mengenai perbedaan luas tanah dalam akta jual belidan sertifikat hak milik yang disebabkan oleh Kadir kota tidak terbukti;Menimbang bahwa setelah mencermati bukti suratsurat, Saksisaksi baikyang diajukan oleh Penggugat maupun Para Tergugat, dan memperhatikanHalaman 30 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pat.G/2021/PN Thnsegala sesuatu dalam persidangan serta pemeriksaan setempat Majelis Hakimberkesimpulan inti permasalahan dalam perkara a quo adalah keberadaan ataprumah milik Tergugat Il tumpang tindin

Dan Pasal653 KUH Perdata menyatakan Tidak seorang pun diperbolehkan mengalirkanair atau kotoran melalui selokanselokan di pekarangan tetangganya, kecuali iamempunyai hak untuk itu.Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 652 KUH Perdata, makaTergugat maupun Tergugat II yang tidak mengatur atap rumah sebagaimanamestinya sehingga atap tersebut tumpang tindin dengan atap rumah Penggugatyang menyebabkan talang air milik Penggugat tidak mampu untuk menampungair hujan yang berlebih;Menimbang berdasarkan keterangan

beralasan pula jika sertifikat tersebut dinyatakan tidak mempunyaikekuatan hukum mengikat ;Bahwa turut Tergugat IlI/Kantor Pertanahan Kota Manado bedasarkanperintah dari Kantor Pertanahan Propinsi dan Pusat, bersamasamadengan petugas dari Kantor Wilayah dan Kecarnatan serta, Kelurahantelah pula melakukan pendataan dan pemelitian lokasi SHM No.259/PaalDua atas nama Albert Bernard Sumual tersebut, hasilnya membuktikanbahwa SHM No.259/Paal Dua atas nama Albert Bernard Sumual tersebuttelah tumpang tindin

tanah SHMNo.1883/Ranomuut dimana sertifikat tersebut diterbitkan oleh turutTergugat Ill Kantor Pertanahan Kota Manado berdasarkan keputusan turutTergugat III sesuai SK No.128.520.118.12004 tanggal 24 Nopember 2004sangat jauh + 15 tahun setelah terbit surat turut Tergugat Ill No.570751tanggal 24 Oktober 1991 dan surat Kepala Badan Pertanahan NasionalNo.730.33II20.DV tanggal 4 oktober 1994, kedua surat mana menyatakanSHM No.259/Paal Dua atas nama Albert Bernard Sumual/ Tergugat telah17.18.tumpang tindin

Hal ini dilakukan dengan tujuan agar seakanHalaman 16 dari 85 Putusan Nomor 160/Pdt.G/2017/PN Japakan tanah milik Tergugat sesuai Sertifikat HGU No.01Tahun 1999 atau Sertifikat HGU No.24 tahun 2016terjadi tumpang tindin dengan tanah yang diklaimsebagai miliknya tersebut, karena Penggugat telahmenjual sebagian dari tanah milik Tergugat tersebutsecara kaplingkapling.

tanah yang dilakukan oleh Laurens Hamadikepada PUSKOPADDAM XVII / Trikora, Laurens Hamadimenerima ganti rugi Rp 66.000.000,00 sehingga inimembuktikan bahwa surat tanggal 15 September 1983 yangdigadanggadang Penggugat sebagai surat sakti dari PetrusHamadi diberikan kepada orangtua Penggugat sebenarnyasurat itu tidak pernah ada, dan itu merupakan rekayasa danakalakalan Penggugat untuk digunakan mengelabui oranguntuk mendapatkan keuntungan.Bahwa sangatlah tidak benar Hak Guna Usaha No.1/Vimtumpang tindin

Negara Tanjung Pinangberdasarkan sejak putusan dibacakan oleh majelis hakim Pengadilan NegeriTanjung Balai Karimun, sebagaimana pada putusan perkara Nomor17/PDT.G/2015/PNTBK, tanggal 14 Januari 2016:Bahwa seharusnya perhitungan batas 90 hari untuk Para Penggugatmengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara adalah sejak paraPenggugat mengetahui telah terjadinya kerugian yang dialami oleh paraPenggugat, yakni sejak tanggal 10 Juli 2013, dimana pada saat itu telahdiketahui adanya dugaan tumpang tindin

adalah atas namaDahrina:Bahwa oleh karena adanya perselisihan tumpang tindin kepemilikantanah antara Para Penggugat dengan para Tergugat II Intervensi, makaTergugat II Intervensi mengajukan Permohonan Pengukuran Ulang atastanah hak miliknya kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Karimun padatanggal 10 Juli 2013, dan atas permohonan para Tergugat II Intervensitersebut, selanjutnya Kantor Pertanahan Kabupaten Karimun (Tergugat)memanggil para Tergugat Il Intervensi dan para Penggugat untukmendudukan permasalahan

Abdul Hadi, tumpang tindin dengan SHM No. 1576 / PunggurKecil dan SHM No.1577/ Punggur Kecil A.n Yudha Kosasih Suwanto.Menimbang, bahwa karena ternyata Kantor Pertanahan Kabupaten KubuRaya dalam suratnya yang ditujukan kepada Direktur Reskrim Polda KalimantanBarat yang berkesimpulan bahwa berdasarkan ploting hasil pengukurandiketahui bahwa sertifikat SHM No. 7047 / Punggur Kecil dan SHM No.1354/Punggur Kecil An.

Abdul Hadi, tumpang tindin dengan SHM No. 1576 / PunggurKecil dan SHM No.1577/ Punggur Kecil A.n Yudha Kosasih Suwanto, makaPengadilan Tinggi berpendapat bahwa SHM No. 1576 / Punggur Kecil dan SHMNo.1577/ Punggur Kecil An Yudha Kosasih Suwanto menumpang / diatas tanahberdasarkan sertifikat SHM No. 7047 / Punggur Kecil dan SHM No.1354/Punggur Kecil An.

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam perkara a quo ini adahubungan hukum dengan perkara dan demi adanya suatu kepastian hukumserta Supaya tidak terjadi tumpoang tindin dalam suatu putusan, maka sudahselanyaknya eksepi Tergugat untuk dikabulkan seluruhnya dan gugatanPenggugat harus ditolak;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan eksepsi Tergugat tersebut, dan terhadap eksepsi Tergugattersebut Majelis Hakim akan memberikan pendapat sebagai berikut di bawahini;Menimbang,

RebinSebelah Selatan : tanah milik eks JamilahSebelah Barat : JalanHalaman 9 Putusan Nomor 751/PDT/2021/PT SBYBahwa berangkat dari kenyataan tersebut yang kemudian dirasakanterkatungkatung dengan tidak juga Kantor Pertanahan Surabayalmenerbitkan sertipikat yang telah dimohon oleh Penggugat maka telahbeberapa kali dipertanyakan / diprotes dan diperoleh alasan untukdilakukan penelitian lebih lanjut yang kemudian setelah sekian lama barudiinformasikan adanya kemungkinan tumpang tindin dengan GambarUkur

gugatan Penggugat untuk seluruhnya;DALAM REKONVENSIMenerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;Menyatakan Penggugat Rekonvensi adalah satusatunya pemilik tanahsengketa, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 1990, SU No. 503/BukitSangkal/2001, tanggal 22 Agustus 2001, luas 1.165 M2 atas nama TJAHAJAdan Sertifikat Hak Milik No. 1991, SU No. 504/Bukit Sangkal/2001, tanggal 22Agustus 2001, luas 7.566 M2 atas nama TJAHAJA.Menyatakan tanah milik Tergugat Rekonvensi tidak tumpang tindin

.> Butir 5 menjelaskan terdakwa ditahan Hakim Pengadilan Negerisejak tanggal 20 November 2019 sampai dengan tanggal 19Desember 2019.Ipso jure, judex factie Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggautelah nyatanyata keliru dan tidak sekuen (berurut) menjelaskan danmenghitung masa penahanan terdakwa, yang menyebabkan masapenahanan terdakwa menjadi tumpang tindin sehingga tidak dapatdihitung secara pasti sebagaimana dikehendaki butir 3 amar putusanJudex factie quodnon.Secara yuridis normatif, menjadi

1971, tanggal 23Februari 1972, menyebutkan pada pokoknya bahwa: kekuatan bukti kikitiryang dikuatkan oleh keterangan saksisaksi (termasuk Kepala KantorKelurahan) dapat membuktikan bahwa orang yang namanya tercantumdalam kikitir tersebut adalah pemilik tanah; sehingga karenanyaberdasarkan halhal tersebut di atas, Para Penggugat mempunyaikepentingan hukum untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata UsahaNegara ini, bahwasanya tanah milik Para Penggugat tersebut telahdiserobot atau terkena (tumpang tindin

Putusan Nomor 45 PK/TUN/2017 Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka telah tepat dan benar serta patutuntuk dikuatkan pertimbangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraJakarta dihalaman 22, yang menyatakan sebagai berikut:Menimbang, bahwa fakta yuridis yang tidak bisa disangkalkebenarannya alasan Para Penggugat/Pembanding mohon dibatalkanatau dinyatakan tidak sah sertipikat hak pakai (objek sengketa) adalahdikarenakan sertipikat tersebut terdapat cacat administrasi dalampenerbitannya yakni tumpang tindin

pengakuan hak atas tanah milikIndonesia Persil No42 SIl1620 C1;Hal sebaliknya terjadi pada alas hak Penggugat berupa Sertipikat Hak MilikNomor 849/Kelurahan Samata, tanggal 24 Maret 1982, Gambar SituasiNomor 3368/1982 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 852/Kelurahan Samata,tanggal 24 Maret 1982, Gambar Situasi Nomor 3371/1982, karena keduanyaadalah berdasarkan pemberian hak di atas Tanah Negara;Konstruksi hukum terhadap keadaan tersebut di atas ialah bahwa Sertipikatobjek gugat tidak mungkin bertumpang tindin

M2 ditambah + 2.400 M2 tidak dapat dikatakanbertumpang tindin atau terhisap masuk ke dalam tanah milik Tergugat IIIntervensi seluas + 8.968 M2 yang alas haknya adalah dari tanah milikIndonesia Persil Nomor 42 SIl1620 C1 ;Uraian di atas bersesuaian dengan data fisik di lapangan yangmenunjukkan bahwa Penggugat tidak pernah menguasai fisik tanah haknya,yang konon diperoleh melalui jual beli.

Berdasarkan Surat Keterangan Pengembalian Batas dariBadanPertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sintang No.600145412005 tanggal 16 Maret 2005, dari hasil PengukuranPengembalian Batas tersebut tidak ada fakta hukum yangmembuktikan telah terjadi tumpang tindin tanah milik a/nARKANUDDIN baik SHM.No.972/1985 dengan tanah a/n LUKASSUWONDO SHM.No.686/ tahun 2000.Pada waktu dilakukan Pemeriksaan Setempat (PS) dalam perkaraPerdata antara NY.

., M.H ;Menimbang, bahwa bukti P1 berupa sertifikat hak milik No 686/Paal suratukur /gambar situasi No 459/Paal/2000 tanggal 11 Desember 2000 atas namaLukas Suwondo dan dihubungkan dengan bukti P3 berupa gambar situasitertanggal 10 Januari 2017 yang diterbitkan oleh Kepala Seksi Survei Pengukurandan pemetaan BPN kabupaten Melawi diketahui jika memang benar sertifikat hakmilik No 686/Paal surat ukur /gambar situasi No 459/Paal/2000 tanggal 11Desember 2000 atas nama Lukas Suwondo tersebut tumpang tindin

Syarat ini mutlak harus ada , karena di dalam leter C tertuangnama pemilik tanah dan luas serta letak obyek tanah, dan apabila terjadiperalinan hak atas tanah baik seluruhnnya maupun sebagian secara jual15belli maupun hibah dan lain sebagainya, di dalam leter C tersebuttentunya pasti akan dilakukan pencoretan oleh Aparat Desa/Kelurahantentang tanggal dan peristiwa terjadinya perubahan tersebut demitertionya administrasi pertanahan, dan apabila tidak dilakukan pencoretanmaka banyak terjadi tumpang tindin

ukur terkait merupakan tanggung jawab KepalaKantor PertanahanBahwa dengan terbitnya objek sengketa membuktikan Tergugat tidakbertindak cermat, karena peta dasar pendaftaran objek sengketatumpang tindih dengan peta dasar pendaftaran milik Penggugat ;Dengan demikian seharusnya objek sengketa tidak dapat diterbitkan; Azas ProfesionalitasBahwa perbuatan Tergugat yang telah menerbitkan objek sengketamembuktikan Tergugat telan LALAI dalam meneliti peta dasarpendaftaran objek sengketa, karena tumpang tindin

Kesalahan prosedur dalam proses pendaftaran peralihanhak dan atau sertipikat pengganti;c. kesalahan prosedur dalam proses pendaftaranpenegasan dan/atau pengakuan hak atas tanah bekasmilik adat;d. kesalahan prosedur dalam proses pengukuran,pemetaan dan/atau perhitungan luas;e. adanya tumpang tindin hak atau sertipikat hak atastanah;f. kesalahan subjek dan/atau objek hak;g. kesalahan lain dalam penerapan peraturan perundangundangan;Bahwa Turut Terlawan II telah membuat Akta Jual Beli Nomor 531/AJB/

Dan ketika itu posisi Terdakwadan saksi Jamari telah saling tindin ditanah dan saling berdekapannamun saksi tidak melihat Sdr. Sugiyanto Als.

Menanggapi usulan tersebut, PENGGUGAT tetapberpendirian agar TERGUGAT membatalkan IUP 237a dan IUPIUPlain yang tumpang tindin dengan IUP 475a dan memberlakukankembali IUP 475a.9.15.Bahwa berdasarkan hasil Pertemuan 23 Juli 2013, PENGGUGATmengetahui bahwa TERGUGAT telah memberikan IUP kepada PTSIHAPAS BARA UTAMA yang mana telah tumpang tindin dengan IUP475a.

dengan tumpang tindih dalam hukumpertanahan terjadi sengketa tumpang tindih sertipikat hak milik, hak gunausaha, hak guna bangunan, dalam perkara a quo secara yuridisPenggugat/ Terbanding merasa mengusai tanah seluas 169,50 Ha sejaktahun 2001 belum didaftarkan pada Kantor Pertanahan KabupatenSanggau, sebab penggugat belum mendaftarkan karena tidak ada datayuridis sebagai alas hak darimana Penggugat/Terbanding memiliki tanahseluas 169,50 Ha adalah tanah milik Penggugat tidak dapat dinyatakantumpang tindin

Bahwa Pembanding/Turut Tergugat menolak pertimbanganjudex facti yang menyatakan berdasarkan Alat Bukti P1, P2,lahan milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yangtumpang tindin dengan Sertifikat Hak Millik TergugatKonvensvpenggugat Rekonvensi berdasarkan Peta hasil overlayyang dilakukan oleh Penggugat Konvensi Tergugat Rekonvensiyang disahkan oleh Kepala Desa yang diperkuat oleh keterangansaksisaksi Faustinus Kodim, Kakek Rahmat, saksi Uwes danSaksi Matius Juki, maka perbuatan Tergugat Konvensi

Bahwa, benar selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat telahmempunyai harta bersama, berupa benda bergerak ( sepeda motor,sepedaangin/onthel dan perabot rumah tangga dan sebidang tanah yang di atasnyaberdiri bangunan rumah, namun nama barang tumpang tindin danjumlahnya tidak lengkap;3.

Putusan Nomor 284 K/TUN/2014dengan tanah hak milik Penggugat adalah telah bertentangan denganAsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) dalam hal ini: Asas Kepastian Hukum, yang mengutamakan landasan peraturanperundangundangan, kepatutan dan keadilan dalam setiapkebijakan penyelenggara negara, dimana tindakan Tergugat didalam menerbitkan Surat Keputusan yang menjadi objek sengketatersebut telah mengakibatkan ketidakpastian hukum bagiPenggugat akan keadaan tanah hak milik Penggugat karenabertumpang tindin