Bila hal ini tidak dilakukan, maka hal ini akan menjadi perbuatanmelawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat IV;Bahwa, Tergugat V, setelah adanya pemberitahuan adanya masalahtumpang tindin dan surat ganda atas tanah yang mau dilelang, makaTergugat V harus segera mencoret barang jaminan dari daftar barang yangakan dilelang. Dengan kata lain harus membatalkan pelelangan.

Bahwa oleh karena adanya perselisinan tumpang tindin kepemilikantanah antara para Penggugat dengan para Tergugat, maka Penggugat danPenggugat II mengajukan permohonan pengukuran ulang atas tanah hakmiliknya dimaksud kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Karimun padatanggal 10 Juli 2013 dan atas permohonan Penggugat dan Penggugat IItersebut, selanjutnya Kantor Pertanahan Kabupaten Karimun memanggilpara Penggugat dan para Tergugat demi untuk mendudukan permasalahandimaksud;5.

Terbanding Nomor KEP00003/WPUJ.22/KP.0503/2010 tanggal 1Oktober 2010;Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP00003/WPuJ.22/KP.0503/2010diterbitkan pada tanggal 1 Oktober 2010 yang mana memutuskan yangsemula tertulis Masa Pajak Desember 2007 menjadi Masa Pajak Januarisampai dengan Desember 2007, sedangkan pada saat itu masih berlakuSurat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Pertambahan Nilai Nomor00013/507/07/436/09 tanggal 30 Juli 2009 Masa Pajak Januari sampaidengan November 2007, sehingga telah terjadi tumpang tindin

Pemohon Peninjuan Kembali vide bukti PLW3; yang dikeluarkan olehDinas Pertambangan dan Energi Pemerintah Kabupaten Kutai Timur,tertanggal 22 Februari 2005, sampai saat ini Ploting Area tersebut masihatas nama PT Mulia Surya Bara, sehingga adalah keliru apabila Judex Factimenyebuutkan bahwa terhadap lokasi Pertambangan in litis obyek a quoadalah milik PT Indexim Coalindo, karena letak dan posisi Koordinatnyaberbeda dengan milik dari Pemohon Peninjuan Kembali:Bahwa terhadap areal yang terjadi tumpang tindin

Badan atauPejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibatdikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketakepegawaian berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku ;Menimbang, bahwa dari aturanaturan hukum tersebut di atas, setiapbadan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung diantaranya adalahlingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan tata usaha negara telahmempunyai kompetensi atau kewenangan masingmasing, sehingga tidakterjadi tumpang tindin

tersebut masih dalam masa kredit sehingga belum mempunyai statuskepemilikan yang sah, demikian juga Surat Pernyataan Tanah dengan objektanah di Jalan Banteng RT.04/RW.06, Kelurahan Bukit Tunggal, KecamatanJekan Raya, Kota Palangka Raya atas nama Sangiak tertanggal 20 Februari2010 bukti tersebut diberikan sebagai jaminan Tergugat ada keseriusanTergugat atas uang titipan Penggugat yang pada akhirnya menurut Penggugatdengan bukti surat P2 telah terjadi masalah mengenai peta bidang tanah yangtumpang tindin

Bahwa dengan adanya dalildalil gugatan Penggugat pada Positadengan Petitum yang kontradiktif dan tidak jelas maka berdasarkanhal tersebut telah terjadi tumpang tindin terhadap maksud dantujuan dari gugatan Penggugat tersebut karena dalil gugatanPenggugat tersebut tidak memiliki atau tidak memenuhi syarat formildari suatu gugatan, sehingga patut dianggap gugatan Penggugatkabur dan tidak jelas (Een Duiddelijke En Bepaalde Conclusie);Il.

Bahwa objek sengketa T1 s.d.T6 data fisik maupun data yuridis juga tumpang tindin dengan objek fisikdikuasai Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Pembanding berdasarkanLetter C Desa Nomor 368 atas nama Moch. Koiron (bukti P20);Gambar Situasi bukti T16 s.d. T21 sebagai lampiran sertifikat objeksengketa (T1 s.d.

Penetapan batasbatasnya;Dikarenakan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961diabaikan oleh Tergugat/Terbanding dalam menerbitkan Gambar SituasiT.16 s.d. 7.21, maka terjadi tumpang tindin antara tanah milik ParaPenggugat/Pembanding (tanah negara) Gambar Situasi Nomor 276/P/1995dan tanah Letter C Desa Nomor 368 atas nama Moch. Koiron/P20) denganSertifikat objek sengketa bukti T1 s.d. T6;Gambar Situasi bukti T16 s.d. T21 sebagai lampiran Sertifikat objeksengketa T1 s.d.

Ade lIrawan Hidayat sebagai pihak Penjual denganApriyatna sebagai pihak Pembeli bermasalah tumpang tindin denganSertifikat Hak Milik Nomor 1146 atas nama Elin Khodijah, maka bidangtanah tersebut tidak terpilih, sehingga bidang tanah yang terpilin danselanjutnya diproses pelepasan dan pencairan anggaran ganti rugi kepadapihak yang berhak adalah:a. Tanah Kosong dengan luas tanah 2.100 M2, nama Pemegang Hak H.

Ade lrawan Hidayat sebagai Pihak Penjual denganApriyatna sebagai Pihak Pembeli bermasalah karena tumpang tindin denganSertifikat Hak Milik Nomor 1146 atas nama Elih Khodijah, maka bidang tanahtersebut tidak terpilih, sehingga bidang tanah yang terpilin dan selanjutnyaHalaman 34 dari 52 Putusan Nomor 2/Pid.SusTPK/PT.Btn.12.diproses pelepasan dan pencairan anggaran ganti rugi kepada pihak yangberhak adalah:a. Tanah Kosong dengan luas tanah 2.100 M2, nama Pemegang Hak H.

Setelah selesai pengukuran objek tanah Aquokepemilikan dari Penggugat, Tergugat dan Tergugat II, maka pada saat itudiberikan waktu diskusi oleh majelis Hakim anggota dan Penggugatmenanyakan hasil pengukuran yang dilakukan oleh Tergugat III di lahanobjek Kepemilikan Penggugat dan Tergugat serta Tergugat II yaituhasilnya Objek/tanah aquo milik Penggugat tidak Termasuk dalam TanahTergugat Il artinya tidak ada tumpang tindin dimana berbeda objek inidisampikan iangsung oleh tim pengukuran Tergugat III

Dimana, dalam prosesnya mengandung kecacatanhukum administrative, serta bertentangan dengan asas umumpemerintahan yang baik, sebagaimana dimaksud dalam pasal 10UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 yaitu :Asas Kepastian Hukum yaitu asas dalam Negara Hukum yangmengutamakan landasan ketentuan perundangundangan,kepatutan, keajegan dan keadilan dalam setiap kebijakanpenyelenggaraan pemerintah ;* Adanya tumpang tindin hak kepemilikan atas tanah akibatperbuatan Tergugat yang telah menerbitkan sertifikat hak

Bahwa atas kontradiksi yang tertuang dalam dalil gugatan termasuk jugadalam petitum yang dimohonkan terkait keabsahan jual beli oleh Penggugatserta adanya permohonan menyatakan cidera janji Karena Penggugat tidakmembeli kembali obyek dimaksud telah menjadikan esensi gugatanmenjadi tumpang tindin sehingga patut apabila gugatan Penggugat dapatdinyatakan kabur (Obscuur Libel).Berdasarkan uraian Jawaban Tergugat Dalam Eksepsi tersebut diatas makamohon kepada majelis Hakim yang menangani perkara a quo

Putusan No. 48/PDT/2017/PT.BTN.22.23.Teddy,sebagai dasar kepemilikan Hak atas atas tanah oleh Tergugatseluas 2.190 M2 Sukasari Kota Tangerang dan sampai saat ini tidakpernah dilepaskan kepada siapapun dalam arti peralihan hak ataumelepaskan hak atas bidang tanah dimaksud baik sebagian maupunseluruhnya yang bersifat selamalamanya.Bahwa apa yang didalilkan oleh penggugat bahwa sertipikat Hak MilikNomor 1980/Sukasari adalah tumpang tindin dengan sertipikat HGBNomor 135/Sukasari adalah merupakan argumentasi

jelas dannyata obyek sengketaa quo yang dikeluarkan oleh kantor pertanahan/ATR BPN Kota Bandung tersebut patut terindikasi salah kepemilikanyaitu obyek sertifikat tanah wakaf tersebut terbit diatas tanah milikPenggugat, karena tanah adat Persil 180 A SIII Kohir C No.2101 masihtercatat a/n Nyonya IMAS, sehingga dengan demikian terhadap tanahmilik adat dengan Kohir C No. 2101 Persil 180 A seharusnya belum adaperalihan apapun atau terbit sertifikat hak milik apapun salah Kohir,Persil, serta tumpang tindin

Imas di Kantor PertanahanNasional sehingga tidak terjadi tumpang tindin dengan tanah milikPenggugat sebagai ahli waris Nyonya Imas. Sejak didaftarkan atasnama Ny. Imas dan beralih sampai akhirnya dipegang oleh TergugatIl Intervensi Pengugat tidak memiliki hak dan kepentingan yangcukup untuk mengajukan gugatan ini;.

dilakukanpemanggilan sampai dengan gugatan diajukan;Bahwa Pasal 26 ayat (1), ayat (2), ayat (3) Peraturan Kepala BadanPertanahan Nasional RI Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan,Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan yaitu:(1) Penanganan kasus pertanahan dimaksudkan untuk memberikankepastian hukum atas penguasaan, pemilikan, penggunaan, danpemanfaatan tanah;(2) Penanganan kasus pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)untuk memastikan tidak terdapat tumpang tindih pemanfaatan,tumpang tindin

penggunaan, tumpang tindin penguasaan dantumpang tindih pemilikan tanah;(3) Penanganan kasus pertanahan untuk memastikan pemanfaatan,penguasaan, penggunaan dan pemilikan sesuai ketentuan PeraturanPerundangundangan serta bukti kepemilikan tanah bersifat tunggaluntuk setiap bidang tanah yang diperselisihkan;Bahwa Tergugat tidak melaksanakan Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 26 ayat(1), ayat (2), ayat (3), Peraturan Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 3Halaman 15 dari 54 halaman.

Basunimelepaskan haknya diatas tanah yang tumpang tindin dengan Hairiah.Dilepaskan dengan surat pernyataan bukti P.11;Saya pernah diminta oleh pak H. Basuni untuk mediasi dan saya mediasiakan tetapi masalah angkaangka saya tidak ikut campur tangan, akantetapi mediasi tidak deal yang intinya keinginan pak H. Basuni walaupundulu tanah sudah dihibahkan akan tetapi mengharapkan semacam tali asih;Bahwa pada saat pak H.

Basuni bin Abas menandatanganisurat pernyataan pelepasan hak pada tanggal 27 Mei 1998 tersebut,permasalahan tumpang tindin lahan sudah selesai serta muncul kembalisetelah pernyataan tersebut dicabut;Menimbang, bahwa dari bukti Tlntv4 dan Tlkntv9, terdapat faktayang menyebutkan bahwa Tergugat mengakui bahwa H.

KoordinasiPenanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ProvinsiSulawesi Tenggara nomor: 224/BKPMDPTSP/IX/2015 tanggal 17September 2015.Bahwa pada point 1 hal 8 gugatan Penggugat memiliki lahan seluas 19.625m2 sesuai UndangUndang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Penggunaan Tanah Untukkegiatan Usaha Pertambangan Pasal 134 ayat 1 Berbunyi :Hak atas WIUP, WPR, atau WIUPK tidak meliputi hak atas tanah permukaanbum.Dengan demikian tidak terjadi tumpah tindin

kepemilikan.Bahwa sesuai UndangUndang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Penggunaan Tanah Untukkegiatan Usaha Pertambangan Pasal 138 Berbunyi :Hak atas IUP, IPR, atau UPK bukan merupakan pemilikan hak atas tanah.Dengan demikian tidak terjadi tumpah tindin kepemilikanBahwa sesuai UndangUndang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020Tentang Cipta Kerja Pasal 162 berbunyi :Setiap orang yang merintangi atau mengganggu kegiatan usahapertambangan dari pemegang

Secara hukum PengadilanNegeri Padang dan Pengadilan Tinggi Padang telah membuat keliru atasputusan, membuat tumpang tindin wajah hukum di Negara RI yang samasama kita cintai ini, dengan demikian Mahkamah Agung RI dapatmembatalkan Putusan Pengadilan Negeri Padang jo.

WatiSusanto, tidak tumpang tindin dengan tanah Sdri. Aidjah bt. Menir yangtelah diover garap oleh Sdr. Unggul dan selanjutnya dijual kepada PT.Taman Kencana. Dan dalam laporan yang sama disarankan pula agartanah sengketa dikembalikan kepada yang berhak dan bila PT.

, atau dikenal sebagai tambak Genteng, telah terjadierror in subjekto, dan telah terjadi tumpang tindin atau kesalahanadministratif, sebab objek sengketa yang dimaksud, sudah dikuasai olehWatinah sebelum Indonesia Merdeka, hingga gugatan diajukan dankepemilikannya telah dikuatkan oleh Badan Pertanahan NasionalKabupaten Sidoarjo, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak MilikNomor 88 Desa Banjarpanji, Gambar Situasi tertanggal 14 Juli 1994 Nomor5116/1994 luas 43.430 m?