Pefiatausahaan Hasil Hutan yang berasal dariHutan Negara;bahwa FAKO mempunyai nomor register yang diterbitkan oleh BalaiPemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi/B2HP (apabila di KotawaringinBarat di wilayah 12 Palangkaraya) dan harus diperpanjang tiap tahun sertaharus mempunyai Surat Penguji Hasil Hutan yang dikeluarkan olehBP2HP sebagaimana Pasal 25 ayat 5 dan 6 Permenhut No.P.55/MENHUTII/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dariHutan Negara;bahwa prosedur diterbitkannya FAKO atas hasil

kayu hutan olahan adalahdilakukan oleh penerbit FAKO di Industri pengolahan kayu yang sah dantempat penampungan yang terdaftar sebagaimana Pasal 23 ayat 1Permenhut No.P.55/ MENHUTII/2006 tentang Penatausahaan HasilHutan yang berasal dari Hutan Negara;3939bahwa setiap kayu hasil hutan yang dingkut harus dilengkapi FAKO danapabila perusahaan tersebut terdaftar, dinyatakan kayu legal hasil hutan,sedangkan bila perusahaan tersebut tidak terdaftar, dinyatakan kayu ilegal;bahwa Imam Subarokah terdaftar

pakai, kegiatan penyiapan lahan dalampembangunan hutan tanaman dan dari areal kawasanhutan yang telah dilepas dan dibebani HGU yang masihterdapat hasil hutan kayu dari pohon yang tumbuhsecara alami sebelum terbitnya HGU ;2) Pasal 30 :(1) Pemegang IUPHHKHT wajib membayar panggantian nilaitegakan dari kegiatan penyiapan lahan = dalampembangunan hutan tanaman, tanpa melalui IPK ;(2) Kayu dari hasil kegiatan penyiapan lahan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dimasukkan dalam RKT ;3) Pasal 31: Terhadap hasil

kayu sebagaimana dimaksudpada Pasal 30 ayat (2) pemegang I!

Didi(DPO) yaitu mengumpulkan hasil kayu yang telah digesek dan dicacahtersebut; Bahwa dalam melakukan penabangan dan penggesekan pohon jenisWaru di Talang Jeporo Hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Reg. 46B Bukit Penetoh sekitar Pekon Bandar Agung Kec.

Jadi tidak bisa dilakukan pelacakanterhadap areal yang ditunjukkan di luar areal yang tercantum dalamdokumen angkut kayu ; Bahwa akibat yang ditimbulkan dari pemanfaatan hasil hutan kayusecara ilegal adalah berkurangnya nilai aset negara dari kawasan hutan,timbulnya kerugian negara berupa penerimaan negara bukan pajak(PNBP) dari hasil kayu yang dimanfaatkan yang tidak dibayarkan, sertakerusakan ekologi dari ekosistem hutan tersebut ;Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikanketerangan

Sulthan Rayhan Putra beserta STNK dan kuncikontaknya oleh karena terbukti barang bukti tersebut digunakan sebagai alatangkut untuk mengangkut hasil kayu hutan yang tidak sah (Illegal Logging)maka dirampas untuk Negara (Pembanding semula Terlawan);Bahwa berdasarkan buktibukti surat P1 sampaidengan P21 yang diajukan Terbanding semula Pelawan, Pengadilan Tinggiberpendapat bahwa Terbanding semula Pelawan tidak dapat membuktikandaliinya bahwa Terbanding semula Pelawan adalah pemilik atas 1 (Satu)Unit

.> Wajib mmiliki IPK ( lin Pemanfaatan Kayu ) atau Ijin PemanfatanKayu Rakyat , apabila hasil kayu tersebut berada diluar KawasanHutan yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi atasnama Gubernur.> Seluruh Kayu Bulat yang berasal dari Hutan alam dilakukanPenetapan Jenis dan Pengukuran pengujian oleh GANISPHPL,Pengujian Kayu Bulat di TPh sesuai Ketentuan Peraturan Perundangundangan.> Pembuatan LHP pada pemegang IPHHK.> Bahwa SKSHHKO digunakan untuk mengertai PengangkutanKayu OLahan.> SKSHH

Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana padaDakwaan Kesatu:Dengan sengaja menerima titipan hasil kayu yang berasal dari kawasan hutanyang diambil atau dipungut secara tidak sah.2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Kedua.3.

SORONG TIMBERIRIAN dan pengirimanHalaman 21 dari 163 Putusan Nomor 103/ PID.SUSLH/2019/PT JAPberdasarkan Rekapitulasi KSOP Sorong selama periode Januari s/dDesember 2018 yaitu sebagai berikut : Penerimaan Hasil Kayu Pengiriman Sisa Kayu Pengiriman Selisih dankayu gergajian gergajian menurut sampai kayu didugadari industri menjadi LMHH KO Desember berdasarkan pengirimanprimer ke moulding (M3) 2018 Nota kayuindustri (M3) berdasarkan Angkutan Mouldingsekunder (M3) LMHH KO Sekunder dari illegal(M3) Arsip

SORONG TIMBER IRIAN dan pengiriman berdasarkanRekapitulasi KSOP Sorong selama periode Januari s/d Desember 2018yaitu sebagai berikut: Penerimaan Hasil Kayu Pengiriman Sisa Kayu Pengiriman Selisih dankayu gergajian gergajian menurut sampai kayu didugadari industri menjadi LMHH KO Desember berdasarkan pengirimanprimer ke moulding (M3) (M3) 2018 Nota kayuindustri berdasarkan Angkutan Mouldingsekunder (M3) LMHH KO Sekunderdari illegal(M3) Arsip KSOPSorong2.666,7695 2.251 3650 2.186,8735 64,4915 5.383,3909

SORONG TIMBER IRIAN dan pengiriman berdasarkanRekapitulasi KSOP Sorong selama periode Januari s/d Desember 2018yaitu sebagai berikut: Penerimaan Hasil Kayu Pengiriman Sisa Kayu Pengiriman Selisih dankayu gergajian gergajian menurut sampai kayu didugadari industri menjadi LMHHKO Desember berdasarkan pengirimanprimer ke moulding (M3) (M3) 2018 Nota Angkutan kayuindustri berdasarkan Sekunderdari Mouldingsekunder (M3) LMHH KO Arsip KSOP illegal(M3) Sorong2.666,7695 2.251 ,3650 2.186,8735 64,4915 5.383,3909

Indominco Mandiri;Bahwa GANIS harusnya mencatat kayu bulat, melaporkan hasil kayu danlain sebagainya;Bahwa Saksi dan Tim memberikan pertanyaanpertanyaan dan ParaTerdakwa menjawab, namun jawaban mereka ada yang tidak sesuai denganBuktiBukti di lapangan;Bahwa soal kayu 688,memang ada dokumen Transfortation Permit yangdiParaf oleh kedua GANIS (Para Terdakwa) dan ditanda tangani oleh PakZainal selaku Administrasi Head dan keluarnya kayu tersebut tidak dilengkapidengan Surat SKSHH, karena tidak ada LHP

ADE RIDWAN, YOHANIS SETIONO HUIK serta pengakuanTerdakwa sendiri dimana Terdakwa telah mengangkut, menguasai ataumemiliki hasil kayu hutan dengan 3 unit kontainer TEMAS berisi kayuMerbau berupa kayu gergajian (sawn timber).Menimbang, bahwa untuk melengkapi dokumen atau suratSurat pengiriman/pengangkutan kayu tersebut, dibuatlah NotaPerusahaan, yaitu: 1 (satu) lembar Nota Perusahaan Nomor:498/NP/MGM/XII/2018, 1 (satu) lembar Nota Perusahaan Nomor:511/NP/MGM/XII/2018 dan 1 (satu) lembar Nota Perusahaan

saat terjadi tindakpidana dalam perkara ini, Terdakwa menjabat sebagai Dandenmayang memiliki tugas dan wewenang menjaga kebersihan markasPuslatpur Kodiklatad, Asrama/ tempat tinggal, perawatan/kebersihan titik tinjau Puslatour Kodiklatad, kebersihan KomandoLatinan (Kolat), pembinaan personel dan material di lingkunganDenma Puslatpur Kodiklatad.Bahwa Saksi pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekira pukul09.00 WIB saat di ruaang Tata Usaha Denma Puslatpur Kodiklataddiperintahkan oleh Terdakwa agar hasil

kayu gesekan Chain Sawdari Saksi4 (Sdr.

Kepala Marga diberikan hak penghasilan 10 % dari hasil : kayu hutan,rotan, pelepasan tanah adat dan lain sebagainya;Menimbang, bahwa untuk mengetahui keberadaan dari objek sengketaselanjutnya Majelis Hakim melakukan Pemeriksaan Setempat yangdilaksanakan tanggal 6 Maret 2019 yang dihadiri oleh Camat Pagar Dewa,Kepala Marga Tegamoan Tulang Bawang Lampung Pepadun dan Penggugatserta Kuasa Penggugat, dan dari Pemeriksaan Setempat tersebut MajelisHakim memperoleh faktafakta sebagai berikut : Bahwa lokasi

yang dikemudikan oleh Terdakwa Oktovianus Baitanu, dan 2(dua) buah sepeda motor yang dikenderai oleh saksi Laurensius KoloAlias Goni dan saksi Raimundus Kolo Alias Mundus dengan memikul 2(dua) unit gergaji rantai/chainsaw dan terdakwa Rozi Petrus Laurens, timHalaman 10 dari 56 Putusan Nomor 18/Pid.B/LH/2019/PN Kfmkemudian mengawal pelaku dan barang bukti ke kantor kelurahantubuhue untuk diminta keterangan lebih lanjut;Bahwa para Terdakwa tidak memiliki Surat Izin dari pemerintah untukmengangkut hasil

kayu di wilayah kawasan hutan Bifemnasi Sonmahole(RTK.184) lokasi Nuumanu kelurahan Tubuhue Kecamatan KotaKefamenanu Kabupaten Timor Tengah Utara Propinsi Nusa TenggaraTimur;Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah pohon yang ditebang dilokasikawasan hutan Numanu, namun ada 27 batang jumlah kayu berupadolgen dengan bentuk bervariasi yang ada diatas truk;Bahwa saksi tidak tahu kayu tersebut kayu milik siapa, tetapi menurutpengakuan Raimundus Kolo dan Lorensius Kolo , kayu yang mereka muatdengan menggunakan

HASIL KAYU KALIMANTAN Kampung Durian Sebatang,Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Pontianak Kalimantan Baratsebanyak 1 (satu) kali pengiriman = 1.154 (Seribu seratus limapuluh empat) Batang atau Volume = 2.226,98 (dua ribu dua ratusdua puluh enam koma sembilan puluh delapan) M%.f. PT.

HASIL KAYU KALIMANTAN Kampung Durian Sebatang, KecamatanBatu Ampar Kabupaten Pontianak Kalimantan Barat sebanyak 1 (satu) kalipengiriman = 1.154 (seribu seratus lima puluh empat) Batang atau Volume= 2.226,98 (dua ribu dua ratus dua puluh enam koma sembilan puluhdelapan) M.f. PT.

Konawe untuk melaksanakankegiatan penjarangan dengan kesepakatan hasil kayu dari kegiatan penjarangantersebut dijual kepada pihak perusahaan dengan harga yang telah disepakati;Bahwa sebelum dilakukan penebangan dalam kegiatan penjarangan tersebutsudah terlebih dahulu ada tim tekhnis dari Dinas Kehutanan Kab.

Citra Serayu Mas tentangkegiatan penjarangan tersebut, ahli sempat diperlinatkan Penyidik tetapi hanyamembaca secara sekilas saja;Bahwa terkait apa bisa dilakukan dalam kawasan hutan tertentu atau tidak,karena kegiatan Penjarangan diperuntukkan agar menghasilkan tegakkanpohon yang bagus sehingga tujuan akhirnya untuk produksi hasil kayu makakegiatan penjarangan hanya boleh dilakukan di kawasan hutan produksi yangsudah direkomendasikan bukan pada hutan lindung;Bahwa terkait pedoman penjarangan, aturannya

;Bahwa untuk memiliki hasil kayu harus ada Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) yangdapat berupa badan hukum atau juga bisa dalam bentuk perorangan, syaratnyaharus adanya kesiapan lahan yang akan diolah yang masuk dalam kategori hutanproduksi;Bahwa prosedur untuk memperoleh Ijin Pemanfaan Hutan (IPK) yaitu pertamaPemohon mengajukan Permohonan Kepada Kepala Dinas Kehutanan Kabupatensebagai Pejabat Penerbit IPK dengan tembusan kepada Kepala Dinas Propinsidengan dilengkapi beberapa persyaratan, kemudian Pejabat

Bahwa terhadap gugatan Penggugat angka 8, Tergugat , II danTergugat III meluruskan, dengan penjelasan sebagai berikut : Bahwa tanah kebun karet di Desa Talang Batu tersebut dibeli denganmenggunakan uang DP milik Tergugat II sebesar Rp.15.000.000, (Limabelas juta rupiah), sehingga tidak seluruhnya sebagai harta bersama; Bahwa Penggugat juga telah mengambil hasil kayu dari kebun tersebutsenilai Rp. 28.000.000,(dua puluh delapan juta rupiah) untuk membuatrumah dengan suami barunya; Bahwa dengan demikian

SKSHHK sebagaimana dimaksuddigunakan untuk menyertai pengangkutan kayu bulat dari Tempatpenampungan kayu dan industri primer dan pengangkutan kayu olahan berupakayu gergajian, veneer dan serpih dari industri primer; Bahwa Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Olahan yang selanjutnyadisebut TPTKO adalah tempat untuk menampung kayu olahan milikperusahaan yang bergerak dalam bidang kehutanan; Bahwa TPTKO dapat memperoleh hasil kayu olahan hasil budidayamasyarakat dan dari Industri Primer.

;Ukuran 300 cm x 16 cm x 12 cm sebanyak 76 (tujuh puluh enam) batang atau4,3776 M;Ukuran 300 cm x 16 cm x 6 cm sebanyak 34 (tiga puluh empat) batang atau 0,9792M3;Ukuran 200 cm x 16 cm x 12 cm sebanyak 3 (tiga) batang atau 0,1152 M;Bahwa untuk memiliki hasil kayu harus ada Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) yangdapat berupa badan hukum atau juga bisa dalam bentuk perorangan, syaratnyaharus adanya kesiapan lahan yang akan diolah yang masuk dalam kategori hutanproduksi;32Bahwa prosedur untuk memperoleh Ijin

;Ukuran 300 cm x 16 cm x 12 cm sebanyak 76 (tujuh puluh enam) batang atau4,3776 M;Ukuran 300 cm x 16 cm x 6 cm sebanyak 34 (tiga puluh empat) batang atau 0,9792M3;Ukuran 200 cm x 16 cm x 12 cm sebanyak 3 (tiga) batang atau 0,1152 M;Bahwa untuk memiliki hasil kayu harus ada Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) yangdapat berupa badan hukum atau juga bisa dalam bentuk perorangan, syaratnyaharus adanya kesiapan lahan yang akan diolah yang masuk dalam kategori hutanproduksi;32Bahwa prosedur untuk memperoleh Ijin