Ditemukan 708 data
63 — 6
barangbukti berupa jirigenjirigen berisi BBM jenis solar dan premium, dengan adanya faktaTerdakwa kembali mengulangi tindak pidana di saat proses peradilan atas dirinya masihberjalan, maka terhadap barang bukti yang disita di dalam perkara ini menimbulkankekhawatiran bagi Majelis apabila dikembalikan kepada Terdakwa dapat dipergunakansebagai sarana untuk melakukan tindak pidana serupa lagi, sehingga oleh karenanyamaka barang bukti dimaksud lebih tepat dirampas untuk negara ; Menimbang, bahwa sebagaimana ketenuan
TOGA TAMBUNAN
Tergugat:
PT. HUTAMA KARYA PERSERO
51 — 15
sejak tanggal 13 Juli2011 (vide bukti P5), demikian juga pada tahun 2012 dan tahun 2013 Penggugattelah mendapatkan perintah tugas untuk melakuakn pekerjaan dari Tergugat (videbukti P6 dan P7), sedangkan dari bukti yg diajukan selama persidangan tidak adabukti perjanjian kerja secara tertulis, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwaperjanjian kerja antara Penggugat dengan Tergugat dibuat secara tidak tertulis;Menimbang, bahwa oleh karena perjanjian kerja dibuat secara tidak tertulismaka mengacu pada ketenuan
16 — 8
belas juta rupiah) dan Mutah sebesar Rp.1.000.000.000, (Satu Milyar Rupiah);Menimbang, bahwa dalam replik dan duplik rekonvensi secara tertulisdan lisan dan kesimpulannya Tergugat tidak menyanggupi apa yang dituntutPenggugat tersebut hanya bersedia membayar nafkah iddah Rp.6.000.000,(enam juta rupiah); dan mutah sebesar Rp.6.000.000, (enam juta rupiah);Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat sebagaimanatersebut yaitu mengenai besarnya nafkah iddah dan mutah dibantah olehtergugat, maka sesuai ketenuan
71 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
JalanDempo I Nomor 24, Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru, JakartaSelatan;Bahwa atas permohonan peletakan Sita Jaminan (conservatoir beslag) ini, makaTergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yangterhormat, agar berkenan menyatakan bahwa Sita Jaminan (conservatoir beslag)yang dimohonkan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dinyatakansah dan berharga;Bahwa Gugatan Rekonvensi didasarkan pada alasanalasan hukum dan didukungbuktibukti yang kuat, maka sesuai dengan ketenuan
42 — 24
tetapi yang dikerjakan16.335 M 53 Volume Telford seharusnya: 403 M3 tetapi yang dikerjakan 245,83 M3 ;4 Kontruksi Betona Tuangen + Ketenuan 10 mm, tepasang 8.5 mmb ta ee : Ketentuan 5 cm, terpasang 2 cm ; Lapis Telford : Ketentuan 20 cm , terpasang 13 cm ;Bahwa akibat perbuatan terdakwa LUKMAN HAKIM Bin ACHMADKepala Cabang PT. INDOBERK Cabang Semarang sebagai Rekanan Pelaksanabersama sdr. KARSO, S.IP. Bin S WIKARJA (perkara lain) selaku Pejabat PembuatKomitmen (PPKom) dan sdr. Ir. M.
120 — 67
Bahwa, dengan merujuk pada ketenuan Pasal 1 angka (9) UUNomor 51/2009 juncto Pasal 87 UU No. 30/2014 sebagaimanatersebut di atas, maka Objek Sengketa merupakan PenetapanTertulis, yaitu bukan saja karena Objek Sengketa yang diterbitkanoleh TERGUGAT a quo dikeluarkan dalam bentuk tertulis, namunterutama karena sudah jelas isi (materinya), sebagai berikut:a. bahwa, Badan atau Peyjabat Tata Usaha Negara yangmengeluarkan Objek Sengketa tercantum secara jelas yaitunama TERGUGAT selaku Bupati Mamberamo
digugat;Bahwa, sesual Angka V butir (1) Surat Edaran MahkamahAgung Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk PelaksanaanBeberapa Ketentuan Dalam UndangUndang Nomor 5 Tahun1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnyadisebut SEMA No. 2/1991) mengenai tenggang waktu 90(Sembilan puluh) hari ditegaskan bahwa:Penghitungan tenggang waktu sebagaimana dimaksud Pasal55 terhenti/ditunda (gschorst) pada waktu gugatan didaftarkandi Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara yangberwenang;Bahwa, berdasarkan ketenuan
49 — 7
Bahwa selain itu sesuai dengan ketenuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) RV(Reglement op de Rechtsvordering) serta yurisprudensi putusan mahkamahAgung RI Nomor 1424 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1076, dinyatakan dengan tegasbahwa gugatan yang diajukan terhadap suatu instansi pemerintahan yangmemiliki instansi atasan, maka gugatan yang dimaksud juga harus ditujukankepada instansi yang secara hirarki berada di atasnya;2.4.
36 — 8
.12.000.000,Bahwa cara dalam permainan judi sepakbola tersebut adalah setelah membermemperoleh ID dan mengirimkan deposit kepada saksi, kemudian oleh saksiditukarkan dengan kredit sesuai jumlah deposit yang member transferkankepada saksi, kemudian member mengakses secara online ke websitewww.sbobet.com dengan menggunakan ID yang saksi berikan dan perjudiantersebut dalam seminggu buka setiap hari, member bebas untuk memasangtarohan sesuai dengan jumlah kredit yang dimiliki oleh masingmasing memberdengan ketenuan
A L E X
Tergugat:
1.PT. HARVARD COCOPRO
2.BUPATI KABUPATEN ASAHAN
3.DINAS KETENAGAKERJAAN KABUPATEN ASAHAN
52 — 19
Menyatakan Tergugat terbukti tidak membayarkan hak upah para Penggugat secara tepat waktu untuk bulan Desember sampai dengan Bulan Maret 2020;
- Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus sejak tanggal putusan ini diucapkan dengan alasan Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 169 point (c) dan (d) Undang Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- Menghukum Tergugat untuk membayar hak hak Penggugat yaitu uang pesangon, 2 (dua) kali ketenuan
Menghukum Tergugat untuk membayar hak hak Penggugat yaitu uangpesangon, 2 (dua) kali ketenuan pasal 156 ayat (2), uang penghargaanmasa kerja 1 (Satu) kali ketentuan pasal 156 ayat 156 ayat (3) dan uangpenggantian hak sesuai ketentuan pasal 165 ayat (4) Undang UndangNomor : 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan jumlahkeseluruhan sebesar Rp67.975.826,1 (enam puluh tujuh jutasembilan ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus dua puluhenam rupiah koma satu sen).e Uang Pesangon?
20 — 8
Ali, maka Mejelis Hakim perlumempertimbangkan beberapa ketenuan sebagai berikut di bawah ini;Halaman 24 dari 35 Penetapan No. 77/Pdt.P/2018/PA.BjbMenimbang, bahwa konsep figih Indonesia yang tertuang dalam KompilasiHukum Islam, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 171 ayat 4 KompilasiHukum Islam dinyatakan bahwa harta peninggalan adalah harta yangditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknyamaupun hakhaknya.Menimbang, bahwa berdasarkan buktibukti yang telah diajukansebagaimana
Dedi Suryadi
Tergugat:
NINA YULIANA
Turut Tergugat:
AHMAD BUDIARTO
Intervensi:
RAMA DIFA, SH.,MH
70 — 35
Nomor492/Pdt/2014/PT.Bdg tertanggal 19 Desember 2014 dan perkara Nomor233/Pdt.G/2016/PN.Dpk tanggal 29 November 2017 dikatikan dengan perkaraNomor 89/Pdt.G/2018/PN Dpk mengenai subjek, objek isi putusan yang bersifatpositif dan putusan sebelumnya yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap,maka hal tersebut telah memenuhi semua persyaratan untuk dapat dinyatakanHalaman 32 dari 35 Putusan Nomor 89/Pdt.G /2018/PN Dpksebuah perkara gugatan adalah Nebis In Idem yang mana hal tersebut telahsesuai dengan ketenuan
61 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
justice) ;Bahwa untuk mencapai keadilan dan kebenaran, hakim bertugasmempertahankan tata hukum perdata sesuai dengan kasus yang disengketakandengan acuan :e Menetapkan ketentuan pasal dan peraturan perundangundanganhukum materil mana yang tepat diterapkan dalam penyelesaiansengketa diantara para pihake Dalam mempertahankan tata hukum perdata dimaksud, pada prinsipnya:sedapat mungkin berpatokan dan mengunggulkan (prevail) ketentuanperaturan perundangundangan hukum positif yang ada;e Bahwa penemuan ketenuan
93 — 54
danpenghargaan terhadap Pembanding selama mendampingi pihak Terbanding;Menimbang, bahwa tentang nafkah iddah, Majelis Hakim TingkatBanding mempertimbangkan sebagai berikut;Menimbang, bahwa merupakan kewajiban yang harus dipenuhi olehsuami yang menceraikan isterinya dengan talak raji dan lagi pula olehkarena tidak ternyata bahwa Penggugat Rekonpensi sebagai isteri yangnusyuz, maka sudah sepatutnya apabila Tergugat Rekonpensi dihukumuntuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonpensi, sesuaidengan ketenuan
87 — 17
ini bertentangan dengan Pasal 132 a HIR, sehinga oleh karenanyadinyatakan tidak dapat diterima ;DALAM KONPENSIDAN REKONPENSI:Menimbang, bahwa oleh karena gugatan konpen Penggugat Konpensi /Tergugat Rekonpensi dikabulkan sebagian dan gugatan rekonpensi PenggugatRekonpensi / Tergugat Konpensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka sudahsepatutnya bilan Tergugat Rekonpensi / Penggugat Rekonpensi dihukum untukmembayar biaya perkara ;Memperhatikan Pasal 1925 KUH Perdata dan Pasal 1243 KUH Perdataserta ketenuan
103 — 26
mengajukan permohonan sertifikat ke kantor pertanahankabupaten maros yang kemudian menerbitkan sertifikat hak milikNo.01570/Desa Pabentengan tanggal 22 Oktober 2007, Surat Ukur Nomor01575/Pabentengan luas 14.402 (empat belas ribu empat ratus dua meterpersegi) NIB (Nomor Induk Bidang) 20.05.09.07.02285 atas nama pemeganghak MUHANE BAYANONG oleh karenanya tidak mungkin Kantor pertanahanmenerbitkan sertifikat atas nama tergugat jika tidak sesuai dengan prosedurhukum yang berlaku.Bahwa berdasarkan ketenuan
41 — 9
SURAT JURU SITA ATAU SURATSURAT LAINYANG BERKEKUATAN SERUPA ITU TIDAK DIPERLUKAN LAGI,eoccccoceBahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Gugatan Para Penggugat positanomor 13, yang menyatakan Para Tergugat (termasuk Tergugat I) telah melakukanPerbuatan Melawan Hukum;9Bahwa dalil Para Penggugat tersebut samasekali tidak memiliki dasar dan alasanhukum yang kuat sebab Tergugat I maupun Tergugat II dalam melaksanakanLelang Eksekusi Hak Tanggungan tanggal 28 Mei 2012 TELAH SESUAIDENGAN PROSEDUR DAN KETENUAN
76 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kesalahankesalahan Tergugat sebagaimana telah kami uraikan di atasnyata mengakibatkan kerugian bagi Penggugat, khususnya kerugiankarena ketakutan dan depresi dan stress serta menurunnya kinerjaPenggugat di perusahaan tempat bekerja atas perbuatan intimidasi yangdilakukan oleh Tergugat baik langsung atau melalui tenaga penagihandari perusahaan penyedia jasa penagihan;22.Bahwa Tergugat yang merupakan perusahaan publik yang harusmenerapkan prinsip pengelolaan perusahaan yang baik serta mentaatiseluruh ketenuan
65 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
Oleh karena itucukup alasan bagi Pemohon Kasasi mengajukan permohonan kasasi kepadaMahkamah Agung sesuai dengan ketenuan yang diatur dalam Pasal 253 ayat(1) KUHAP.Pemohon Kasasi dengan ini memohon kepada Mahkamah Agung RepublikIndonesia agar berkenan menerima, memeriksa dan memutuskan sebagaiberikut :1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;2. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 1 Desember2009 No. 527 / Pid / 2009 / PT.Smg.;3.
221 — 137
Bukti P14: Fotokopi dari buku isi ketenuan Pasal 1338 alinea kesatuKUHPerdata;15. Bukti P15: Fotokopi dari buku UU isi ketentuan Pasal 126 ayat (1) UUNomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;16.
Saiful Efendi bin Legono
Termohon:
Drg Rahma Ika Palupi binti Suhadi, SE
35 — 5
bagi orangorangyang berbuat kebajikan.Menimbang, bahwa nafkah iddah merupakan kewajiban yang harusdipenuhi oleh suami yang menceraikan isterinya dengan talak raji dan lagi pulaoleh karena tidak ternyata bahwa Termohon bukan sebagai isteri yang nusyuz,secara muthlak, tetapi karena sebab berpisahnya, karena Pemohon yang telahmeninggalkan kediaman bersama, maka sudah sepatutnya apabilaPemohon/Tergugat Rekonpensi dihukum untuk memberikan nafkah iddahkepada Termohon/Penggugat Rekonpensi , sesuai dengan ketenuan