Ditemukan 754 data
93 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tergugat dK/Penggugat dR hanya berharap, bahwa sesuaidengan maksud dan tujuan dibentuknya UU RI No. 13 tahun 2003 tentangKetenagakerjaan, sebagaimana dalarn Penjelasan Umurn alenia kedua,Negara telah Menjamin Pengusaha untuk "...... mewujudkan kondisi yangkondusif bagi penganbangan dunia usaha;Bahwa, Tergugat dK/Penggugat dR berpendapat, untuk mewujudkankondisi yang kondusif bagi pengembangan dunia usaha ini, tidak akanpernah terjadi apabila Para Penggugat dK/Para Tergugat dR terus menerusmelakukan
115 — 161
Bahwa apa yang telah dilakukan oleh Tergugat adalah sesuai denganprosedur dan peraturan yang telah ada, yang telah berlandaskan padaasas kepatutan dan prinsip kehati hatian perbankan ;14.Bahwa sesuai dengan Pasal 8 UU No. 10 tahun 1998 tentangPerbankan yang rnenyatakan :"Dalam memberikan kredit, Bank Umurn wajib rnempunyai keyakinanatas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasihutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan"15.Bahwa Tergugat sangat memahami bahwa setiap keputusan pemberiankredit
93 — 59
Bahwa tindak pidana yang Yuliana Rasyidalias Yuliana lakukan ialah tindak pidana secara bersamasama dengansdr Ahmad Yami melakukan pembunuhan berencana, yangmengakiltatkan korban Abdul Hakim Hafid meninggal dunia sudahselayaknya terdakwa dijatuhi hukuman setimpal"Bahwa terhadap keberatan dari Penuntut Umurn tersebut tidak beralasanhukum dan harus ditolak seluruhnya dan/atau setidak tidaknyadikesampingkan karena pada tanggal 12 Maret 2018, Terbanding dalamnota pembelaannya telah menyampaikan perrnohonan
534 — 393 — Berkekuatan Hukum Tetap
yang disampaikan pada hurufB.4.1. sampai dengan B.4.5. tersebut di atas, jelas dan nyata bahwa isiPutusan Arbitrase Internasional SIAC Tahun 2009 telah bertentangandengan ketentuanketentuan Pasal 66 huruf (c) UU Arbitrase;Dengan demikian, jelas bahwa Putusan Arbitrase Internasional SIACTahun 2010 yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidakterpisahkan (Integral and Inseparable Part) dengan Putusan ArbitraseInternasional SIAC Tahun 2009 merupakan putusan yang bertentangandengan ketertiban umurn
109 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tingkat Sumatera Utara) , Ketua Ill (Wakil Gubemur Kepala daerah Tingkat Sumatera Utara), Sekretaris (Sekretaris Wilayah Daerah Sumatera Utara),Wakil Sekretaris (Asisten Kesejahteraan Sosial Sekretaris Wilayah DaerahSumatera Utara), Bendahara (Kepala Biro Keuangan Sekretariat WilayahDaerah Surnatera Utara) , anggotaanggota, antara lain : Ketua BappedaSumatera Utara, Kakanwil Departemen Kesehatan Tingkat SumateraUtara, Kakanwil Departemen Agama Tingkat Sumatera Utara, KakanwilDepartemen Pekerjaan Umurn
504 — 222
Rowing Hammer dikenal sejak tahun 1989;e Bahwa yang dimaksud dengan publikasi adalah desain yang telahdiumumkan selama 3 bulan apabila tidak ada pihak yang keberatan makaDirjen Haki RI harus mengeluarkan sertifikat;e Bahwa bisa dilakukan pembatalan atas terbitnya sertifikat desain industri;e Bahwa perlindungan bagi pemegang hak eksklusif dapat membuat,mengimpor, mengekspor dan dapat memberikan lisensi kepada pihak lain;e Bahwa desain yang tidak dapat dilindungi adalah desain yang sudah menjadimilik umurn
111 — 38
ALASAN/DAS AR GUGATAN DALAM POKOK PERKARA ; Bahwa adapun alasan/dasar dari Penggugat dalam pokok perkara iniadalah ;Halaman 9 dari58 halaman PutusanNomor: 10/G/2015/PTUN JPR.a) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangandengan peraturan perundangundangan yang berlaku ; b) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangandengan asasasas umurn pemerintahan yang baik.
67 — 103 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa H. lbrahim Basrah, S.H. selaku Ketua Umurn DPP PartaiKedaulatan nyatanyata telah melakukan pelanggaran' terhadapAnggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PartaiKedaulatan sebagaimana diatur dalarn Pasal 8 dan Pasal 9 ayat (2)Anggaran Rumah Tangga Partai Kedaulatan, yang berbunyi sebagaiberikut :ART Pasal 8 menyatakan :"Setiap anggota dan/atau pengurus yang melalaikan dan/atau melanggarketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sertaprogram dan peraturanperaturan Partai
Kedaulatan kepemimpinan H. lbrahim Basrah, S.H. selaku KetuaUmum DPP Partai Kedaulatan dapat meningkatkan martabat daneksistensinya sebagai Partai Politik ;Bahwa untuk merealisasikan keinginan Para Pengurus DPD PartaiKedaulatan tersebut oleh Para Ketua DPD Partai Kedaulatan padamasingmasing Provinsi, melalui Pengurus DPD Partai KedaulatanProvinsi Jawa Timur, Kalimantan Timur dan Jawa Barat dengan itikadbaiknya menyampaikan secara lisan maupun secara tertulis kepada H.Ibrahim Basrah, S.H. selaku Ketua Umurn
GLENO FEBRI MAHARANO, S. Sos.
Tergugat:
BUPATI SUMENEP
302 — 134
fotokopinya, Surat PermohonanKeberatan dari Penggugat Kepada Bupati Sumeneptentang Penjatuhan Hukuman Disiplin berupaPemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas PermintaanSendiri kepada Penggugat tertanggal 23 Desember 2019,Fotokopi sesuai dengan aslinya, Bukti Pengiriman LewatPost Expres mengenai Surat Keberatan PenggugatKepada Bupati Sumenep tentang Penjatuhan HukumanDisiplin berupa Pemberhentian Dengan Hormat TidakAtas Permintaan Sendiri kepada Penggugat tanggal 23Desember 2019 yang melalui Bagian Umurn
12 — 3
Dalam Kamus Umurn Bahasa Indonesia, yang disusun oleh JSBadudu dan SM Zain (1996: 421), pengertian harta gono gini jugasama dengan difinisi baku dalam Kamus Besar Bahasa Indonesiayaitu 'Harta perolehan bersama selama bersuami isteri.Terkait harta gono gini/harta bersama yang penting tranparan darisemua pihak (barang dan uang/tabungan) yang disesualkan dengan nilaiyang diaturkan sama: NOUraian Barang Jumlah Tennohon Jumlah KeterangaPemohon n sebagianPeralatan sudahrumah dibawa olehtangga Rp 9.000.000
134 — 68
Asas kepentingan umum20Bahwa Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional(PON) XVIII tahun 2012 di Propinsi Riau,Tergugat haruslah mendahulukankepentingan umurn, khususnya para atelit atelityang berbakat/ berprestasi dengan cara yangaspiratif, akomodatif dan selektif tanpa adanyapilin kasih didalam penyelenggaran PON tersebut,dalam hal ini Tergugat telah mengabaikan bakatatelit atelit yang berprestasi ;.
150 — 34
35yang telah dibuk:tikan diatas, majelis hakim berpendapat bahwa petitum penggugatpoint 2, 3, 4,5, 6, 7,10, serta 12 patut untuk dikabulkan ;Menimbang, bahwa untuk petitum penggugat point 8, 9 dan 11 tidak perludikabulkan karena hal tersebut dinilai merupakan suatu tindakan yang berlebihan danbukan kewenangan peradilan umurn ;Menimbang, bahwa terhadap petitum penggugat point 3 yaitu tentang putusanyang dapat dijalankan terlebih dahulu, oleh karena hal tersebut tidak didukung buktiyang cukup maka
50 — 19
Penggugat dan sisanya50% (lima opuluhpersen) = dariharga penjualan tanah dana bangunan sewa tersebut untuk Tergugat I.9 Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag)terhadap harta kekayaan beserta barangbarang bergerak dan barangbarang rtidak bergerak milik Tergugat I OLGA WANDA KUMALA aliasKWA LOAN NIO berikut suratsurat dan aktaakta tersebut, yaitu :e Sebidang tanah berikut bangunan rumah yang didirikan diatastanah = Seertifikat HGB No.1661/Mangga Besar ttersebut setempatdikenal umurn
111 — 60
Direksi sama sekalipadahal, Tergugat tahu dan menyadari bahwaberdasarkan Pasal 3serta ... ke halaman 15Serta 6 dikaitkan dengan Pasal 9 ayat 34 maupun Pasal1115 Perda 9/2009 BUMD/Perusda Kabupaten Mamujumembutuhkan pengurus/Direksi khususnya DirekturUtama guna menjalankan maksud dan tujuannya dalamberperan serta mendorong pembangunan danperekonomian daerah untuk kepentingan umum/rakyat,diantaranya sebagai single gate corridor dalampemberdayaan/pengelolaan sumber daya alam daerahuntuk kepentingan umurn
46 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
Gorontalo.Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,(lima ribu rupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Negeri Gorontalo No.225/Pid.B/2009/PN.GTLO. tanggal 10 Juni 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :Menyatakan Terdakwa RIDWAN USMAN alias WANCES alias WANI secarasah dan meyakinkan tidak terbukti melakukan tindak pidana yangdidakwakan dalam Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair;Membebaskan Terdakwa RIDWAN USMAN alias WANCES alias WANI olehkarena itu dari segala Dakwaan Jaksa Penuntut Umurn
29 — 17
barang siapa adalah subyek hukum yaitu siapa saja yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya dihadapan hukum termasuk terdakwa IGEDE SUTAMA, sehat jasmani dan rokhani yang telah dipandang mampu serta bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya dan berdasarkan Surat Dakwaan tertanggal 9 Mei2011, No.PDM1191/DENPA/04/2011 dengan identitas sebagaimana tersebut diatas, iadiajukan sebagai terdakwa dipersidangan, terdakwa setelah mendengar dakwaan yangdibacakan oleh Jaksa Penuntut Umurn
61 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
perbuatan melawan hukum;Bahwa di dalam posita gugatannya, Penggugat sama sekali tidakmenjelaskan dan menyinggung posisi Tergugat II (Kelurahan Jati Cempaka)dan Tergugat Ill (Camat Kecamatan Pondok Gede) akan tetapi di dalampetiturn angka 4 hal. 12 memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan NegeriBekasi untuk : Menyatakan Para Tergugat telah melakukan PerbuatanMelawan Hukum yang telah sangat besar merugikan Penggugat, karenaPara Tergugat telah menguasai, memakai, memanfaatkan dan menjadikansebagai jalan umurn
H. MOHAMAD MAHMUD, SH. MH.
Terdakwa:
JUMELI BIN ALM. SATIRI
11 — 1
Penuntut Umurn Kejaksaan Tinggi Banten dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum.
Hakim Anggota, Hakim ketua,
Santosa, SH.
19 — 9
saat terdakwa keluar dari kamar menuju tempat parkir sepedamotor di tempat kost tersebut sekitar pukul 17.00 wita , begitu terdakwa naikdiatas sepeda motornya , saksisaksi Pande Putu Suardana, saksi KadekMertadana dan rekanrekan saksi dari Sat Resnarkoba Polresta Denpasardipimpin oleh Kanit Sat Res Narkoba Polresta DenpasarFTU Djoko Hariadilangsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa disaksikan oleh pemilikkost yang bernama WAYAN SUDAMA YASA;Bahwa dengan disaksikan oleh saksi dari masyarakat umurn
73 — 240 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dasar penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)tidak tepatPasal II (dua romawi) ayat (1) UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentangKetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana terakhir diubahdengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2009 (UndangUndang KUP),menyatakan sebagai berikut:"Terhadap semua hak dan kewajiban perpajakan Tahun Pajak 2001 sampaidengan Tahun Pajak 2007 yang belum diselesaikan, diberlakukan ketentuanUndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umurn dan