh tujuh)pegawai Pejabat Fungsional Jaksa yang ditugaskan pada24 (dua puluh empat) instansi, antara lain: KPK, Bakamla,Kemenko Polhukam, PPATK

memang tupoksinya3Saksi MAMAH ROCHIMAH BINTI MARMAWINATA, telah menerangkansebagai berikutBahwa saksi betul pada tahun 2007 sebagai bendahara dan37menangani pengadaan alat berat juga ;Bahwa saksi bertugas sebagai bendahara pengeluaran dansetelah itu) = membukukan penerimaan dan pengeluaran,membuat SPP = dan menanda tangani tanda buktipengeluaran alat berat ;Bahwa kalau uang masuk dan uang keluar itu tugas penggunaanggaran ;Bahwa kalau perlu) minta uang ke Bendahara atau ke bagiankeuangan itu) tugas PPATK

mengajukan nanti verifikasiyang memproses ;Bahwa kalau barang sudah ada baru di bayar ;Bahwa dalam proses waktu pengadaan disitu) ada penggunaanggaran menyetujui, ditanda tangan dan yang memintauntuk dibikin SPK untuk pembayarannya ;Bahwa saksi tidak tahu kalau ada pelelangan umum dankalau. yang ajukan pemenangnya itu PPATK atas nama PT.AntingBahwa proses pencairannya itu) rekanan yang sudah ditunjukdan tidak sekaligus harus pakai uang muka dulusekitar 20% dari kontrak kerja Rp. 703.000.000, danyang

Melakukan pengawasan aktif terhadap penerapan program antipencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme bagi BPRdan melaporkan kepada Dewan Komisaris apabila terdapattransaksi yang mencurigakan, serta bertanggung jawab terhadappelaporan kepada PPATK;Melakukan controt pengelotaan BPR terhadap seluruh kegiatanoperasional sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnyadalam anggaran dasar BPR dan peraturan perundangan yangberlaku;.Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya yaitu memberikanrekomendasi

fiktip sejak ada pemeriksaan dari OJK;Bahwa langkahlangkah saksi setelah diketahui adanya kredit fiktip oleh OJK yaitukonsultasi dengan OJK dan OJK mengatakan kalau PT.BPR Jatibarang Sediagunadalam pengawasan, yang selanjutnya pemilik PT.BPR Jatibarang Sediagunamenyerahkan dana sebesar Rp. 48.000.000.000,00 (empat puluh delapan milyarrupiah) yang kemudian PT.BPR Jatibarang Sediaguna sebagai dalam pengawasanobyektif ;Bahwa saransaran dari OJK mengenai kredit fiktip pada saat itu adalah untukmemenuhi PPATK

Mengontrol setiap kegiatan usaha diseluruh tingkatan danmenerima Laporan audit intem dari hasil pengawasannya;Bertanggung jawab terhadap system dan mekanismepelayanan konsumen;Mengontrol pelaksanaan kebijakan pelayanan danpenyelesaian pengaduan konsumen;Melakukan pengawasan aktif tehadap penerapan programanti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorismebagi BPR dan melaporakan kepada Dewan Komisaris apabilaterdapat transaksi yang mencurigakan, serta bertanggungjawab terhadap pelaporkan kepada PPATK

Penyidik Kejaksaan NegeriBandung dan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaantersebut adalah benar dan telah ditanda tangani =;e Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dantidak ada hubungan keluarga kepadaTerdakwa tersebut;Bahwa saksi bekerja di Sekretariat DPRDKota Bandung ; Bahwa jabatan Terdakwa Ebet Hidayatsebagai Sekretaris DPRD Kota Bandung ;Bahwa proses pencairan anggaran kegiatanpenyelenggaraan Rapat' Kerja PanitiaKhusus DPRD Kota Bandung tahun 2008dan 2009 antara lain pencairan diajukanoleh PPATK

yang membuat pengajuanbiaya hotel setelah ada permohonan darihotel ;Bahwa yang memegang surat tagihan darihotel adalah Asep Komara ; Bahwa yang melaporkan adanya kelebihanpembayaran adalah Asep Komara ;Bahwa yang melaporkan adanya selisihpembayaran tidak benar, saksi tidak tahu ;Bahwa Saksi tahu ada kelebihanpembayaran dari Asep Komara denganmemperlihatkan cek;Bahwa tanggung jawab saksi sebagai PPATsebatas administrasi; Bahwa saksi tidak pernah datang kelapangan; Bahwa saksi terima uang sebagai PPATK

Rp. 38 juta yangdiberikan kepada Terdakwa Ebet Hidayatadalah uang dari kelebihan pembayarandari Hotel ; Bahwa saksi tidak tahu uang tersebutdigunakan untuk apa, Cuma pada waktu ituTerdakwa Ebet Hidayat sedang dirawat dirumah sakit ; Bahwa saksi tidak tahu ada Sselisih tagihan,dan tahunya setelah perkara ini mencuat;Bahwa saksi melihat langsung cekpengembalian dari Hotel Grand Pasundansebesar Rp. 94 juta tersebut, tapi katanyabukan uang kelebihan dan sebelumnyapernah menerima; Bahwa saksi menjadi PPATK

,LL.M; Bahwa ahli selaku Analis Hukum Senior, Direktorat Hukum, PPATK,2018sekarang; Bahwa ahli memiliki ilmu, keahlian dan pengalaman dibidang TindakPidana Pencucian Uang, karena pekerjaan dan pendidikan ahli menekunibidang tersebut; Bahwa ahli telah memberikan keterangan yang sebenarnya di dalamBAP yang dibuat pada saat penyidikan; Bahwa tugas ahli sebagai PPATK adalah sebagai vocal poinpencegahan pemberantasan TPPU berdasarkan ketentuan pasal 39 UU 8Tahun 2010 disebutkan secara umum tugas PPATK

Terdakwa memerintahkan supirnya yang bernamaSugiarto untuk menukarkan mata uang USD (dolar AmerikaSerikat) dengan perintah setiap kali penukaran tidak bolehmelebihi jumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah)dengan maksud agar tidak terpantau PPATK. SelanjutnyaSugiarto menukarkan mata uang USD tersebut di PT.

PSS : Nomor : B207VUA19000260/24.12.2019,1 (Satu) set print email from : Muhammad Nicky Rayan Lukmannicky.rayan@bmw.asira.co.id sent : Thursday, December 19, 201912:40:47 PM to : R Teguh Widodo1 (Satu) set foto copy surat Permohonan Persetujuan Harga tanggal19122019, Nomor SPK : B207032954 dan Formulir InformasiTambahan untuk Pelaporan ke PPATK,1 (satu) set foto copy Surat Pesanan Kendaraan Nomor : B 207002954 tanggal 30 Nov 2019,1 (Satu) set foto copy KTP An.

Putusan Nomor 10/PID.SUSTPK/2021/PT DKI21.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.1 (Satu) set foto copy surat Permohonan Persetujuan Harga tanggal19122019, Nomor SPK : B207032954 dan Formulir InformasiTambahan untuk Pelaporan ke PPATK,1 (Satu) set foto copy Surat Pesanan Kendaraan Nomor : B 207002954 tanggal 30 Nov 2019,1 (Satu) set foto copy KTP An.

PSS : Nomor : B207VUA19000260/24.12.2019,1 (Satu) set print email from : Muhammad Nicky Rayan Lukmannicky.rayan@bmw.asira.co.id sent : Thursday, December 19, 201912:40:47 PM to : R Teguh Widodo1 (Satu) set foto copy surat Permohonan Persetujuan Harga tanggal19122019, Nomor SPK : B207032954 dan Formulir InformasiTambahan untuk Pelaporan ke PPATK,1 (Satu) set foto copy Surat Pesanan Kendaraan Nomor : B 207002954 tanggal 30 Nov 2019,1 (Satu) set foto copy KTP An.

Oleh karena itu jelaslan menurut hemat kamibahwa transaksi yang terjadi antara pihak Pelawan dengan konsumennyatersebut sepatutnya termasuk dalam kualifikasi Transaksi Keuangan yangMencurigakan yang seharusnya dilaporkan ke PPATK. Apabila Pelawanmelakukan assessmen dengan tepat dan sesuai dengan ketentuan, makaPelawan seharusnya tidak melakukan pernanjian pembiayaan denganpihakpihak yang terindikasi terkait langsung maupun tidak langsungdengan suatu tindak pidana.

Dengan demikian maka Pelawan selaluperusahaan pembiayaan adalah termasuk dalam pihak yang wajibuntuk menyampaikan laporan pada PPATK untuk setiap transaksikeuangan yang mencurigakan, termasuk transaksi kKeuangan yangdilakukan oleh Pelawan dengan II SUHENDAR dan istrinya tersebutjelaslan transaksi tersebut termasuk dalam kategori transaksikeuangan yang mencurigakan sesuai dengan Pasal 1 angka 5 UUPencucian Uang;Bahwa dalam Pasal 18 ayat (2) UU Pencucian Uang, Pihak Pelaporwajid menerapkan prinsip

SUHENDARHalaman 63 dari 122 hal Putusan No 541/PDT/2020/PT.BDGsepatutnya termasuk dalam kualifikasi Transaksi Keuangan yangMencurigakan yang seharusnya dilaporkan ke PPATK;. Dengan melakukan assessmen yang benar, makapihakPelawan/Terbanding seharusnya tidak melakukan pernanjian pembiayaandengan pihakpihak yang terindikasi terkait langsung maupun tidaklangsung dengan suatu tindak pidana.

., M.H,yang antara lain menerangkan sebagai berikut :1.Jabatan dan tugas serta tanggung jawab ahli di PPATK antara lain :melakukan analisis hukum dan memberikan pendapat hukumberkenaan dengan tindak pidana pencucian uang dan memberikanketerangan ahli khususnya di bidang tindak pidana pencucian uangguna kepentingan pemeriksaan yang dilakukan oleh Penegak Hukumbaik di tingkat penyidikan di Kepolisian, Kejaksaan maupunpemeriksaan di sidang Pengadilan ;Berdasarkan Pasal 26 UndangUndang Nomor 15 Tahun

Mengumpulkan, menyimpan, menganalisis, mengevaluasi informasiyang diperoleh PPATK sesuai dengan undangundang ini ;b. Memantau catatan dalam buku daftar pengecualian yang dibuatoleh Penyedia Jasa Keuangan ;c. Membuat pedoman mengenai tata cara pelaporan transaksikeuangan mencurigakan ;d. Memberikan nasihat dan bantuan kepada instansi yang berwenangtentang informasi yang diperoleh PPATK sesuai dengan ketentuandalam undangundang ini ;e.

Nomor 1792 K/Pid.Sus/2013lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadapPenyedia Jasa Keuangan ;Memberikan informasi kepada publik tentang kinerja kelembagaansepanjang pemberian informasi tersebut tidak bertentangan denganundangundang ini ;Wewenang PPATK, berdasarkan Pasal 27 Ayat (1) UndangUndangTindak Pidana Pencucian Uang adalah sebagai berikut :a.DiMeminta dan menerima laporan dari Penyedia Jasa Keuangan ;Meminta informasi mengenai perkembangan penyidikan ataupenuntutan terhadap tindak pidana

Tidak adanya Oditor BPK , BPKP dan PPATK menyatakanpinjaman kredit tersebut uang Negara;iv. Bahwa KPKLN/ TERBANDING II tidak dapat bertindak sebagaiPENGUASA dengan cara melaksanakan wewenangHalaman 35 dari 43 halaman Putusan Nomor 120/PDT/2019/PT YYKlelang/penjualan lelang yang bersifat HUKUM PUBLIK terhadap haktanggungan dari perjanjian kredit TERBANDING denganTERBANDING IV , karena TERBANDING merupakan perusahaanPT. Bank (persero );V.

Triyono Als Tri Bin Martosuwito Rusmin Nuryadin Als Rusmin Bin Asmunis Rahmad Anwari (Saksi verbalisan dari BNN PropinsiKalsel)Keterangan Ahli :Isnu Yuwana Darmawan SH, LLM (PPATK)a.

Pusat Pengendalian Analisis Transaksi Keuangan(PPATK).Tetapi dalam redaksional surat dari Kepala Dinas Koperasi dan UKM KotaSamarinda in casu obyek gugatan, Berdasarkan informasi dan laporanberbagai Pihak, kinerja kepengurusan Koperasi Abdi bangsa didugaterdapat ketidak wajaran 222222 Hal ini membuktikan bahwa Pengawasan yang dilakukan sebagai dasardikeluarkanya Obyek Gugatan bertentangan dengan Pasal 19 PeraturanMenteri Koperasi dan UKM RI Nomor 17/Per/M.KUKM/IX/2015 tentangPengawasan KoperasSi;

Direktorat Piutang Negara Non Perbankan, Direktorat Jenderal Piutang dan LelangNegara, Departemen Keuangan RI, Jakarta, tahun 20022003;Staf Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara Jakarta I, Kantor Wilayah IIIDirektorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara, Departemen Keuangan RI, Jakarta, tahun20032007;Kepala Seksi Bantuan Hukum II, Direktorat Hukum dan Informasi, Direktorat JenderalKekayaan Negara, Departemen Keuangan RI, Jakarta, JuniAgustus 2007;Analisis Hukum, Direktorat Hukum dan Regulasi, PPATK

, Jakarta, September 2007 sekarang.Bahwa keahlian Ahli Analisis Hukum Direktorat Hukumdan Regulasi PPATK, antara lain yang tugas pokoknyaadalah: melakukan analisis hukum dan memberikanpendapat hukum berkenaan dengan Tindak PidanaPencucian Uang dan memberikan keterangan ahlikhususnya di bidang tindak pidana pencucian uang gunakepentingan pemeriksaan yang dilakukan oleh PenegakHukum baik di tingkat penyidikan di Kepolisian,Kejaksaan maupun pemeriksaan di sidang Pengadilan;Bahwa pengertian Pencucian

(Bukti P5);Bahwa selanjutnya pada tahun 1997 Penggugat Secara hukummendapatkan Izin Pemindahan Hak Atas Tanah oleh PPATK (PejabatPembuat Akta tanah) dengan dikeluarkannya Surat Permohonan UntukMendapatkan Izin Pemindahan Hak yang awalnya Sertivikat merupakanhak milik Ny. Adolfina Ambarura dibalik nama atas nama Ny.MagdalenaAng Alias Ang Soat Soan.

Kepala Desa TrikoraKecamatan Kaimana), dan menyerahkan Tanah Adat yang terletak padadaerah kekuasaan kami antara lain :e Daerah Bantemi satu kebune Daerah Tanjung Simora satu kebune Daerah Pasir Lombo satu kebunKepada anak kami La Halimu;Bahwa pada tahun 1997, sebagaimana dalam poin 4 diatas Penggugatmemperoleh tanah dengan cara membeli dari Ny.Adolfina Ambarurasesuai Akta Jual Beli Nomor 22/Jb/Kaimana/1997;Bahwa pada tahun 1997 Penggugat Secara hukum mendapatkan IzinPemindahan Hak Atas Tanah oleh PPATK

Bank Mandiri Tok Kantor PusatBank Mandiri yang menjabat sebagai Officer di Anti Money LaundringAdvisory Department yang bertugas menjembatani komunikasi (verbal dantertulis) antara Bank Mandiri dengan Penegak Hukum (Polisi, Jaksa danHakim), BNN, PPATK dan KPK dalam masalah terkait dengan pencucianuang, terorisme dan korupsi;Bahwa dalam menjalankan tugasnya tersebut saksi bertanggung jawablangsung kepada Group Fead Compliance Group PT.

Analis Hukum Senior di Direktorat Hukum, Pusat Pelaporan dan AnalisisTransaksi Keuangan (PPATK), 2012 s.d. sekarang.Bahwa berdasarkan Pasal 39 UndangUndang Nomor 8 Tahun 2010 tentangPencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PPTPPU), PPATK mempunyai tugas mencegah dan memberantas tindakpidana pencucian uang;Bahwa Fungsi PPATK, berdasarkan Pasal 40 UndangUndang Nomor 8Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak PidanaPencucian Uang adalah sebagai berikut:1) pencegahan

dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;) pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK;3) pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor; dan) analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi Transaksi Keuanganyang berindikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidanalain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);Bahwa Pencucian uang adalah setiap upaya atau perbuatan dalam rangkamenyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan hasil tindakpidana agar harta kekayaan

Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan olehPihak Pelapor karena melibatkan Harta Kekayaan yang diduga berasaldari tindak pidana;Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (1) UU TPPU Bank wajibmelaporkan kepada PPATK transaksi keuangan mencurigakan yangdilakukan oleh nasabah;Bahwa sesuai dengan Pasal 25 UU TPPU, bank wajib melaporkan kepadaPPATK adanya transaksi keuangan mencurigakan yang dilakukan olehnasabahnya dilakukan sesegera mungkin paling lambat 3 (tiga) hari kerjasetelah

atas laporandan informasi (Pasal 40 huruf d UU TPPU), dan meneruskan hasil analisisatau pemeriksaan kepada penyidik (Pasal 44 ayat (1) huruf UU TPPU).Sehingga pertanyaan penyidik mengenai apakah pihak PPATK masihmemonitor, bila ya Sampai sejauhmana dan dipertanggungjawabkan kepadasiapa, Ahli menjelaskan bahwa PPATK tidak mempunyai tugas, fungsi dankewenangan untuk melakukan monitoring terhadap rekening yang telahdiblokir/disita;Bahwa Terkait dengan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, fungsi, dankewenangan

ISNU YUWANA DARMAWAN, SH, LLM,Bahwa benar saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan oleh Penyidik,sekarang ini sehubungan dengan kapasitas saksi untuk memberikanketerangan sesuai dengan keahlian saksi di bidang tindak pidana pencucianuang.Bahwa sehubungan dengan pemeriksaan saksi sebagai Ahli , saksi telahdiperintahkan oleh atasan saksisudah mendapatkan persetujuan secara tertulis48101112dari instansi tempat saksi bekerja yaitu sesuai dengan surat penunjukan sayayang dikeluarkan oleh Kepala PPATK

:S 96/02.3.3/PPATK/11/13.e Bahwa Unsurunsur Tindak Pidana Pencucian Uang adalah sebagai berikut:Setiap orang dengan sengaja : Setiap orang adalah orang perseorangan (naturalperson) atau korporasi (legal person), sedangkan dengan sengaja atau kesengajaanadalah menghendaki atau menginsyafi atau dengan kesadaran penuh ataukeyakinan dirinya terjadinya suatu perbuatan atau tindakan beserta akibat yangditimbulkannya.Menempatkan harta kekayaan adalah perbuatan memasukkan uang dari luarPenyedia Jasa Keuangan

., LLM. ( dari PPATK ), dibawah sumpah dibacakandalam persidangan menerangkan :Halaman 44 dari 76 Putusan Nomor 3313/Pid.B/2019/PN Sbya.Sebagaimana fakta yang telah disampaikan oleh Penyidik, tersangkaImam Subarkah diduga telah melakukan Tindak Pidana penipuan dan/ataupenggelapan dengan modus mampu melakukan pengurusan izin kawasankepabeanan dan Depo Kontener, Secara normatif, penipuan dan/ataupenggelapan termasuk dalam salah satu tindak pidana asal sesuaidengan ketentuan Pasal 2 UndangUndang NO.8

dengan tujuanmenyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan ;Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 13 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan PemberantasanTindak Pidana Pencucian Uang yang dimaksud Harta Kekayaan adalah semuabenda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidakberwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung;Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli ISNU YUWANA DHARMAWAN,S.H., LLM. ( dari PPATK

cleardisebut hasil tindak pidana asal, tetapi kalau dari rekening penampungandisebut tindak pidana asal tindak pidana lanjutan; Bahwa tidak mutlak tindak pidana asal dan tindak pidana lanjutan itusama;= Bahwa terkait perkara Terdakwa dengan modus mempergunakanrekening orang lain sudah termasuk kategori pencucian uang secarapasif;= Bahwa batas minimal tidak atur dalam kasus pencucian uang; Bahwa batasan transaksi penyetoran/penarikan di perbankan yangwajib di laporkan bank atau penyedia setoran ke PPATK

Dari apa, sebelum pasal 69, sayakepasal 75 dinyatakan bahwa penyidikan tindak pidananya itu dilakukanoleh penyidik tindak pidana asal, maka penyidik menggabungkan ininamanya Concursus Realis, menggabungkan penyidikan tersebut danhanya memberitahukan kepada PPATK.

melakukan memberi atau menjanjikan sesuatukepada pegawai negeri atau penyelenggara negara denganmaksud sSupaya pegawai negeri atau penyelenggara negaratersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu)~ dalamjabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya,dilakukan dengan cara yaituPada bulan Maret tahun 2009 Bareskrim Mabes Polrimelakukan penyelidikan terhadap transaksi keuanganyang mencurigakan dalam rekening milik terdakwaberdasarkan Laporan Hasil Analisis Pusat Pelaporan danAnalisis Transaksi Keuangan (PPATK

atauturut serta melakukan memberi hadiah atau janji kepadapegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenangyang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau olehpemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatanatau kedudukan tersebut, dilakukan dengan cara yaituPada bulan Maret tahun 2009 Bareskrim Mabes Polrimelakukan penyelidikan terhadap transaksi keuanganyang mencurigakan dalam rekening milik terdakwaberdasarkan Laporan Hasil Analisis Pusat Pelaporan danAnalisis Transaksi Keuangan (PPATK

Berita kriminalitas tanggal 2 Februari 2015 Ditreskrimsus Polda MetroKoordinasi dengan PPATK terkait Pemalsuan Dokumen;B. Berita Pos: Ditreskrimsus Polda Metro Koordinasi dengan PPATKterkait Pemalsuan Dokumen tanggal 2 Februari 2015;C. Berita satu: Palsukan Dokumen Karyawan Bank Syariah Mandiri BobolRp75 Miliar Tanggal 3 Februari 2015;D. Celahkota.com: Pembobol Bank Syariah Ditangkap Polisi tanggal 2Februari 2015;E.