Ditemukan 1377 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : peceren preferred preference preferensi preheten proferin
Peraturan & Perundang-undangan Undang-Undang Hukum Materiil TUN Pajak
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tahun 2000
1278 — 399
  • Tentang : Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa
  • berlaku sebagai jaminan untuk pelunasan utang pajak yang tercantum dalam Surat Paksa.Ayat (3)Pengadilan Negeri setelah menerima salinan Surat Paksa selanjutnya dalam sidang berikutnya menetapkan bahwabarang yang telah disita dimaksud juga sebagai jaminan pelunasan utang pajak.Dengan demikian, berdasarkan penetapan Pengadian Negeri dimaksud pihak lain yang berkepentingan dapatmengetahuinya secara resmi.Ayat (4) dan Ayat. (5)Cukup JelasAyat (6)Ayat ini menetapkan kedudukan Negara sebagai kreditur preferen
Pengadilan PT YOGYAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 30-01-2018 — Putus : 22-03-2018 — Upload : 22-03-2018
Putusan PT YOGYAKARTA Nomor 10/PDT/2018/PT YYK
Tanggal 22 Maret 2018 — RIKI RAHMANSYAH MELAWAN PT. BANK NEGARA INDONESIA PERSERO Tbk. Kantor Cabang Yogyakarta
59 — 43
  • (empat ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimanatercantum pada Sertifikat Hak Tanggungan No. 01616/2014 tanggal 01042014;Bahwa pengikatan dan pembebanan Hak Tanggungan sebagaimanadimaksud diatas telah sesuai dengan prosedur yang berlaku, terbuktidengan tidak adanya blokir atas Sertifikat sehingga dapat diikat HakTanggungan secara sempurna dan dibuktikan dengan munculnyaSertifikat Hak Tanggungan;Bahwa dengan dibebaninya Hak Tanggungan terhadap jaminan tersebutdi atas maka TERGUGAT mempunyai hak preferen
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 13-06-2008 — Upload : 22-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1788 K/PDT/2005
Tanggal 13 Juni 2008 — MARIE TAYLOR ; JACOEB SOEPYAN ; PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA cq. PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA (BPULN) cq. KANTOR PELAYANAN PENGURUSAN PIUTANG NEGARA (KP3N) KANWIL III JAKARTA, dkk.
41 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa belum dipenuhinya ketentuan UndangUndang Hak Tanggungandalam kaitannya dengan obyek sengketa tidak mengakibatkan obyeksengketa tersebut batal menjadi jaminan hutang, namun hanya menjadikanperubahan status Kreditur dari preferen menjadi konkuren ;5.
Pengadilan PA PANDEGLANG Perdata Agama Ekonomi Syariah
Register : 15-07-2020 — Putus : 13-08-2020 — Upload : 03-09-2020
Putusan PA PANDEGLANG Nomor 4/Pdt.G.S/2020/PA.Pdlg
Tanggal 13 Agustus 2020 — Penggugat -PT Bank BRIsyariah Tbk tergugat -Safei
316 — 109
  • dijaminkan kepada bank, walaupun ada suratkuasa untuk menjual tanpa seizin dan setahu pemilik tanah karena barangjaminan hanya dapat dijual melalui lelang, maka Hakim berpendapat olehkarena jaminan tersebut tidak diikat dengan Akta Pemberian HakTanggungan sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1, Pasal 14 danPasal 15 UndangUndang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan,maka tidak melekat hak eksekutorial bagi kreditur/pemegang jaminanterhadap benda jaminan tersebut, dan juga tidak melekat hak preferen
Pengadilan PT SEMARANG Perdata Tanah
Putus : 15-03-2018 — Upload : 29-03-2018
Putusan PT SEMARANG Nomor 16/Pdt/2018/PT SMG
Tanggal 15 Maret 2018 — PUPUT MUKRI HANDAYANI lawan PT. Bank BRI Syariah Jakarta Cq. PT. BRI Syariah Purwokerto Cq. Pimpinan PT. BRI Syariah Cabang Cilacap dkk
56 — 45
  • melaluiperantaraan Tergugat Ill adalah tindakan melawan hukum yang merugikanPenggugat;Bahwa perlu Tergugat Ill tegaskan bahwa lelang eksekusi hak tanggunganyang dilakukan oleh Tergugat Ill atas permohonan Tergugat dilaksanakanberdasarkan ketentuan Pasal 6 UndangUndang Nomor 4 Tahun 1996tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta BendaBenda Yang BerkaitanDengan Tanah (UU Hak Tanggungan) yang merupakan ketentuan khususyang memberikan hak relatif kepada Pemegang Hak Tanggungan PeringkatPertama (Kreditur Preferen
Pengadilan PN MAGETAN Perdata Tanah
Register : 15-03-2016 — Putus : 21-07-2016 — Upload : 01-11-2016
Putusan PN MAGETAN Nomor 2/Pdt.Plw./2016/PN MGT
Tanggal 21 Juli 2016 — 1. Drs. HARYONO, M.M 2. SURATI MELAWAN 1. Pimpinan PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH Jawa TIMUR Tbk KANTOR cabang MAGETAN2 PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA di Jakarta Cq Menteri Keuangan RI di Jakarta, Cq Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara Pusat di Jakarta, Cq Kakanwil Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kantor Wilayah DJKN Jawa Timur Cq Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Madiun
132 — 8
  • Bahwa hak preferen dari Kreditur pemegangnya (KreditorPreferen) terhadap harta kekayaan yang telah sah diikat olehsuatu hak jaminan kebendaan adalah diutamakan (droit depreference).
Pengadilan PN BIREUEN Perdata Wanprestasi
Register : 15-12-2020 — Putus : 24-06-2021 — Upload : 20-08-2021
Putusan PN BIREUEN Nomor 15/Pdt.Bth/2020/PN Bir
Tanggal 24 Juni 2021 — Penggugat: JAMALIAH Binti ABDULLAH Tergugat: 1.PT. Bank Mandiri Pusat Jakarta, Cq. PT. Bank Mandiri Medan, Cq. PT. Bank Mandiri Syariah Area Collection & Recovery Aceh 2.Pemerintah Republik Indonesia C/q Menteri Keuangan Republik Indonesia C/q Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Lhokseumawe 3.ANWAR Bin A. JALIL
214 — 29
  • Bahwa perlu Pelawan pahami UndangUndang Nomor 4 tahun 1996tentang Hak Tanggungan Atas Tanah dan BendaBenda yang BerkaitanDengan Tanah (UU Hak Tanggungan) merupakan undangundangkhusus yang memberikan hak relatif kepada Pemegang HakTanggungan Peringkat Pertama (Kreditur Preferen) untuk menjual objekHak Tanggungan atas kekuasaan sendiri dan mengambil pelunasanpiutangnya dari hasil penjualannya itu apabila Debitur wanprestasi/ciderajanji.2.
Pengadilan PT SEMARANG Perdata
Register : 10-11-2021 — Putus : 30-11-2021 — Upload : 30-11-2021
Putusan PT SEMARANG Nomor 463/Pdt/2021/PT SMG
Tanggal 30 Nopember 2021 — Pembanding/Penggugat I : MURNI Diwakili Oleh : MURNI
Pembanding/Penggugat II : JASEMI Diwakili Oleh : MURNI
Pembanding/Penggugat III : SUGIMAN Diwakili Oleh : MURNI
Pembanding/Penggugat IV : JASNI Diwakili Oleh : MURNI
Pembanding/Penggugat V : AGUSTINAH Diwakili Oleh : MURNI
Terbanding/Tergugat V : AGUS SETIAWAN
Terbanding/Tergugat VI : REKOWARNO, SH
Terbanding/Tergugat VII : PT. Bank Tabungan Negera (Persero) Kantor Cabang Pati
Terbanding/Turut Tergugat : Badan Pertanahan Naional Pati
99 — 59
  • Bahwa mengutip pertimbangan putusan Mahkamah Agung RI nomor419 K/Pdt/2002 disampaikan bahwa dalam Buku Himpunan TanyaJawab Masalah Teknis Yustisial dalam Rakernas 1989 yangdihimpun oleh Mahkamah Agung RI disebutkanuntuk tanah yang telah dibebani hipotik (sekarang haktanggungan) tidak dapat diletakkan sita jaminan olehPengadilan, karena menurut undangundang suatupiutang/kredit/tuntutan uang lainnya yang dijamin denganhipotik mempunyai hak preferen dan oleh karena itu mempunyalhak prioritas yang tinggi
Pengadilan PT BANDA ACEH Perdata
Register : 09-07-2018 — Putus : 14-08-2018 — Upload : 27-09-2019
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 66/PDT/2018/PT BNA
Tanggal 14 Agustus 2018 — Pembanding/Penggugat : Zulkarnaini SH MM Diwakili Oleh : Misra Purnamawati, SH
Terbanding/Tergugat III : BUSTAMI YH Diwakili Oleh : SUHELA HERAWATY,SH
Terbanding/Tergugat I : PT BANK RAKYAT INDONESIA , Tbk. Kantor Cabang Kuala Simpang
Terbanding/Tergugat II : Kementrian Keuangan Republik Indonesia,Cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Lhokseumawe.
60 — 29
  • ada maupun yang akan adamenjadi jaminan untuk perikatan perorangan Debitur Pasal 1132 KUHPerdata menyatakan bahwa barangbarangitu. menjadi jaminan bersama bagi semua krediturterhadapnya,hasil penjualan Barangbarang itu dibagimenurut perbandingan piutang masingmasing kecuali biladiantara kreditur itu ada alasanalasan yang sah untukdidahulukane Bahwa meskipun ada gugatan perlawanan (verzet) seperti yangdiajukan oleh Pelawan, lelang tetap berkekuatan hukum,RisalahLelang adalah SAH,sebab hak kreditur Preferen
Pengadilan PN SURAKARTA Perdata
Register : 13-05-2020 — Putus : 01-10-2020 — Upload : 09-11-2020
Putusan PN SURAKARTA Nomor 77/Pdt.G/2020/PN Skt
Tanggal 1 Oktober 2020 — Penggugat:
ENDANG MARDININGSIH
Tergugat:
1.KSP SAHABAT MITRA SEJATI
2.MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA CQ. DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA CQ. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA DJKN KANTOR WILAYAH CQ. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KPKNL SURAKARTA
3.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. KANTOR ATR BADAN PERTANAHAN NASIONAL PUSAT JAKARTA CQ. KANTOR ATR BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI JAWA TENGAH CQ. KEPALA KANTOR ATR BADAN PERTANAHAN KOTA SURAKARTA
100 — 25
  • ., berartitelah lebih dari 1(satu) bulan dari dibuatnya SKMHT tersebut; hal itubertentangan dengan ketentuan pasal 15 ayat (3) jo ayat (6) UU No.4 tahun1996 tentang Hak Tanggugang; sehingga berakibat batalnya pembebananhak tanggungan atas tanah Penggugat SHM no. 2605 luas 422 m2 tersebut;akibat hukumnya Akta Pemasangan Hak Tanggungan menjadi batal demihokum dan pembebanan hak tanggungan terhadap tanah Penggugattersebut tidak bersifat preferen lagi, namun bersifat konkuren; sehingga untukpelelangan
Pengadilan PT SEMARANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 10-12-2018 — Upload : 16-01-2019
Putusan PT SEMARANG Nomor 411/Pdt/2018/PT SMG
Tanggal 10 Desember 2018 — NY. JUMIATI lawan MULYANTO dkk
80 — 35
  • Bahwa Obyek Sengketa diserahkan oleh Tergugat kepada Turut Tergugatsebagai agunan guna menjamin fasilitas kredit Tergugat dan telahdilakukan pembebanan Hak Tanggungan, dimana Turut Tergugatmerupakan Pemegang Hak Tanggungan yang sah atas Obyek Sengketa,oleh karenanya Turut Tergugat memiliki hak preferen atas ObyekSengketa tersebut.
Pengadilan PN PEKALONGAN Perdata
Register : 02-07-2018 — Putus : 18-09-2018 — Upload : 11-10-2018
Putusan PN PEKALONGAN Nomor 30/Pdt.Plw/2018/PN Pkl
Tanggal 18 September 2018 — Penggugat:
1.Atikah
2.Sudirman
Tergugat:
1.Aang Kunaifi
2.KSSP Syariah SM NU Kota Pekalongan
3.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Up. KPKNL Pekalongan
98 — 24
  • Bahwa perlu Para Pelawan pahami, Undangundang HakTanggungan merupakan undangundang khusus yang memberikanhak relatif kepada Pemegang Hak Tanggungan Peringkat Pertama(Kreditur Preferen) untuk menjual obyek Hak Tanggungan ataskekuasaan sendiri dan mengambil pelunasan piutangnya dari hasilpenjualannya itu apabila Debitur wanprestasi/cidera janji.b.
Pengadilan PT SEMARANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 13-06-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan PT SEMARANG Nomor 158/Pdt/2016/PT SMG
Tanggal 13 Juni 2016 — SARJAM melawan 1. PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk, dkk
24 — 14
  • tiga puluh satu juta dua ratus lima puluhribu rupiah) Nomor 1468/2012 tertanggal 18 Juni 2012 yangdibuat berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor137/2012 tertanggal 10 April 2012 dibuat oleh dan dihadapanRisma Aristiana Rohmatika, Sarjana Hukum di Kabupaten Jepara ; man en nae Sehingga oleh karenanya merupakan suatu kebenaran yang tidakdapat disangkal atau dipungkiri karena atas Obyek Sengketadimaksud telah dibebani hak tanggungan maka telah memberikanhak didahulukan atau diutamakan hak preferen
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 17-12-2019 — Putus : 12-02-2020 — Upload : 12-02-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 627/PDT/2019/PT BDG
Tanggal 12 Februari 2020 — Pembanding/Penggugat : ERAWATY Direktur Utama PT. Lentera Mulia
Terbanding/Tergugat I : PT.Metro Investama Global
Terbanding/Tergugat II : PT. Bank Negara Indonesia Persero Tbk
Terbanding/Tergugat III : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Bogor
62 — 32
  • Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, maka TERLAWAN II secara SAHdan meyakinkan mempunyai HAK PREFEREN atau diutamakan terhadaptanah dan bangunan yang menjadi jaminan pada pihak TERLAWAN IIsebagaimana dimaksud pada Pasal 6 dan Pasal 20 Undangundang Nomor 4tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.DALAM EKSEPSIA. EKSEPSI GUGATAN PELAWAN KABUR ( EXCEPTIO OBSCUUR LIBEL)1.
Pengadilan PT SEMARANG Perdata
Register : 19-11-2019 — Putus : 04-02-2020 — Upload : 24-02-2020
Putusan PT SEMARANG Nomor 628/PDT/2019/PT SMG
Tanggal 4 Februari 2020 — Pembanding/Penggugat I : TRIWIBAWA AGUNG N Diwakili Oleh : JOKO PRIYADI
Pembanding/Penggugat II : ACHMAD ROSYID RIDHLO Diwakili Oleh : JOKO PRIYADI
Pembanding/Penggugat III : SAPTONO Diwakili Oleh : JOKO PRIYADI
Pembanding/Penggugat IV : SUGIYANTO Diwakili Oleh : JOKO PRIYADI
Pembanding/Penggugat V : ENDANG SARWO SATITI Diwakili Oleh : JOKO PRIYADI
Terbanding/Tergugat I : PT. BANK RAKYAT INDONESIA, TBK. Cabang Karanganyar
Terbanding/Tergugat III : KPKNL Surakarta
Terbanding/Tergugat IV : Pemerintah Republik Indonesia Cq Kepala BPN Provinsi Jakarta Cq Kepala BPN Provinsi Jawa Tengah Cq Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar
Terbanding/Tergugat V : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali
126 — 74
  • Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil gugatan Para Penggugatyang pada pokoknya menyatakan bahwa pelaksanaan Lelang harusdilakukan melalui penetapan Pengadilan Negeri Karanganyar terlebihdahulu;Bahwa perlu Para Penggugat pahami, UU Hak Tanggungan merupakanundangundang khusus yang memberikan hak relatif kepada PemegangHak Tanggungan Peringkat Pertama (Kreditur Preferen) untuk menjualobyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri dan mengambil pelunasanpiutangnya dari hasil penjualannya itu apabila
Pengadilan PT SEMARANG Perdata Tanah
Putus : 31-10-2017 — Upload : 21-11-2017
Putusan PT SEMARANG Nomor 409/Pdt/2017/PT SMG
Tanggal 31 Oktober 2017 — HAJI MASRURI melawan PT. Danamon,Tbk Menara Bank Danamon Pusat di Jakarta dkk
55 — 24
  • PPAP) pada Bank Indonesia sebagaidana idle yang atas dana tersebut tidak dapat digunakan untuk kegiatanusaha sehingga jelas jika Tergugat adalah justru pihak yang dirugikandengan maceinya kredit Penggugat;Bahwa akhimya harus dipahami dan dimengerti oleh Penggugat jikaTergugat secara hukum selaku Pemegang Hak Tanggungan mempunyaihak untuk menjual lelang atas Jaminan Kredit Penggugat melaluiperantaraan Tergugat Il karena secara hukum Tergugat telah diberikan hakuntuk didahulukan atau diutamakan hak preferen
Pengadilan PN MAGELANG Perdata
Register : 08-07-2019 — Putus : 05-05-2020 — Upload : 29-05-2020
Putusan PN MAGELANG Nomor 22/Pdt.G/2019/PN Mgg
Tanggal 5 Mei 2020 — Penggugat:
Eko Rahayu Setya Budhi
Tergugat:
1.PT BNI di jakarta Cq PT BNI Cabang Magelang
2.PT BNI Pusat di Jakarta Cq. PT BNI Cabang Wonosobo
3.KPKNLKantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Purwokerto
150 — 21
  • Menyatakan PENGGUGAT DALAM REKONPENSI dan PENGGUGAT IIDALAM REKONPENSI berhak menjalankan hak preferen/separatisnyasebagai pemegang Hak Tanggungan untuk melakukan lelang eksekusi haktanggungan atas jaminan kredit yang diagunkan oleh TERGUGAT DALAMREKONPENSI untuk menyelesaikan fasilitas kredit kepada PENGGUGAT DALAM REKONPENSIdan PENGGUGAT II DALAM REKONPENSI;9.
Pengadilan PT SEMARANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 01-04-2015 — Upload : 21-01-2016
Putusan PT SEMARANG Nomor 64/Pdt/2015/PT SMG
Tanggal 1 April 2015 — BRAM IBRAHIM melawan 1. PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk di Jakarta Cq. Divisi Self. Employed Mass Market (SMEC) Regional Collection Kanwil Semarang Cq. PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk Cabang Tegal, dkk
93 — 44
  • Tegalsari Kec.Tegal Barat Kota Tegal, di letakkanHak tanggungan (HT) sebagai berikut sebagai berikut AktaPemberian Hak Tanggungan No.160/GB.039/HT/V/2011 tanggal12 Mei 2011 dengan nilai tanggungan Rp. 2.500.000.000,) joctoSertifikat Hak Tanggungan No. 752/2011 tanggal 22 juni 2011.Sehingga oleh karenanya merupakan suatu kebenaran yangtidak dapat disangkal atau dipungkiri atas obyek sengketasenyatanya telah dibebani hak tanggungan yang memberikan hakdidahulukan atau diutamakan hak preferen kepada
Pengadilan PN PEKALONGAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 18-08-2014 — Putus : 13-01-2015 — Upload : 27-07-2015
Putusan PN PEKALONGAN Nomor 36/Pdt.G/2014/PN.Pkl
Tanggal 13 Januari 2015 — MA’RIFATUN (Penggugat) Melawan PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional, TBk MUR Cabang Wiradesa (Tergugat I); Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pekalongan (Tergugat II); AROFIK (Tergugat IIi);
42 — 4
  • SHT 01768/2013 (peringkat ID), sehinggaTERGUGAT I mempunyai hak preferen/diutamakan untuk mendapatkan seluruhpelunasan kewajiban, jika TERGUGAT III Wanprestasi.5 Bahwa jelas dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan telah disepakati janjijanjisebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat 2.e UndangUndang Hak Tanggungan No.4Tahun 1996, termasuk tetapi tidak terbatas pada janji bahwa TERGUGAT IsebagaiPemegang Hak Tanggungan Pertama mempunyai hak untuk menjual ataskekuasaansendiri obyek Hak Tanggungan jika TERGUGAT
Pengadilan PN SURABAYA Perdata Khusus
Register : 03-09-2020 — Putus : 02-10-2020 — Upload : 08-10-2020
Putusan PN SURABAYA Nomor 60/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Sby
Tanggal 2 Oktober 2020 — Pemohon:
1.Ubaidillah Amri
2.Lukman Effendi
3.Sabilah Rasyad
4.Moch. Miftachul Amri
5.Mulyadi
6.Edi Sumarno
7.Syaikus Nifa
8.Agus Mujianto
9.Turno Junaidi
10.Agus Mudiwarno
Termohon:
PT. INJAPLAST
237 — 53
  • Hal 17 Putusan Nomor 60/Pdt.SusPKPU/2020/PN Niaga SbyBahwa berdasarkan ketentuan Pasal 281 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004Tentang Kepailitan dan PKPU tersebut, maka secara jelas dan terangbenderang hanya Kreditor Konkuren dan Kreditor Separatis (KreditorPemegang Jaminan Kebendaan) saja yang dapat memberikanPersetujuan atau Penolakan terhadap Rencana Perdamaian, sementaraPARA PEMOHON PKPU selaku Kreditor Preferen/Yang Diistimewakantidak memiliki hak untuk memberikan persetujuan atau penolakan atasrencana