Akta.Pid.Sus/TP.Korupsi/2014/PN.PTK danpermintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada terdakwapada tanggal : 17 Nopember 2014; Menimbang, bahwa dengan demikian Permintaan Banding dari Penuntut Umumtelah diajukan dalam tenggang waktu serta menurut caracara sebagaimana yang31ditentukan undangundang, sehingga permintaan banding tersebut secara formal dapatditerima; Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya mengemukakankeberatannya atas Putusan Majelis Hakim Tipikor

dilakukan secara bersamasamasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) huruf bUU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atasUU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberatasan Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke1KUHP, serta menjatuhkan pidana kepada terdakwa ASMAJAYA, S.Pd sesuaidengan tuntutan pidana yang telah dibacakan pada tanggal 20 Oktober 2014.Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tipikor

pada Pengadilan Tinggi Pontianak(Majelis Hakim tingkat banding) setelah mempelajari berkas perkara, Salinan PutusanMajelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Pontianak (Majelis Hakim tingkatpertama) Nomor : 19/Pid.Sus/TP.Korupsi/2014/PN.PTK tanggal 7 Nopember 2014,Memori Banding Penuntut Umum, berpendapat bahwa halhal yang berkenaan denganterbuktinya dakwaan Penuntut Umum terhadap terdakwa Majelis Hakim tingkat bandingsependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama, bahwa terdakwa terbukti secara

Pada tanggal 05Februari 2016 Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor mengeluarkan Akta PendaftaranPerjanjian Bersama Nomor 34/PHI/PB/2016/PN Bna;Bahwa sesuai isi Perjanjian Bersama (PB)tertanggal 11 Januari 2016tersebut diatas yang telah disepakati dalam Pasal 1 huruf (a) dan huruf (b)terhitung mulai tanggal 1 Januari 2016 Para Penggugat di pekerjakankembali di PT.

kewenangan untuk menandatangani suratsurat tetapi padasaat itu timbul Perjanjian Bersama tertanggal 11 Januari 2016 yang tanpasepengetahuan Direktur Utama PT Fianda Malasi yang saat ini telah dirugikanoleh terbitnya surat perjanjian bersama secara tidak sah dan lebihlebin untukmelegalkannya maka oleh para penggugat telah mendaftarkan perjanjianbersama tersebut melalui Biro Bantuan HukumSentral Keadilan (BBHSkK)Banda Aceh Nomor 02/B/Sek/BBHSK/01/2016 dan pada tanggal 5 Februari2016 Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor

Bahwa dalam putusan halaman 82 dalam hal menimbang majelis hakim telahsalah dalam penerapan Pasal 13 (1) Undangundang No 2 Tahun 2004 karenaPerjanjian Bersama yang dibuat adalah tidak sah, seharusnya Majelis Hakimmelihat Alat Bukti surat P21 tentang pembatalan perjanjian bersama yangdikeluarkan Pengadilan Negeri/Phi/Tipikor Nomor 34/PHI/PB/2016/Pn.Bna.. Bahwa Majelis Hakim AdHoc Ayi Afrianto, S.H dan Drs.

KelurahanPangkalan Sesai, Kota Dumai;Agama : Islam;Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;Pendidikan : 82;Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan SuratPerintah/ Penetapan Penahanan oleh :1 Penyidik tidak dilakukan penahanan;2 Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 15Nopember 2015;3 Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Perkanbaru sejaktanggal 4 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 3 Desember 2015;4 Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor

padaPengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 4 Desember 2015 sampaidengan tanggal Pebruari 2016;5 Perpanjangan Penahanan I oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikorpada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 2 Pebruari 2016 sampaidengan tanggal 2 Maret 2016;6 Perpanjangan Penahanan II oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikorpada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 3 Maret 2016 sampaidengan tanggal 1 April 2016;7 Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat Banding Pekanbaru,sejak tanggal8

,MH Hakim AdHoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru sebagai HakimAnggota II, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor TingkatBanding Pekanbaru Nomor: 20/PID.SUSTPK/2016/PT.PBR tanggal 1 Juni2016, Putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidangterbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi oleh Hakim49Hakim Anggota dengan dibantu YUSNIDAR, S.H selaku Panitera PenggantiPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanpadihadiri

daftartagihan kredit;e. 1 (satu) lembar fotokopi kartu angsuran atas nama Nyoman Suarjana;f. 1 (satu) lembar fotokopi kartu angsuran atas nama MadeSukerta;g. 1 (Satu) lembar fotokopi kartu angsuran atas nama WayanSuparma;h. 1 (satu) lembar fotokopi kartu angsuran atas nama Ni MadeMetri;i. 1 (satu) lembar fotokopi kartu angsuran atas nama Nyoman Tri Putrawan;j. 1 (satu) lembar fotokopi kartu angsuran atas nama KetutBagiarta.13) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Pengadilan Negeri/Niaga/HAM/Hubungan industrial/Tipikor

Surabaya Nomor: W14UI/14032/Hk.02.2/12/2016 tanggal 1 Desember 2016 perihalPemberitahuan Penyerahan Salinan Putusan;14) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Pengadilan Negeri/Niaga/HAM/Hubungan industrial/Tipikor Surabaya Nomor: W14UI/13022/Hk.02.2/11/2016 tanggal 9 November 2016 perihalPemberitahuan Penyerahan Salinan Putusan;15) 6(enam) lembar fotokopi Surat Pengadilan Negeri/Niaga/HAM/Hubungan industrial/Tipikor Surabaya Nomor: W14UI/10968/Hk.02.2/10/2016 tanggal 4 Oktober 2016 perihal RelaasPanggilan

Bahwa Judex Facti Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palutelah tidak cermat dan keliru dalam pertimbangan hukum pada unsuroerbuatan memperkaya diri Sendiri, orang lain atau Suatu korporasiBahwa berdasarkan fakta sebagaimana keterangan saksi Corneles Gintu,saksi Jasman Mojanggo dan saksi Yostan Roy Mbae yang bersesuaiandengan bukti bukti nota pembelian barang berupa pipa air dan lainlainsejumlah Rp.73.528.200, (bukti terlampir) terungkap bahwa sebagian besardana sejmlah Rp. 109.781.248,00 (

Bahwa Judex Facti Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palu telahtidak cermat dan keliru dalam pertimbanga hukum pada unsur mereka yangmelakukan, menyuruh melakukan dan atau turut Serta melakukanBahwa Terdakwa selaku Bendahara Desa Meko yang bertugas sebagaipembantu kepala desa dalam penatausahaan administrasi keuangan dalammembuat laporan pertanggungjawaban APBDesa Meko tahun 2015 danbuktibukti pendukungnya yang dinyatakan fiktif adalah atas sepengetahuandan persetujuan saksi Corneles Gintu

Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1 A/HI/Tipikor Palu, telah benar dalammenerapkan hukum pembuktian sesuai dengan unsur yang telahdidakwakan.Bahwa dalam memori banding Terdakwa menyebutkan bahwa judex factitingkat pertama tidak menerapkan peraturan hukum atau diterapkan tidaksebagaimana mestinya dan cara mengadili tidak dlaksanakan menurutHalaman 47 dari 51, Putusan Nomor 21/Pid.SusTPK/2017/PT PALundangundang...dst.

Hal tersebut adalah sudah masuk dalam ranahpemeriksaan tingkat Kasasi sebagaimana pasal 253 KUHAP.2 Dalam memori banding Terdakwa menyebutkan Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Palu telah tidak cermat dan keliru dalam pertimbanganhukum pada unsur perbuatan memperkaya diri sendiri dan orang lain.

PUTUSANNOMOR 26/PID TIPIKOR/2012/PT.KT.SMDA DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi KalimantanTimur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara tindak pidanakorupsi pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalamperkara terdakwa: Nama lengkap : H.

Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 8 Oktober 2012Nomor: 26/Pid Tipikor/2012/PT.KT.Smda tentang Penetapan Majelis Hakimuntuk memeriksa dan mengadili Perkara Nomor: 26/Pid Tipikor/2012/PT.KT.Smda dalam tingkat banding serta penunjukan Panitera Penggantiuntuk membantu Majelis Hakim;Il.Salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Samarinda tanggal 25 Juni 2012 Nomor: 34/Pid.Tipikor/2011/PN.Smda,yang amarnya sebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa

Penerbitan dan penetapan Keputusan oleh Tergugat tersebut tidakberdasarkan ketentuan yang benar berdasarkan UndangUndangNomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan PeraturanPemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PegawaiNegeri Sipil dan Putusan Pengadilan Tipikor Nomor 12/Pid.SusTPK/2018/PN.Kdi, tanggal 12 Pebruari 2018 = sehinggabertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 87 ayat (2)UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 dan bertentangandengan ketentuan dalam Pasal 247, Pasal 248 ayat (

Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada HubungannyaDengan Jabatan atas nama La Renda OH, S.Pd NIP. 19661231199103 1 098 ditetapkanpada tanggal 15 April 2019 dan berlaku sejak tanggal ditetapkan,dengan alasan karena telah dipidana penjara berdasarkan putusanpengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ;Putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, yang dijadikanalasan dan pertimbangan dalam Pemberhentian Tidak DenganHormat dalam Keputusan Tergugat tersebut adalah berdasarkanputusan Pengadilan Tipikor

Begitu pula sesuai dengan siaran pers Nomor : 005/RILIS/BKN/V/2018tanggal 2 Mel 2018, yang berbunyiHalaman 30 dari 50 Halaman Putusan No. 63/G/2019/PTUN.KdiGuna menuntaskan permasalahan kasuskasus keterlibatan PegawaiNegeri Sipil (PNS) dalam tindak pidana korupsi (tipikor) dan yang telahditetapbkan dalam keputusan hukuman tetap (inkracht), BadanKepegawaian Negara (BKN) melalui Kedeputian Bidang Pengawasandan Pengendalian Kepegawaian bekerjasama dengan KedeputianBidang Pencegahan Komisi Pemberantasan

Penuntut Umum, sejak tanggal 13 September 2017 s/d 2 Oktober 2017;Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Tanjungpinang, sejak tanggal 15 September 2017 s/d 14Oktober 2017;Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan NegeriTanjungpinang, sejak tanggal 15 Oktober 2017 s/d 13 Desember 2017;Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tindak PidanaKorupsi Tingkat Banding, sejak tanggal 14 Desember 2017 s/d 12Januari 2017;Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat Banding, sejaktanggal 18 Januari 2018 sampai dengan tanggal 18 Maret 2018;8.

Tipikor Betty Desnita, S.H., M.H dan K.A. Syukri, S.H.,M.Hmasingmasing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan padahari Selasa, tanggal 27 Maret 2018 pada persidangan yang terbukauntuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh Yusnidar, S.HPanitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Pekanbaru, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum danTerdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.HakimHakim Anggota, Hakim Ketua Majelis,1.

Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat Banding Pekanbaru, sejaktanggal 19 Desember 2017 sampai dengan tanggal 17 Januari2018;Halaman 1 dari 43 Putusan Nomor 1/PID.SUSTPK/2018/PT PBR7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat Banding, sejaktanggal 18 Januari 2018 sampai dengan tanggal 18 Maret 2018;8.

Tipikor Betty Desnita, S.H., M.H dan K.A. Syukri, S.H.

NegeriManokwari selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 25 Januari 2016sampaidengan tanggal23 Februari 2016;Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Manokwari dengan jenis penahanan Rumah Tahanan NegaraManokwari sejak tanggal 24 Februari 2016sampai dengan tanggal 23 April2016;Perpanjangan penahanan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 24 April 2016 sampai dengantanggal 21 Mei 2016;Penahanan Hakim Pengadilan Tipikor

Tingkat Banding pada Pengadilan TinggiJayapura, sejak tanggal 27 April 2016 sampai dengan tanggal 26 Mei 2016;Penahanan Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan TinggiJayapura sejak tanggal 27 Mei 2016 sampai dengan tanggal 25 Juli 2016;Terdakwa dalam pemeriksaan peradilan di tingkat banding didampingi olehPenasihat Hukumnya bernama Demianus Waney, S.H.

yang pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa Terbanding semula Terdakwa menolak memory banding yang diajukanPenuntut Umum sebagai Pembanding terkait barang bukti uang berjumlahRp.850.000.000,00,(delapan ratus lima puluh juta rupiah) yang dalam putusanjudex factie telah dipertimbangkan sesuai fakta hukum dipersidangan tidakterbukti hasil korupsi yang telah dinikmati oleh terdakwa Fiet Sayuri, oleh karenaitu status hukumnya harus dikembalikan kepada terdakwa dan tidak dikenakanpasal 18 UndangUndang Tipikor

Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor TingkatBanding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara, berdasarkan PenetapanNomor : 5/Pen.Pid.SusTPK/2018/PT TTE tanggal 9 Februari 2018,terhitung sejak tanggal 21 Februari 2018 sampai dengan tanggal 22 Maret2018;. Perpanjangan Penahanan kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan TipikorTingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara, berdasarkanPenetapan Nomor : 5/Pen.Pid.

Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiMaluku Utara Nomor 2/Pen.Pid.SusTPK/2018/PT TTE, tanggal 24 April2018 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadiliperkara ini dalam Tingkat Banding;. Berkas perkara dan suratsurat yang berhubungan dengan perkaratersebut;.

Akta permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan TindakPidana Tipikor pada Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 10 April2018 ;2. Relaas pemberitahuan Permohonan Banding yang dibuat oleh JurusitaPengadilan Tindak Pidana Korupsi oada Pengadilan Negeri Ternate padatanggal 11 April 2018, permintaan banding Penuntut Umum tersebut telahdiberitahukan kepada Terdakwa/ Penasihat Hukum terdakwa ;3.

Bahwa sebelumnya Kepala Bagian Organisasi Sekda tahun 2013 s/d 2016;Halaman 27 dari 43 halaman Putusan Nomor: 57/G/2019/PTUN.Mks.Bahwa sebelumnya tahun 2011 di PMD Luwu Utara;Bahwa Penggugat pernah disandung korupsi;Bahwa Penggugat dulu di Sekretariat Daerah Luwu Utara Bagian Ekonomi/Jabatannya Bendahara Sekda;Bahwa saksi ikut memproses Penggugat;Bahwa tidak ada pemberhentian sementara terhadap Penggugat, langsungdiberhentikan setelah diputus Korupsi;Bahwa ada 11 orang diberhentikan atas tindakan Tipikor

sejak saksi menjabatBKPSDM;Bahwa pernah saksi ikut rapat Sekda di Indonesia tahun 2018 dimintamenindaklanjuti surat BKN tentang SAPK;Bahwa setelah itu saksi bentuk tim kecil dengan dibagi 8 tahap; Sosialisasi SKB 3 Menteri; Koordinasi Tipikor di Makassar meminta putusanputusan; Selanjutnya Konsultasi Kejari memantau perkembangan; Ada surat batas, 31 Desember 2018 untuk dilaksanakan SKB; Tanggal 24 April 2019, ada Informasi dari MK gugatan ditolak; Men Pan perintahkan, tanggal 30 April harus laksanakan

dengan SK pemberhentian Penggugat sesuaipetunjuk BKN Pusat yaitu menjalankan peraturan perundangundangan; Bahwa saksi tahu pemberhentian Sementara kepada Penggugat; Bahwa saksi pernah dilakukan kepada Penggugat; Bahwa saksi tidak tahu Putusan PT.Umum Makassar tahun 2017; Bahwa acuan PTDH adalah UU; Bahwa saksi tidak kaji soal Putusan Pengadilan terkait kasus Penggugat ditindak pidana korupsi; Bahwa ada surat dari BKN Pusat yang menyampaikan namanama terkenaPTDH, lalu saksi mencari surat Putusan ke Tipikor

Pid /Tipikor /2019/PN.Bgl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu Klas IA yangmenerangkan bahwa pada tanggal 19 Desember 2019, Jaksa Penuntut Umummengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebutdan Akta Permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Juru sitaPengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu kepada terdakwa pada tanggal 19Desember 2019 secara sah;Membaca Akte Pemberitahuan Permintaan banding Jaksa PenuntutUmum kepada Terdakwa Nomor 9/Akta.

Pid /Tipikor /2019 /PN.Bgl padatanggal 19 Desember 2019;Membaca Akta Pemberitahuan Memori banding Jaksa Penuntut UmumNomor 9/Akta.

Pid /Tipikor /2019 /PN.Bgl kepada Terdakwa pada tanggal 26Desember 2019;Membaca surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara(Inzage) kepada Terdakwa dan Penuntut Umum masingmasing Nomor :W8.U1/6200/pid.SusTPK.01.10/02/2019, masingmasing tertanggal 19 Desember 2019 baik kepada terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum diberikesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerjaterhitung mulai tanggal 19 Desember 2019 sampai dengan tanggal 26 Desember 2019, sebelum berkas perkara

Tipikor,Smg., jo putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggSemarang Nomor :58/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg., jo. Putusan MahkamaAgung No. 19 K/Pid.Sus/2014;3. Bahwa Walaupun putusan pengadilan tersebut sejak tahun 2014 telahmempunyai kekuatan hukum yang tetap, namun mengenai barang Buktiberupa Sertifikat Hak Milik No,2150 Kel.Gumilir, Percil No.

Tipikor Smg jo. Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smgjo. Putusan Nomor 19.K./Pid.Sus/2014 dalam perkara atas nama terdakwa HeriKarmawan;Menimbang, bahwa saksi Titin Sartyem dan saksi Sudirwan pada pokoknyamenerangkan bahwa benar Budi Irianto telah melaksanakan jual beli denganpelawan (bersama Heri Karmawan) atas tanah miliknya yang terletak di Jl.

BNA, tanggal 24 Februari 2017 dengantelah disidangkan pokok perkaranya di Pengadilan Tipikor Banda Aceh padahari Senin tanggal 6 Maret 2017 dan berdasarkan Pasal 5 ayat (2) UndangUndang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman merumuskanbahwa pengadilan terhadap para pencari keadilan dan berusaha sekeraskerasnya mengetahui segala hambatan dan rintangan untuk dapattercapainya peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, maka dengan inikami memohon kepada Hakim Prapid yang menangani perkara ini

Sidang yang digelar pada hari Senin Tanggal 6 Maret 2017di Pengadilan Tipikor Banda Aceh belum dibacakan surat dakwaan terhadappokok perkara oleh Jaksa Penuntut Umum dan ditunda persidangannya hinggatanggal 17 Maret 2017 dengan agenda pembacaan dakwaan;2.

Perpanjangan Ketua Pengadilan (Tahap Il) sejak tanggal 15 Mei 2018sampai dengan tanggal 14 Juni 2018;Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2018 sampai dengan tanggal 26 Juni2018;Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang sejaktanggal 27 Juni 2018 sampai dengan tanggal 26 Juli 2018;.

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupangsejak tanggal 27 Juli 2018 sampai dengan tanggal 24 September 2018;Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada pengadilan TinggiKupang Pasal 27 ayat (1) KUHAP sejak tanggal 20 September 2018 sampaidengan tanggal 19 Oktober 2018;Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor padapengadilan Tinggi Kupang Pasal 27 ayat (2) KUHAP sejak tanggal 20Oktober 2018 sampai dengan tanggal 18 Desember 2018;Halaman 1 dari 61 halaman

Bahwa Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Surabaya yangmemeriksa dan mengadili perkara telah melakukan kesalahan dalammenerapkan suatu peraturan ketentuan dalam Pasal 197 ayat 1 huruf c dan dKUHAP;e Bahwa Majelis Hakim dalam perkara Terdakwa Ir.

ANANTO SUKMONO ke depan persidangandengan dakwaan yang disusun secara alternatif, tetapi oleh Majelis HakimPengadilan Tipikor pada Pengadilan Surabaya dakwaan yang dipertimbangkandalam putusanya hanya dakwaan alternatif Kesatu Primair dan Subsidairsedangkan dakwaan alternatif Kedua : sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 9 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo.

"Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Surabayadidalam memeriksa dan mengadili perkara tidak dilaksanakan menurutketentuan undangundang dalam menerapkan hukum pembuktianmengenai tidak terbuktinya unsur dapat merugikan keuangan Negaraatau perekonomian Negara di dalam putusannya;Semua pasalpasal dalam perkara tindak pidana korupsi mensyaratkanadanya suatu kerugian Negara sebagaimana surat dakwaan JaksaPenuntut Umum dalam dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dandiancam pidana

ANANTO SUKMONO yang tidak pernah dipertimbangkandalam putusan yang dibuat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Surabaya;e Bahwa Majelis Hakim telah melakukan kekeliruan dan kesalahan di dalamcara mengadili terhadap penerapan hukum pembuktian dalam pertimbanganputusannya yang saling bertentangan antara pertimbangan mengenai unsuryang satu dengan yang lainnya didalam menyatakan Terdakwa Ir.

LUMME, SH HakimHakim AdHoc Tipikor pada Mahkamah Agungsebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hariitu juga oleh Ketua Majelis beserta HakimHakim Anggota tersebut, dibantuoleh TUTY HARYATI, SH. MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri olehPemohon Kasasi / Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;HakimHakim Anggota : Ketua Majelis :ttd. ttd.Prof. Dr. MOHAMMAD ASKIN, SH. Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, SH.LLM.ttd.MS. LUMME, SH.Panitera Pengganti :tid.TUTY HARYATI, SH.

No. 2471 K/PID.SUS/2012e Menguatkan putusan Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Semarang tanggal 21 Juni 2012 No. 28/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor Semarang yang dimintakan banding ;e Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan ;e Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam keduatingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesarRp.5.000, (lima ribu rupiah);Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 57/Kasasi/Akta.Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.Smg Jo. No. 45/Pid.Sus/2012/PT.TPK. Smg.

Panitera Muda Tipikorpada Pengadilan Negeri Semarang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 18Oktober 2012 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarnegaratelah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan TinggiSemarang tersebut ;Memperhatikan memori kasasi bertanggal 25 Oktober 2012 dari JaksaPenuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di KepaniteraanPengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang pada hari itu juga;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa

sendiriatau orang lain atau suatu korporasi ;Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Semarang dalampertimbangannya antara lain mengambil alin seluruh pertimbangan yangdikemukakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi PengadilanNegeri Semarang dan menyatakan bahwa pertimbangan hukum Majelis HakimTipikor pada Pengadilan Negeri Semarang telah tepat dan benar;Bahwa pertimbangan tersebut sangat keliru karena berawal daripertimbangan hukum yang diuraikan oleh Majelis Hakim Tipikor

padaPengadilan Negeri Semarang sejak awal sudah keliru, sehingga jika MajelisHakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarang mengambil alih pertimbangantersebut berarti juga telah melakukan kekeliruan;Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Pengandilan Tindak Pidana KorupsiPengadilan Negeri Semarang yang menyatakan bahwa unsur melakukanperbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasisebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

MOHAMMAD ASKIN, SH dan MS.LUMME, SH HakimHakim AdHoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagaiAnggota dan diucapkan dalam sidang terobuka untuk umum pada hari itu jugaoleh Ketua Majelis beserta HakimHakim Anggota tersebut, dan dibantu olehTUTY HARYATI, SH.MH Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri olehPemohon Kasasi / Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;HakimHakim Anggota : Ketua:ttd. ttd.PROF.Dr. MOHAMMAD ASKIN, SH. Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, SH.LLM.ttd.MS.

PUTUSANNO. 29/.Pid.SusTPK/2021/PN.SbyDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tipikor Surabaya yang memeriksa, mengadili dan memutusperkara Tipikor dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkatpertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalamperkara:Nama lengkapTempat lahirUmur/Tanggal lahirJenis kelamin: Perempuan.Kebangsaan/Kewarganegaraan: Indonesia.Tempat tinggalAgamaPekerjaanPendidikan: HOSIHAH Binti SAFA1.: Bangkalan.: 51 Tahun / 01 Januari 1969

karena Terdakwa dinyatakan bersalahdan dijatuhi pidana, serta Terdakwa telah menjalani tahanan, maka masapenahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa di kurangkan seluruhnya daripidana yang dijatuhkan;Menimbang bahwa dalam Peraturan Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor 1 Tahun 2020 ( PERMA NO 1 TAHUN 2020 )Tentangpedoman Pemidanaan Pasal 2 Dan Pasal 3 Undang UndangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi maka Majelis Hakim meyakinibahwa perbuatan Terdakwa adalah lebih mengarah pada pasal 2 UndangUndang Tipikor

Panaitera Pengganti Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriSurabaya dengan dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dari KejaksaanNegeri BANGKALAN dan Terdakwa sendiri didampingi oleh PenasihatHukumnya;Hakim Adhoc Tipikor Ketua Majelis HakimKUSDARWANTO,.,SH.SE,MH. TONGANI,SH.,MH.Halaman ke 84 Putusan Perkara No. : 29/Pid.SusTPK/2021/PN.SBYDR EMMA ELLYANI S.H., M.H.Panitera Pengganti,RUDY SUPARNADI, S.H.Halaman ke 85 Putusan Perkara No. : 29/Pid.SusTPK/2021/PN.SBY

UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang PerubahanUndangUndang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi (UU Tipikor) jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPjo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Sebagaimana tertulis dalam konsideransnya, Objek Sengketaditerbitkan untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan dalam PutusanMahkamah Agung Nomor 327 K/Pid.Sus/2009 yang merupakanputusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dan menghukumPenggugat karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan berupaPasal 3 UU Tipikor.

Karena Penggugat melakukan Pasal 3 UU Tipikor yangmerupakan kejahatan jabatan berdasarkan Putusan MahkamahAgung Nomor 327 K/Pid.Sus/2009 yang telah berkekuatan hukumtetap sejak 29 Juli 2009, maka Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN danPP Manajemen PNS dapat diterapkan kepada Penggugat;39. Berdasarkan uraian di atas, maka jelas berlakunya ObjekSengketa terhitung mulai Juli 2009 bersesuaian dengan Pasal 252 PPManajemen PNS dan Objek Sengketa tidak berlaku surut.

Pertama, Penggugat sewaktu masih menjadi PNS terbuktitelah dihukum dengan pidana penjara berdasarkan PutusanMahkamah Agung Nomor 327 K/Pid.Sus/2009 tertanggal 29 Juli 2009yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidanakejahatan jabatan atau yang ada hubungannya dengan jabatan yaituPasal 3 UU Tipikor yang berbunyi:Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atauorang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan,kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan

2017 tanggal 21 November2017 (fotokopi dari fotokopi); Bukti T9 : Putusan No. 10/G/2016/PTUN.SMD (fotokopi darifotokopi); Bukti T10 : Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, MenteriPendayagunaan Aparatur Negara Dan ReformasiBirokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara No182/6597/SJ, No. 15 Tahun 2018, No. 153/KEP/2018(fotokopi dari fotokopi); Bukti T11 : Surat Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RINo. 4/M/RHS/IX/2018, tanggal 21 September 2018, halPenegakan Disiplin ASN yang tersangkut tipikor