setelah Pengadilan Tinggi memperhatikandengan seksama berkas perkara, salinan resmi putusan PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri KupangNomor : 21/Pid.Sus/2012/PN.KPG tanggal 28 Januari 2013, PengadilanTinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan Majelis HakimTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang menyatakanbahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan pada dakwaanPrimair yaitu melanggar Pasal

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah tepat dan benarkarena didasarkan pada faktafakta hukum yang terungkap dipersidangan,oleh karena itu pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alihdan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalammemutus perkara ini di tingkat banding ;Menimbang, bahwa terhadap permintaan banding

Pengadilan Tinggi Kupangberpendapat, putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Kupang Nomor : 21/Pid.Sus/2012/PN.KPG tanggal 28 Januari2013......4.2013 dapat dipertahankan dan dikuatkan sebagaimana amar putusan yangtercantum dibawah ini ;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalahmaka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1)KUHAP kepada Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biayaperkara dalam kedua tingkat pengadilan ; Mengingat, Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang Undang Nomor :31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor :20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturanperundangundangan lainnya yang bersangkutan ;MENGADILI:1.

Nomor 2096 K/PID.SUS/2017Mahkamah Agung tersebut;Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada KejaksaanNegeri Jayapura tanggal 21 Februari 2017 sebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa HARDIANTO tidak terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahanatas UndangUndang Nomor 31 Tahun

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Prio Handoko tersebut, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

dikalikan dengan NJOP di KelurahanPagesangan Tahun 2002 yaitu Rp. 128.000 per m2 ;Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dandiancam pidana menurut Pasal 2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 UndangUndang No. 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi;Subsidiair:Bahwaia Terdakwa Soegiono pada waktu antara bulan Mei 1999 sampaidengan tahun 2000 atau setidaktidaknya pada waktu lain dalam tahun 1999sampai dengan tahun 2000 bertempat di Kelurahan Pagesangan, KecamatanJambangan, Kota Surabaya atau setidaktidaknya

Lokasi tanah terletak di Kelurahan Pagesangan,Kecamatan Jambangan, Surabaya;Menimbang, bahwa atas alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpen dapat:Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum karena tidakmempertimbangkan dengan benar halhal yang relevan secara yuridis;Bahwa Mahkamah Agung berpendapat perbuatan Terdakwa memenuhiunsurunsur Dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo.

Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001yang unsurunsurnya sebagai berikut:Ad.1.

2 ayat 1 jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdirubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001, UndangUndangNomor 48 Tahun 2009, Pasal 253 ayat 1 huruf a UndangUndang Nomor 8Tahun 1981 dan UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telahdiubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 sertaperaturan Perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILIMengabulkan

Didalam memori Peninjauan Kembali ini, Pemohon Peninjauan Kembalikeberatan terhadap pertimbangan hukum putusan Mahkamah Agungdalam tingkat kasasi mengenai pembuktian unsur Pasal pada dakwaanPrimair sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi jo.Pasal 55 ayat (1) ke1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Pemohon Peninjauan Kembali sangat tidak sependapat terhadappertimbangan Judex Juris tersebut karena pertimbangan tersebutdidasari kepada suatu kekeliruan yang nyata yang berakibat keliru puladalam memberikan putusan terhadap Terdakwa.Unsur keempat dari Pasal 2 ayat (1) jo.

Dengan demikian unsur "merugikan keuangan Negara" tidakterbukti secara sah dan meyakinkan;13.Karena salah satu unsur Pasal 2 ayat (1) jo.

Pasal 18 UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana dimaksud dakwaan primair, maka unsur selanjutnya daripasal tersebut tidak relevan untuk diuraikan lebih lanjut, dengan demikianadalah patut bagi TERDAKWA DRS. AGUSTIN HARDIYANTO,SH,MH,MM, dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkanmelanggar Pasal 2 ayat (1) jo.

2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang No.31Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah diubah dan ditambah dengan UndangUndang No.20 Tahun 2001 TentangPerubahan atas UndangUndang No.31 Tahun 1999 Tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke1 jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP,pasalpasal dari UndangUndang No.48 Tahun 2009, UndangUndang No.8tahun 1981, dan UndangUndang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telahdiubah dan ditambah dengan UndangUndang No.5 Tahun 2004

2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3)UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat(1) Ke1 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.SUBSIDIAIR:Bahwa terdakwa ISMAIL ADAM alias KA MUKU selaku pemilik tokobangunan Dinna Bangunan (UD.

2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang RI.

2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndangRI.

2 ayat (1) Jo.

;Akibat perbuatan Terdakwa yang telah memperkaya diri sendiri atauorang lain atau suatu korporasi tersebut telah merugikan keuangan negaraatau perekonomian negara atau Pemerintah Daerah Kota Palembangsebesar Rp.916.824.800, ( sembilan ratus enam belas juta delapan ratusdua puluh empat ribu delapan ratus Rupiah) atau setidaktidaknya sekitarjumlah itu;Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 tentang

SUHRAWARDY, MM Bin AKMAL PASHAtidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana Korupsi yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana tersebutdalam dakwaan Primair melanggar pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat (1)KUHP dan menyatakan

H.SUHRAWARDY, MM Bin AKMAL PASHA tidak terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukansecara berlanjut sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primairmelanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;2.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa YANUAR SIKKI Bin SAHABUDDIN JARUNG tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat ( 1 ) Jo Pasal 18 ayat ( 1 ) Undang- Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang

Menyatakan Terdakwa TERANG UKORAS SEMBIRING tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana secara bersama sama dalam Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.

. ;> Beras Miskin tahun 2011 = 5.265Kg x Rp.4.850, = Rp.25.535.250, ;Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanasesuai Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2) dan Ayat (8)UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsijo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;SUBSIDAIR :Bahwa ia Terdakwa JAENUDIN Bin ROCHMANI antara bulan Januaritahun 2010 sampai dengan bulan April tahun 2011 atau setidaktidaknya

undangundang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebutformal dapat diterima ;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa dan Pemohon Kasasi Il pada pokoknya sebagai berikut :Alasanalasan Jaksa /Penuntut UmumMajelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriSemarang maupun Pengadilan Tinggi Tipikor di Semarang tidak menerapkanperaturan hukum tidak sebagaimana mestinya.Bahwa dalam hal ini Majelis Hakim kurang arif dan bijaksana dalam menilaiunsurunsur Pasal

2 Ayat (1) jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2) dan Ayat (3)UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsijo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, di mana dalam pertimbangan hukumnyamengenai unsur Pasal melawan hukum tidak terpenuhi, sehinggamembebaskan Terdakwa dari Pasal 2 Ayat (1) UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 sebagaimana di ubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

No. 1389 K/Pid.Sus/2014Bahwa dari faktafakta tersebut seharusnya unsur melawan hukum dalampasalpasal Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2) dan Ayat (3)UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsijo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi.Bahwa dalam putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Tindak Pidana KorupsiSemarang Nomor : 49 / Pid.Sus / 2013 / PT.Tipikor Smg tanggal 4 Juli 2013dalam

2 Ayat (1) jo.

Pasal 18 UndangUndang No. 31 tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah danditambah dengan UndangUndang No. 20 Tahun 2001 tentangPerubahan Atas UndangUndang No. 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

Menyatakan terdakwa LONI ROSNIWATI WAANG, ST terbukti bersalahmelakukan tindak pidana yang melakukan atau yang turut sertamelakukan secara melawan hukum melakukan perbuatanmemperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasiyang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomiannegara sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat(1) jo.

Pasal 18 UndangUndang No. 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah danditambah dengan UndangUndang No. 20 Tahun 2001 tentangPerubahan Atas UndangUndang No. 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke1Kitab UndangUndang Hukum Pidana dalam Dakwaan Primair danoleh karena itu terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Subsidiair.2.

2 ayat (1) jo pasal 18 UU RI No. 31 tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah danditambah dengan UU RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atasUU RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP ;Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum juga tidak sependapat denganputusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Kupang mengenai lamanya penjatuhan hukumanpenjara yang dijatuhkan kepada terdakwa Loni Rosniwati

Menyatakan terdakwa SULIHONO dengan identitas sebagaimana tersebut diatas,terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat(1) huruf b Undangundang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangundangNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor : 31tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.

Menimbang, bahwa selanjutnya dari fakta hukum yang terungkapdipersidangan akan dipertimbangkan apakah dari fakta hukum tersebut memenuhiunsur dakwaan Penuntut Umum; Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umumdengan dakwaan sebagai berikut : PRIMAIR Melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambahdengan UU No.20 Tahun 2001 tentang PerubahanUU No.31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak

SUBSIDAIR Melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No.20Tahun 2001 tentang Perubahan UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara Subsidairitas,maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu membuktikan dan mempertimbangkandakwaan Primair, yaitu Melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU No.31 TahunHal 95 dari

Pasal 55ayat (1) ke1 KUHPidana; 222 220 220 one non non non ene n neeMenimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsurunsur dari pasaldakwaan Primair, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah danmeyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersamasama sebagaimanadalam dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo.

2 ayat (1) Jo.

., sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Ayat (1), (2) dan (3) UndangUndangHal. 7 dari 28 hal. Putusan No. 874 K/PID.SUS/2015Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;Mahkamah Agung tersebut;Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriStabat tanggal 10 Oktober 2013 sebagai berikut:deMenyatakan Terdakwa MURSYID, S.Pd., telah terbukti terobukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana Secara bersamasamaMelakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam surat dakwaanPrimair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo.

Pasal 18 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanadiubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang PerubahanHal. 14 dari 28 hal. Putusan No. 874 K/PID.SUS/2015atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;.

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 Ayat (1), (2) dan (3)UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001, UndangUndang Nomor 48 Tahun2009, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981, UndangUndang Nomor 14 Tahun1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun2009 serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;Hal. 27 dari 28 hal.

penerima BSM.(5) Mengumumkan daftar siswa penerima dana BSM di papan pengumumansekolah.dimana seharusnya dana BSM tersebut digunakan sesuai kebutuhan siswasebagaimana diatur dalam Buku JUKNIS Tahun 2013 Bantuan Siswa MiskinSMK Bab II Mekanisme Pelaksanaan Huruf F Angka 1 yaitu untukpembelian buku dan alat tulis sekolah, pembelian pakaian dan perlengkapansekolah, transportasi siswa ke sekolah, uang saku siswa ke sekolah, daniuran bulanan sekolah.won Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pasal pasal

2 ayat (1)jo.

Pasal 18 UURI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dan ditambahdengan UURI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UURI Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1)ke1 KUHP. 222222 2 222 nn nnn nn nnn nnn nn nnn nnn n nen n nn nn neeSUBSIDAIR :wn Bahwa terdakwa ADE SURYANA, S.Pd. bin H.

SALDI tidak terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsisebagaimana dakwaan primair pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UURI No. 31tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah dirubah/ditambah dengan UU RI No. 20 tahun 2001 tentang PerubahanAtas UU RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair tersebut.Menyatakan terdakwa ADE SURYANA, S.Pd. bin H.

2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 jo UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;Halaman 19 dari 26 halaman putusan No. 25/TIPIKOR/2016/PT BDGSubsidair, Pasal 3 jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 joUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim Tingkat Pertamatelah mempertimbangkan dan memberikan putusan bahwa Terdakwa ASEPSURYANA,S.Pd. bin H.SALDI terbukti secara sah dan meyakinkan

Bahwa berdasarkan Laporan Polisi dari Denpom VII/5 Kendari nomorLP02/A2/VIII/2004 tanggal 24 Agustus 2004 perkara Terdakwa disidik diDenpom VII/5 Kendari, dengan dugaan Terdakwa telah melakukan tindakpidana Korupsi ;Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhiunsurunsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam pidanadalam :Alternatif Kesatu: Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3)UndangUndang Nomor 31 #4Tahun~= 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana

Korupsi jo UndangUndang18Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) kKe1 KUHP ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer IIIl16Makassar tanggal 27 April 2010 sebagai berikut :Menyatakan Terdakwa Kapten Sukarso, NRP. 419794 tersebut terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Korupsi yangdilakukan secara bersamasama atau sendirisendiri, sebagaimana diatur dandiancam dengan pidana dalam Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat(2), ayat (8) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke1KUHP ;Dengan mengingat Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat(3) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang PerubahanUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal

Ginting Alias Nande Putri tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.

Menyatakan Terdakwa RAHMAT tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana secara bersama sama dalam Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.

Sugendi Samudin, M.Si diancam pidanasebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun2001 jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;SUBSIDIAIR:Bahwa Terdakwa Ir.

berkas perkara putusanPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor85/Pid.SusTPK/2016/PN Pal, tanggal 4 April 2017, memori bandingHalaman 29 dari 31 Putusan Nomor 13/Pid.SusTPK/2017/PT PALPenasihat Hukum Terdakwa serta memori banding dari Jaksa PenuntutUmum tersebut di atas, berpendapat bahwa pertimbanganpertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakanTerdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana pada surat Dakwaan Primair Pasal

2 ayat (1)jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahu 1999 sebagaimana telahdiubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun2001tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo Pasal 65 ayat(1) KUHP telah tepat dan benar;Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbanganpertimbanganhukum Pengadilan Tingkat Pertama diambil alin sebagai pertimbanganhukum Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara inidalam tingkat banding dan oleh karena itu putusan Pengadilan TingkatPertama harus dikuatkan

tetap dinyatakan bersalahdan dihukum, maka kepada Terdakwa harus dibebani pula untukmembayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan, yang dalamtingkat banding ditetapbkan sebagaimana tercantum dalam amarputusan dibawah ini :Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan,maka Pengadilan Tingkat Banding memandang perlu menyatakanTerdakwa tetap dalam tahanan;Menimbang, bahwa penahanan yang telah dijalani olehTerdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;Mengingat, ketentuan Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi, KUHP serta peraturan perundangundangan lainnya yangbersangkutan;MENGADILI:1.

Keppres Nomor 38 Tahun1991, dan Terdakwa selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa RSUDCengkareng tahun 2003 tidak dapat mempertanggung jawabkan discountsebesar Rp. 346.050.000, (tiga ratus empat puluh enam juta lima puluh riburupiah) pada Tahun Anggaran 2003 ;Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp.346.050.000, (tiga ratus empat puluh enam juta lima puluh ribu rupiah) atausetidaktidaknya sejumlah itu ;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

2 ayat(1) jo.

Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 ;ATAU :KETIGA :Bahwa ia Terdakwa. Ir.

HERRY SANJAYA terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan TINDAK PIDANA KORUPSI, sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 jo. UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001, dalamdakwaan Kedua ;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir.

No. 20Tahun 2001 atau Kedua Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UndangUndang No. 31 Tahun1999 UndangUndang No. 20 Tahun 2001 atau Ketiga Pasal 8 jo.

nnn nnn non nnn non nnn nen nnn nen nnn one nn ane> Bahwa akibat perbuatan terdakwa VERONIKA YULITA MOl, S.Pdtersebut, telah merugikan Keuangan Negara sebesar Rp. 150.000.000,(seratus lima puluh juta rupiah) sesuai dengan hasil Audit perhitungankerugian negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan(BPKP) Perwakilan NTT Nomor : S 5757 / PW 24 / 5 / 2012 tanggal 5September 201 2. 2222 o eo nnn eon nnn nnn nn ene eneSeats Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2)dan ayat (3) Undang Undang R!

Menyatakan Terdakwa VERONIKA YULITA MOI, S.Pd tidak terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsisecara berturutturut sebagaimana dalam dakwaan primair Pasal 2 ayat(1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang UndangR Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagai mana di rubah dan di tambah dengan UndangUndangRI Nomor: 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UndangUndang R Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

MembebaskanTerdakwa VERONIKA YULITA MOI, S.Pd .dari dakwaanprimair Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3)Undang Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagai mana di rubah dan di tambah denganUndangUndang RI Nomor: 20 tahun 2001 tentang perubahan atasUndangUndang R Nomor: 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. 3.