Kantor Pertanahan KabupatenKonawe Selatan sebesar Rp.278.680.000, (dua ratus tujuh puluh delapanjuta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) atau setidaktidaknya sekitarjumlah tersebut ;Perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi rumusan sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;SUBSIDIAIR :Bahwa Terdakwa HASANUDDIN, SH.MH

Menyatakan Terdakwa HASANUDIN,SH.MH tidak terbukti secara sah danmeyakinkan bersalan melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimanadimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 TentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan Kesatu Primair olehkarena itu membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut ;2.

Puskesmas Keliling yang belum direalisasikanRp199.100.000,00 X 3 Unit = Rp597.300.000,00Denda Keterlambatan = Rp418.110.000,00 +Uang muka 3 unit mobil yang belumdirealisasikan (dijadikan sebagaibarang bukti penyitaan)TotalRp90.000.000,00 Rp925.410.000,00Perbuatan Terdakwa Rosalinda Sharon Jennifer Nahlohy sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat 1 Jo Pasal 18 Ayat 1, 2, dan ayat3 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsiJo Undang Undang RI No. 20 Tahun 2001

Menyatakan Terdakwa Rosalinda Sharon Jennifer Nanlohy terbukti secarasah dan meyakinkan melanggar Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 18 ayat (1), (2) dan(3) UU RI No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana yang telah ditambah dan diubah dengan UU No. 20 Tahun2001 tentang Perubahan atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1KUHP sebagaimana dalam dakwaan primair;.

Agama

:

Islam;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan dan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);

Terdakwa telah dipanggil secara sah dan tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah, maka perkara a quo diperiksa dan diputus tanpa kehadirannya (in absentia);

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Memperhatikan, Pasal

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 dan Pasal 38 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

Menyatakan Terdakwa ABUBAKAR UMANAHU, SPdl tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesuai dalam Dakwaan Primair.2.

Menyatakan Terdakwa ABUBAKAR UMANAHU, SPDI. terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo.

Pasal 18 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang Undang RepublikHal. 3 dari 749Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang UndangRepublik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi dalam Dakwaan Primair.2.

Hukuman dijatunkan berdasarkan ancaman yang dirumuskan dalamdakwaan yang telah terbukti ;Menimbang, bahwa dalam dakwaan primer, terdakwa telah didakwamelakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimanadiatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo.

Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanunsurunsur Pasal 2 ayat (1) Jo.

2 ayat (1) Jo.

1. Menyatakan Terdakwa RADEN RORO ELIANA SUSILAWATI telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair melanggar pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun1999

., sebagaimanadalam Tuntutan Pidana yang telah kami bacakan dan serahkan dalam siding padahari Rabu tanggal 24 April 2019; Setelah mendengar Tanggapan / duplik Penasehat Hukum Terdakwa,terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :Berkaitan dengan hal tersebut,kami Penasehat Hukum tetap pada kesimpulanbahwa dakwaan berdasarkan dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf bundang undang RI nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana diubah

Bebes mengalamikerugian sebesar Rp.155.000 000, (seratus lima puluh lima juta rupiah) atau setidaktidaknya sekitar jumlah itu ;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat(1) jo Pasal 18 ayat (2) dan (3) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah danditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi ;Subsidair:Bahwa ia Terdakwa KARNO ROSO, S.SosI Bin SUBROTO, sebagai KetuaUmum Organisasi Keluarga Pelajar Mahasiswa Daerah Brebes (KPMDB) Pusat

dan diancam pidana dalam Pasal 8 joPasal 18 ayat (2) dan (3) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambahdengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Brebestanggal 28 Maret 2012 sebagai berikut :1Menyatakan Terdakwa KARNO ROSO, S.SoslIBin EDI SUBROTO telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidanakorupsi sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 ayat (2) dan (3)UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana yang telah diubah dan ditambahdengan UndangUndang RI No. 20 Tahun 2001tentang Perubahan Atas UndangUndang RINomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi dalam Dakwaan Primair ;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KARNOROSO, S.Sos.I Bin EDI SUBROTO berupa pidanapenjara selama 5 (lima) tahun dengan dikurangiselama Terdakwa dalam tahanan dengan perintahterdakwa tetap ditahan ;Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp

Brebes.Yang jelasjelas ini diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (2) dan (3) UUNo. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan dakwaanPrimair dan Surat Tuntutan Penuntut Umum.1 Bahwa kami ttidak sependapat denganpertimbanganpertimbangan Pengadilan Tipikorpada pengadilan Tinggi Semarang yang hanyamenambah hukuman pidana pokok denganpertimbangan bahwa putusan Pengadilan NegeriTipikor Semarang terlalu ringan

PemerintahKabupaten Ende sebesar Rp. 3.541.001.855,00 (tiga milyarlima ratus empat puluh satu juta seribu delapan ratus limapuluh lima rupiah) atau setidak tidaknya sekitar jumlah ituPerbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 18 ayat (1) huruf bUndang Undang Nomor : 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor : 20Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor : 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan

Mberu terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana korupsi secara bersamasama dan berlanjut "sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam DakwaanPrimair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1)huruf 6b UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana korupsi sebagaimana diubahdengan UndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

No. 289K/Pid.Sus/2011Maka dengan alasan sebagaimana tersebut di atas, makasuSunan surat dakwaan antara Pasal 2 ayat (1) dan Pasal3 UU No. 31 Tahun 1999 disusun secara subsidiaritasadalah sudah tepat sehingga karena dakwaan disusunharuslah disusun secara subsidiaritas maka mengandungkonsekuensi pembuktian terhadap surat dakwaan harusdimulai dari dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1)jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UndangUndang Nomor : 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana

2 ayat(1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang UndangNomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganUndang Undang Nomor: 20 Tahun 2001 Tentang Perubahanatas Undang Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat1 ke1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, dengan alasansebagai berikutHal. 39 dari 56 hal.

2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) hurufb UndangUndang Nomor : 31 4Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor : 20 Tahun 2001Tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor : 31 TahunHal. 62 dari 56 hal.

Perkara : PDS07/BAA/10/2013tanggal 3 Maret 2014, yang pada pokoknya menuntut agar Hakim menjatuhkanputusan sebagai berikut :1.Menyatakan Terdakwa HENDRIO DJUMRI ALS RIO BIN DJUMRI bersalahmelakukan tindak pidana Korupsi secara berlanjut sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo.

2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b ayat (2) danayat (3) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana ;Subsidair :Melanggar ketentuan Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b ayat (2) dan ayat (3)UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi

2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat(1) huruf a,b ayat (2) dan ayat (3) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah denganUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangundangNomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64ayat (1) KUH Pidana yang mengandung unsurunsur :1.

2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf a,bayat (2) dan ayat (3) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah denganUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangundangNomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64ayat (1) KUH Pidana, sedangkan tidak ada alasan pembenar maupun pemaaf yangdapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa Hendrio Djumri Alias Rio Bin Djumri,maka Terdakwa harus dinyatakan

PBRMengingat ketentuan Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a,b ayat (2)dan ayat (3) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah danditambah dengan UndangUndang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 tentangperubahan atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 serta peraturan lain yang bersangkutan ;1.54ane MEN GA DIL I 222n2 nen nn nenMenyatakan Terdakwa Hendrio Djumri

I Bin Abdul Kadir bersalah melakukantindak pidana Korupsi sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa dalamdakwaan Primair melanggar pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UndangUndang No. 31tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UndangUndang No.20 tahun 2001 tentang Perubahan UndangUndang No. 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi;Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Wardiyanto, S.Pd.I Bin Abd.

2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UndangUndang Republik IndonesiaNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undangundang Republik Indonesia Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.SUBSIDAIR Bahwa ia Terdakwa Wardiyanto, S.Pd.I Bin Abdul Kadir selaku Ketua Kelompok PersatuanGuru Langgar (KPGL) Desa Juluk Kec. Saronggi Kab.

Pidana Korupsi;Menimbang, bahwa karena dakwaan tersebut di atas merupakan dakwaansubsidaritas, maka Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair;Menimbang, bahwa unsurunsur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UndangUndang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang No. 31 tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah sebagai berikut :1 Setiap orang;2 Secara melawan hukum;3 Melakukan

Perkara : PDS01/MKRTO/Ft.1/01/2012 tertanggal 13 juni 2012 yang pada pokoknya Jaksa Penuntut Umummenuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :1 Menyatakan Terdakwa Dra Ulifah Binti Sutjipto tidak terbukti bersalahmelakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah dirubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun2001

Terdakwamenyampaikan Duplik secara lisan yang pada intinya tetap pada pembelaannya ;Menimbang, bahwa untuk memberikan putusan dalam perkara ini maka Majelis Hakimharus membuktikan dulu isi dari surat dakwaan yang diajukan oleh Jaksa/ Penuntut Umum .Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dasar surat dakwaandengan Regester Pkr.: PDS01/0.5.9/Ft. 1/01/2012 tertanggal 27 Januari 2012 sebagai berikut :SALIN DAKW AANPRIMAIR : 22220 22 22 enn enn nnn en nnn nnn nen nnn enn en cence nee seenMelanggar Pasal

2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimanatelah di ubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001, tentang Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiJo Pasal 55 Ayat (1) ke I KUHPidana ; SUBSIDAIR :Melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal55 Ayat (1) ke I KUHPidana;Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Penasihat HukumTerdakwa mengajukan keberatan

Transmigrasi Kota mojokerto Tahun Anggaran 2009,Menimbang, bahwa dengan adanya fakta hukum sebagaimana telah diungkap di atasmaka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta hukum tersebut dapatmemenuhi unsurunsur dari peraturan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan JaksaPenuntut Umum atau sebaliknya ; Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umumdengan dasar surat Dakwaan yang disusun dalam bentuk subsideritas sebagai berikut : Primair :Melanggar Pasal

2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang No. 31 Tahun 1999 sebagaimanatelah diubah dan ditambah dengan UndangUndang No. 20 Tahun 2001 TentangPerubahan Atas UndangUndang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke I KUHPidanaSubsidair :Melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 UndangUndang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telahdiubah dan ditambah dengan UndangUndang No. 20 Tahun 2001 Tentang PerubahanAtas UndangUndang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Jambi dalam surat bukti Nomor : S442/PW05/5/2009perinal : Laporan hasil perhitungan kerugian Negara atas dugaanpenyimpangan kegiatan pengadaan pakan ikan pada Kantor Peternakan danPerikanan Kabupaten Tebo TA 2007 dengan hasil perhitungan kerugianNegara sebesar Rp719.247.000,00 (tujuh ratus sembilan belas juta dua ratusempat puluh tujuh ribu rupiah) ;Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1), (2), (8) UndangUndang R.1Nomor : 31 Tahun

Sehinggaseharusnya Judex Faxti Pengadilan Negeri Tebo mempertimbangkanhal tersebut dan menyatakan perbuatan Terdakwa tidak memenuhiunsur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) (2) (3) UndangUndang R.

Nomor : 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 Jo Pasal 64 ayat (1)Kitab UndangUndang Hukum Pidana ;Sehingga penerapan hukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim PengadilanNegeri Tebo yang diambil alin oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambiyang menyatakan telah terbuktinya unsurunsur delict dalam Pasal 2 ayat(1) Jo Pasal 18 ayat (1) (2) (8) UndangUndang R.I Nomor : 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UndangUndangNomor : 20 Tahun

MOHAMMAD KHOLIL daridakwaan Primair sebagaimana diatur dan dianvcam pidana dalam Pasal 2 ayat(1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubahdan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1)ke1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.Menyatakan terdakwa SLAMET KHOLIL Bin H.

tersebut,Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Nota Pembelaan(Pleidooi) yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 23 Pebruari 2012, yang padapokoknya berisikan halhal sebagai berikut:12Bahwa kami sebagai penasihat hukum Terdakwa tidak memungkiri bahwamemang telah terjadi penyimpangan bantuan dari Depag Pusat tersebut, tetapi halitu sematamata terjadi karena ketidaktahuan Terdakwa dkk. dalam mengelolauang negara yang harus dipertanggungjawabkan secara benar.Bahwa dakwaan Primair yakni pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No.31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang10 11 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP jo Pasal64 ayat (1) KUHP tidak terbukti.3.

ayat (1) KUHP.Menimbang, bahwa suatu dakwaan dapat disusun secara Subsidairitas atauBerlapis apabila antara pasal utama yang didakwakan dalam dakwaan Primair danpasal utama yang didakwakan dalam dakwaan Subsidair adalah pasalpasal yangmemiliki unsurunsur delik pokok yang sama, dan dengan subyek serta obyek tindakpidana yang diatur oleh masingmasing pasal yang didakwakan tersebut harus sama;Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pasal Utama yang didakwakan olehPenuntut Umum dalam dakwaan Primair adalah Pasal

2 ayat (1) Jo pasal 18 ayat (1)huruf 6 Undangundang Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dan ditambahdengan Undangundang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, danPasal Utama yang didakwakan dalam dakwaan Subsidair adalah Pasal 3 Jo pasal 18ayat (1) huruf b Undangundang Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah danditambah dengan Undangundang Nomor 20 tahun 2001 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat

Pertamina 1 Kerugian Keuangan Negara Rp.101.019.490.00, Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (2), (3) UndangUndang Nomor : 31 Tahun1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 tahun2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;Subsidair :Bahwa ia Terdakwa KHAIRAL MAHARIAH Binti SULAIMAN, padawaktu dan tempat sebagimana telah disebutkan dalam dakwaan Primair, dengantujuan menguntungkan diri sendiri atau orang

melainkan dibagibagikan kepada Menhar BinSaidi Sekdes Rp.3.000.000, (tiga juta Rupiah), Raden SabilRp.1.300.000,(satu juta tiga ratus ribu Rupiah) ,Kapolsek32Rp.10.000.000, (sepuluh juta Rupiah), Bakri Rp.22.000.000,(dua puluh dua juta Rupiah ), Pertanian Rp.36.000.000, (tigapuluh enam juta Rupiah), Renovasi Kantor DesaRp.15.000.000, (lima belas juta Rupiah), LSM dan terdakwaSendiri Rp.10.000.000, (sepuluh juta Rupiah);Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa secara subsidairitas sebagai berikutPrimair : Pasal

2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (2), (3) UndangUndang Nomor : 31Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UndangUndangNomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang No.31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;Subsidair : Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (2), (3) Undangundang No.31 Tahun 1999sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor 20tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang No.31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.Lebih Subsidair : Pasal

tersebut, karena Majelis Hakimterikat dengan susunan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dandengan demikian dakwaan Penuntut Umum tersebut harus tetap dipandang sebagaidakwaan subsidairitas dan sesuai dengan asas dalam hukum acara, maka dakwaansubsidairitas harus dipertimbangkan satupersatu dimulai dengan dakwaan primair,subsidair dan seterusnya.Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding terlebihdahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair.Menimbang, bahwa dakwaan primair Pasal

2 ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (2),(3) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambahdengan UndangUndang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UndangUndang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi unsurunsurnya adalah :e Setiap orang;e Secara melawan hukum;e Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lainatau suatu korporasi;e Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;Unsur Setiap Orang ;Menimbang, bahwa unsur setiap orang pada dasarnya

Yk tanggal tanggal 19 Agustus 2013 serta Memori Bandingdari Penuntut Umum, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding padaPengadilan Tinggi Yogyakarta memberikan pertimbangan sebagaimana diuraikandibawah ini .Menimbang, bahwa Terdakwa UTAMI DEWI, S.T didakwa oleh PenuntutUmum dengan susunan dakwaan subsidaritas, sebagai berikut :PRIMAIR : Melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UndangUndangNomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Jo.

pada Pengadilan Negeri Yogyakarta mempertimbangkan aspekyuridisnya, Terdakwa UTAMI DEWI, S.T. melakukan tindak pidana atau delik yangdidakwakan kepadanya, telah dipertimbangkan secara obyektif denganmenghubungkan faktafakta hukum yang terungkap di persidangan dengan unsurunsur dari pasalpasal yang didakwakan kepada Terdakwa UTAMI DEWI, S.T.tersebut ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pangadilan Tindak Pidana KorupsiTingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta telah mempertimbangkandakwaan primair Pasal

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 UndangUndang No. 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. UndangUndang Nomor : 20Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsurunsurnya sebagai berikut :1. Setiap orang ;2. Secara melawan hukum ;a. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain ataukorporasi ;4. Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.235.

,dinyatakan tidak bersalah melakakukan perbuatan pidana sebagaimana yangdidakwakan dalam dakwaan primair yaitu Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diubah dan ditambah oleh UndangUndang Nomor: 20 Tahun 2001tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor: 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi. jo Pasal 55 ayat (1) ke 1jo Pasal 64 ayat (1)KUHPidana ;33Menimbang, bahwa Terdakwa UTAMI DEWI, ST dibebaskan dari

Pemerintah Kabupaten Deli Serdang mengalami kerugian senilai Rp.117.144.000, (seratus tujuh belas juta seratus empat puluh empat ribu rupiah)atau setidak tidaknya sekitar jumlah tersebut;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat(1) jo. Pasal 18 ayat (1), (2), (3) UU RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor : 20 Tahun 2001 jo.

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 ayat (1), (2), (3) UU RINomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor : 20 Tahun2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, atau kedua sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1), (2),(3) UU RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor : 20Tahun 2001 jo.

Pasal 55 ayat (1) kel KUHP, namun MajelisHakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang memeriksa danmengadili perkara ini dalam putusannya tanggal 09 Februari 2011membuktikan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dan diancamdalam Pasal 2 ayat (1) jo.

Pasal 18 ayat (1), (2), (3) UU RI Nomor :31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diubah dengan UU RI Nomor : 20 Tahun 2001 jo.Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP dengan pertimbangan Majelis HakimPengadilan Negeri Lubuk Pakam menyatakan bahwa unsur barangsiapa telah langsung menunjuk Terdakwa Kasrolen yang dalamjabatannya selaku Pengawas Lapangan, sedangkan di dalam Pasal 2ayat (1) jo.

Yk tanggal tanggal 19 Agustus 2013 serta Memori Bandingdari Penuntut Umum, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding padaPengadilan Tinggi Yogyakarta memberikan pertimbangan sebagaimana diuraikandibawah ini .Menimbang, bahwa Terdakwa UTAMI DEWI, S.T didakwa oleh PenuntutUmum dengan susunan dakwaan subsidaritas, sebagai berikut :PRIMAIR : Melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UndangUndangNomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Jo.

pada Pengadilan Negeri Yogyakarta mempertimbangkan aspekyuridisnya, Terdakwa UTAMI DEWI, S.T. melakukan tindak pidana atau delik yangdidakwakan kepadanya, telah dipertimbangkan secara obyektif denganmenghubungkan faktafakta hukum yang terungkap di persidangan dengan unsurunsur dari pasalpasal yang didakwakan kepada Terdakwa UTAMI DEWI, S.T.tersebut ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pangadilan Tindak Pidana KorupsiTingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta telah mempertimbangkandakwaan primair Pasal

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 UndangUndang No. 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. UndangUndang Nomor : 20Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.

2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diubah dan ditambah oleh UndangUndang Nomor: 20 Tahun 2001tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor: 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi. jo Pasal 55 ayat (1) ke jo Pasal 64 ayat (1)KUHPidana ;35Menimbang, bahwa Terdakwa UTAMI DEWI, ST dibebaskan dari dakwaanPrimair Penuntut Umum, maka selanjutnya Majelis Hakim Pangadilan Tindak PidanaKorupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan

Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD NOOR, SE. terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta melakukanTindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara berlanjut sebagaimanadimaksud dalam Dakwaan Primair Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1),Ayat (2) dan Ayat (3) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah denganUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke1 KitabUndangundang Hukum Pidana Jo.

2 Ayat (1) jo.

Pasal 18 Ayat (1)Ayat (2) dan Ayat (8) Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagairnana dirubah denganUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke1 Kitab UndangUndang Hukum Pidana jo.

Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undangundang HukumPidana, karena unsurunsur yang lain telah dinyatakan terbukti oleh JudexFacti;Bahwa dalam perkara Splitsing yang berhubungan dengan perkara A quoyaitu atas nama Terpidana Muhammad alias Memed yang merupakanBendahara Setda Dompu Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Mataram telah memutuskan berdasarkan dakwaanprimair Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 2 ayat (1) jo.

2 ayat (1) jo Pasal 18 Ayat (1), ayat (2), ayat (2)UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP jo Pasal64 ayat (1) KUHP, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981, UndangUndangNomor 48 Tahun 2009, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimanatelah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 sertaperaturan perundangundangan lain yang bersangkutan ;MENGADILI

Pemerintah KotaTomohon sebesar Rp. 93.116.863,(sembilan puluh tiga juta seratus enambelas ribu delapan ratus enam puluh tigarupiah) atas Kasus Dugaan PenyimpanganPengadaan Alat Berat pada BadanPengelola Keuangan dan Aset DaerahPemerintah Kota Tomohon TahunAnggaran 2006 ;Perbuatan Terdakwa dan Terdakwa Il sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo.

Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UUNo. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal55 ayat (1) ke1 KUHP ;SUBSIDAIR :Bahwa Terdakwa TINGGOGOY KLETUS P. F., SE. selaku KetuaPanitia Pengadaan Alat Berat Backhoe Loader Kota Tomohon berdasarkanHal. 9 dari 31 hal. Put.

Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum telah membuktikanDakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 huruf b UU No. 31Tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan UU No.20 Tahun 2001, jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, dengan unsurunsur sebagai berikut :1. Unsur Setiap Orang ;2. Unsur Melawan Hukum ;3. Unsur Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lainatau Suatu Korporasi ;4. Unsur Dapat Merugikan Keuangan Negara atauPerekonomian Negara ;5.

setelah didengar keterangansaksi, keterangan ahli dan keterangan Para Terdakwa di hadapanMajelis Hakim dan Penasehat Hukum Terdakwa, kami JaksaPenuntut Umum telah membuktikan unsurunsur sebagaimanadalam dakwaan primair dan oleh karena salah satu unsur dalamdakwaan primair yakni unsur Memperkaya Diri Sendiri atau OrangLain atau Suatu Korporasi tidak terbukti secara sah danmeyakinkan, maka kami Jaksa Penuntut Umum memohon kepadaMajelis Hakim untuk membebaskan Para Terdakwa dari dakwaanPrimair yaitu Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 huruf b UU No. 31 Tahun1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun2001, jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.