hukumpengauditan harus dihitung terlebih dahulu oleh ahli bidang konstruksi atau ahlikelautan atau ahli dibidang yang berkaitan pekeriaan pengerukan kuala/Mnarasamalangan dan Peudada Tersebut;Akan tetapi dalam melakukan perhitungan kerugian Negara ahli telah tidakmenerapkan sistem pengauditan yang pasti tentang bagaimana perhitungandalam pelaksanaa pekerjaan tersebut, seharusnya secara hukum untuk membuatlaporan perhitungan kerugian Negara tersebut harus terlebin dahulu adanyalaporan perhitungan tekhnis

yang mengorder barangbarang untuk pengadaaninstalasiinfrastruktur IT perpustakaan UI;Bahwa terdapat beberapa barang yang bermasalah, diantaranya smartdispenser, bookdrop, sistem POS, dll;Bahwa terhadap permasalahanpermasalahan tersebut, tidak pernah adateguran dari Terdakwa kepada PT Makara Mas;Bahwa tidak ada teguran lisan maupun tertulis kepada PT Netsindo InterBuana;Bahwa sepengetahuan Saksi ada beberapa fakultas sudahmenggunakan sistem 3M dan itu Saksi ketahui dari LUKI WIJAYANTI dansecara tekhnis

anggotanya: LUKI WIJAYANTI, ADHI YUNIARTO, ABDUL RAHMAN,JACHRIZAL SUMABRATA, dan BAROTO SETYONO;Hal.179 Putusan No.65/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst.180Bahwa sepengetahuan Saksi, yang menunjuk anggota panitia lelangadalah HARUN ASJIQ GUNAWAN KAENI, atas perintah pimpinan;Bahwa panitia lelang pernah mengadakan kick of meeting yangmembahas persiapan lelang;Bahwa kick of meeting itu pertengahan oktober 2010;Bahwa dalam kick of meeting itu sudah membagi tugas anggota panitialelang yaitu bagian administrasi dan tekhnis

masyarakat;Bahwa Saksi tidak mendengar adanya keributan antara DEDI ABDULRAHMAT SALEH dengan IRAWAN WIJAYA;Bahwa tidak ada kesepakatan khusus antara Saksi dengan DONANTAterkait lelang IT perpustakaan UI;Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya dokumen yang dipalsukan dalamdokumen perencanaan ataupun lelang;Bahwa posisi Terdakwa dalam pengadaan yang bersumber dari danamasyarakat, sesuai SK Rektor 1512 tahun 2009 adalah sebagaipenanggung jawab kegiatan;Bahwa dalam lelang untuk IT ada RKS administratif dan RKS Tekhnis

permohonan kemudian UPP menyampaikan surat permohonan kepadaDirektur Industri Kimia Dasar melalui TU Direktorat, jika belum lengkap akandikembalikan kepada importir untuk dilengkapi;Selanjutnya Direktur Industri Kimia Dasar mendisposisikan kepada KasubditIKDL (industri Kimia Dasar Lainnya) untuk diproses lebih lanjut.Kasubdit IKDL menugasi petugas pemproses yang ditunjuk untuk melakukanpenelitian dokumen.Pemproses/Petugas yang ditunjuk melakukan penelitian dokumen, apabiladokumen belum lengkap secara tekhnis

Kasubdit Barang Konsumsi Direktorat Import Kemendag RI, danbertanggung jawab kepada Direktur Import kemendag RI yaitu saksiTHAMRIN LATUCONSINA, dengan tugas Pokok saksi berdasarkanOrganisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan RladalahMelaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, susunan pedoman,Norma, Standar, Prosedur, Kriteria dan penyiapan pemberian bimbingantekhnis serta evaluasi pelaksanaan import barang konsumsi;Bahwa kebijakan Import Barang Konsumsi adalah merupakan usulan usulandari instasi tekhnis

diantaranya sebagai berikut:e Menyusun RKADPA/SKPD dan DPA/SKPD.e Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaranatas beban anggaran belanja daerah.e Melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan anggaranSKPD yang dipimpinnya.e Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkanpembayaran.58ooMengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihaklain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan.Menandatangani SPM.Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPAyang dipimpinnya.Menetapkan Pejabat Pelaksana Tekhnis

Selanjutnya sebagai Pejabat Pelaksanaan Keuangan (PPK) adalahHerman Lemosol, S.STP, dan selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan(PPTK) adalah Franc Silas Kelinduant, sedangkan Sem Imlawal AMa.Pd.

,adalah Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK), DAK pendamping tahun2009;Bahwa dalam fakta persidangan ternyata Sem Imlawal AMa.Pd., selakuPPTK, DAK Pendamping (PPTKP) yang mengelola kegiatan DAK Pendamping2009 telah memalsukan tandatangan para petugas yang tidak melaksanakantugas dan tidak menerima pembayaran sebesar Rp44.880.000,00 (empat puluhempat juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), selain itu kKegiatantransport lokal sesuai KAK terdapat anggaran sebesar Rp33.255.000,00

CIREBON ENERGI PRASARANA mengajukanpermohonan izin prinsip.Setelah permohonan diterima kemudian Dinas DPMPTSPmelaksanakan rapat dengan team tekhnis perizinan.Setelah disepakati oleh team tekhnis maka kemudianditerbitkan izin prinsip atau dengan nama Fatwa RencanaPengarahan Lokasi.Dinas DPMPTSP kemudian menerbitkan Izin prinsiptentang pembangunan PLTU II yang terletak di wilayahKecamatan Mundu, Kecamatan Pangenan danKecamatan Astanajapura.Halaman 204 dari 369 halaman Putusan Nomor 20/Pid.SusTPK/2021

Bahwa Analisis yang wajib dilakukan seorang penilai sesuai peraturanperundangundangan (poin 10)diatas/Petunjuk Tekhnis penilaian yangberlaku saat ini, adalah SPI 306 4.2.4 PENERAPAN PENDEKATANDAN METODE PENILAIAN UNTUK MENGHITUNG KERUGIAN FISIKATAS OBJEK PENILAIAN dan PPPI 18 (Panduan Praktek PenilaianIndonesia) PENILAIAN DALAM RANGKA PENGADAAN TANAH BAGIPEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM, adalah ; OBJEK FISIKALAT ANALISIS TANAHPenilaian Tanah menggunakanData Pasar/ dan Non Pasar (PendekatanPENDAPATAN

setelah ada rekening koran dari BNIbahwa ada dana tersebut, yang kebetulan ada teman an.Rio Suabeyyang tahu mengenai dana tersebut, saksi tidak tahu bersumber darimana dana tersebut.Bahwa Papua Barat TV adalah Perusahaan Daerah Propinsi PapuaBarat, yang saksi tahu pada tahun 2010 belum ada, namun Perdatersebut baru ada pada Desember 2013.Bahwa saksi tidak tahu apakah ada peralatan yang di serahkan olehterdakwa Yusfin Teti Sanda, S.Hut. karena saksi sebagai Supervisitekhnik.Bahwa saksi tahu untuk alat tekhnis

Peraturan Menteri dalam Negeri No. 17 tahun 2007 tentangPedoman Tekhnis Pengelolaan barang milik daerah, Pasal 36 danpasal 38.4.

Pokja;Bahwa saksi tidak mengetahui perihal metode pokja dalam melakukanevaluasi administrasi, evaluasi tekhnis dan evaluasi harga terhadappekerjaan Jalan Pungut Mudik Sungai Kuning Kecamatan Air HangatTimur Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi pada Badan PenanggulanganBencana Daerah (BPBD) Kab. Kerinci TA. 2017, hal tersebutmerupakan kewenangan pokja.Atas Keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya6.

5 Lembar Foto Copy Paparan Permohonan Pendampingan Pelaksanaan Bos Afirmasi dan Bos Kinerja;

OKU Nomor : 3 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Pembiayaan dan Penggunaan Tanah Desa dan Tekhnis Pelaksanaannya Tanggal 24 Maret 2012 berikut Lampirannya.7. 1 (satu) lembar Asli Rincian Penggunaan Biaya Pembuatan Surat Tanah (APH) sebesar Rp37.000.000,00 yang ditanda tangani oleh Penanggung Jawab SUGIANTO.8. 1 (satu) lembar Asli kwitansi tanggal 5 Juli 2012 sebesar Rp37.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah) untuk pengurusan surat tanah (APH) yang ditanda tangani oleh

NUROKHMAN bermaterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah).111. 1 (Satu) Bundel Asli Penyampaian peraturan Desa Marga Mulya Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Pembiayaan dan Penggunaan Tanah Desa dan Tekhnis Pelaksanaannya, yang terdiri dari :- Asli surat Plt.

Kepala Desa Marga Mulya DIDIK HARI PRASETYO Nomor : 140/177/MM/III/2012 Tanggal 26 Maret 2012 yang ditujukan kepada Bupati Ogan Komering Ulu Melalui Camat Sinar Peninjauan mengenai Penyampaian peraturan Desa Marga Mulya Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Pembiayaan dan Penggunaan Tanah Desa dan Tekhnis Pelaksanaannya.- Asli Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Marga Mulya Kec. Sinar Peninjauan Kab.

OKU Nomor : 3 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Pembiayaan dan Penggunaan Tanah Desa dan Tekhnis Pelaksanaannya Tanggal 24 Maret 2012 berikut Lampirannya.- Asli Peraturan Kepala Desa Marga Mulya Kec. Sinar Peninjauan Kab.

Aceh Selatan Tahun 2016 berdasarkan Perpres Nomor 04tahun 2015 tentang Perubahan KeEmpat atas Perpres Nomor 54 tahun 2010Tentang Pengadaan barang Jasa Pemerintah adalah sebagai berikut :> Menyusun rencana pemilihan penyedia barang dan jasa;> Menetapkan dokumen pengadaan;> Menyusun jadwal tentatif pelelangan;> Mengumumkan pelaksanaan Barang dan Jasa melalui LPSE;> Menilai kualifikasi penyedia barang /Jasa melalui sistim PascaKualifikasi;> Melakukan evaluasi administrasi, tekhnis dan harga terhadappenawaran

Melakukan monitoring, evaluasi dan pembinaan tekhnis operasionalDEMASAMAN nanan nnn nnn nnn nner encesHalaman 193 dari 220 Putusan Nomor 23/Pid.SusTPK/2019/ PN Bna8. Mengajukan saran dan pendapat kepada kepada WilayahPOMASALAN; =nnnn nnn n nnn nnn enna nnn nnn nnn nce nen cenceDan berdasarkan Peraturan direksi PT Pertani (Persero) NomorPert.002/URG/01, tanggal 01 Oktober 2012, Bab XVI Pasal 59 TugasPokok Terdakwa selaku Kepala PT PERTANI (Persero) Cabang PemasaranAceh adalah:1.

Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor :414.2 / 3717 / PMD tanggal 5 November 2008 tentang PTO (Petunjuk Tekhnis operasional)Pengelolaan Dana Bantuan Langsung Mandiri (BLM) Program Nasional PemberdayaanMasyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM MP) maupun melanggar SOP yang ada ; Bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan setoran dana PNPMMP dari para anggotakelompok Simpan Pinjam Perempuan sejumlah Rp. 423.508.400, (empat ratus dua puluh tigajuta, lima ratus delapan ribu, empat ratus rupiah)

Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor : 414.2 /3717 / PMD tanggal 5 November 2008 tentang PTO (Petunjuk Tekhnis operasional)Pengelolaan Dana Bantuan Langsung Mandiri (BLM) Program Nasional PemberdayaanMasyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM MP) maupun melanggar SOP yang ada ; Menimbang, bahwa Unsur dapat merugikan keuangan negara atauperekonomian negara telah terbukti secar sah dan meyakinkan ; Ad.5.

ralat terhadap saldo kas KSOAdhi Wika yaitu per 12 Februari 2014sebesar Rp. 23 juta sekian sehinggamenambah nilai kerugian Negara yaitumenjadi Rp. 464.514.000.000, (empatratus enam puluh empat milyar lima ratusempat belas juta rupiah);Bahwa Ahli menghitung kerugian Negarasecara Total Loss;Bahwa pertimbangan secara total lossyaitu aspek formal dan aspek kelayakantekhnis;Bahwa aspek formal itu terdiri dari proyekyang tidak didahului studi amdal yangmemadai nanti berpengaruh terhadap studikelayakan tekhnis

, sebagaimana dalamperaturan Undang undang lingkunganhidup amdal sangat perlu, danpersayaratan kontrak tahun jamak jugatidak terpenuhi, pelelangan dilakukansedemikian rupa untuk memenangkanperusahaan tertentu;Bahwa fakta terakhir proyek ini belumselesai dan tidak memberi manfaat apa apauntuk Negara;Bahwa aspek kelayakan tekhnis itu tanahitu. sifatnya mudah longsor, seharusnyadilakukan pengkajian khusus terlebihdahulu biar kemudian hari tidak merugikanNegara;Bahwa Ahli mendapatkan data progresspekerjaan

dengan Perpres 70 tahun 2012;Bahwa dalam pengadaa barang dan jasadilakukan dalam 2 (dua)hal yaitu pertamasecara swakelola yang dilaksanakansendiri oleh pemerintah dan kedua secarapenyediaan jasa, kemudian memilihnyamelalui lelangumum, penunjukan langsungdan lainlain akan tetapi prinsipnyamelakukan secara lelang umum;Bahwa lelang dengan kegiatan di atas Rp.50 Milyar harus disetujui oleh PenggunaAnggaran / Menteri, kalau dibawah Rp. 50Milyar itu kewenangan PPK;Bahwa yang berwenang membuatspesifikasi tekhnis

bisa panitia akan tetapiyang menetapkan PPK, spesifikasi tekhnisitu menjadi bagian dokumen lelang;Bahwa dalam membuat spesifikasi tekhnisbiasanya user tidak mampu tetapi bolehmenggunakan konsultan perencana akan176tetapi konsultan perencana tidak bolehterlibat dalam pekerjaan konstruksi karenaakan menjadi conflict of interest;Bahwa yang mempunyai kewenanganevaluasi tekhnis dan harga ialah panitialelang dan tidak boleh dilakukan olehpeserta lelang;Bahwa evaluasi itu bersifat rahasia sampaipenandatanganan

Dutasari Citralaras.8037. 1 (satu) bundel asli kertas kerja penilaian evaluasi penawaran dan tekhnis lelang 401 konstruksi hambalangBogor tahun 20102012. 8038.1 (satu) buah flash disc berwarna putih merk Kingston 4GB. 8039.1 (satu) buah DVDR merk Verbatim berwarna putih. 8040.4 (empat) lembar print out foto bergambar ATHIYA LAILA dalam kegiatan bukapuasa bersama. 8041.Uang sebesar USD 550.000.00 (lima ratus lima puluh ribu dollar Amerika)diserahkan oleh saudara Andi Zulkarnaen Anwar alias Choel Mallarangengkepada

KabupatenGorontalo Utara Tahun Anggaran (TA) 2011 sebesar Rp. 5.900.000.000,(lima milyar sembilan ratus juta rupiah), yang mana dana tersebutdialokasikan untuk anggaran pengadaan alat kesehatan rumah sakit dananggaran pengadaan alat kesehatan tersebut ada dalam DIPA KabupatenGorontalo Utara TA 2011 pada program obat dan perbekalan kesehatan,kegiatan pengadaan obat dan perbekalan kesehatan;e Bahwa dalam kegiatan pengadaan obat dan perbekalan kesehatan tersebut,terdakwa diangkat sebagai Pejabat Pelaksana Tekhnis

Gorontalo Utara TA 2011 pada program obat danpembekalan kegiatan pengadaan obat dan pembekalan kesehatan;= Bahwa dalam proyek pengadaan obat dan perbekalan kesehatan tersebut,Terdakwa diangkat sebagai Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK)berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kab.

kapasitasnya sebagai PPTK yang memangsecara hukum boleh dan dapat melaksanakan perintah tersebut, hasil daripekerjaan tersebut merupakan hasil dari tugas dan kewenangan yang melekatpada diri Terdakwa selaku PPTK yang membantu PPK dalam hal ini KPA,dengan demikian HPS yang dibuat tersebut adalah merupakan tanggungjawabPPTK dan KPA, dengan demikian Pledoi Terdakwa tersebut dikesampingkan;Menimbang, bahwa terungkap fakta di persidangan Panitia Pokja ULPdalam pelaksanaan lelang berdasarkan daftar spesifikasi tekhnis

5 Desember 2008 sebesar Rp 398.000.000, ;Bahwa pekerjaan pengadaan barang/jasa jaringan komputer belum selesai dikerjakanakan tetapi saksi telah mengajukan penagihan dengan suratnya tertanggal 26Nopember 2006 dengan menyatakan bahwa pekerjaan telah kami selesaikan tanggal 26 Nopember 2008 ;Bahwa keterlibatan saksi sebatas pembuatan penawaran dan pengajuan penawaransaja, selebihnya masalah tekhnis saksi memberikan surat tugas pada Suratman ; Bahwa saksi sebagai pemenang lelang menyerahkan semua pekerjaan

Menandatangani fakta integritas sebelum penanda tanganan kontrakpekerjaan;Membuat laporan hasil kegiatan pelelangan pengadaan barang dan jasakepada pejabat pelaksana tekhnis kegiatan/ Pembuat komitmen atau pejabatyang mengangkatnya;Bahwa jumlah Paket yang dilelang dalam Pengadaan Barang dan Jasa sebanyak 35Paket untuk kegiatan pengadaan Meubeler sekolah tingkat SMA dan SMK yangtersebar di seluruh Kabupaten/Kota se Propinsi Kalteng tahun 2009, anggaranbersumber dari APBD (DAU) DPA SKPD Diknas Prop

saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungankeluarga maupun pekerjaan ;Bahwa Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik adalahbenar ;Bahwa benar saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) diDinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Ciamis dan menjabatsebagai kepala bidang budidaya perikanan sejak tanggal 30 Mei 2014sampai dengan sekarang ;Bahwa benar tugas pokok dan fungsi saksi selaku Kabid Budidayaperikanan adalah menyusun perencanaan, pelaksanaan dan fasilitasipembinaan tekhnis

(dua milyar delapan ratus limajuta rupiah)Bahwa Tim Verifikator Tekhnis ditunjuk atau direkomendasikan dari KepalaBPMPD ke Bupati Bekasi. Tim Pokja tingkat Kecamatan (PK) ditunjuk ataurekomendasi dari Camat masing masing. Tim Pokja tingkat Desa (PK)ditunjuk atau rekomendasi dari Kepala Desa masing masing.

(dua milyar delapan ratus lima juta rupiah)Bahwa Tim Verifikator Tekhnis ditunjuk atau rekomendasi dari Kepala BPMPDke Bupati Bekasi, kKemudian untuk Tim Pokja tingkat Kecamatan (PK) ditunjukatau rekomendasi dari Camat masing masing, sedangkan untuk Tim Pokjatingkat Desa (PK) ditunjuk atau rekomendasi dari Kepala Desa masing masing kemudian rekomendasi dari Camat dan Kepala Desa tersebutdiajukan kepada kepala BPMPD Kabupaten Bekasi.Bahwa hasil verifikasi data proposal permohonan perbaikan rumah bagimasyarakat