Ditemukan 827 data
Urut Berdasarkan
Register : 30-09-2021 — Putus : 18-01-2022 — Upload : 18-01-2022
Putusan PA KAYU AGUNG Nomor 1257/Pdt.G/2021/PA.Kag Tanggal 18 Januari 2022 — Penggugat melawan Tergugat
63 — 36
63 — 36
Termohon dikarenakan rumah tanggaPemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan danpertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering berbohong, tidakpatuh terhadap Pemohon, sering membantah dan melawan apabila ditegur danselingkuh dengan pria lain bernam XXX, akibatnya sekarang Pemohon danTermohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2021 sampaisekarang;Menimbang, bahwa terhadap dalildalil permohonan Pemohon tersebutTermohon telah menyampaikan jawaban secara tertuis
Register : 18-01-2016 — Putus : 02-08-2016 — Upload : 01-11-2016
Putusan PN Parigi Nomor 5/PDT.G/2016/PN PRG Tanggal 2 Agustus 2016 — ZAINAB MAKARAMA
VS
1 PT. BANK BTPN Cq. PT. BANK BTPN Tbk. MUR Area Palu 2 Pemerintah RI cq. Departemen Keuangan RI Cq. Kantor Pelayanan -Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Palu 3 Hj. YANTI / Hi. JONI (suami isteri) 4 Pemerintah Republik Indonesia Cq. ; Bank Indonesia (BI) Cq. Bank Indonesia Wilayah Palu dan atau pihak OJK
137 — 10
VS
1 PT. BANK BTPN Cq. PT. BANK BTPN Tbk. MUR Area Palu 2 Pemerintah RI cq. Departemen Keuangan RI Cq. Kantor Pelayanan -Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Palu 3 Hj. YANTI / Hi. JONI (suami isteri) 4 Pemerintah Republik Indonesia Cq. ; Bank Indonesia (BI) Cq. Bank Indonesia Wilayah Palu dan atau pihak OJK
137 — 10
Putusan No:05/Pat.G/2016/PN.PrgMenimbang, bahwa atas gugatan dari Penggugat tersebut, Tergugat telahmengajukan Jawaban Gugatan yang sama secara tertuis tertanggal 10 Mei 2016yang menyatakan halhal sebagai berikut : DALAM EKSEPSI :. MENGENAI KOMPETENSI ABSOLUT PENGADILAN NEGERI PARIGl TIDAK BERWENANG UNTUKMENGADLI PERKARA A QUO1.
Putusan No:05/Pat.G/2016/PN.Prgmembuktikan bahwa Penetapan Lelang tersebut berarti juga merupakanKeputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang di sebutkan dalampasal 1 angaka 9 Undang Undang No. 51 Tahun 2009 tentang PTUN,yaiutu : Keputusan Usaha Negara adalah suatu penetapan tertuis yangberisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturanperundang undangan yang berlakuyang bersifat konkret, individual, danfinal, yang menimbukan akibat hukum bagi seseorang atau badanhukum perdata.3.
Register : 22-09-2011 — Putus : 13-02-2012 — Upload : 28-03-2013
Putusan PA JAKARTA PUSAT Nomor 691/Pdt.G/2010/PAJP Tanggal 13 Februari 2012 — Mora Dharma Silitonga bin Iwan Setiawan;
Nunien Devi Prahesty binti Kadarisman
68 — 19
68 — 19
Menolak dalildalil gugatan Pemohon.Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon tersebut, Pemohonmengajukan Reflik secara tertuis sebagai berikut :1.
Putus : 08-10-2014 — Upload : 13-11-2014
Putusan PN TEBING TINGGI Nomor 420/Pid.B/2014/PN.TBT Tanggal 8 Oktober 2014 — NANDO SEMBIRING alias NANDO;
35 — 7
35 — 7
Melawan hukum dalam arti formil adalah segalatindakan/perouatan yang bertentangan dengan ketentuan perundargundangan yang berlaku sedangkan dalam pengertian melawan hukum dalamarti materil mempunyai cakupan yang lebih luas dimana perbuatan tersebutselain bertentangan dengan ketentuanaturan tertulis juga dapat diarikanbertentangan dengan aturanketentuan yang tidak tertuis yang manaperouatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasakeadilan atau perouatan tersebut bertentangan dengan
Register : 10-09-2019 — Putus : 02-12-2019 — Upload : 02-12-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 178/G/2019/PTUN.JKT Tanggal 2 Desember 2019 — Penggugat:
ADYA YUNIAWATI
Tergugat:
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
123 — 33
ADYA YUNIAWATI
Tergugat:
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
123 — 33
Penetapan tertuis yang juga mencakup tindaka faktual;b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingunganeksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggaraan negara lainnya;c. Berdasarkan ketentuan perundangundangan dan AUPB;d. Bersifat final dalam arti lebih luas;e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum;f.
Register : 19-10-2018 — Putus : 05-11-2018 — Upload : 07-11-2018
Putusan PN PELAIHARI Nomor 269/Pid.Sus/2018/PN Pli Tanggal 5 Nopember 2018 — Jainal Hadi Bin Basran
25 — 21
25 — 21
mempunyai hak untuk melakukan perbuatanperbuatan seperti yangdiatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undangundang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika tersebut, sedangkan yang dimaksud Melawan hukum adalah : Mencakupperbuatan melawan hukum dalam arti formil yaitu perouatan yang diatur dalamperundangundangan secara tertulis dimana apabila perouatan tersebut dilakukanmaka dapat dipidana dan melawan hukum dalam art materil yaitu meskipunperouatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundangundangan secara tertuis
Putus : 18-03-2015 — Upload : 23-04-2015
Putusan PN PELAIHARI Nomor 04/Pid.Sus/2015/PN.Pli Tanggal 18 Maret 2015 — TERDAKWA
153 — 56
153 — 56
) tahun , dikurangi dengan masapenahanan yang telah dijalani, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ; Denda Rp 100.000.000, (seratus juta rupiah), subsidair 6 (enam) bulankurungan ;Menyatakan barang bukti berupa : 1 (Satu) lembar rok paniang wama merah muda ;Dikembalikan kepada saksi KORBAN (korban) ;Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000, (limaribu rupiah)Menimbang, bahwa atas hal tersebut terdakwa melalui Penasihat Hukumterdakwa akan mengajukan tanggapan secara tertuis
Putus : 22-09-2016 — Upload : 22-12-2016
Putusan PN TEBING TINGGI Nomor 332/Pid.Sus/2016/PN.TBT Tanggal 22 September 2016 — HERIANTO alias KIDING
55 — 7
55 — 7
Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesarRp. 5.000, (lima ribu rupiah);Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat HukumTerdakwa yang disampaikan secara tertuis tertanggal 1 September 2016 padapokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwaTerdakwa mengaku bersalah dan menyesali perouatannya serta beranj tidak akanmengulangi lagi perouatannya;Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan /permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan
Putus : 25-04-2017 — Upload : 08-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 356 K/PDT/2017 Tanggal 25 April 2017 — FRANGKY HOETOMO, S. KOM. VS PT. BANK DANAMON INDONESIA, Tbk.
83 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
83 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 356 K/Pdt/2017Pemohon Kasasi (SEBI Nomor 14 butir VII.D ayat (4) huruf b angka 3f); Termohon Kasasi telah nyata melanggar ketentuan pokokpokok etikapenagihan, karena dalam melakukan penagihan ke tempat Pemohon Kasasibekerja tidak mendapat persetujuan tertuis terlebin dahulu dari PemohonKasasi (SEBI No. 14 butir VII.D ayat (4) huruf b angka 3h); Termohon Kasasi telah nyata melanggar ketentuan penyampaian informasitertulis bagi pemegang kartu kredit, karena Termohon Kasasi tidakmemberikan ringkasan
Register : 23-11-2015 — Putus : 25-02-2016 — Upload : 20-09-2019
Putusan PA PADANG Nomor 1194/Pdt.G/2015/PA.Pdg Tanggal 25 Februari 2016 — Penggugat melawan Tergugat
35 — 6
35 — 6
Oleh karenaitu beban pembuktian terhadap kebenaran nafkah lampau sebagaimanatercantum dalalm dalil Penggugat tersebut, dibebankan kepada Penggugat.Sedangkan kepada Tergugat juga patut dibebankan pembuktian terhadapdalildalil bantahannya dengan menyatakan Tergugat tidak melalaikan dantetap memberikan nafkah kepada Penggugat ;Menimbang, bahwa dari keseluruhan bukti diajukan Penggugat berupanafkah lampau, baik bukti tertuis maupun dari saksisaksi, tidak adasatupun alat bukti dapat menguatkan dalil gugatan
Register : 23-11-2016 — Putus : 10-01-2017 — Upload : 21-04-2017
Putusan PN BANJARBARU Nomor 432/Pid.Sus/2016/PN.Bjb Tanggal 10 Januari 2017 — Dian Anggraini Als Dian Als Ceper Binti Suwarno
51 — 33
51 — 33
mempunyai hak untuk melakukan perouatanperbuatan seperti yangdiatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undangundang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika tersebut, sedangkan yang dimaksud Melawan hukum adalah : Mencakupperbuatan melawan hukum dalam arti formil yaitu perouatan yang diatur dalamperundangundangan secara tertulis dimana apabila perouatan tersebut dilakukanmaka dapat dipidana dan melawan hukum dalam art materil yaitu meskipunperouatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundangundangan secara tertuis
Register : 25-05-2021 — Putus : 03-08-2021 — Upload : 03-08-2021
Putusan PA KISARAN Nomor 1058/Pdt.G/2021/PA.Kis Tanggal 3 Agustus 2021 — Penggugat melawan Tergugat
22 — 12
22 — 12
2021/PA.Kis.Dan/atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yangseadiladilnya.Bahwa terhadap replik Pemohon, Termohon telah mengajukan dupliknyasecara lisan tanggal 22 Juni 2021 yang pada intinya tetap dengan jawabannyadan gugatan reknpensi terdahulu;Bahwa proses jawab menjawab, replik dan duplik dari para pihakdipandang cukup, maka agenda persidangan dilanjutkan dengan pembuktian.Bahwa untuk meneguhkan dalildalil permohonannya, Pemohonmengajukan bukti tertulis dan saksisaksi;Bukti Tertuis
Register : 12-02-2009 — Putus : 08-10-2009 — Upload : 13-03-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 45/ PDT.G/2009/PN.JKT.PST. Tanggal 8 Oktober 2009 —
120 — 21
120 — 21
., akan tetapi tidak berhasil, hal ini sesuai dengan Laporan Hasil Mediasi dari HakimMediator tertanggal 05 Mei 2009 yang kesimpulannya bahwa usaha perdamaian tidaktercapai, maka pemeriksaan perkara ini dimulai denganmembacakan Surat Gugatan Penggugat tertanggal 12 Februari 2009 dimana PihakPenggugat melalui kuasanya menyatakan tetap pada isi gugatannya ;Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut pihak Kuasa Tergugat danKuasa Turut Tergugat telan mengajukan Jawabannya secara tertuis tertanggal
Register : 28-01-2010 — Putus : 07-05-2010 — Upload : 01-07-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 34/G/2010/PHI/PN.BDG Tanggal 7 Mei 2010 — SAIFUL ANWAR; HENDRA KURNIAWAN; LAWAN; PT. MULIA KERAMIK INDAHRAYA;
174 — 25
174 — 25
berupa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tanpa pesangonsebagaimana dalam pasal 65 ayat (14) PKB tersebut, sehingga PKB disebutOVERLAPPING dengan UU No. 13 tahun 2003, namun sepanjang mogokkerja tersebut dilakukan melalui prosedur maka hal itu dianggap sah ;Bahwa didalam UU No. 13 tahun 2003 tidak mengatur sanksi mogok kerjayang tidak prosedur, tetapi diatur dalam Kepmentrans No. 232 tahun 2003tentang akibat mogok tidak sah dikatagorikan mangkir setelah oleh Perusahaandipanggil 2 kali secara patut dan tertuis
Register : 30-07-2021 — Putus : 30-11-2021 — Upload : 30-11-2021
Putusan PA MAKASSAR Nomor 1687/Pdt.G/2021/PA.Mks Tanggal 30 Nopember 2021 — Penggugat melawan Tergugat
31 — 22
31 — 22
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karenapersoalan ekonomi dimana penghasilan pemohon masih sangat terbatassedangkan termohon tidak bisa menerima apa adanya ;Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan pemohon yangdikuatkan dengan keterangan saksisaksi pemohon ternyata kedua belahpihak sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2020, walaupuntelah diupayakan untuk dirukunkan, namun tidak berhasil ;Menimbang, bahwa termohon didepan persidangan mengajukan pulaalat bukti tertuis
Register : 08-02-2021 — Putus : 07-07-2021 — Upload : 21-07-2021
Putusan PA SAMARINDA Nomor 296/Pdt.G/2021/PA.Smd Tanggal 7 Juli 2021 — Penggugat melawan Tergugat
66 — 29
66 — 29
Penggugat ingin hak asuh anak ke Penggugat sebagai ibunyakarena tergugat telah melanggar isi surat perjanjian yang dibuat padatanggal 28 Januari 2020;Menimbang, bahwa terhadap alasan gugatan Penggugat di atasTergugat menolak gugatan penggugat,maka menurut hukum (Pasal 163 HIR)Penggugat berkewajiban membuktikan dalil gugatanya;Menimbang,bahwa untuk menguatkan dalill gugatannya Penggugatmengajukan bukti tertuis berupa P1 sampai dengan P8 dan 2 (dua) orangsaksi bernama :XXXXX dan XXXX,sedangkan pihak
Register : 02-01-2019 — Putus : 21-05-2019 — Upload : 15-07-2019
Putusan PA CIBINONG Nomor 182/Pdt.G/2019/PA.Cbn Tanggal 21 Mei 2019 —
25 — 16
25 — 16
hari Senin sampai Jum/at tinggal bersamaPenggugat sedangkan hari Sabtu sampai Senin pagi tinggal denganTergugat; Bahwa kedua anak tersebut sekarang dalam keadaan sehat dan dirawatdengan baik dan tidak pernah protes dengan pola asuh tersebut; Bahwa pekerjaan Tergugat saat ini wiraswasta tidak menentu; Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan Tergugat saat ini; Bahwa Tergugat sudah menikah lagi pada tanggal 1 Desember 2018:Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikankesimpulan secara tertuis
Register : 01-09-2016 — Putus : 04-05-2017 — Upload : 12-05-2017
Putusan PN SELONG Nomor 86/Pdt.G/2016/PN.Sel Tanggal 4 Mei 2017 — - AMAQ HIDAYATI,dkk
melawan
- INAQ TERUM,dkk
dan
- JAELANI,dkk
75 — 39
75 — 39
Bahwa tidak benar gugatan Para Penggugat poin ke11, 12, yang menyatakanTergugat 1 dan Tergugat 2 menguasai tanah objek sengketa tanopa alas hak yangjelas; Bahwa sebagaimana kami dalilkan sebelumnya, bahwa antara Tergugat 1darTergugat 2 dengan Para Penggugat telan ada kesepakan lisan, yangkemudian dituangkan secara tertuis pada tanggal 28 Nopember 2011 seradikuatkan denga faktafakta lainnya, maka jelas Tergugat 1 dan Tergugat 2menguasai objek sengketa secara sah berdasarkan hokum; Bahwaberdasarkanhal
Register : 28-03-2016 — Putus : 19-10-2016 — Upload : 08-03-2017
Putusan PN MUARO Nomor 1/Pdt.G/2016/PN Mrj Tanggal 19 Oktober 2016 — YUSMEN,
BUPATI DHARMASRAYA c.q. DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA
126 — 29
126 — 29
Putusan Nomor 1/Pdt.G/2016/PN MrjMenimbang, bahwa berdasarkan laporan tertuis dar Mediator tersebuttertanggal 22 Juni 2016 proses mediasi yang dilakukan oleh para pihak tidak berhasilmencapai kesepakatan perdamaian oleh karenanya pemeriksaan perkara a quodilaniutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetapdipertahankan oleh Penggugat;Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telahmengajukan jawaban tertanggal 27 Jui 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :Terlebinh
Register : 16-10-2017 — Putus : 05-04-2018 — Upload : 19-09-2018
Putusan PA KAB MALANG Nomor 5394/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg Tanggal 5 April 2018 — Penggugat melawan Tergugat
11 — 6
11 — 6
Menghukum Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayarseluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;SUBSIDAIRAtau apabila Majelis Hakim berbendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya ( Ex Aquo Et Bono );Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut Pemohon telahmengajukan replik tertuis tanggal 28 Desember 2017 yang pada pokoknyasebagai berikut;Halaman 7 dari 42 halaman perkara Nomor 5394/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg.DALAM KONVENSI:1.