karena unsur turut main judi padapokoknya menunjukkan peran dari pelaku tindak pidana yaitu sebagai orangyang turut dalam melakukan tindak pidana perjudian sama halnya dengansalah satu peran pelaku tindak pidana sebagaimana ketentuan Pasal 55 ayat(1) ke1 KUHP, yaitu selaku orang yang turut melakukan tindak pidana makaMajelis Hakim berpendapat penggunaan Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPdengan menjuntokannya pada Pasal 303 bis ayat (1) ke2 KUHPtidak tepatdan sangat berlebinan karena akan menimbulkan tumpang tindin

mencegahterjadinya Penyalahgunaaan Wewenang, menjamin AkuntabilitasBadan dan/atau Pejabat Pemerintahan, memberikanPerlindungan Hukum kepada warga masyarakat dan AparaturPemerintahan, melaksanakan ketentuan perundangundanganserta menerapkan AUPB dan memberikan pelayanan yangsebaik baiknya kepada warga masyarakat, Faktanya Tergugatdalam menerbitkan Surat Penyerahan No.51/SP/LAGEV/2019tidak berdasarkan pada landasan hukum yang jelas dan kuat,tidak tertib secara Administrasi karena telah melakukanTumpang Tindin

berpendapat bahwa jual beli antara pihakTergugat dengan pihak ketiga tanpa diikut sertakan sebagai pihak dalamberperkara adalah cacat formil, sehingga gugatan Penggugat harusdinyatakan tidak dapat diterima;Menimbang, bahwa dengan mengacu pada Yurisprudensi Mahkamah AgungRepublik Indonesia tersebut kemudian dikaitkan dengan dalil Terbandingsemula Tergugat dan keterangan saksi Nina Purnama serta bukti T7 (aktajual beli) dan bukti P18 (berita acara pengukuran tanah masingmasingmenerangkan terjadi tumpang tindin

pihak Tergugat memintaHalaman 19 dari 30 Putusan Nomor 101PDT/2021/PT BTNPenggugat untuk mengganti tanah yang tumpang tindihseluas 4 (empat) Hektar atau mengganti kerugian sebesarRp.100.000, per meter x 4 (empat) Hektar.Bahwa dari hasil pantauan di aplikasi sentuh tanahku, keterangan daripihak Kanwil BPN Provinsi Banten bahwa diatas objek tanah telahterdapat bagunan perumahan, serta hasil pertemuan di Polda Banten,maka diperoleh kesimpulan bahwa Tergugat sudah mengetahui danmenerima kondisi tumpang tindin

Bahwa disamping kewenangan Pemohon PeninjauanKembali, Pemohon Kasasi Semula Pembanding/Tergugat berdasarkan ketentuan tersebut di atas,kewenangan Pemohon Peninjauan Kembali, PemohonKasasi, Pemohon Kasasi Pembanding/Tergugat untukmenghindari adannya tumpang tindin (yang telahdirealisasikan Pemohon Peninjauan Kembali SemulaPembanding/Tergugat dengan menerbitkan SuratKeputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor:540/KEP/101.A/2012, tentang Revisi Lampiran DaftarKoordinat Dan Peta Surat Keputusan Bupati HalmaheraTengah

Bahwa ketentuanketentuan serta uraian tersebut di atasmembuktikan bahwa tidak ada alasan bagi TermohonPeninjauan Kembali, Termohon Kasasi SemulaTerbanding/Penggugat menolak/keberatan terhadapSurat Keputusan a quo yang telah diterbitkan olehPemohon Peninjauan Kembali, Pemohon Kasasi SemulaPembanding/Tergugat sebagai bentuk penyelesaian agartidak terjadi tumpang tindin atas wilayah izin usahaHalaman 56 dari 140 halaman.

Kembali,Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat Nomor:540/KEP/101.A/2012, tentang Revisi Lampiran Daftar Koordinatdan Peta Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor540/KEP/253/2011 tentang Persetujuan Penggabungan IzinUsaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi antara PT FajarBhakti Lintas Nusantara dengan PT Gebe Karya Mandiri besertaLampirannya Nomor : 540/KEP/100.A/2012 diterbitkan padatanggal 06 Maret 2012, maka Kepala Daerah telah memberikanupaya penyelesaian agar tidak terjadi tumpang tindin

Penggugat:Bahwa Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor:540/KEP/101.A/2012, tentang Revisi Lampiran Daftar Koordinatdan Peta Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor540/KEP/253/2011 tentang Persetujuan Penggabungan IzinUsaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi antara PT FajarBhakti Lintas Nusantara dengan PT Gebe Karya Mandiri besertaLampirannya Nomor : 540/KEP/100.A/2012 diterbitkan padatanggal 06 Maret 2012, maka Kepala Daerah telah memberikanupaya penyelesaian agar tidak terjadi tumpang tindin

Sarmar Jaya Cemerlang tumpang tindin dengan KPEksplorasi atas nama PT. Citra Surya Makmur Perkasa dan KP Eksploitasi atas nama PT. Dahlia Biru.Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah juga telah menanggapi suratpermohonan Nomor 034/SJC/XV/2010 tersebut dengan menerbitkansurat Nomor 540/078/Ek, tanggal 18 Januari 2011, yang ditujukankepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi KalimantanTengah, dengan tembusan kepada PT.

Dahlia Biru sangat merugikankepentingan Penggugat oleh karena telah terjadi tumpang tindin denganlokasi/titik kKoordinat milik Penggugat karena izin pertambangan tersebutmasih berada dalam lokasi milik Kuasa Pertambangan Penggugat sehinggatindakan tersebut sangat bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlakudan dengan demikian keputusan Tergugat tersebut harus dibatalkan. VILPERMOHONAN PENANGGUHAN PELAKSANAAN30.

Dahlia Biru yangdianggap Penggugat Tumpang Tindin atau melanggar PeraturanPerundangundangan yang berlaku dalam kurun waktu 20062007 dan barubelakangan dalam kurun waktu 20102013 mengajukan Permohonan IzinPerpanjangan KP atau Penyesuaian KP menjadi IUP sesuai dengan UUNomor 4 Tahun 2009. Hal. 47 dari 115 hal. Put.

Listiani) dengan luas 161 M2;Yang ternyata tumpang tindin dengan Sebagian bidang tanah Hak yangdiperoleh Penggugat;Bahwa, berdasarkan kaidah Hukum telah ditentukan dalam prosespendaftaran tanah wajib menghimpun datadata yang pada dasarnya meliputidua bidang (Boedi Harsono, 1999:73) yakni:a. Data fisik mengenai tanahnya, yaitu: lokasinya, batasbatasnya, luas tanahdan tanaman yang ada diatasnya;b.

Sebelah Utara Bandar Jalan + 30 M, 42 MSebelah Timur Acit Holan + 61 M, 34 M, 163 M, 35MSebelah Selatan Rawarawa + 54 M, 59 MSebelah Barat Ho Asan + 98 M, 86 M, 122 M, 46 MYang kemudian menjadi pokok soal terkait silang sengketa terhadapobjek tanah tersebut diatas di jelaskan oleh Penggugat adalahbertumpang tindin sebagian dan untuk seluruhnya pada bagianyang lain terhadap para Pihak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat Ill,dan Tergugat IV.b.

Bahwa, dalam gugatannya sebagaimana di dalam posita angka 5(lima), yang mana dalam Gugatan Penggugat menjelaskan tentangobjek tanah yang menjadi milik Penggugat dengan keterangansebagai berikut :Sebelah Utara : Acit + 23 M, 66 M, 21MSebelah Timur : lbnu + 60 M, 56 MSebelah Selatan : Ibrahim +43 M, 62 M, 24MSebelah Barat : Ho Asan + 163 M, 35 MYang kemudian menjadi pokok soal terkait silang sengketa terhadapobjek tanah tersebut diatas di jelaskan oleh Penggugat adalahbertumpang tindin sebagian dan

pemberian informasisecara tertulis data tehnis yang memang sebelumnya telah melekatpada sertifikat hak atas tanah yang dimintakan pengukuran kembali,atau juga surat yang hanya sekedar menunjuk kepada hubunganhukum yang memang sebelumnya sudah ada; Bahwa terhadap kegiatan Kantor Pertanahan Kota Jayapura dalammelakukan penelitian lapangan dalam bentuk pengukuranpengembalian batas adalah merupakan salah satu fungsi pokokinstitusi BPN khususnya bidang sengketa dalam rangka memastikantidak terdapat tumpang tindin

mendasarkan pada hasil pengukuran dan pemeriksaan setempat,dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dalammenetapkan batasbatas bidang tanah sudah memperhatikan batasbatasbidang atau bidangbidang tanah yang telah terdaftar dan surat ukur ataugambar milik Penggugat dan Tergugat Il Intervensi sehingga telah benarHalaman 67 dari 79 halaman Putusan Nomor: 16/G/2014/PTUN JPR.keadaan yang disampaikan Tergugat dalam keputusan objek sengketa a quosampai pada kesimpulan bahwa tidak terdapat tumpang tindin

Metalindo Usaha Bersama yang pada faktanyatumpang tindin dengan areal lahan milik PT. FederalInvestindo(Surat Peringatan III); dand. Surat Nomor 170/KND/DDFK/L/X/2016 tanggal 3 Oktober2016 perihal Peringatan Keempat Untuk Tidak MelakukanPenerbitan Sertifikat Atas Areal Lahan yang Terletak diWilayah Pengembangan Batam Centre Berlokasi diSamping Gedung Sumatera Promotion Center (SPC) AtasNama PT. Smart Edutama International dan PT.

Kompetensi Absolut;Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang tidak berwenang mengadiliperkara ini;Halaman 50 dari 67 halaman Putusan Nomor 550 K/TUN/2017Bahwa setelah Tergugat Il Intervensi mempelajari gugatan Penggugat,ternyata gugatan Penggugat hanya mengedepankan hak kepemilikan atautumpang tindin dan juga di dalam gugatan telah mengajukan gantikerugian, maka selayaknya gugatan Penggugat diajukan kepada PeradilanUmum bukan Peradilan Tata Usaha Negara;Bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mengedepankan

Apalagi terhadap aktivitas ataupunpenguasaan tersebut telah ada sebelum dilakukannya penunjukankawasan hutan;Penunjukan Kawasan Hutan semata tentu tidak dapat menjadikansuatu kawasan hutan menjadi memiliki kKepastian hukum, karenaselama belum ada tahapan selanjutnya, yaitu penataan batas,pemetaan dan penetapan, maka akan terjadi banyakpermasalahan, contohnya yang paling utama adalah adanyatumpang tindin dengan kawasan lain.

;Tumpang tindin di atas terjadi karena tidak adanya kepastianhukum kawasan hutan dikarenakan belum adanya pengukuhanpada saat dilakukan pembangunan, yaitu sebelum Oktober 2014waktu terbitnya Surat Keputusan Menteri Bukti PeninjauanKembali2;Jalan yang Berada di Dalam Celah Timor Telah Ada danDipergunakan Masyarakat Jauh Sebelum PEMOHON PeninjauanKembali Didirikan dan Mulai Beroperasi Pada Tahun 1968 BahkanSangat Diperlukan Oleh Masyarakat;3.1.3.2.Dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili

Potto Sarungallo, Timur : Jalan Raya, Barat : SawahB.N Bumbungan, sehingga pertanyaannya dimana letak tanah ParaTerbandingyang overlap/tumpang tindin dengan Sertifikat Hak MilikNomor : 278/ Tahun Tikunna Malenong Surat 364 /1987 luas 4.223M2 atas nama B.N Bumbungan orang tua Tergugat I..

kantorregional, HPS yang berkedudukan di Singapura tentunya lebihmengerti keadaan pasar industri perhotelan di kawasan Asiadibandingkan HIC yang berkedudukan di Amerika Serikatsehingga akan menjadi lebih efisien dan efektif bilapermasalahan operasional hotel dikonsultasikan melalui HPS;Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diambil suatu kesimpulanbahwa tidak terdapat duplikasi atas jasa teknik yang diberikan olehHIC dan oleh HPS karena masingmasing pihak memiliki fungsinyasendiri yang tidak saling tumpang tindin

pertaniantersebut ;Bahwa begitu juga selanjutnya, setelah melakukan penelitianterhadap alas hak dari Tergugat IV di atas tanah terperkara milik Penggugat pada tanggal 3 November 2003, Kepala Desa Kuala Bangka(Rusman Tanjung) juga mengeluarkan Surat No. 593.7/ /KB/2003 yangditujukan kepada Bintatar Malau (Tergugat IV) yang isinya padapokoknya disebutkan dalam surat tersebut, setelah saya (Kepala Desa)langsung meninjau kelapangan ternyata tanah pertanian tersebutmasuk areal Roida S (Penggugat)/tumpang tindin

, tumpang tindin dengan sebagian luas dan tanah Sertifikat HakPakai Nomor 9/Kelurahan Dukuh Pakis, merupakan dalil yang tidak benardan menyesatkan. Sebaliknya bidang tanah milik almarhum Munarilah yangsebagian luasnya justru tumpang tindih dengan bidang tanah dimana telahterbit Sertifikat Hak Pakai Nomor 9/Kelurahan Dukuh Pakis, milik TerlawanIII;Bahwa sehingga keputusan Pengadilan Negeri Surabaya yang isinya antaralain menyatakan bahwa Terlawan merupakan pemilik terhadap tanahseluas 4.480 m?

Nomor 133 K/Padt.SusPHI/201 710.Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUUIX/2011 tanggal 19September 2011;Bahwa apabila upah proses Termohon Kasasi dihitung sejak Februari2016 sampai dengan Juni 2016 dan di sisi lain Termohon Kasasidiberikan kompensasi istirahat keguguran dalam bentuk uang sebesar1,5 bulan upah, maka Judex Facti telah keliru menerapkan hukumtentang pemberian hak istirahat keguguran dalam bentuk uang yangberlebihlebinan serta tumpang tindin dengan upah proses;Bahwa dalam keadaan normal

Berdasarkan Berita Acara Mediasi Nomor: 05/BAMEDIASI/PMPP/VIII/2020pada poin d angka 2 pada pokoknya disebutkan bahwa ke16 sertipikathakmilik dimaksud diketahui overlapping dengan bidang tanah milik Dulhak (videbukti P5);Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas dihubungkan dengan aspeknilai kepentingan maupun berproses Para Penggugat yang harus dilindungi oleh hukum,maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat memiliki kepentingan karenatelah terjadi tumpang tindin antara objek sengketa

(vide bukti T19, T20);Menimbang, bahwa saat Pemeriksaan Setempat itu juga Kuasa Tergugatmengakui adanya tumpang tindin dengan objek sengketa aquo khusus Sertipikat HakMilik No. 292, atas nama HANNI Luas : 12.200 M2, Gambar Situasi Nomor : 945/1994tanggal 28 Maret 1994, terbit pada tanggal 30 Maret 1994, terletak di Desa Tambak,Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak; (vide bukti P6, P7, T1, T2, T7, T19, BeritaAcara Pemeriksaan Setempat);Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan bukti P6, P7, T1, T2 dan

RIOTA JAYA LESTARIdengan IUP Operasi Produksi Nomor 540/171/2011 tanggal 9 agustus 2011dengan luas wilayah 5.110 hektar diketahui tumpang tindin dengan kontrakkarya PT.

Dengan demikian, penerbitan Obyek TUN telah benar dan sah karena Tergugatjustru berupaya untuk menghilangkan tumpang tindin dan menjamin kepastianberusaha di bidang pengelolaan sumberdaya mineral. Oleh karena Tergugat telahsecara tepat dan benar menerbitkan Obyek TUN, maka Gugatan Penggugatharus Citolak.; 222022 ene n nn nn eee nen en nnn en nen nn eneneneeE. PENERBITAN OBYEK TUNJUGA TELAH SAH KARENA TELAH SESUAIDENGAN KETENTUAN PENCABUTAN KEPUTUSAN BERDASARKAN UU AP71.

tidak turut sebagai Tergugat untuk dapat dimintakan Sertipikattersebut batal demi hukum atau setidaktidaknya tidak berkekuatan hukum,maka Sertipikat tersebut tertap berkekuatan hukum, dan konsekwensinyaapabila ada putusan yang menyatakan tanah terperkara kepunyaan atauhak milik orang lain, menurut hukum kepemilikan hak atas sebidang tanahtersebut menjadi tumpang tindin serta putusan yang demikian noneksekutabel karena terdapat dua pemilik hak atas sebidang tanah(tumpang tindih) yaitu tanah terperkara

BahwaHakim berpendapat proses pemeriksaan permintaan Pra Peradilan adalahmencakup dari awal dibacakannya permohonan hingga selesai dibacakanputusan atas permohonan tersebut, sehingga demi kepastian hukum dan untukmenghindari adanya tumpang tindin atau penjatunhan putusan yang berbedaantara Pra Peradilan dengan perkara pokoknya, serta sesuai ketentuan Pasal82 ayat (1) huruf d KUHAP, perkara Pra Peradilan ini haruslah dinyatakangugur; Bahwa hal ini sejalan dengan pendapat M.

sebagaimana dimaksud pada ayat (1)adalah : Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangandengan asasasas umuMm pemerintahan yang baik;Asas Kepastian Hukum yaitu. asas dalam negara hukum yangmengutamakan landasan ketentuan perundangundangan, kepatutan,keajegan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraanpemerintah;Adanya tumpang tindih hak kepemilikan atas tanah akibat perbuatanTergugat yang telah menerbitkan sertifikat hak milik menjadikan objeksengketa dalam perkara ini tumpang tindin

tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor : 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yangberbunyi : Alasanalasan yang dapat digunakan dalam gugatansebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : Keputusan Tata UsahaNegara yang digugat itu bertentangan dengan asasasas umumpemerintahan yang baik; Asas Kepastian Hukum yaitu asas dalam negarahukum yang mengutamakan landasan ketentuan perundangundangan,kepatutan, keajegan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraanpemerintah; Adanya tumpang tindin