MENETERI DALAM NEGERI Cq. GUBERNURRIAU Cq. BUPATI KAMPAR Cq. CAMAT BANGKINANGKOTA, Alamat di Jalan Pembangunan (Lapangan PelajarNGeBangkinang) Kecamatan Bangkinang Kota ;Selanjutnya disebut sebagai TERGUGATII;4. PEMERINTAH RI Cq. MENTERI DALAM NEGERI Cq. GUBERNUR RIAUCq. GUBERNUR RIAU Cq. BUPATI KAMPAR Cq. CAMATBANGKINANG KOTA Cq. KEPALA DESA RIDAN PERMAT,Alamat Desa Ridan Permai Kecamatan Bangkinang Kota ;Selanjutnya disebut sebagai TERGUGATIV;5. BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI Cq.

BAP tersebut semuanya adalah benarketerangan Saksi sendiri tidak ada diarahkan dipaksa dan diancam ;Bahwa sehubungan dengan Proyek Pekerjaan pembangunan gedungprogram Pasca Sarjana FISIPOL UNIVERSITAS RIAU bersumber dariAPBN Perubahan tahun anggaran 2012 sebesar 9.300.000.000(sembilanmilyar tiga ratus juta rupiah) Saksi mengetahuinya karena Saksi merupakanKabag Keuangan di UNRI berdasarkan Surat Keputusan MenteriPendidikan dan Kebudayaan Nomor 38754/A.A3/KU/2012 tentangPerubahan atas keputusan Meneteri

sendiri tidak ada diarahkan dipaksa dan diancam ;Bahwa sehubungan dengan Proyek Pekerjaan pembangunan gedungprogram Pasca Sarjana FISIPOL UNIVERSITAS RIAU bersumber dariAPBN Perubahan tahun anggaran 2012 sebesar Rp 9.300.000.000(sembilan milyar tiga ratus juta rupiah) Saksi mengetahuinya karena Saksimerupakan staf keuangan di biro administrasi unum dan keuangan UNRIdan berdasarkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan danKebudayaan Nomor 94146/A.A3.1/KU/2012 tentang Perubahan ataskeputusan Meneteri

tentangPengelolaan Keuangan Desa, yang berbunyi Bendahara Desa wajibmempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban, pasal61 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang PengelolaanKeuangan Daerah, yang berbunyi setiap pengeluaran harus didukung olehbukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh pihak yangmenagih dan pasal 132 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimanaterakhir diubah dengan Pertauran Meneteri

Kereta Api Indonesia (Persero) i.c.Pembanding ternyata sudah diserahkan kepada Staatsspoorwegen sebelumberlakunyaa PP Republik Indonesia No. 8 Tahun 1953 sehingga tanah tidakberada di bawah penguasaan Menteri Dalam Negeri akan tetapi menjadikekayaan Pembanding sehingga tidak boleh diberikan dengan sesuatu hak atastanah kepada perorangan atau badan hukum swasta tanpa memperoleh ijinterlebin dahulu dari Meneteri Keuangan (vide: point e);Berdasarkan surat Menteri Keuangan No.

Mendagri No. 3 Tahun 1979 (fotokopi);Fotokopi Peraturan Meteri Negara Agraria/ Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang TataCara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas TanahNegara dan Hak Pengelolaan (fotokopi);Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah(fotokopi);Fotokopi Peraturan Meneteri Negara Agraria /KepalaBadan Pertanahan Nasional Nomor: 3 Tahun 1997Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan pemerintahnomor 24 Tahun 1997 Tentang

Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara No. 037/30/DJB/2013tanggal 4 Januari 2013 perihal : Perubahan Anggaran Dasar dan StatusPMDN menjadi PMA.60.Bukti T.l, Il, il NM, V, Vil41 : iin Prinsip Penanaman Modal Nomor33/1/IP/V2013 tanggal 15 Jnauari 2013 yang diterbitkan Badan KoordinasiPenanaman Modal Republik Indonesia.61.Bukti T.l, Il, ill, M, V, Vil42 : Surat Keputusan Meneteri Hukum dan HakAsasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU02704.AH.01.02.

VI, Vill, XX 42 : Surat Keputusan Meneteri Hukum dan Hak AsasiManusia Republik Indonesia Nomor: AHU02704.AH.01.02. Tahun 2013tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.66.Bukti T. VI, Vill KX 43 : Surat Direktorat Jenderal Administrasi HukumUmum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik IndonesiaNomor: AHUAH.01.1002523 tertanggal 31 Januari 2013 perihalPenerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Bara PrimaMandiri.67.Bukti T.

Peraturan Meneteri Pertanian No.39/Permentan/OT.140/8/2006 tentangProduksi, Sertifikasi dan PeredaranBenih Bina;. Peraturan daerah Propinsi Jawa TimurNo.9 Tahun 2008 tentang Organisasi danTata Kerja Dinas Daerah Propinsi JawaTimur;.

tentangPembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP)Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran2012;Surat Penugasan KPA dalam Rangka VerifikasiTehnis Lapangan Kegiatan Bantuan Langsung BenihUnggul Tahun Anggaran 2012;Kertas Kerja RKAKL Rincian Belanja Satuan KerjaTahun Anggaran 2012;Surat Perjalanan Dinas, Dirjen Tanaman Pangan,tanggal 5 Maret 2012, a/n KPA PPK DirektoratPerbenihan : ZAENAL FAHMI, SE;UU No.12 Tahun 1992 tentang Sistem BudidayaTanaman;PP RI No.44 Tahun 1995 tentang PembenihanTanaman;Peraturan Meneteri

Nomor 2697 K/Pid.Sus/2015686.687.688.689.690.691.692.693.694.695.696.697.698.699.700.Fotocopy Disposisi Menteri Pertanian RI Nomor Urut 795/RHS tanggal21112012 menjawab surat Nomor 81/RC.240/H/11/2012 dariInspektorat Jenderal ;Fotocopy lembar disposisi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Nomor025.D tanggal 18 Desember 2012, asal DJTP/Mentan, isi ringkasRahasia ;Fotocopy kartu disposisi Meneteri Pertanian Nomor Urut 843/ RHS,tanggal 14 Desember 2012 ;Fotocopy Nota Dinas Nomor 658/RC.230/C/12/2012 dari

AZISHIDAJAT, MM ;Fotocopy Disposisi Menteri Pertanian RI Nomor Urut 795/RHS tanggal21112012 menjawab surat Nomor 81/RC.240/H/11/2012 dariInspektorat Jenderal ;Fotocopy lembar disposisi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Nomor025.D tanggal 18 Desember 2012, asal DJTP/Mentan, isi ringkasRahasia ;Fotocopy kartu disposisi Meneteri Pertanian Nomor Urut 843/ RHS,tanggal 14 Desember 2012 ;Fotocopy Nota Dinas Nomor 658/RC.230/C/12/2012 dari DirektoratJenderal Tanaman Pangan kepada Menteri Pertanian Hal LaporanPenyelesaian

tertentu yangditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagaihutan tetap, ini sesuai dengan Undangundang RI Nomor 41 Tahun 1999tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 19Tahun 2004 ;Bahwa penetapan kawasan hutan di Provinsi Maluku mengacu padaPeraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 44 Tahun 2004 tentangPerencaan Kehutanan, Peraturan Menteri Kehutanan Republik IndonesiaNomor : P.44 / Menhutll / 2012 Tentang Pengukuhan Kawasan Hutan, SuratKeputusan Meneteri

memiliki izin diataskawasan hutan tersebut, bisa melakukan pengelolaan terhadap kawasanhutan tersebut yang dalam hal ini Kawasan hutan Tesso Nilo;Halaman 87 dari 164 HalamanBahwa syaratsyarat yang harus dipenuhi dalam menentukan wilayahtertentu. menjadi Kawasan Hutan antara lain adalah berdasarkanrekomendasi dari Gubernur, Walikota atau Bupati;Bahwa yang dimaksud dengan Pengukuhan Kawasan Hutan adalah adanyaproses tahapan penunjukkan, pelaksanaan tata batas, pemetaan danterakhir penetapan dari Meneteri

Tahun terdaftarnya Sertifikat dengan tahun Surat Ukur sangat jauhsekali rentan waktunya.11.Oleh karena itu tata cara yang ditempuh oleh Ny.Siti Hanafiah Djadil(Tergugat Intervensi 3) untuk memperoleh hak proritas atas tanah /Halaman 62, Putusan Nomor 30/PDT/2016/PT.PLG.bangunan (objek sengketa) tersebut dan segala proses yang dilakukanoleh Balai Harta Peninggalan Jakarta (Turut Tergugat Intervensi 2)sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku, sesuai dengan Surat Keputusan Meneteri

/2020/PN Mshditetapbkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannyasebagai hutan tetap, ini sesuai dengan Undangundang RI Nomor 41Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan UURI Nomor 19 Tahun 2004 ;Bahwa penetapan kawasan hutan di Provinsi Maluku mengacu padaPeraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 44 Tahun 2004tentang Perencaan Kehutanan, Peraturan Menteri Kehutanan RepublikIndonesia Nomor : P.44 / Menhutll / 2012 Tentang PengukuhanKawasan Hutan, Surat Keputusan Meneteri

lamiprannya;

olehMuhammad Zamrun F, beserta lamiprannya;2 (dua) lembar foto copy Surat Keputusan Menteri Riset,Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor : 592/M/KP/XII/2015 tanggal 23Desember 2015 tentang Pejabat Perbendaharaan pada Universitas HaluOleo Tahun Anggaran 2016 yang ditandatangani oleh Mohamad Nasir;1 (satu) lembar foto copy Surat Kepala Biro Hukum danOrganisasi pada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidika Tinggi RINomor : 41/A4/HK/2017 tanggal 5 Januari 2017 perihal PenyampaianSalinan Keputusan Meneteri

oleh Muhammad Zamrun F, besertalamiprannya;2 (dua) lembar foto copy Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi danPendidikan Tinggi RI Nomor : 592/M/KP/XII/2015 tanggal 23 Desember 2015tentang Pejabat Perbendaharaan pada Universitas Halu Oleo TahunAnggaran 2016 yang ditandatangani oleh Mohamad Nasir;1 (satu) lembar foto copy Surat Kepala Biro Hukum dan Organisasi padaKementerian Riset, Teknologi dan Pendidika Tinggi RI Nomor41/A4/HK/2017 tanggal 5 Januari 2017 perihal Penyampaian SalinanKeputusan Meneteri

Adapun dasar hukum / aturan tentang PTSL adalah :1) UU No. 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokokpokokagraria.2) Peraturan pemerintah No. 40 tahun 1996 tentang hak guna usaha,hak guna bangunan dan hak pakai atas tanah.3) PP No. 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah.4) PP No. 46 tahun 2002 tentang tarif atas jenis penerimaan Negarabukan pajak yang berlaku pada Badan pertanahan Nasional.5) Per pres No. 10 tahun 2006 tentang Badan pertanahan nasional6) Peraturan meneteri Negara Agraria/ kepala

Copy Surat keputusan Meneteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 838.K/30/DJB/2011 tanggal 13 Juni 2011 tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Untuk Pengangkutan dan Penjualan Mineral kepada PT. Surabaya Prima x. Surat Perintah Kerja ( SPK ) Nomor 193/KL/A/PT.IMMS/II/2013 tanggal 4 Januari 201353. 1 (satu) bendel dokumen PT. Sumber Karunia Sentosa, yang terdiri darig.

Bukti Transfer danaBukti pembayaran Royalty DaerahCopy dokumen Pengakuan sebagai Eksportir terdaftar ProdukPertambangan ( ETProduk Pertambangan ) Nomor : 89/DAGLU/ETTAMBANG/8/2012 tanggal 29 Agustus 2012Copy dokumen Persetujuan Ekspor Produk pertambangan No. 03.PE05.13.0207 tanggal 24 Mei 2013Copy Surat keputusan Meneteri Energi dan Sumber Daya MineralNomor : 838.K/30/DJB/2011 tanggal 13 Juni 2011 tentang lIzin UsahaPertambangan Operasi Produksi Khusus Untuk Pengangkutan danPenjualan Mineral kepada

Setiawan, MM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut:Bahwa keterangan saksi sebagaimana termuat dalam berita acara penyidiksudah benar;Bahwa saksi selaku Ketua Tim Verifikasi dokumen pelaksanaan kegiatansubsidi benih Direktorat Jenderal Tanaman Pangan tahun anggaran 2016;Bahwa berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran(DIPA) Tahun Anggaran 2016 tentang Program Pengelolan Subsidi BenihNomor DIPA 999.07.1.956099/ 2016 yan gtelah disahkan oleh DirjenAnggaran atas nama Meneteri

kebijakan pemerintah baik ditingkat pusatmaupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraankepada seluruh kehidupan rakyat ;Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pengesahan Daftar IsianPelaksanaan Anggaran (DIPA) TahunAnggaran 2016 tentang ProgramPengelolan Subsidi Benih Nomor DIPA 999.07.1.956099/ 2016 yan gtelahHalaman 252 dari 280 Putusan Nomor 71/Pid.SusTPK/2019/PN Mdndisahkan oleh Dirjen Anggaran atas nama Meneteri

Melaporkan pelaksanaan Program Indonesia Pintar sekurangkurangnya 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktuwaktu apabiladiperlukan kepada Meneteri Koordinator Bidang PembangunanManusia dan Kebudayaan.Bahwa dari penjelasan diatas, ketentuan yang tidak dilaksanakanoleh terdakwa ada di huruf C yaitu Membayarkan manfaat ProgramIndonesia Pintar beserta tambahan manfaat lainnnya kepada siswaPenerima Program Indonesia Pintar yang berada di Sekolah yangdidkelola kementrian Pendidikan dan Kebudayaan , karena terdakwaadalah

sengketan yang saat ini dihuni oleh Para penggugat adalahmilik Para Penggugat.Bahwa dalil/alasan penggugat tersebut adalah tidak benar dan tidakberdasarkan hukum sama sekali sehingga sudah sepatutnya ditolak olehMajelis hakim yang memeriksa perkara a quo.Bahwa alasan Para penggugat telah merenovasi rumah, membayar danmembayar PBB tidak dapat dibetulkan sebagai hak atas kepemilikan atasobjek sengket, karena merupakan kewajiban para Penggugat sebagaimanadalam pasal 12 ayat (1) huruf b dan c Peraturan Meneteri