Ditemukan 1873 data
33 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
, kemudian terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 3491Tahun 2008 sehingga terjadi tumpang tindin adalah perbuatan melawan hukum,dan Tergugat II yang telah mendirikan bangunan bertingkat untuk sarang burungwalet diatas tanah milik Penggugat juga adalah perbuatan melawan hukum ;Bahwa, telah terbukti Tergugat memasukkan tanah milik Penggugatseluas 257 M?
65 — 31
Dan jugabertentangan dengan hak kepemilikan Penggugat atas tanahaquo sehingga terjadi tumpang tindin / over lapping yangmenimbulkan ketidakpastian hukum ;Halaman 7 dari 37 halaman Putusan Nomor: 122/G/2012/PTUN.JKT.8.
112 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 65 PK/TUN/2021 Bahwa tanah di atas Sertipikat Hak Guna Bangunan objek sengketatumpang tindin dengan sebagian besar luas tanah milik TermohonPeninjauan Kembali/Penggugat yang tercatat Sertipikat Hak Milik Nomor1000/Ken.Kembang, tanggal 30 November 1996, luas 11.400 m?
728 — 509 — Berkekuatan Hukum Tetap
tersebut sebesar Rp15.000 per batang dan Terdakwa PTADEI juga bersedia membangun kebun kelapa sawit pola KKPA atas lahanmasyarakat ;Bahwa dalam tahun 1999 itu, di Desa Batang Nilo Kecil sudah terdapatKoperasi Petani Sejahtera dengan jumlah anggota sebanyak 220 orang,sebagaimana Akta Pendiriannya Nomor 339/BH/KDH.4/V/XIV/1999 dan telahmendapat pengesahan dari Kepala Dinas Koperasi dan Pengusaha Kecil danMenengah Kabupaten Dati Il Kampar, tanggal 06 Desember 1999 ;Bahwa karena lahan yang tumpang tindin
Nomor 2042 K/Pid.Sus/2015masyarakat setempat, sehingga terjadi kesepakatan lisan saat itu, yaituTerdakwa PT ADEI bersedia mengganti rugi tanaman karet masyarakat yangtumpang tindih sebesar Rop15.000 per batang dan Terdakwa PT ADEI jugabersedia membangun kebun kelapa sawit dengan pola KKPA atas lahanmasyarakat itu ;Bahwa karena lahan yang tumpang tindin dengan HGU Terdakwa PT ADEIyang dimaksudkan akan dijadikan lahan perkebunan pola KKPA merupakantanah milik tiga persukuan (Piliang, Melayu dan Pelabi
SINGAM itu membawahi Asisten (SUTRISNO) dandibantu seorang Staf Asisten (SARDIMAN SARAGIH) yang memimpinbeberapa orang Mandor KKPAdi bawahnya ;Bahwa TAN KEI YOONG adalah Direksi (Regional Direktur) Terdakwa PTADEI yang berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan ;Bahwa terbentuknya kemitraan KKPA tersebut yakni pada sekira tahun1999, ketika Terdakwa PT ADEI mengelola arael HGUnya yang terletak diDesa Batang Nilo Kecil, ternyata ada bagian HGU Terdakwa PT ADEltersebut yang tumpang tindin
LABORA BANCIN, selaku Ketua Koperasi PetaniSejahtera ;Bahwa TAN KEI YOONG adalah direksi (Regional Direktur) Terdakwa PTADEI yang berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan ;Penandatanganan MoU tersebut di atas sebagai tindak lanjut upayapenyelesaian perselisihan lahan masyarakat tiga persukuan di Desa BatangNilo Kecil yang tumpang tindin dengan sebagian lahan Hak Guna Usaha(HGU) Terdakwa PT ADEI dari luas seluruhnya 12.860, sehingga KoperasiPetani Sejahtera yang mewadahi masyarakat
16 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
Padahal secaramateriil (kenyataannya) Penggugat telah mengetahui bahwa diatas tanahHak Guna Bangunan milik Penggugat telah terjadi tumpang tindin denganSertifikat Hak Milik atas tanah milik Tergugat Il Intervensi pada saat terjadipengukuran atas tanah yang dilakukan oleh Penggugat bersamasamapetugas ukur dari kantor Tergugat yakni pada tanggal 11 September 2009,dimana Tergugat Il Intervensi telah melakukan protes pada saat pengukurantersebut, dengan melarang Penggugat dan petugas ukur dari kantorTergugat
91 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tumpang tindin sebagian dengan areal P.T. Dermaga Energiseluas 3.308 hektar, pada koordinat : Garis Bujur (BT) Garis Lintang (LU)No/Titik 0 0 1 116 13 27,09 00 32 00,002 116 15 00,00 00 32 00,003 116 15 00,00 00 30 00,004 116 15 57,04 00 30 00,005 116 15 57,04 00 28 31,036 116 15 19,24 00 28 31,037 116 15 19,24 00 27 00,008 116 13 27,09 00 27 00,00 Hal.7 dari 25 hal. Put. No.417 K/TUN/20092. Tumpang tindih sebagian dengan areal P.T.
43 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
UndangUndang RI Nomor 9 Tahun 2004 tidakterpenuhi;Gugatan lewat waktu;Bahwa berdasarkan Pasal 55 UndangUndang Tahun 1986 JunctoUndangUndang RI Tahun 1986 Juncto UndangUndang RI Tahun 2004,gugatan telah lewat melewati tenggang waktu yang ditentukan dalammengajukan gugatan, oleh karena pada Tahun 2004 melalui surat tanggal29 November 2004 Nomor 500/1180/XI/04 telah diberitahukan bahwapermohonan penerbitan Surat Keputusan belum dapat diproses oleh karenabelum memenuhi persyaratan, antara lain tumpang tindin
61 — 33
Tamalanrea Indah, Surat Ukur No. 4042/2010 tanggal 30072010 seluas 1.012 M2 (dahulu Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor3980/Tamalanrea) tercatat atas nama DOKTORANDUS MUHAMMADARBIT SADJO MASTER OF SCIENCE yang hasilnya diploting pada petapendaftaran dan diketahui bahwa lokasi/letak SHM No.23313/TamalanreaIndah dan SHM 23285/ Tamalanrea Indah tumpang tindin dengan SertipikatHGB No.20102/ Tamalanrea Indah dan Sertipikat HGB No.20220/Tamalanrea Indah sebagaimana dituangkan dalam plotting petatanggal
96 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa permasalahan tumpang tindin penguasaan fisik atas tanah yangterletak di Desa Kaduagung Timur Kecamatan Cibadak (Dh.Rangkasbitung) Kabupaten Lebak antara Sertifikatsertipikat: Hak Milik Nomor 14/Kaduagung Timur luas tanah 1.030 m? danSertifikat Hak Milik Nomor 381/Kaduagung Timur KecamatanRangkasbitung Luas 1.835 m? Atas Nama Yohanes Tjahyadi Sutionodengan:1. Sertifikat Hak Milik Nomor 1067/Kaduagung Timur Kec. Cibadak(dh.Rangkasbitung) Luas 1.431 m?
156 — 87
NEGARAAGRARIA / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR :21/HGU/BPN/98 TENTANG PEMBERIAN HAK GUNA USAHA ATASTANAH TERLETAK DI KABUPATEN TAPANULI SELATAN PROPINSISUMATERA UTARA, bertanggal 10 Juni 1998 (vide alat bukti lawanTerbanding bertanda T27), BUKAN BERDASARKAN PERKIRAANDAN PENDAPAT ATAU ASUMSI SUBYEKTIP PEMBANDING YANGSAMA SEKALI TIDAK ADA DASAR HUKUMNYA DAN TIDAK DAPATDIBUKTIKAN KEBERADAANNYA oleh Pembanding dalam perkaraaquo;Sedangkan Keberadaan obyek tanah yang diklaim Pembanding jelas bertumpang tindin
Peninjauan Lapanganpada tanggal 25 s/d 26 Agustus 2016 (vide alat bukti lawan Terbandingbertanda T17);Bahwa selanjutnya tentang alasan keberatan Pembanding pada halaman10 butir 27 tentang kesaksian Hamdan Zen, juga harus dikesampingkankarena selaku mediator (dan juga sebagai Pejabat PemkabPadangsidimpuan) tentu yang bersangkutan sangat memahami obyektanah yang diklaim Pembanding berada di dalam areal tanah HGUTerbanding, karena apabila tanah yang di klaim Pembanding beradadiluar (tidak bertumpang tindin
I Wayan Adi Pranata, S.H.
Terdakwa:
Dewa Putu Sutirta alias Dewa Unyil
22 — 10
lewat Handphone Xiomi berwarna hitam dengan simcard telkomsel nomor : 08214511750 pada orang yang saat ini berada di LPKerobokan Denpasar yang bernama ARI PERMANA sebanyak 1 (satu) paketdengan kode 0,4 (nol koma empat) kemudian setelah ARI PERMANAmengiyakan, kemudian Terdakwa di beri alamat di areal parkir Rumah Sakit AriCanti Jalan Mas 88.X Desa Mas, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, dimanapaketan Shabu tersebut berada dalam pembungkus permen merek PARAGOMILK yang di tanam dalam tanah dengan di tindin
24 — 9
karena diatas tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 02/D.B dengan gambarsituasi tertanggal 6 Juli 1979 Nomor 152/PT/BU/1979 ternyata dikuasai olehorang lain yaitu Ibu Zaleha dan Hak Guna Bangunan Pemda ProvinsiNomor P.00069/2000, Serta GST.81/PT/BU/1994 diatas tanah yangmenjadi Objek Perjanjian Jual Beli, Termohon Banding/PenggugatKonvensi tidak mau melaksanakan kewajiban hukumnya sebagaimanatertuang dalam Akta Perjanjian Untuk Melangsungkan Jual Beli yaitumenyelesaikan persoalan adanya tumpang tindin
72 — 36
Bahwa bila dilihat secara seksama gugatan Para Penggugat pada positagugatannya menunjukkan kalimat yang mengulangngulang dan sangattumpang tindin dengan petitum gugatannya. Bahkan kalau kitamembacanya membuat Para Tergugat dan/atau mungkin Majelis HakimYang Mulia sangat bingung dengan kalimat yang mengulangngulangtersebut. Padahal menurut hukum acara perdata yang dianut dalampraktek Peradilan di Indonesia, posita gugatan harus sesuai dengan apayang dimintakan dalam petitum gugatannya.
27 — 10
SMS) kepada Terdakwa agar mengirimkan uang(mentransfer) uang pembelian sabu ke Bank Mandiri dengan nomor rekening085803576097 atas nama Asri Herman setelah Terdakwa berhasil mengirimkanuang ( transfer) sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) ke atas nama AsriHerman selang kurang lebih 30 menit orang yang disebut Mas mengirimkanpesan singkat (SMS) berisi alamat pengambilan Lampu merah kasihan ke utaraketemu saudaara motor belok kiri masuk gang kecil bahan dibawah tiang lampuke 1 lakban coklat tindin
92 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
yang didugatumpang tindin dengan tanah Penggugat seluas 10.350 m? adalahPerbuatan Melawan Hukum;Bahwa Tergugat Ill mengaku memiliki tanah Sertifikat Hak Milik (SHM)Nomor 1196 tanggal 17 Juni 2011 Surat Ukur tanggal 14 Juni 2011 Nomor28/Siring Agung/2011 dengan luas 30.442 m?
PT. PACIFIC MINING JAYA
Tergugat:
GUBERNUR PAPUA
Intervensi:
1.PT. KRISTALIN EKALESTARI
2.PT. INKO BERSATU INTERNATIONAL
3.PT. DUNIA RESOURCES NUSANTARA
490 — 329
Pacific Mining Jaya sehingga tidaktumpang tindin dengan IUP Operasi Produksi PT. Inko BersatuInternasional dan PT.Dunia Resources yang masih berlaku;7. Bahwa Penggugat adalah Badan Hukum berbentuk Perseroan Terbatassesuai dengan Legalitas Pendirian dan perubahan terakhirnya yakni AktaNotaris Arie Soesanto , SH , Akte Tanggal 7 September 2004, Nomor 10,kemudian mengalami perubahan dengan Akta Notaris Arie Soesanto , SH,Hal. 12 dari 105 Hal.
Jadi, IUP OP TIl INTII dan IUP OP INTIIl berasal dari satu IUPEksplorasi, UP Explorasi TIl INTII;Bahwa dalam tahapan rekonsiliasi clear dan clean pada tahun 2012ditemukan fakta bahwa WIUP PENGGUGAT berada di WIUP EksplorasiTIl INTIIl sehingga berdampak pada tumpang tindin dengan WIUP OP TIIINTIl dan WIUP TI INTIII;Bahwa IUP Explorasi TIl INTI menghasilkan IUP OP TII INTIIl dan IUPOP TIl INTIII berdasarkan Pasal 37 huruf a UU 4/2009 yang mengaturbahwa : /JUP diberikan oleh: Bupati/walikota apabila
Putusan No. 3/G/2020/PTUN.JPR17.18.19.20.21.TIl INTIl dengan demikian berdampak pada WIUP PENGGUGATtumpang tindin dengan WIUP OP TII INTIII;Bahwa IUP Explorasi TIl INTIIl, IUP OP TIl INTII diperoleh berdasarkanberdasarkan Pasal 37 huruf a UU 4/2009 yang mengatur bahwa : /UPdiberikan oleh: Bupati/walikota apabila WIUP berada di dalam satuwilayah kabupaten/kota.
95 — 16
TENTANG PERBUATAN TERGUGAT DAN TERGUGAT II YANGMELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM;1.Bahwa suatu hal terjadi pada tahun 2012 dimana Penggugat datanguntuk menengok tanah tersebut alangkah terkejutnya ternyata diatastanah tersebut telah berdiri bangunan diatas tanah Penggugat , laluPenggugat mendatangi Tergugat Kepala Kantor PertanahanNasional Palangkaraya untuk meminta penjelasan tentang bangunanyang berdiri diatas tanahnya, namun setelah ditelusuri ternyata telahterjadi tumpang tindin karena Tergugat
Pengadilan Tata Usaha NegaraPalangka Raya tertanggal 18 Pebruari 2013 dibawah RegisterPerkara Nomor : 05/G/2013 sebagaimana telah diperbaikipada tanggal 5 Maret 2013.Bahwa dalam gugatan perdata yang diajukan oleh Penggugatdibawah nomor register :37/Pdt.G/2015/PN.Plk tanggal 18Maret 2015 terhadap soal yang sama yaitu tentang penerbitan4 (empat) buah Sertifikat Hak Milik Nomor : 11502/2012, SHMNo. 11503/2012, SHM No.11504/2012 dan SHM No.11505/2012 yang menurut Penggugat keempat SHM tersebuttumpang tindin
kemudian hasil pengecekan lapangan tersebutdiperoleh data computer dan peta bidang telah ternyata bahwa lokasitanah yang akan diterbitkan sertifikatnya AN Tergugat II berdasarkanpermohonan Tergugat II tersebut tidak ditemui adanya Sertifikat atasnama orang lain termasuk Penggugat;Bahwa jika dilinat dari peta bidang yang ada pada Kantor BadanPertanahan Nasional Kota Palangkaraya yang sangat valid diketahuibahwa diatas tanah milik Tergugat II dengan Sertifikat Hak MilikNo.11502 tidak ada tumpang tindin
DAVID WIJONO
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR
216 — 163
David Wijono, Kemungkinan terbitnya SertipikatHak Guna Bangunan, Sertipikat Hak Milik, atau Sertipikat Hak PengelolaanLahan yang tumpang tindin dengan Sertipikat Hak Milik kepunyaanPenggugat.Bahwa dalam ketentuan hukum tersebut di atas, masyarakat yang dirugikanterhadap Keputusan dan/atau tindakan dapat mengajukan Upaya Administratifkepada Pejabat Pemerintahan yang menetapkan dan/atau melakukankeputusan dan/atau tindakan.
No.21086/Kelurahan Daya itu sudah tentu dibuat sesuai ruang lingkup dandalam batasbatas gambar situasi No. 6 tanggal 26 September 1983 danNo. 19 tanggal 15 Desember 1983 dalam Sertipikat HPL NO. 1 Kelurahan.Daya. ltu berarti kalau memang terjadi tumpang tindin maka yang salahialah pembuatan Surat Ukur No. 02633/2019 dalam SHM.
atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi2 mengajukan Jawaban tertanggal 23 Januari 2020, yang disampaikan padapersidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 23Januari 2020, yang isinya sebagai berikut:Obyek GugatanBahwa apa yang didalilkan dan diuraikan oleh Penggugat dalamGugatannya pada halaman 2 dan 3 adalah premature dan kabur dan tidakjelas (error in objecto) oleh karena penggugat tidak menguraikan secarajelas yang mana obyek gugatan yang tumpang tindin
Terbanding/Penggugat I : ERIWATI
Terbanding/Penggugat II : SUSI ELVINA
Terbanding/Penggugat III : DEWI PUSFITA
Terbanding/Penggugat IV : BEBY MARIZA
Terbanding/Penggugat V : TRY SONI BAHRI
Terbanding/Turut Tergugat I : KANTOR BADAN PERTANAHAN KOTA BENGKULU
Terbanding/Turut Tergugat II : MEDI HERIANSYAH
Turut Terbanding/Tergugat I : DESI DIAMIN PRIANTI
Turut Terbanding/Tergugat III : TRIANITA YUNIMADA
Turut Terbanding/Tergugat IV : AGUS IMANSYAH
Turut Terbanding/Tergugat V : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BENGKULU
100 — 29
Apabila dibuktikan di lapangan maka akan terjaditumpang tindin tanah ahli waris Koestomo (alm) dengan tanah parapenggugat ahli waris dari Tasiarul Bahri Z (alm). Tanah Sertifikat Hak MilikNomor 3835/B.Utara, tahun 1980 seluas 12.941 M2 sampai dengan saatint luas tanah tersebut masih utuh dan belum dibagibagikan kepada ahliwaris Koestomo (alm);2. Bahwa dalam lembaran 3 butir 3 surat gugatan penggugat pembayaranpajak bumi dan bangunan (PPB) tidak merupaka bukti kepemilikan hakatas tanah.
82 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sitorus adalah bukti adanyapengakuan yang sah/resmi oleh instansi Badan Pertanahan Nasional bahwalokasi tanah sengketa yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembaliuntuk diterbitkan sertipikat, tidak tumpang tindin dengan lokasi SertipikatHak Guna Bangunan Nomor 1/ Pondok Kacang yang diakui TermohonPeninjauan Kembali;Bahwa adanya fakta hukum hasil penelitian Tim/Panitia A yang bertugasmemproses permohonan hak atas nama M.Sitorus adalah sesuai denganperaturan perundangundangan, maka dengan demikian dapat