sebelumnya pondok tersebut sempat dibongkar olehkaryawan Tergugat dan dibangun kembali oleh Pembanding / semulaPenggugat, dan juga tanaman pisang yang sudah ditebangi oleh karyawanTergugat I, dan pada saat dilakukan Pemeriksaan Setempat (PS) tersebuttidak dilakukan pemeriksaan secara keseluruhan dengan alasan jarak batasobyek sengketa terlalu luas sehingga tidak dilakukan pemeriksaan secarakeseluruhan, dan akan tetapi dalam pertimbangannya Majelis Hakimberpendapat bahwa tanah obyek sengketa tumpang tindin

batasbatas dan luasmasingmasing sebagaimana tersebut dalam gugatan Pembanding semulaPenggugat, karena tanah tersebut telah dijual Pembanding semula Penggugatkepada Terbanding semula Tergugat , melalui Terbanding Il semula Tergugat IIdan Terbanding III semula Tergugat Ill; sehingga Pembanding semulaPenggugat tidak mempunyai hak lagi atas obyek sengketa dalam perkara aquo;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan TingkatBanding akan mempertimbangkan apakah obyek sengketa perkara aquotumpang tindin

lewat Handphone Xiomi berwarna hitam dengan simcard telkomsel nomor : 08214511750 pada orang yang saat ini berada di LPKerobokan Denpasar yang bernama ARI PERMANA sebanyak 1 (satu) paketdengan kode 0,4 (nol koma empat) kemudian setelah ARI PERMANAmengiyakan, kemudian Terdakwa di beri alamat di areal parkir Rumah Sakit AriCanti Jalan Mas 88.X Desa Mas, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, dimanapaketan Shabu tersebut berada dalam pembungkus permen merek PARAGOMILK yang di tanam dalam tanah dengan di tindin

karena diatas tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 02/D.B dengan gambarsituasi tertanggal 6 Juli 1979 Nomor 152/PT/BU/1979 ternyata dikuasai olehorang lain yaitu Ibu Zaleha dan Hak Guna Bangunan Pemda ProvinsiNomor P.00069/2000, Serta GST.81/PT/BU/1994 diatas tanah yangmenjadi Objek Perjanjian Jual Beli, Termohon Banding/PenggugatKonvensi tidak mau melaksanakan kewajiban hukumnya sebagaimanatertuang dalam Akta Perjanjian Untuk Melangsungkan Jual Beli yaitumenyelesaikan persoalan adanya tumpang tindin

, kemudian terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 3491Tahun 2008 sehingga terjadi tumpang tindin adalah perbuatan melawan hukum,dan Tergugat II yang telah mendirikan bangunan bertingkat untuk sarang burungwalet diatas tanah milik Penggugat juga adalah perbuatan melawan hukum ;Bahwa, telah terbukti Tergugat memasukkan tanah milik Penggugatseluas 257 M?

Dan jugabertentangan dengan hak kepemilikan Penggugat atas tanahaquo sehingga terjadi tumpang tindin / over lapping yangmenimbulkan ketidakpastian hukum ;Halaman 7 dari 37 halaman Putusan Nomor: 122/G/2012/PTUN.JKT.8.

Putusan Nomor 65 PK/TUN/2021 Bahwa tanah di atas Sertipikat Hak Guna Bangunan objek sengketatumpang tindin dengan sebagian besar luas tanah milik TermohonPeninjauan Kembali/Penggugat yang tercatat Sertipikat Hak Milik Nomor1000/Ken.Kembang, tanggal 30 November 1996, luas 11.400 m?

Padahal secaramateriil (kenyataannya) Penggugat telah mengetahui bahwa diatas tanahHak Guna Bangunan milik Penggugat telah terjadi tumpang tindin denganSertifikat Hak Milik atas tanah milik Tergugat Il Intervensi pada saat terjadipengukuran atas tanah yang dilakukan oleh Penggugat bersamasamapetugas ukur dari kantor Tergugat yakni pada tanggal 11 September 2009,dimana Tergugat Il Intervensi telah melakukan protes pada saat pengukurantersebut, dengan melarang Penggugat dan petugas ukur dari kantorTergugat

UndangUndang RI Nomor 9 Tahun 2004 tidakterpenuhi;Gugatan lewat waktu;Bahwa berdasarkan Pasal 55 UndangUndang Tahun 1986 JunctoUndangUndang RI Tahun 1986 Juncto UndangUndang RI Tahun 2004,gugatan telah lewat melewati tenggang waktu yang ditentukan dalammengajukan gugatan, oleh karena pada Tahun 2004 melalui surat tanggal29 November 2004 Nomor 500/1180/XI/04 telah diberitahukan bahwapermohonan penerbitan Surat Keputusan belum dapat diproses oleh karenabelum memenuhi persyaratan, antara lain tumpang tindin

Tamalanrea Indah, Surat Ukur No. 4042/2010 tanggal 30072010 seluas 1.012 M2 (dahulu Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor3980/Tamalanrea) tercatat atas nama DOKTORANDUS MUHAMMADARBIT SADJO MASTER OF SCIENCE yang hasilnya diploting pada petapendaftaran dan diketahui bahwa lokasi/letak SHM No.23313/TamalanreaIndah dan SHM 23285/ Tamalanrea Indah tumpang tindin dengan SertipikatHGB No.20102/ Tamalanrea Indah dan Sertipikat HGB No.20220/Tamalanrea Indah sebagaimana dituangkan dalam plotting petatanggal

Tumpang tindin sebagian dengan areal P.T. Dermaga Energiseluas 3.308 hektar, pada koordinat : Garis Bujur (BT) Garis Lintang (LU)No/Titik 0 0 1 116 13 27,09 00 32 00,002 116 15 00,00 00 32 00,003 116 15 00,00 00 30 00,004 116 15 57,04 00 30 00,005 116 15 57,04 00 28 31,036 116 15 19,24 00 28 31,037 116 15 19,24 00 27 00,008 116 13 27,09 00 27 00,00 Hal.7 dari 25 hal. Put. No.417 K/TUN/20092. Tumpang tindih sebagian dengan areal P.T.

Bahwa permasalahan tumpang tindin penguasaan fisik atas tanah yangterletak di Desa Kaduagung Timur Kecamatan Cibadak (Dh.Rangkasbitung) Kabupaten Lebak antara Sertifikatsertipikat: Hak Milik Nomor 14/Kaduagung Timur luas tanah 1.030 m? danSertifikat Hak Milik Nomor 381/Kaduagung Timur KecamatanRangkasbitung Luas 1.835 m? Atas Nama Yohanes Tjahyadi Sutionodengan:1. Sertifikat Hak Milik Nomor 1067/Kaduagung Timur Kec. Cibadak(dh.Rangkasbitung) Luas 1.431 m?

Pacific Mining Jaya sehingga tidaktumpang tindin dengan IUP Operasi Produksi PT. Inko BersatuInternasional dan PT.Dunia Resources yang masih berlaku;7. Bahwa Penggugat adalah Badan Hukum berbentuk Perseroan Terbatassesuai dengan Legalitas Pendirian dan perubahan terakhirnya yakni AktaNotaris Arie Soesanto , SH , Akte Tanggal 7 September 2004, Nomor 10,kemudian mengalami perubahan dengan Akta Notaris Arie Soesanto , SH,Hal. 12 dari 105 Hal.

Jadi, IUP OP TIl INTII dan IUP OP INTIIl berasal dari satu IUPEksplorasi, UP Explorasi TIl INTII;Bahwa dalam tahapan rekonsiliasi clear dan clean pada tahun 2012ditemukan fakta bahwa WIUP PENGGUGAT berada di WIUP EksplorasiTIl INTIIl sehingga berdampak pada tumpang tindin dengan WIUP OP TIIINTIl dan WIUP TI INTIII;Bahwa IUP Explorasi TIl INTI menghasilkan IUP OP TII INTIIl dan IUPOP TIl INTIII berdasarkan Pasal 37 huruf a UU 4/2009 yang mengaturbahwa : /JUP diberikan oleh: Bupati/walikota apabila

Putusan No. 3/G/2020/PTUN.JPR17.18.19.20.21.TIl INTIl dengan demikian berdampak pada WIUP PENGGUGATtumpang tindin dengan WIUP OP TII INTIII;Bahwa IUP Explorasi TIl INTIIl, IUP OP TIl INTII diperoleh berdasarkanberdasarkan Pasal 37 huruf a UU 4/2009 yang mengatur bahwa : /UPdiberikan oleh: Bupati/walikota apabila WIUP berada di dalam satuwilayah kabupaten/kota.

Bahwa bila dilihat secara seksama gugatan Para Penggugat pada positagugatannya menunjukkan kalimat yang mengulangngulang dan sangattumpang tindin dengan petitum gugatannya. Bahkan kalau kitamembacanya membuat Para Tergugat dan/atau mungkin Majelis HakimYang Mulia sangat bingung dengan kalimat yang mengulangngulangtersebut. Padahal menurut hukum acara perdata yang dianut dalampraktek Peradilan di Indonesia, posita gugatan harus sesuai dengan apayang dimintakan dalam petitum gugatannya.

SMS) kepada Terdakwa agar mengirimkan uang(mentransfer) uang pembelian sabu ke Bank Mandiri dengan nomor rekening085803576097 atas nama Asri Herman setelah Terdakwa berhasil mengirimkanuang ( transfer) sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) ke atas nama AsriHerman selang kurang lebih 30 menit orang yang disebut Mas mengirimkanpesan singkat (SMS) berisi alamat pengambilan Lampu merah kasihan ke utaraketemu saudaara motor belok kiri masuk gang kecil bahan dibawah tiang lampuke 1 lakban coklat tindin

Sitorus adalah bukti adanyapengakuan yang sah/resmi oleh instansi Badan Pertanahan Nasional bahwalokasi tanah sengketa yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembaliuntuk diterbitkan sertipikat, tidak tumpang tindin dengan lokasi SertipikatHak Guna Bangunan Nomor 1/ Pondok Kacang yang diakui TermohonPeninjauan Kembali;Bahwa adanya fakta hukum hasil penelitian Tim/Panitia A yang bertugasmemproses permohonan hak atas nama M.Sitorus adalah sesuai denganperaturan perundangundangan, maka dengan demikian dapat

Apabila dibuktikan di lapangan maka akan terjaditumpang tindin tanah ahli waris Koestomo (alm) dengan tanah parapenggugat ahli waris dari Tasiarul Bahri Z (alm). Tanah Sertifikat Hak MilikNomor 3835/B.Utara, tahun 1980 seluas 12.941 M2 sampai dengan saatint luas tanah tersebut masih utuh dan belum dibagibagikan kepada ahliwaris Koestomo (alm);2. Bahwa dalam lembaran 3 butir 3 surat gugatan penggugat pembayaranpajak bumi dan bangunan (PPB) tidak merupaka bukti kepemilikan hakatas tanah.

NEGARAAGRARIA / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR :21/HGU/BPN/98 TENTANG PEMBERIAN HAK GUNA USAHA ATASTANAH TERLETAK DI KABUPATEN TAPANULI SELATAN PROPINSISUMATERA UTARA, bertanggal 10 Juni 1998 (vide alat bukti lawanTerbanding bertanda T27), BUKAN BERDASARKAN PERKIRAANDAN PENDAPAT ATAU ASUMSI SUBYEKTIP PEMBANDING YANGSAMA SEKALI TIDAK ADA DASAR HUKUMNYA DAN TIDAK DAPATDIBUKTIKAN KEBERADAANNYA oleh Pembanding dalam perkaraaquo;Sedangkan Keberadaan obyek tanah yang diklaim Pembanding jelas bertumpang tindin

Peninjauan Lapanganpada tanggal 25 s/d 26 Agustus 2016 (vide alat bukti lawan Terbandingbertanda T17);Bahwa selanjutnya tentang alasan keberatan Pembanding pada halaman10 butir 27 tentang kesaksian Hamdan Zen, juga harus dikesampingkankarena selaku mediator (dan juga sebagai Pejabat PemkabPadangsidimpuan) tentu yang bersangkutan sangat memahami obyektanah yang diklaim Pembanding berada di dalam areal tanah HGUTerbanding, karena apabila tanah yang di klaim Pembanding beradadiluar (tidak bertumpang tindin

yang didugatumpang tindin dengan tanah Penggugat seluas 10.350 m? adalahPerbuatan Melawan Hukum;Bahwa Tergugat Ill mengaku memiliki tanah Sertifikat Hak Milik (SHM)Nomor 1196 tanggal 17 Juni 2011 Surat Ukur tanggal 14 Juni 2011 Nomor28/Siring Agung/2011 dengan luas 30.442 m?

David Wijono, Kemungkinan terbitnya SertipikatHak Guna Bangunan, Sertipikat Hak Milik, atau Sertipikat Hak PengelolaanLahan yang tumpang tindin dengan Sertipikat Hak Milik kepunyaanPenggugat.Bahwa dalam ketentuan hukum tersebut di atas, masyarakat yang dirugikanterhadap Keputusan dan/atau tindakan dapat mengajukan Upaya Administratifkepada Pejabat Pemerintahan yang menetapkan dan/atau melakukankeputusan dan/atau tindakan.

No.21086/Kelurahan Daya itu sudah tentu dibuat sesuai ruang lingkup dandalam batasbatas gambar situasi No. 6 tanggal 26 September 1983 danNo. 19 tanggal 15 Desember 1983 dalam Sertipikat HPL NO. 1 Kelurahan.Daya. ltu berarti kalau memang terjadi tumpang tindin maka yang salahialah pembuatan Surat Ukur No. 02633/2019 dalam SHM.

atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi2 mengajukan Jawaban tertanggal 23 Januari 2020, yang disampaikan padapersidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 23Januari 2020, yang isinya sebagai berikut:Obyek GugatanBahwa apa yang didalilkan dan diuraikan oleh Penggugat dalamGugatannya pada halaman 2 dan 3 adalah premature dan kabur dan tidakjelas (error in objecto) oleh karena penggugat tidak menguraikan secarajelas yang mana obyek gugatan yang tumpang tindin

GunungSubur Sentosa ;Bahwa namun kemudian Tergugat melalui Surat No.217 menyatakan padaintinya bahwa: permohonan penerbitan sertipikat atas nama Penggugatsesuai berkas permohonan nomor: 7239/2013 tanggal 04 April 2013 tidakdapat diproses lebih lanjut dengan dalih/alasan bidang tanah yangdimohonkan oleh Penggugat tumpang tindin dengan Sertipikat Hak GunaBangunan No.697/Harjamukti dan Sertipikat Hak Guna BangunanHalaman 6 dari 52 Putusan Nomor 320 K/TUN/2015No.1252/Harjamukti, kKeduanya tercatat atas

:Pada saat dikeluarkannya SHGB No.697, Tergugat tidak secaracermat meneliti suratsurat bukti hak yang diberikan oleh PTGunung Subur karena kemudian Tergugat melalui Surat No.217Halaman 14 dari 52 Putusan Nomor 320 K/TUN/2015menyatakan bahwa tanah yang dimohonkan oleh Penggugattumpang tindin dengan tanah pada SHGB No.697 padahaldalam penunjuk pada SHGB No.697, tanah milik Penggugatbukan merupakan bagian dari tanah hak milik adat yangmerupakan dasar dari dikeluarkannya SHGB No.697;(3) Melanggar Pasal