Yani Km 16.215, Desa Gambut,Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, tercatat atas nama Alan Rusli(Penggugat) tumpang tindin dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor 039/2009 atasnama Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diterbitkan oleh dan diatasbidang tanah tersebut telah berdiri bangunan Polsek Gambut (Tergugat 1);Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyelesaian pekerjaan pengukuran padabidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1202, 1203 dan 1658 atasnama Alan Rusli (Penggugat) dan Sertifikat Hak Pakai

Apabila dicermati, alasan Penggugat mengajukan gugatan karenamenurut Penggugat telah terjadi tumpang tindin antara Sertipikat obyeksengketa dengan Sertipikat Hak Milik No. 216/Desa Tangkil milik Penggugat;Bahwa berdasarkan data yang ada pada Kantor Tergugat, Sertipikat Hak MilikNo. 216/Desa Tangkil (dahulu SHM No. 545/Hambalang) Surat Ukur tanggal.11072017, No. 53/Tangkil/2017 Luas. 3.660 m2 (Tiga ribu enam ratus enampuluh meter persegi) penerbitan sertipikat pengganti sertipikat hilang tanggal.2212002

Hingga saatini saksi masih menggarap bersama Iwan anak dari Saksi Oding;Menimbang, bahwa kemudian pada tahun 2008 dan 2014 Tergugatmenerbitkan kedua obyek sengketa yang tumpang tindin sebagian denganSertipikat milik Penggugat. Hal mana sesuai dengan bukti P7 berupa Peta Plotingdan fakta di lapangan dari hasil pemeriksaan setempat;Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim Ketua Majelis menyimpulkansebagai berikut : 222 2 nn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nee1.

Terdapattambahan rekeningrekening / pospos belanja yang tidak jelas indikatorkinerjanya dan tidak jelas/konkrit rencana penggunaannya sehingga dapatmenimbulkan tumpang tindin pembebanan.Bahwa penunjukan Terdakwa IBRAHIM ALI, BA selaku Pengguna Anggarandan LITA EKARINA sebagai pemegang kas untuk TA. 2005, dilihat darijabatannya itu, mereka seharusnya melaksanakan tugas dan fungsinyadalam pengelolaan anggaran di Sekretariat DPRD secara benar.

Bahwa kaplingan tanah yang bertumpang tindin dengan SuratKeterangan Tanah atas nama Tergugat adalah:a. Ir. M. Nizar Agus..... 1.200 m2 ( 2 kapling )b Ir.B Suyitno.............. 1.200 m2 ( 2 Kapling)C Syafril NS BE........... 600 m2 ( 1 Kapling )d. Syofyana Yanti........ 1200 m2 ( 2 Kapling )e M . Ukar Bac seluas . 600 m2 ( 1 Kapling )f. Wafda M.ATrif........... 1.200mz2 ( 2 Kpling )Total tanah milik Penggugat yang diklaim oleh Tergugat adalah seluas6.000 m2 (10 kapling).7.

No.08/SKT/TM/2018 pada tanggal 11 Juli 2018dan kemudian diketahui oleh Camat Siak Hulu yaitu Tergugat IIl denganNo.Reg 66/SH/2018 tanggal 12 Juli 2018;Bahwa Surat Keterangan Tanah atas nama Tergugat yang dikeluarkanoleh Tergugat Il dan diketahui oleh Tergugat III tersebut bertumpang tindihdengan tanah yang Penggugat beli dari Kaplingan PLN yang telah Penggugatpagar tersebut, sebanyak 10 kapling yaitu seluas 6.000 meter perseg;Bahwa kaplingan tanah yang bertumpang tindin dengan SuratKeterangan Tanah

dan tanah milik Para PemohonPeninjauan Kembali yang menurut pertimbangan MajelisHakim tumpang tindin dengan SHM No,340/DesaCimacan berasal dari Erfacht Vervonding No.445 (bekastanah Hak Milik Eropa) terletak di Jalan Raya HanjawarPacet (dahulu Jalan Ciseureuh), Kampung Tegal Lega,Desa Palasari, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur ;2. Bahwa Sertifikat Hak Milik No.179/Desa Palasari hanyaseluas 1760 m? bukan 2980 m?

Pembanding dahulu Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi dan kepunyaan Terbanding dahulu Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi tidak jelas, maka bidang tanah yangmenjadi objek sengketa atau objek gugatan pun menjadi tidak jelas ;Menimbang, bahwa berdasarkan putusan MA RI Nomor 565 K/Sip/1973tanggal 21 Agustus 1974 disebutkan bahwa Kalau objek gugatan tidak jelas,maka gugatan tidak dapat diterima ;Menimbang, bahwa oleh karena objek gugatan tidak jelas atau kaburdisebabkan terjadinya tumpang tindin

Sekitar tahun 2003 lokasi tanah kapling orang tua Penggugat(SIRAJUDIN) dahulu terletak di Jl.Lingkungan Rt.14 Rw.ll Kel.GuntungPayung Kec.Landasan Ulin Kot.Administratif Banjarbaru sekarang jadi diJl.Trikora Rt.13 Rw.02 Kel.Guntung Manggis Kec.Landasan Ulin Kota.Banjarbaru dengan ukuran L 70m X P 250m ,L 16.800 M2 dengan suratdasar no.110 AGR/KGP/VII/1986 tanggal 2381986 ada permasalahanHalaman 6 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Bjbtumpang tindin lahan dengan Bu Inur dan digugat

Putusan Nomor 116 K/TUN/2015Bahwa seluruh objek tersebut sebagaimana bukti P1, P4, P5 dan T30 adalahtumpang tindih dengan milik Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat:Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangansebagai berikut: Bahwa Putusan Judex Facti sudah tepat dan benar dan tidak terdapatkesalahan dalam penerapan hukum; Bahwa tidak terdapat tumpang tindin antara tanah Letter C atau KikitirNomor

pada objek sengketa yang diklaim;Oleh Tergugat yang seluas kurang lebih 60 ha, sehingga dapatmenyatakan sebagai pemilik sah, pada objek sengketa, namunPenggugat dengan sengaja menggarap dan menanam masuk padalokasi kKepunyaan Tergugat I/Pembanding sekarang Pemohon Kasasi I,kedua alat bukti tersebut tidak dapat dipastikan menindih Hak Milikkepunyaan Tergugat I/Pembanding sekarang Pemohon Kasasi ,dengan alasan telah membayar ganti rugi, tapi menurut hemat kami daribukti P5 dan bukti P6 tidak tumpang tindin

Bahwa alat bukti P5 adalah sekumpulan foto copy yang disebut (sejumlah/sebundel), berupa Surat Pernyataan sebanyak 16 buah, jumlah luas dari 16buah SKT tersebut adalah 615,3 ha (enam ratus lima belas koma tiga hektar),dari sejumlah SKT tersebut apabila benar ada yang tumpang tindih denganSKT yang telah dibuat oleh Tergugat II yang telah dijual kepada Tergugat ,Penggugat harus mampu membuktikan adanya tumpang tindin SKT atas namasiapa yang tempatnya sama pada posisi luas kurang lebih 60 ha (enam puluhhektar

oleh karena petitum angka 06 dikabulkan makasudah sepatutnya apabila menghukum Tergugat dan Tergugat Il serta siapasaja yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan tanah obyeksengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong, dengan demikianpetitum angka O08 patut dikabulkan namun untuk redaksionalnya perludisempurnakan;Menimbang, bahwa oleh karena diatas telah dipertimbangkan bahwaSertifikat Hak Milik Nomor 5081 milik Tergugat dan Sertifikat Hak Milik Nomor5263 milik Tergugat Il tumpang tindin

Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikatSertifikat Hak Milik Nomor 5081 atas nama Tergugat dan Sertifikat HakMilik Nomor 5263 atas nama Tergugat Il yang tumpang tindin denganSertifikat Hak Milik Nomor 186 yang dikeluarkan oleh Badan PertanahanNasional Kabupaten Kotawaringin Barat Pangkalan Bun, ProvinsiKalimantan Tengah; tanggal 28 Juni 1990;7.

:Pada saat dikeluarkannya SHGB No.697, Tergugat tidak secaracermat meneliti suratsurat bukti hak yang diberikan oleh PTGunung Subur karena kemudian Tergugat melalui Surat No.217menyatakan bahwa tanah yang dimohonkan oleh Penggugattumpang tindin dengan tanah pada SHGB No.697 padahaldalam penunjuk pada SHGB No.697, tanah milik Penggugatbukan merupakan bagian dari tanah hak milik adat yangmerupakan dasar dari dikeluarkannya SHGB No.697 ;(3) Melanggar Pasal 11 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 10Tahun

karena berdasarkan Surat No.217 diatastanah milik Penggugat diklaim telah terbit SHGB No.697 danSHGB No.1252 yang bukan tercatat atas nama Penggugatpadahal berdasarkan datadata yang Penggugat miliki tanahtersebut adalah tanah milik Penggugat ;Terlebih dalam penunjuk pada SHGB No.697, tanah milikPenggugat bukan merupakan bagian dari tanah hak milik adatyang merupakan dasar dari dikeluarkannya SHGB No.697 akantetapi Tergugat dalam Surat No.217 menyatakan secara tegasbahwa tanah milik Penggugat tumpang tindin

kesempatanuntuk dapat mengelola wilayah pertambangan di wilayah KabupatenMorowali;Bahwa untuk menindaklanjuti proses penciutan Kontrak Karya PT ValeIndonesia (d/h PT INCO), pada 6 Juli 2017 Direktur Pembinaan ProgramMineral dan Batubara Kementerian ESDM mengirimkan surat kepadaKepala Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah melalui Surat Nomor0168/30/DBP.PW/2017 Perihal Permohonan Klarifikasi Usulan WilayahIzin Usaha Pertambangan Khusus, dengan salah satu substansi adalahmeminta klarifikasi terkait adanya tumpang tindin

Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B),Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD), dan Surat Izin PertambanganRakyat (SIPR);Bahwa dalam Pasal 7 ayat (2) Kepmen 1603/2003 menjelaskan bahwaPelaksanaan pelayanan Pencadangan Wilayah Pertambangan wajibmenerapkan sistem permohonan pertama yang telah memenuhipersyaratan, mendapat prioritas pertama untuk mendapatkan WilayahPertambangan (first come first served);Bahwa sesuai dengan Pasal 10 ayat (2) Kepmen 1603/2003, dalam halterjadi tumpang tindin

Bahwa untuk memberikan jaminan kepastian hukum, jika terdapattumpang tindin dalam pencadangan wilayah, maka yang diakulkeabsahannya adalah yang lebih dahulu mendapatkan wilayahpertambangan setelah memenuhi persyaratan. Dengan demikian, wilayahpertambangan di Blok Bahodopi adalah milik PT Vale Indonesia (d/h PTINCO) sesuai Kontrak Karya yang di tandatangani sejak tanggal 27 Juli1968;D. EKSEPSI ERROR IN PERSONA42.

batubara dengan baik;Memasukkan IUP Penggugat ke dalam Basis Data TergugatIl AkanMencederai Asas Kepastian Hukum, Kecermatan, Ketidakberpihakan, danTidak Menyalahkan KewenanganBahwa telah kita semua ketahui, tempus dari penerbitan IUP Penggugatyakni pada tahun 2010 bersamaan dengan saat PT Vale Indonesia (d/h PTINCO) masih mengelola Blok Bahodopi Utara;Bahwa dengan demikian, Bupati Morowali menerbitkan IUP Penggugat diatas Wilayah PT Vale Indonesia (d/h PT INCO) pada saat itu sehinggatimbul tumpang tindin

WIUP tidak tumpang tindih dengan ketentuan peraturandengan WPN; perundangundangan.3. tidak tumpang tindin denganwilayah administratifkabupaten/kota atau provinsilain;4. koordinat IUP Eksplorasisesuai dengan koordinatpencadangan wilayah;5. koordinat IUP OperasiProduksi berada di dalamkoordinat IUP Eksplorasi;dan/atau6. koordinat IUP sejajar garislintang bujur.

DA/218/SK/HM/1980 adalah semuanya di luar areal/tidak masukdalam Sertipikat Hak Guna Usaha No. 2/Desa Tegalrejo.Sosialisasi Hukum dimaksudkan agar masyarakat Desa Tegalrejo yang selalumempermasalahkan keabsahan SHGU No, 2/Desa Tegalrejo milik PTPN XIIdengan dalin ada permasalahan tumpang tindin dan sebagainya menjadi jelasdan faham bahwa sudah tidak ada lagi permasalahan tumpang tindih diarealperkebunan sehingga Sertipikat Hak Guna Usaha No. 2/Desa Tegalrejo masihsah berlaku.7.

Bahwa ternyata pula, sebagian lainnya dari areal yang diberikan HakGuna Usaha, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal19 April 1988 Nomor 35/HGU/DA/88 tersebut, tumpang tindin dengan arealyang telah lebih dahulu ditegaskan sebagai objek /andreform gunadibagikan sebagai tanah pertanian kepada para petani, berdasarkan SuratKeputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 30 Desember 1981 Nomor SK.208/DJA/1981, yaitu pada sebagian tanah Negara bekas hak erfpacht verp.nomor 770, 784, 984, 985,

Jawa Timur tanggal 18101980 Nomor DA/218/SK/HM/1980 dan merasa terhadap sertipikatsertipikattersebut masuk/tumpang tindin ke dalam areal lahan SHGU Nomor 2/DesaTegalrejo milik PTPN XII.

Yarneti (istri Penggugat) oleh putusanPengadilan Tata Usaha Negara Jambi perkara No. 04/G/2016/PTUN.Jbi,tanggal 29 Juni 2016 telah dibatalkan dan dicabut dan pula dikuatkan olehPutusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negera Medan Perkara No.145/B/2016/PT.TUN.MDN, tanggal 20 September 2016, dan kini masihdalam tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penggugat, karena sertipikattersebut diatas atas objek tanah yang disengketakan oleh Penggugat telahterjadi tunpang tindin (overlapping) dengan sertipikat hak

pengukuran yang saksi lakukan tidak sama dengan apa yangada didalam Sertidikat 414; Bahwa hasil dari pengukuran yang saksi lakukan, saksi serahkan kepadakepada atasan saksi yaitu Pak Jasmin; Bahwa selanjutnya gambar hasil pengukuran yang saksi buat dibawa Kekantordan diplot dengan Peta Master digital Kecamatan Mestong; Bahwa setelah diploting dengan Peta Master yang berada di Kantor BPNMuaro Jambi, ternyata letak tanah SHM 414 sebagaimana ditunjukkan oleh IbuNeta dan Pak Jeri terindikasi tumpang tindin

baik dan kosong tanpa dibebani suatu hakapapun yang melekat di atasnya;Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2, 3 dan 4 dikabulkan, makapetitum angka 5 inipun haruslah dikabulkan pula;Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6, yaitu: Menyatakan SertifikatHak Milik Nomor 414 tahun 1974 atas nama Mochamad Idrus tidak mempunyaikekuatan hukum;Halaman 76 dari 31 halaman Put No. 49/PDT/2017/PT JMBMenimbang, bahwa oleh karena tidak terbuktinya dalil Tergugat danTergugat Il bahwasanya SHM 414 tumpang tindin

Nasrun Effendi yang diganti rugi dariSaniah sebagaimana Register Camat Rumbai Nomor 426/595.3/KR/1990tertanggal 27 Oktober 1990, telah merugikan kepentingan hukumPenggugat dan menimbulkan ketidakpastian hukum, karena kedua SuratKeterangan Ganti Kerugian tersebut (objek gugatan a quo) diterbitkan diatas Sertifikat Hak Milik (SHM) Penggugat yang terletak di Jalan Siak II/Jalan Tridarma RT.003/RW.003 Kelurahan Rumbai Bukit KecamatanRumbai Kota Pekanbaru, sehingga terjadi tumpang tindin alas hak(overlape

tanda batas kavlingan tanah yang dipasang oleh pihak yangmenguasai tanah berdasarkan Obyek Sengketa, dan vide Foto 4 tentangpemasangan tanda peringatan oleh Pemohon Kasasi bahwa tanah atasobyek sengketa saat ini masih dalam proses peradilan di Pengadilan TataUsaha Negara Banjarmasin;Bahwa bukti fotofoto tersebut menunjukkan tanah atas obyek sengketasejak awal dikuasai oleh Pemohon Kasasi.Namun ternyata sekarang Surat Keterangan TanahSurat KeteranganTanah yang menjadi Obyek Sengketa, bertumpang tindin

Kemudian muncul klaim dari Penggugat yang menyatakan bahwatanah milik tergugat Il intervensi sebagaimana tersebut Sertifikat HakMilik Tergugat Il Intervensi telah tumpang tindin dengan Sertifikat HakMilik (SHM) :No.3478 Tahun 1997 tanggal 10 September 1997 GS No.12/97tanggal 7 Januari 1997 dengan luas 1.978 M2. An.

kesempatanuntuk dapat mengelola wilayah pertambangan di wilayah KabupatenMorowali;Bahwa untuk menindaklanjuti proses penciutan Kontrak Karya PT ValeIndonesia (d/h PT INCO), pada 6 Juli 2017 Direktur Pembinaan ProgramMineral dan Batubara Kementerian ESDM mengirimkan surat kepadaKepala Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah melalui Surat Nomor0168/30/DBP.PW/2017 Perihal Permohonan Klarifikasi Usulan WilayahIzin Usaha Pertambangan Khusus, dengan salah satu substansi adalahmeminta klarifikasi terkait adanya tumpang tindin

Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B),Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD), dan Surat Izin PertambanganRakyat (SIPR);Bahwa dalam Pasal 7 ayat (2) Kepmen 1603/2003 menjelaskan bahwaPelaksanaan pelayanan Pencadangan Wilayah Pertambangan wajibmenerapkan sistem permohonan pertama yang telah memenuhipersyaratan, mendapat prioritas pertama untuk mendapatkan WilayahPertambangan (first come first served);Bahwa sesuai dengan Pasal 10 ayat (2) Kepmen 1603/2003, dalam halterjadi tumpang tindin

Bahwa untuk memberikan jaminan kepastian hukum, jika terdapattumpang tindin dalam pencadangan wilayah, maka yang diakulkeabsahannya adalah yang lebih dahulu mendapatkan wilayahpertambangan setelah memenuhi persyaratan. Dengan demikian, wilayahpertambangan di Blok Bahodopi adalah milik PT Vale Indonesia (d/h PTINCO) sesuai Kontrak Karya yang di tandatangani sejak tanggal 27 Juli1968;D. EKSEPSI ERROR IN PERSONA42.

batubara dengan baik;Memasukkan IUP Penggugat ke dalam Basis Data TergugatIl AkanMencederai Asas Kepastian Hukum, Kecermatan, Ketidakberpihakan, danTidak Menyalahkan KewenanganBahwa telah kita semua ketahui, tempus dari penerbitan IUP Penggugatyakni pada tahun 2010 bersamaan dengan saat PT Vale Indonesia (d/h PTINCO) masih mengelola Blok Bahodopi Utara;Bahwa dengan demikian, Bupati Morowali menerbitkan IUP Penggugat diatas Wilayah PT Vale Indonesia (d/h PT INCO) pada saat itu sehinggatimbul tumpang tindin

WIUP tidak tumpang tindih dengan ketentuan peraturandengan WPN; perundangundangan.3. tidak tumpang tindin denganwilayah administratifkabupaten/kota atau provinsilain;4. koordinat IUP Eksplorasisesuai dengan koordinatpencadangan wilayah;5. koordinat IUP OperasiProduksi berada di dalamkoordinat IUP Eksplorasi;dan/atau6. koordinat IUP sejajar garislintang bujur.

Nnk.Nunukan, dan setelah Penggugat melakukan overlay peta/tumpang susunserta turun ke lokasi untuk meneliti kebenarannya, diketahui bahwa lokasiKonsesi HTI milik Penggugat ternyata tumpang tindin dengan konsesiperkebunan milik Tergugat.Berdasarkan hasil overlay/Uumpang susun antara peta IUPHHK HTIPenggugat dengan peta Izin Lokasi milik Tergugat, diketahui bahwa lokasiPerkebunan kelapa sawit milik Tergugat berada di dalam kawasanhutan yang telah dibebani IUPHHK HTI atas nama Penggugat, seluas +18.201

Memerintahkan Tergugat atau siapapun juga untuk tidak memasukiwilayah tumpang tindin, melakukan perluasan lahan (/and Clearing),penanaman dan melakukan segala kegiatan perkebunan dan pengolahanpabrik kelapa sawit di dalam areal sengketa.2. Memerintahkan kepada Turut Tergugat Il untuk tidak memproses segalasurat permohonan yang diajukan oleh Tergugat.3.

Surat TERGUGAT REKONVENSI No.: AH00/X/049/2006, Perihal :Areal Tumpang Tindin kepada Menteri Kehutanan tertanggal 6September 2006 terdapat klausul klausul yang secara hukummenimbulkan perikatan dengan PENGGUGAT REKONVENSI yaitumengenai tidak keberatannya TERGUGAT REKONVENSI ataspenanaman kelapa sawit di areal tumpang tindih dan tidak dilakukanpenanaman baru di areal yang tumpangtindih.Selain itu permintaan agar TERGUGAT REKONVENSI mendapatkanlahan pengganti juga menimbulkan kewajiban kepada PENGGUGATREKONVENSI

Namun demikian TERGUGAT REKONVENSI tidak melaksanakanperjanjian yang secara hukum telah terjadi yaitu Tidak mendukungbahkan menghalangi proses tukar menukar kawasan hutan yangsebelumnya telah disepakati dalam rapat tanggal 14 Desember 2006dan Surat TERGUGAT REKONVENSI No.: AH00/X/049/2006, Perihal :Areal Tumpang Tindin kepada Menteri Kehutanan tertanggal 6September 2006 sebagai cara penyelesaian areal tumpang tindih..

masingmasing padatanggal 14 April 2020 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasidari Pemohon Kasasi Il, Para Pemohon Kasasi III, dan Pemohon Kasasi IV;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan kasasi tersebutMahkamah Agung berpendapat:Menimbang, bahwa alasanalasan kasasi dari Pemohon Kasasi , Il,Para Pemohon Kasasi Ill dan Pemohon Kasasi IV, tersebut dapatdibenarkan, karena Judex Facti telah keliru dan salah dalam menerapkanhukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:Bahwa meskipun terdapat tumpang tindin