tujuanPerseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.Bahwa selain itu TERGUGAT Il juga merupakan salah satu pemegangsaham pada TERGUGAT berdasarkan Akta Pendirian sehingga tidakmungkin TERGUGAT Il sebagai Direktur Utama ataupun pemegangsaham dapat melakukan wanprestasi (cidera janji) dan bertanggungjawab sebagai pribadi terhadap PENGGUGAT karena berdasarkan Pasal3 ayat (1) UndangUndang No. 40 Tahun 2007 Tentang PerseroanTerbatas (UUPT

DKI18.19.demikian telah jelas PENGGUGAT telah keliru mengajukan Gugatanterhadap TERGUGAT Il sebagaimana didalilkan oleh PENGGUGAT dalamGugatan Nomor 2 pada halaman 2 karena TERGUGAT Il tidakbertanggungjawab secara pribadi atas perjanjian yang dibuat atas namaPerusahaan sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) UUPT .

DKI42.43.44.secara pribadi atas Perjanjian yang mengikat Perusahaan sesuaidengan Pasal 3 ayat (1) UUPT karena penandatanganan yangdilakukan oleh TERGUGAT Il dilakukan dalam posisinya sebagaiDirektur Utama berdasarkan Akta Pendirian (Bukti T1) yang bertindakuntuk dan atas nama TERGUGAT I.

Sehingga jelas TERGUGAT II selakupribadi bukanlah pihak dalam perkara perdata ini, dan oleh karena ituPARA TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agarTERGUGAT Il dikeluarkan sebagai pihak dalam perkara a quo;Bahwa dalil PENGGUGAT tersebut di atas merupakan dalil yangsangat tidak logis dan mengadaada karena TERGUGAT II tidakbertanggung jawab secara pribadi atas Perjanjian a quo baik sebagaipemegang saham maupun Direktur Utama pada TERGUGAT berdasarkan Pasal 3 ayat (1) UUPT, sehingga tidak

Ketentuan Pasal 15 ayat (1) tersebut secara garis besar merupakanadopsi atas ketentuan Pasal 114 ayat (1) dan (2) UndangUndang Nomor 40 Tahun2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) yang menyatakan :Ayat (1) Dewan Komisaris bertanggung jawab atas pengawasan Perseroansebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1).Ayat (2) Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik, kehatihatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan danpemberian nasihat kepada Direksi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 108 ayat(1) untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuanPerseroan.2 Selanjutnya di dalam Pasal 61 ayat (1) dan (2) UUPT diatur bahwa :Ayat (1) Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadapperseroan ke pengadilan negeri apabila dirugikan karena tindakan perseroanyang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS,Direksi, dan/atau Dewan Komisaris.Ayat (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan ke pengadilannegeri yang

Notaris di Jakarta(Bukti TIl4) TELAH DILAKUKAN SESUAI DENGAN PERATURANYANG BERLAKU, baik mengacu kepada UndangUndang 40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas (UUPT) maupun anggaran dasar TERGUGATHal 35 dari 142 hal.

Notaris di Jakarta(Bukti T54) TELAH DILAKUKAN SESUAI DENGAN PERATURANYANG BERLAKU, baik mengacu kepada UndangUndang 40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas (UUPT) maupun anggaran dasar TERGUGATI, yang mana dalam pelaksanaan RUPSLB 20 Desember 2012 telahdilakukan halhal sebagai berikut:1.3.1.

Pemberhentian PENGGUGAT I dari jabatannya selaku Direktur telahberlaku sejak RUPSLB TERGUGAT I ditutup, hal ini sesuai denganketentuan Pasal 105 Ayat 5 Huruf (a) UUPT yang pada intinya menyatakanbahwa Pemberhentian Direksi berlaku sejak ditutupnya RUPS4.5.

Hamizaku1000, apalagi sampai melakukan pembelian bahan material yang nilainyaSANGAL TING aaseea senescence rere erences17.Bahwa tindakan Tergugat dan Tergugat Il sebagaimana tersebut di atasdapat dianggap telah melalaikan fiduciary dutynya, yaitu Tergugat danTergugat Il telah melakukan kesalahan atau kelalaian dalam menjalankantugasnya selaku Direksi yang mengakibatkan kerugian pada Perusahaan.Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 97 Undang Undang Nomor 40Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT

(satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suaradapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap anggotaDireksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugianPada PeOrse@r0aN) nnn nnn nn ne nn nn nnn enn ne errr emnnnnn coneKetentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak mengurangi hak anggotaDireksi lain dan/atau anggota Dewan Komisaris untuk mengajukan gugatan atasNanna POPS BL OAIT=a=eesemee cence nee eemeeneeneeene nnnBahwa berdasarkan Pasal 97 UUPT

Perbuatan Tergugat dan Tergugat Il telah bertentangan dengan kewajibanhukum Tergugat, yakni telah melanggar Pasal 97 UUPT karena terbuktiTergugat dan Tergugat Il telan melakukan kelalaian dalam menjalankantugasnya; b.

Dewi Fortuna Griya Indah.Bahwa alasan Penggugat menarik Welly Budiharsono sebagai TergugatIl jelas menyalahi aturan hokum yang berlaku karena dalam Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas(selanjutnya disingkat UUPT) dikenal dengan nama Direksiberdasarkan Pasal 1 ayat (5) UUPT, Direksi adalah organ Perseroanyang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusanPerseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dantujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik didalam

terganggunya reputasi PENGGUGAT yang dapatmenghambat jalannya bisnis PENGGUGAT di kemudian hari ;PENGGUGAT SECARA YURIDIS MEMILIKI KAPASITAS HUKUM UNTUKMELAKUKAN GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAPTERGUGATBahwa sebelum PENGGUGAT mengajukan dasardasar hukum pokokgugatan, terlebih dahulu PENGGUGAT menyampaikan dalil yang PENGGUGATjadikan dasar kapasitas hukum PENGGUGAT untuk mengajukan gugatandalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 82 Undangundang No. 1 Tahun 1995tentang Perseroan Terbatas (UUPT

) dan Pasal 11 ayat (4) jo. ayat (8) AktaPendirian PT Krakatau Bandar Samudera tanggal 28 Pebruari 1996 ;Bahwa Pasal 82 UU UUPT menentukan Direksi bertanggung jawabpenuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroanserta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan ;Bahwa Pasal 11 ayat (8) Akta Pendirian Perseroan menentukan DirekturUtama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi sertamewakili Perseroan ;Bahwa berdasarkan Akta No. 5 Tanggal 28 Pebruari

Sedangkan jelas bahwa syarat mutlak dan syaratyuridis formal yang wajib untuk dipenuhi agar statusperseroan dalam likuidasi berlaku bagi pihak ketiga,sebagaimana hal ini telah ditegaskan dalam Pasal 148ayat (1) UndangUndang No.40 Tahun 2007 tentang"Perseroan Terbatas" ("UUPT"), pembubaran (likuidasi)perseroan tersebut wajib untuk ~~ terlebih dahuluuntuka) diberitahukan kepada setiap kreditor mengenaipembubaran dengan cara mengumumkan pembubaranperseroan dalam Surat Kabar dan Berita NegaraRepublik

Indonesia ; danb) diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak AsasiManusia Republik Indonesia untuk dicatat dalamdaftar Perseroan bahwa Perseroan dalam likuidasi.Pasal 148 ayat (1) UUPT jelas mengatur: "Dalam halpemberitahuan kepada kreditor dan Menterisebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 belum dilakukan,pembubaran Perseroan tidak berlaku bagi pihak ketiga."

Artinya, hubungan hukum yangmuncul hanya antara Para Penggugat dengan PT Dizamatra Powerindo;Bahwa berdasarkan Pasal 3 UUPT, pemilik atau pemegang saham suatuPerseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yangdibuat oleh Perseroan, yang apabila dikutip adalah sebagai berikut: Pasal 3 UUPT:Pemegang saham Perseroan tidak bertanggungjawab secara pribadiatas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidakbertanggungjawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yangdimiliki.

;Bahwa lebih lanjut, perlu rasanya Tergugat sampaikan, yang berhakmewakili suatu perseroan di dalam dan di luar pengadilan adalah hanyaDireksi dan tidak termasuk di dalamnya Pendiri atau Pemegang Saham.Hal tersebut secara jelas diatur dalam Pasal 98 UUPT, yang apabilaTergugat kutip adalah sebagai berikut: Pasal 98, butir 1 UUPT;Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan.Bahwa sebagaimana yang telah Tergugat uraikan diatas, ParaPenggugat jelas dan tidak terbantahkan telah salah

Yahya Harahap,S.H. sebagaimana dimaksud di atas, dengan berdasarkan kepadaUndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas(UUPT), justru menunjukkan bahwa induk perseroan sebagaimanadimaksud sepatutnya diartikan sebagai pemegang saham perseroan:a. lebih dari 50% (lima puluh persen) sahamnya dimiliki oleh indukperseroannya;Menurut Pasal 1 angka 1 UUPT, Perseroan Terbatas, yangselanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yangmerupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian

Dariketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa saham merupakanbukti penyetoran modal kepada Perseroan;Menurut Pasal 7 ayat (2) UUPT, bagian atas saham tersebut wajibdiambil oleh para pendiri pada saat Perseroan tersebut didirikan.Halaman 58 dari 67 hal. Put.

Nomor 3070 K/Pdt/2017Dalam UUPT, para pendiri yang telah mengambil bagiansahamnya atau pemilik dari saham dalam suatu perseroan disebutsebagai pemegang saham;Karenanya, induk perseroan sebagaimana dimaksud dalamunsur ini adalah pemegang saham perseroan;b. lebih dari 50% (lima puluh persen) suara dalam rapat umumpemegang saham dikuasai oleh induk perseroannya;Menurut Pasal 65 ayat (1) UUPT, Pemegang saham, baik sendirimaupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadirirapat umum pemegang saham

(RUPS) dan menggunakan haksuaranya sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya;Dari ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa yangmempunyai hak suara dalam RUPS adalah hanya pemegangsaham perseroan sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya;Karenanya, induk perseroan sebagaimana dimaksud dalamunsur ini adalah pemegang saham perseroan;c. kontrol gatas jalannya perseroan, pengangkatan danpemberhentian Direksi dan Dewan Komisaris sangat dipengaruhioleh induk perseroannya;Pasal 94 dan Pasal 105 UUPT

/Pdt/2017untuk membuktikan bahwa United Plantations Berhad sedemikiansehingga dapat disebut sebagai induk perseroan dari PemohonKasasi (semula Pembanding/Tergugat);Bahwa, dalam hal ini, Termohon Kasasi (semula Terbanding/Penggugat) dalam pemeriksaan pengadilan tingkat pertama samasekali tidak pernah mengajukan bukti apapun atau membuktikanbahwa United Plantations Berhad sedemikian sehingga dapat disebutsebagai induk perseroan sebagaimana dalilnya;(3) Bahwa, dari halhal di atas: Pasal 7 ayat (1) UUPT

MBIBerdasar Pasal 1 angka (2) dan angka (5) Undangundang No. 40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut "UUPT ").Pasal angka (2) menyatakan :" Organ perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Komisaris"Selanjutnya Pasal 1 angka (5) UUP 1' menyebutkan bahwa :" Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuhatas pengurusan perseroan untuk keperluan perseroan, sesuai dengan maksud dantujuan perseroan serta rnewakili perseroan di dalam maupun

di luar pengadilansesuai dengan ketentuan anggaran dasar "Berdasar ketentuanketentuan tersebut diatas, dapat ditarik kesimpulan secarajelas, tegas, dan limitatif bahwa Organ Perseroan yang berwenang untukbertindak mewakili Perseroan di dalam maupun di luar Pengadilan hanyalahDIREKSI dari Perseroan.In casu, Penggugat telah menyatakan diri sebagai PIMPINAN dari PT MBI, makamengacu pada ketentuan diatas PIMPINAN tidak termasuk kedalam OrganPerseroan yang dikenal dan diakui oleh UUPT, apalagi mempunyai

Hal ini sejalandengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam UUPT ;e nominal/ jumlah dari obyek yang dimintakan Sita Jaminan (conservatoir beslag)bernilai sangat jauh diatas dari nominal/ jumlah yang sedang disengketakan olehPenggugat terhadap Tergugat II.Bertitik tolak dari faktafakta yuridis diatas, secara prima facie permintaan SitaJaminan (conservatoir beslag) tidak memenuhi syaratsyarat sebagaimana dimaksuddalam Pasal 227 ayat (1) HIR, sehingga cukup dasar/ alasan bagi Majelis Hakimyang memeriksa

MBI,maka mengacu pada ketentuan diatas PIMPINAN tidak termasuk kedalam OrganPerseroan yang dikenal dan diakui oleh UUPT, apalagi mempunyai kewenanganuntuk bertindak mewakili PT. MBI di dalam Pengadilan.Bertitik tolak dari uraian tersebut diatas, secara faktual dan prima facie tampakjelas bahwa Penggugat nyatanyata tidak memiliki persona standi in judicio dantidak berwenang untuk mewakili PT. MBI mengajukan Gugatan dalam Perkaraini.2.

Bakrie Swasakti Utama telah sah secara hukum.Pada tahun 2007, diberlakukan UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Dengan berlakunya UUPT, maka, setiapperseroan wajio untuk menyesuaikan anggaran dasarnya dengan ketentuanUUPT sebagaimana diatur oleh ketentuan Pasal 157 ayat (3).Kemudian, PT.

Yahya Harahap menjelaskan bahwa dalam hal tidak dilakukanpengumuman di dalam Berita Negara dan/atau Tambahan Berita Negara,maka tanggung jawab dari perbuatan tersebut tidak dapat dibebankankepada perseroan, melainkan menjadi tanggung jawab Menteri, hal inisebagaimana ditentukan juga pada pada paragraph 7 Bagian UmumPenjelasan UUPT yang menentukan sebagai berikut :Akta pendirian Perseroan yang telah disahkan dan akta perubahan anggarandasar yang telah disetujui dan atau diberitahukan kepada Menteri

Oleh karena itu, meskipun Perseroan telahmendapat pengesahan dari Menteri sebagai badan hukum atau perubahan ADtelah mendapat persetujuan Menteri maupun telah disampaikanpemberitahuannya, maka selama hal itu belum diumumkan dalam TBN, belumsah dan belum mengikat kepada pihak ketiga.Kedua; kelalaian (negligence) Menteri mengumumkan pengesahan Perseroansebagai badan hukum, atau kelalaian mengumumkan persetujuan ataupemberitahuan perubahan AD dari tenggang waktu yang ditentukan Pasal 30ayat (2) UUPT

Hal ini telah secara jelas dan spesifikdiatur pada Pasal 3 ayat (1) UUPT, yang menyatakan :(1) Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadiatas perikatan yang dibuatatas namaPerseroan dan tidakbertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang(Keterangan : cetak tebal dan garis bawah merupakan penegasan dariTergugat V).Lebih lanjut, ketentuan Pasal 3 ayat (1) UUPT tertulis di atas kemudianditafsirkan oleh M.

Yahya Harahap, di dalam buku yang sama pada halaman70, bahwa ketentuan ini (Pasal 3 ayat (1) UUPT) menegaskan bahwaperseroan terbatas merupakan entitas atau wujud yang terpisah daripemiliknya, dalam hal ini dari para pemegang sahamnya konsekuensi hukumHal. 55 Putusan No. 395/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.dari hal ini adalah tanggung jawab suatu badan hukum perseroan terbatasakan melekat pada dirinya sendiri dan bukan pada pemegang sahamnya, halini sebagaimana ditentukan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung

Bahwa penyelenggaraan RUPS diatur dalam Bab V Pasal 75 s/d Pasal 91UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) dan untukpenyelenggaraan RUPS lainnya diatur dalam Pasal 79 UUPT yaitu:Pasal 79 ayat (2): "Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud padaayat (1) dapat atas permintaan:a. 1 (satu) orang atau lebin pemegang saham yang bersamasamamewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh sahamdengan hak suara, kecuali anggaran dasar menetukan suatu jumlahyang lebih kecil;atau6

/Peng/Dirut/X/2007pada harian Terbit hari Rabu tanggal 21 Nopember 2007 (Bukti T.I12)merupakan penawaran yang terobuka untuk umum sebagai upayamempercepat proses pendayagunaan asset tersebut karena kondisikeuangan perusahaan sudah sangat kritis;25.Bahwa RUPSLB pada tanggal 12 Oktober 2011 diselenggarakanberdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 03/Pdt.P/2011/PN.Jkt.Tim tanggal 29 September 2011 dengan agendapemilinan pengurus perseroan, penyesuaian Anggaran Dasar perseroandengan UUPT

PresidenTaksi, melalui iklan baris pada Harian Kompas, pada tanggal 21 November2007, selanjutnya diberi tanda dengan T 18 ; 20.Foto copy Surat No. 80/A/Direktur/XII/2007 tanggal 14 desember 2007tentang Permohonan Penangguhan Pembayaran PBB, kepada KepalaKantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pulogadung dari Direksi PT.Presiden Taksi, selanjutnya diberi tanda dengan T 20 ;21.Foto copy Konsep Perubahan Anggaran Dasar Menyesuaikan dengan UUPT. No.40 Tahun 2007 PT.

Menimbang bahwa pada dasarnya, dalam mengemban jabatannya sebagaiDireksi (yang Anda sebut dengan Direktur, dalam UndangUndang No. 40 TahunHalaman 67 dari 70 halaman Putusan No. 158/Pdt.G/2013/PN.PBR2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) disebut dengan nama Direksi), Direksiharus menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuaidengan maksud dan tujuan perseroan (Pasal 92 ayat (1) UUPT).

Selain itu, Direksiberwenang menjalankan pengurusan perseroan sesuai dengan kebijakan yang dipandangtepat, dalam batas yang ditentukan dalam UUPT dan/atau anggaran dasar (Pasal 92suv (2) TIP ses ce ces acces cece eee eco teense ooeeeee erectaDireksi bertanggung jawab atas pengurusan perseroan (Pasal 97 ayat (1) UUPT).Pengurusan tersebut wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik danpenuh tanggung jawab (Pasal 97 ayat (2) UUPT). Menimbang bahwa M.

Apapun hal dibalik tindakannya itu, sebagaimana diatur dalam Pasal 97 ayat (3)UUPT, Direksi tersebut bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugianperseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnyasebagaimana seharusnya (sebagaimana dijelaskan di atas).

Undangan ini sama sekali tidakmencantumkan mata acara rapat;Bahwa undangan Tergugat Ill ini jelas bertentangan dengan ketentuanPasal 9 ayat (2) Akte Pendirian Tergugat III yang menyatakan:RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan sesuai denganketentuan Pasal 82 UUPT (red: Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas);Bahwa adapun ketentuan Pasal 82 ayat (3) UUPT (Undang Undang Nomor40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas) menyatakan:Dalam panggilan RUPS dicantumkan tanggal

pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakandalam RUPS tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukanpemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPS diadakan;Bahwa dengan demikian, Tergugat Ill telah melakukan perbuatan melawanhukum yaitu telah melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (2) Akte PendirianTergugat Ill (Akte Nomor 10 tanggal 24 September 2014 yang dibuat olehNotaris Rovandy Abdams tentang Pendirian Perseroan Terbatas PTPenjaminan Kredit Daerah Banten) juncto ketentuan Pasal 82 ayat (3) UUPT

dan disadari betul oleh Tergugat II serta menerima danmenyetujui atas tindakan Tergugat I terhadap Para Penggugat;Perbuatan Melawan Hukum Para Tergugat Berdasarkan Peraturan BKPM Nomor 1/P/2008;Zl22.Bahwa sebagaimana telah dijelaskan dan diuraikan di atas, Tergugat II adalahmerupakan perseroan yang didirikan di Indonesia dengan cara atau fasilitasPenanaman Modal Asing (PMA), oleh karenanya selain Tergugat II harus danwajib tunduk kepada Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas (UUPT

terhadap anggaran dasar Tergugat II, telah jelasjelas dan nyatanyatamelakukan perbuatan melawan hukum kepada Para Penggugat yang pada akhirnyamenimbulkan kerugian bagi Para Penggugat, karena tidak adanya kepastian danjaminan hukum bagi Para Penggugat atas saham yang telah Para Penggugat beli dariTergugat I;Perbuatan Melawan Hukum Para Tergugat Berdasarkan Undang Undang Nomor 40Tahun 2007;25.10Bahwa merujuk, mengacu dan berdasarkan kepada Undang Undang Nomor 40Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT

), antara lain Pasal 56 yangmembahas tentang pemindahan hak atas saham dan pelaporannya baik kepadaperseroan maupun ke Menteri Hukum dan HAM RI, diatur bahwa setiappemindahan hak atas saham harus dialporkan kepada perseroan dan selanjutnyadiberitahukan juga kepada Menteri Hukum dan HAM RI;Pasal 56 UUPT (kutipan):Pasal 56(1) Pemindahan hak atas saham dilakukan dengan akta pemindahan hak;(2) Akta pemindahan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau salinannyadisampaikan secara tertulis kepada perseroan

UUPT ( UU. No. 40 Tahun 2007), UU BUMN ( UU. No. 19 Tahun 2003 ) dan UndangUndang lain yangterkaitkan dengan aktivitas kegiatan bisnis, misalnya UU. No. 8 Tahun 1995tentang Pasar Modal ( UUPM, UU. No. 7 Tahun 1992 Jo UU. No. 10 Tahun1998 tentang Perbangkan, UU. Yayasan ( UU. No. 16 Tahun 2001 Jo UU.No.28 Tahun 2004 ) dan UU Lembaga Penjamin Simpanan ( UU. No. 24 Tahun2004 ) dan sebagainya ataueBerada dalam rezim Hukum Publik seperti UU. Keuangan Negara, UU. TindakPidana Korupsi ( Tipikor ), UU.

Bahkan yang menurut asasnya saham berada di dalam rezimUUPT, menurut pasal 2 huruf g UUKN, saham masuk dalam kategori bagian darikekayaan negara, karena saham adalah satu jenis surat berharga.Bahwa perbedaan pandangan permasalah ini antara UU Tipikor dan UUKN,UUBPK, UUPN, UUTJKN disisi lain disandingkan dengan UUBUM, UUPT,UUPM, UU Perbankan, UU Yayasan, UU LPS sisi lain, khususnya tentang hale 20 yang berkaitan dengan apa yang dimaksud dengan kekayaan ( Negara ) yangdipisahkan.

Dari segi hukum bisnis, UUBUMN, UUPT, UU Perbankan,UULPS ,memang harus dipahami sebagai hukum khusus ( lex spesialis). UntukUUBUMN, UUPT versus UU. TIPIKOR dan UUKN dapat diberlakukan asas lex posteriori derogat legi prioiri. Disisi lain antara Tipikor, UU.KN, UU.PbN,UU. PUPN, UU.BPK, disatu pihak vs UU.BUMN, UUPT, UU. Perbankandipihak lain, seharusnya dapat diterapkan pula asas lex speciallis derogat legigenerali.

BUMN, UUPT, juga dalam UndangUndang Pos No. 38 Tahun 2009 tentang Pos dalam pasal 4 mengatakanpenyelengarakan pos dilakukan oleh Badan Usaha yang berbadan hukumIndonesia, yaitu Badan Usaha Milik Negara/Daerah, Badan Usaha Milik Swastadan Koperasi.Bahwa oleh karena hal tersebut merupakan Badan Hukum atau BUMN yaitu PT.Pesero yang secara hukum setiap tahunnya telah dipertanggung jawab oleh PT.Pos Pesero melalui rapat pemegang saham.

DUTA TAMBANG GUNUNG PERKASAyang memutuskan dalam agenda rapat untuk memberhentikanDireksi serta Dewan Komisaris yang lama dan mengangkatDireksi dan anggota Dewan Komisaris yang baru dengansusunan Direktur Utama yakni Tuan Akhmad Buldan Nuri,Direktur yakni Tuan Yudo Kasayanto serta Komisaris yakni Dr.Rinrin Merinova, dengan keputusan yang sah berdasarkan UUPT dan Penetapan Pengadilan Negeri Kendari Nomor138/PDT.P/2018/PN.KDI karena dilaksanakan secara korumdikarenakan seluruh pemegang saham PT.

JUDEX FACTIE TINGKAT PERTAMA SALAH DAN KELIRUMENGGUNAKAN KETENTUAN PASAL 61 UNDANGUNDANG NO.40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS DANTERKANDUNG JUGA ADANYA KOMPETENSI RELATIF, OLEHKARENANYA PENGADILAN NEGERI KENDARI TIDAKBERWENANG SECARA RELATIF MENGADILI PERKARA A QUO1.Bahwa Judex Factie Tingkat Pertama salah dan kelirumenggunakan ketentuan Pasal 61 UndangUndang No. 40 Tahun2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) dalam pertimbanganhukumnya, karena pada faktanya Perseroan ic. PT.

Bahwa Pasal 61 ayat (1) UUPT secara tegas telah menyatakanpada pokoknya Setiap pemegang saham berhak mengajukangugatanterhadap Perseroan... Ketentuan tersebut secaraJELAS dan TERANG menyatakan bahwa pihak yang seharusnyadigugat adalah Perseroan ic. PT. Duta Tambang Gunung Perkasa,sedangkan FAKTANYA PT. DUTA TAMBANG GUNUNGPERKASA BUKAN SEBAGAI PIHAK TERGUGAT DALAMPERKARA A QUO.

Bahwa Penetapan Pengadilan Negeri Kendari No.138/Pdt.P/2018/ PN.Kdi tanggal 22 Januari 2019 (BuktiPembanding2) adalah bersifat final dan mempunyai kekuatanhukum sebagaimana dimaksud pasal 80 ayat (6) UndangUndangNo. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), yangmana ketentuan ini di maksudkan agar pelaksanaan RUPS tidaktertunda.Pasal 80 ayat (6) UUPT:Penetapan ketua pengadilan negeri mengenai pemberian izinsebagaimana dimaksud (3) bersifat final dan mempunyaikekuatan hukum tetap.5.

Duta TambangGunung Perkasa tanggal 4 Februari 2019 adalah keliru danmembuktikan tidak adanya legal standing dari PARATERBANDING tersebut.Bahwa ketentuan Pasal 61 ayat (1) UUPT secara TEGAS,TERANG dan JELAS menyatakan bahwa: Setiap pemegangsahamberhakmengajukangugatanterhadapPerseroankepengadilannegeri apabiladirugikan karena tindakan Perseroanyang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibatkeputusan RUPS, Direksi, dan./atau Dewan Komisaris .

PemerintahRepublik Indonesia, sehingga Tergugat Il, tergugat III danTurut Tergugat sebagai KORPORASI tidak akan melampaulperbuatannya selain yang telah diatur dalam UndangUndang; BahwaBentuk dari pada Tergugat II, tergugat III dan Turut Tergugatadalah merupakan Badan Hukum yang sebagai perseroanterbatas (perseroan) yang merupakan subjek hukum secaratersendiri dengan dipersamakan dengan orang yangselanjutnya berdasarkan UndangUndang RI nomor 40 tahun2007 tentang perseroan terbatas (Selanjutnya disebut UUPT

)dalam pasal 15 (UUPT) memiliki anggaran pendirian (AktaPendirian) sebagai,identitas badan hukum, kemudian dalampasal 92 (UUPT) dimana kewenangan menjalankanpengurusan perseroan untuk kepentingan perseroandijalankan oleh Direksi dari Tergugat II, tergugat II dan TurutTergugat; BahwaTergugat Il, tergugat IIl dan Turut Tergugat menegaskansebagaimana pengakuan Penggugat atas perbuatanhukumnya secara bersamasama dengan Tergugat dalamhubungan hukumnya dengan Tergugat Il, tergugat III danTurut Tergugat

membatalkan perjanjian, yangseharusnya menjadi wewenang pengadilan negeri, makademi hukum perjanjiana quo harus dinyatakan tetap sahdanmengingatsecarahukum bagi para pihak yangmembuatnya.Tentang Formalitas Berperkara.Secara kelembagaan, status badan hukum PemohonKeberatan adalah Badan Usaha Milik Negara yang berbentukPerseroan Terbatas, sehingga tunduk terhadap UndangUndang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha MilikNegara (UU BUMN) dan UndangUndang Nomor 40 Tahun2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT

).Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) UU BUMNdihubungkan dengan ketentuan Pasal 98 ayat (1) UUPT,dapat disimpulkan bahwa: yang berhak dan berwenang untukmewakili Perusahaan baik di dalam maupundiluarPengadilan adalah Direksi.Dalam hal direksi tidak dapat melaksanakan tindakantersebut, maka Direksi dapat menugaskan Karyawannyadengan cara menerbitkan Surat Tugas yang diterbitkan olehHalaman 12 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.SusBPSK/2018/PN BekDireksi yang bersangkutan atau oleh

Bahwa termohon keberatan dengan dalil pemohon keberatan padahalaman 10 yang menyatakan ketentuan pasal 5 ayat (2) UU BUMNdihungkan dengan ketentuan pasal 98 ayat (1) UUPT yang menyakan,yang berhak dan berwewenang untuk mewakili perusahaan baik didalammaupun diluar pegadaian adalah direksi. Apabila BPSKBengkayangmemutuskan secara vestek, jelas BPSK Bengkayang sudah benar dantepat, karena yang hadir selama siding BPSK Bengkayang adalah bukanorang yang meneriama kuasa dari direksi.

AviaGlobal Teknologi (Bukti P3).Bahwa rencana peralihan hak atas sahamsaham dariPenggugat kepada Tergugat tersebut di atas karena telahmendapat persetujuan dari pemegang saham dan organperseroan dalam RUPS LB (vide Bukti P3) dan terhadap haltersebut di atas untuk memenuhi ketentuan Pasal 56 UUPT,maka diantara Penggugat dengan Tergugat dilakukan jual belisaham seharga Rp.500.000.000,(Lima ratus juta rupiah) yangdituangkan dalam Perjanjian Jual Beli Saham, Tanggal 07September 2012 (vide Bukti P1),

No.409 /PDT/2016/PT.DKI11.jual beli saham menjadi batal dengan segalakonsekuensinya(garis bawah dan cetak tebal oleh PDR/TDK)Bahwa selain itu, belum ada persetujuan Menteri Hukumdan HAM terkait perubahan Anggaran Dasar mengingatada penambahan modal dasar Perseroan Rp.5.000.000.000, (lima milyar), dan modal ditempatkan dandisetor semula Rp. 600.000.000, (enam ratus juta rupiah)menjadi menjadi Rp. 1.500.000.000, (satu milyar enamratus juta rupiah) sebagaimana maksud Pasal 21 ayat (7)UUPT No 40 Tahun

Demikian pula belum adapemberitahuan dari Perseroan kepada Menteri Hukum danHAM terkait perubahan pengurus dan pemegang sahambaru di PT Avia Global Teknologi.Berdasarkan uraian tersebut, Perjanjian Jual Beli Sahamantara Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi danTergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi cacat hukumdan sudah sepatutnya untuk dibatalkan, dikarenakan:61.1 Belum ada persetujuan Menteri Hukum dan HAMterkait perubahan Anggaran Dasar Perseroansebagaimana maksud Pasal 21 ayat (7) UUPT No 40Tahun

Hal ini dapat dilinat pada Pasal 98 ayat (1) UUPT No.40 Tahun 2007 diatur bahwa : " Direksi mewakili Perseroan baik didalam maupun di luar Pengadilan Nampak dari ketentuanketentuandalam UUPT tersebut bahwa Direksi PT mempunvai tugas danwewenang ganda vaitu: menialankan pengurusan. dan sebagaiperwakilan PT di dalam maupun di luar pengadilan.Bahwa dalam surat gugatannya, sepatutnya Penggugatmencantumkan nama Direksi sebagai wakil perusahaan, yang dapatmembela kepentingan perusahaan PT CSM BINTANG INDONESIAbaik