dikualifikasikan sebagai orang yang belum dewasa ;Menimbang, bahwa selanjutnya dalam permohonannya Pemohonmendalilkan bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah agarPemohon ditunjuk sebagai wali untuk memenuhi kepentingan biayapendidikan dan lainlain dari anaknya Pemohon ;Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas di mana oleh karenaanak yang bernama FIDYA FITRA MILIATRI adalah orang yang masihterkualifisir sebagai orang yang belum dewasa dan denganmemperhatikan ketentuan dalam buku Pedoman Tekhnis

Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang PendaftaranTanah, keteranganketerangan mengenai datadata pertanahan yangdihimpun di kantor Agraria Kotamadya/Kabupaten, disusun dengan teliti danrapi dalam 2 (dua) kelompok yaitu: Kelompok yuridis: dalam kelompok ini dihimpun keterangan mengenaiapakah nama hak atas tanah tersebut; siapakah subjek yang memeganghak atas tanah tersebut; peralihan dan pembebanannya jika ada terhadaphak atas tanah tersebut; kelompok yuridis ini dihimpun dalam BukuTanah; Kelompok Tekhnis

: dalam kelompok ini dihimpun keterangan mengenai dimanakah letak tanahnya; berapakah panjang dan lebar (luas) tanahnya;penunjukan batasbatas tanahnya secara jelas; kelompok tekhnis ini akanmenghasilkan suatu peta pendaftaran tanah yang dihimpun dalam SuratUkur;Bahwa secara fakta hukum sebagaimana bukti T4 serta keterangan saksiMusrapa A.

PosoNomor: 188.45/20/V/PMK/2008 tanggal 15 Mei 2008 tentang Penunjukan PejabatPelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK), Pembantu Bendahara Pengeluaran padaSubdin Sosbud dalam Program Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMTAS) danPengganti Pembantu Bendahara Pengeluaran pada Subdin Kelembagaan danPelatihan dalam Kegiatan Pemberian Stimulan Pembangunan Desa dan12.Pembangunan Jalan Kantong Produksi dalam Program/Kegiatan di LingkunganDinas Pemberdayaan Masyarakat Kab.

Poso Tahun Anggaran 2008;3. 1 (satu) rangkap Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kab.Poso Nomor: 188.45/20/V/PMK/2008 tanggal 15 Mei 2008 tentangPenunjukan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK), PembantuBendahara Pengeluaran pada Subdin Sosbud dalam Program MakananTambahan Anak Sekolah (PMTAS) dan Pengganti Pembantu BendaharaPengeluaran pada Subdin Kelembagaan dan Pelatihan dalam KegiatanPemberian Stimulan Pembangunan Desa dan Pembangunan Jalan KantongProduksi dalam Program/Kegiatan

PeraturanPemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, keterangan11keterangan mengenai datadata pertanahan yang dihimpun di Kantor AgrariaKotamadya/Kabupaten, disusun dengan teliti dan rapi dalam 2 (dua) kelompok Yaitu:Kelompok yuridis: dalam kelompok ini dihimpun keterangan mengenai apakahnama hak atas tanah tersebut, siapakah subyek yang memegang hak atas tanahtersebut, peralihan dan pembebanannya jika ada terhadap hak atas tanah tersebut,kelompok yuridis ini dihimpun dalam buku tanah;Kelompok tekhnis

, dalam kelompok ini dihimpun keterangan mengenai di manakahletak tanahnya, berapakah panjang dan lebar (luas) tanahnya, penunjukan batasbatastanahnya secara jelas, kelompok tekhnis ini akan menghasilkan suatu petapendaftaran tanah yang dihimpun dalam surat ukur;Bahwa secara fakta hukum sebagaimana bukti T4 serta keterangan saksi Musrapa A.Ptnh (saksi dari BPN Kota Kendari) yang dalam keterangannya menerangkan bahwaSertifikat atas Nama Termohon Kasasi sebagaimana bukti P.1 tidak terdapat dalamcek

Pemohon dan calon istri telah berpacaran danakan menikah atas dasar saling mencintai tanpa ada paksaan dari Siapapun.Bahwa antara dirinya dan anak Para Pemohon tidak pernah melakukanhubungan suami istri.Bahwa calon suami anak para Pemohon berstatus jejaka dan calon istrinyabelum pernah menikah.Bahwa calon suami anak para Pemohon telah mampu menjadi kepala rumahtangga dan siap untuk melaksanakan tugas sebagai suami bahkan telah siappula jika dikarunai anak.Bahwa dirinya bekerja sebagai pelayanan tekhnis

mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuhtanggungjawab;Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat balighmasih harus disertai dengan syarat kKemampuan mental sebagai suami dankepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhankehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti calon suami anak ParaPemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepalakeluarga, sedangkan kemampuan material calon suami anak Para Pemohonsudah bekerja sebagai Pelayanan Tekhnis

., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut:Bahwa saksi bekerja di Bagian Tekhnis pemeriksaan di UPTLaboratorium Kesehatan dan Lingkungan Dinas Kesehatan PropinsiRiau Pekanbaru sejak tahun 2000 samapai sekarang.Bahwa adapun kewenangan kantor UPT Laboratorium Kesehatan danLingkungan Dinas Kesehatan Propinsi Riau Pekanbaru adalahmelakukan pemeriksaan dan pengujian dibidang klinis berupaspecimen manusia dan lingkungan, untuk specimen manusia yaituberupa : urine, darah, jaringan tubuh

manusia, air ludah, dl.Kewenangan tersebut sudah merupakan tugas pokok dan fungsi dariunit Pelaksana Tekhnis Dinas Kesehatan Propinsi Riau sesuaiPeraturan Gubernur Riau No : 49 Tahun 2009 tentang Uraian TugasUnit Pelaksana Tekhnis Dinas Kesehatan Propinsi Riau.Bahwa berdasarkan Surat hasil pemeriksaan terhadap urine terdakwaYeri Aproyadi Bin Iduar dan saksi Suwardi als Adi Bajau Bin Nasrintelah dilakukan pemeriksaan dikantor UPT Laboratorium Kesehatandan Lingkungan Dinas Kesehatan Propinsi Riau Pekanbaru

No. 243/B/2015/PT.TUNJKT Bahwa, Penggugat/Terbanding tidak mempunyai kapasitasmengajukan gugatan; Bahwa, surat gugatan salah tekhnis; Menimbang, bahwa dari beberpa materi yang terurai diatas,terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan tentang kewenanganPengadilan Tata Usaha Negara dalam sengketa perkara ini; Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding mengajukan gugatandengan menyampaikan Alas Hak berupa Akta Jual Beli tertanggal 12 Juli2005 antara Penggugat/Terbanding sebagai pembeli ,dengany Ny

Duta Cipta berdasarkan Kontrak Nomor : 06/PPKSP/JKPKPJCMK/2017 tanggal 18 September 2017, bersama dengan saksi HAISARRIFAI, ST, MT selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkanSurat Keputusan Walikota Cirebon Nomor : 800/063BM/DPUPR tanggal 18Agustus 2017 tentang Keputusan Walikota Cirebon Penunjukan PejabatPelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) Bidang Bina Marga Dinas PekerjaanUmum dan Penataan Ruang Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017 yangditandatangani olehKepala Dinas Pekerjaan Umum Dan

Bahwa saksi HAISAR RIFAI, ST, MT. selaku Pejabat Pelaksana TeknisKegiatan (PPTK) berdasarkan SuratKeputusanWalikota CirebonNomor : 800/063BM/DPUPRtanggal 18 Agustus 2017, yang telahHalaman8dari73 Putusan Nomor 11/TIPIKOR/2020/PT BDGmenggantikan saksi Hesti Lestari, ST, MM dengan Surat KeputusanWalikota Cirebon Nomor : 800/016BM/DPUPR tanggal 10 Januari 2017tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK),Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Pelaksana Tekhnis,Pengawas Lapangan dan Pelaksana

Duta Cipta berdasarkan Kontrak Nomor : 06/PPKSP/JKPKPJCMK/2017 tanggal 18 September 2017, bersama dengan saksi HAISARRIFAI, ST, MT selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkanSuratKeputusanWalikota Cirebon Nomor : 800/063BM/DPUPR tanggal 18Agustus 2017 tentang Keputusan Walikota Cirebon Penunjukan PejabatPelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) Bidang Bina Marga Dinas PekerjaanUmum dan Penataan Ruang Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017 yangditandatangani oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan

Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor : 800/063BM/DPUPR tanggal 18Agustus 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan(PPTK) pada Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Dan PenataanRuang Tahun Anggaran 2017.3. Surat Nomor : 007/PPK/OP/X1I/2017 tanggal 13 November 2017 perihalLaporan Perkembangan Kegiatan.4. Surat Nomor : 003/PPK/OP/XI/2017 tanggal 03 Oktober 2017 perihalLaporan Triwulan Ill.Halaman34dari73 Putusan Nomor 11/TIPIKOR/2020/PT BDG10.11.12.13.14..

Menyatakan barang bukti berupa :1.10.11.Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Pelaksana Tekhnis,Pengawas Lapangan dan Pelaksana Adminstrasi pada Bidang BinaMarga Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tahun Anggaran2017.. Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor : 800/063BM/DPUPR tanggal 18Agustus 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana TekhnisKegiatan (PPTK) pada Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan UmumDan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2017..

BUNGA TANJUNG RAYA untuk pekerjaan Paket 11 PengaspalanJalan Muara Niro Muara Tabun Tahun Anggaran 2013 s/d Tahun Anggaran2015, kemudian melaksanakan pekerjaan tersebut tidak Sesuai denganspesifikasi tekhnis umum kontrak yang bertentangan dengan Perpres No. 54tahun 2010 Jo.

, dimana perusahaan atau calonpenyedia dinilai salah satunya yaitu metode pelaksanaan pekerjaan.Bahwa dalam evaluasi tekhnis, panitia lelang menetapkan hanya PTBunga Tanjung Raya yang lulus dalam evaluasi tersebut.Bahwa setelah dilakukan evaluasi tekhnis, kemudian dilakukanevaluasi kualifikasi yaitu dengan memeriksa semua dokumenpenawaran seperti bukti kepemilikan alat atau sewa alat, dan personil.Bahwa untuk Paket 11 Pengaspalan Jalan Muara Niro Muara Tabun,PT Bunga Tanjung Raya lulus dalam evaluasi

, dimana perusahaan atau calonpenyedia dinilai salah satunya yaitu metode pelaksanaan pekerjaan.Bahwa dalam evaluasi tekhnis, panitia lelang menetapkan 1 (Satu)perusahaan yang lulus terhadap evaluasi tersebut PT Bunga TanjungRaya.Bahwa setelah dilakukan evaluasi tekhnis, kemudian dilakukanevaluasi kualifikasi yaitu dengan memeriksa semua dokumenpenawaran seperti bukti kepemilikan alat atau sewa alat, dan personil.Bahwa untuk Paket 11 Pengaspalan Jalan Muara Niro Muara Tabun,PT Bunga Tanjung Raya

, dimana perusahaan atau calonpenyedia dinilai salah satunya yaitu metode pelaksanaan pekerjaan.Bahwa dalam evaluasi tekhnis, panitia lelang menetapkan 1 (satu)perusahaan yang lulus terhadap evaluasi tersebut PT Bunga TanjungRaya.Bahwa setelah dilakukan evaluasi tekhnis, kemudian dilakukanevaluasi kualifikasi yaitu dengan memeriksa semua dokumenpenawaran seperti bukti kepemilikan alat atau sewa alat, dan personil.Bahwa untuk Paket 11 Pengaspalan Jalan Muara Niro Muara Tabun,PT Bunga Tanjung Raya

, dimana perusahaan atau calonpenyedia dinilai salah satunya yaitu metode pelaksanaan pekerjaan.Halaman 66 dari 171 Putusan Nomor 21/Pid.SusTPK/2020/PN JmbBahwa dalam evaluasi tekhnis, panitia lelang menetapkan 1 (satu)perusahaan yang lulus terhadap evaluasi tersebut PT Bunga TanjungRaya.Bahwa setelah dilakukan evaluasi tekhnis, kemudian dilakukanevaluasi kualifikasi yaitu dengan memeriksa semua dokumenpenawaran seperti bukti kepemilikan alat atau sewa alat, dan personil.Bahwa untuk Paket 11 Pengaspalan

SITl NURMALIATI G Binti LA GUDA sebagai Pimpinandari Yayasan Tunas Karya atau penanggungjawab pelaksana tekhnis dalampelaksanaan program sisipan pedesaan yang pada hari dan tanggal serta jamyang sudah tidak dapat diketahui dengan pasti dalam tahun 2005, bertempatdi Kota BauBau atau setidaktidaknya pada tempat lain yang masih termasukdi dalam daerah hukum Pengadilan Negeri BauBau, dengan tujuanmenguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasimenyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau

SITI NURMALIATI G Binti LA GUDA sebagai Pimpinan dariYayasan Tunas Karya atau penanggungjawab pelaksana tekhnis dalam pelaksanaan program sisipan pedesaan yang pada hari dan tanggal serta jam yangsudah tidak dapat diketahui dengan pasti dalam tahun 2005, bertempat di KotaHal. 7 dari 22 hal. Put.

SITl NURMALIATI G Binti LA GUDA sebagai Pimpinandari Yayasan Tunas Karya atau penanggungjawab pelaksana tekhnis dalampelaksanaan program sisipan pedesaan yang pada hari dan tanggal sertajam yang sudah tidak dapat diketahui dengan pasti dalam tahun 2005,bertempat di Kota BauBau atau setidaktidaknya pada tempat lain yangmasih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri BauBau, membuatsecara palsu atau memalsukan sepucuk surat yang dapat menimbulkansesuatu hak, sesuatu perikatan atau yang diperuntukkan

Biaya penyusunan dokumen permohonan pencairan anggaran tahap (pertama) dan penyusunan dokumen perencanaan tekhnis ia berikan kepadasaudara H. HASBY sebesar Rp.45.000.000, (empat puluh lima juta rupiah),biaya tersebut tidak sesuai pos berdasarkan APBDesa Tahun 2016. Putusan No.95/Pid.

Biaya penyusunan dokumen permohonan pencairan anggaran tahap (pertama) dan penyusunan dokumen perencanaan tekhnis ia berikan kepadasaudara H. HASBY sebesar Rp.45.000.000, (empat puluh lima juta rupiah),biaya tersebut tidak sesuai pos berdasarkan APBDesa Tahun 2016. Biaya penyusunan dokumen kelengkapan pencairan anggaran Tahap (pertama) ia berikan kepada saudara ROY HARTONO sebesarRp.30.000.000, (tiga puluh juta rupiah), biaya tersebut tidak sesuai posberdasarkan APBDesa Tahun 2016.

RAHMAN, S.Kom, berdasarkanSurat Keputusan Kepala Desa Mattiro Bone saudara ABD.RAHMAN, S.Kom namun nomor dan tanggalnya saksi tidakketahui, Surat Keputusan tersebut tentang pembentukan TimPelaksana Tekhnis Kegiatan (PTK) pembangunan jalan desa danpembangunan MCK, yang terlibat sebagai tim PTK berdasarkanSurat Keputusan tersebut adalah saudara ABD.

HASBI dan saudaraROY menyiapkan dokumendokumen tersebut antara lain dokumenperencanaan tekhnis, dokumen permohonan pencairan dana tahap (pertama), serta dokumendokumen lainnya, ia bersama Bendahara Desatinggal mencairkan anggaran tersebut kemudian melaksanakan kegiatankegiatan dengan melihat APBDesa Mattiro Bone Tahun 2016.

Biaya penyusunan dokumen permohonan pencairan anggaran tahap (pertama) dan penyusunan dokumen perencanaan tekhnis ia berikan kepadasaudara H. HASBY sebesar Rp.45.000.000, (empat puluh lima juta rupiah),biaya tersebut tidak sesuai pos berdasarkan APBDesa Tahun 2016.

Tapanuli Tengah Nomor251/KANPORA/2011 tanggal 16 Februari 2011 tentang Penetapan PejabatPengelola Tekhnis Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPTKSKPD)Kanpora Kab.

Taptengyaitu : sesuai Pasal 3 mempunyai tugas menyelenggarakan sebagianHalaman 92 dari 169 Putusan No. 107/PID.SUS/TPK/2014/PN.MDNkewenangan daerah di bidang Pemuda dan Olah Raga meliputi perumusankebijakan tekhnis, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian.Untuk jabatan tersebut saksi bertanggungjawab kepada Bupati Tapteng melaluiSekda.Bahwa benar saksi pernah diangkat selaku Pengguna Anggaran di Pandanberdasarkan Keputusan Bupati Tapteng Nomor : 823.2/DPPKKD/2011 tanggal07 Desember 2011

Tapanuli Tengah tentang Penetepan Pejabat Pengelola Tekhnis KegiatanSatuan Kerja Perangkat Daerah (PPTKSKPD) Kantor Pemuda dan Olahraga Kab.Tapanuli Tengah TA. 2011 Nomor : 251/KANPORA/2011 tanggal 16 Pebruari 2011yang ditandatangani oleh terdakwa Lander Parhusip. S.Pd. Bahwa tidak benar seluruh dokumen pertanggungjawaban ditandatangani olehImam Mahadi Panggabean pada akhir tahun 2011, dan sepengetahuan saya,Imam Mahadi Panggabean menandatangani dokumen pertanggungjawaban pertriwulan.

Tapanuli Tengah Nomor : 251/KANPORA/2011tanggal 16 Februari 2011 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Tekhnis KegiatanSatuan Kerja Perangkat Daerah (PPTKSKPD) Kanpora Kab.

Tapanuli Tengah Nomor :251/KANPORA/2011 tanggal 16 Februari 2011 tentang Penetapan PejabatPengelola Tekhnis Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPTKSKPD)Kanpora Kab.

Paloh Pelaksana Kegiatan di Medan, Tendi Assamsi Pelaksana Kegiatan di Palembang turunke Lantai 18 yang sudah ada Komite Eksekutif (KE) yaitu Krisna Bayu, Dody Iswandi danDasril Anwar untuk mendengar briefing (pengarahan) singkat dari Dody Iswandi (SekjenKOI) yang intinya mengarahkan Terdakwa bersama dengan vendor lainnya untukberkumpul lagi pada tanggal 16 Desember 2015 untuk pemaparan tekhnis pekerjaan dansaat itu ditanyakan pada masingmasing vendor siapa yang siap, kemudian Terdakwa(Direktur PT

Formatama Mega Kreasi) menyatakan siap;Bahwa kemudian pada tanggal 16 Desember 2015 di Gedung KOI Lantai 18 dihadapanpihak KOI yaitu Dody Iswandi, Anjas Rivai, Krisna Bayu, Dasril Anwar, Helen Sarita DeLima dan juga ada konsultan carnaval dari Jember Festival, Terdakwa yang diwakili olehAdriyansah melakukan presentasi proposal Tekhnis PT.

No. 3/PID.SUSTPK/2019/PT.DKpersentasi dari proposal tekhnis PT. Formatama Mega Kreasi di depan forum KE (KomiteEksekutif) dimana rapat presentasi itu dipimpin oleh Dodi Iswandi, dengan hasil yaitu :Forum KE (Komite Eksekutif) yang diketuai oleh Dodi Iswandi (Sekjen KOI) memutuskanbahwa proposal PT.

Wiriyatmoko, MT. ; Bahwa lembar yang berisi Ketentuan Tekhnis ditandatangani pada tanggal15 April 2005 oleh Kasudin Ir. Robby Ifrany, MT. :Bahwa Ir. Wiriyatmoko, MT menjabat sebagai Kasudin sampai tanggal 21September 2005 dan Ir. Robby Ifrany, MT. menjabat sebagai Kasudinsejak tanggal 19 Oktober 2005 sampai dengan awal tahun 2009 ; Hal 44 dari 111 hal. Putusan No. 1649/Pid.B/2010/PN. Jkt. Ut.

;Bahwa lembar yang berisi Ketentuan Tekhnis ditandatangani pada tanggal15 April 2005 oleh Kasudin Ir. Robby Ifrany, MT. ;Bahwa sehubungan dengan perkara Terdakwa tersebut, saksi barumengetahui pada saat saksi dipanggil oleh pihak Kejaksaan bahwa adamasalah sehubungan lokasi tanah sebagaimana tertera dalam Sertifikat Hal 47 dari 111 hal. Putusan No. 1649/Pid.B/2010/PN.Jkt. Ut.

;Bahwa lembar yang berisi Ketentuan Tekhnis ditandatangani pada tanggal15 April 2005 oleh Kasudin Ir. Robby Ifrany, MT. ;Bahwa tanah yang dimohonkan haknya, setelah berkas permohonan lengkap kemudian dibentuk PanitiaPendaftaran Tanah A, kemudiandilakukan pengukuran dilapangan, dibuat Ketetapan hak, dibuat Peta ; Bahwa Panitia Pendaftaran Tanah A berkewajiban mengadakanpengecekan dilokasi yang dimohonkan haknya tersebut, tidak ada rapat khusus ;Hal 50 dari 111 hal.

Bahwa setahu saksi Ketetapan Rencana Kota No.55/19 yang disahkan olehKepala Dinas Tata Ruang Pemda DKI Jakarta pemanfaatan adalah PHT(Penyempurna Hijau Taman) dalam pengertian bahwa diatas lahan tersebuttidak dapat diberikan ijin untuk pembangunan rumah tinggal, kecuali untuktaman ;Bahwa terhadap data berupa Ketetapan Rencana Kota (KRK) No.29/TN/JU/2004, data tersebut tidak benar karena lembar KRK yang berupa Peta dan lembar yang berisi ketentuan tekhnis ditandatangani pada tanggal yangsama, tetapi

;Bahwa lembar yang berisi Ketentuan Tekhnis ditandatangani pada tanggal15 April 2005 oleh Kasudin Ir. Robby Ifrany, MT.

Saksi FOGOTO TELAUMBANUA (dituntut dalam berkas perkara lain)diangkat oleh terdakwa sebagai Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan(PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 645.7/05/K/Dishub/IV/2009 tanggal 02 April 2009 tentang Pengangkatan Pejabat PelaksanaTekhnis Kegiatan (PPTK) pada Proyek Fisik dan Non Fisik yang dikelolaDinas Perhubungan Kab. Nias Selatan TA.2009.3. Saksi YEFITA GULO, Drs.

jenjang pendidikan formal maupun informal mengenai bidang tertentudan diakui keahliannya melalui ijazah atau sertifikat kKeahlian khusus untuk itu;Menimbang, bahwa Kewenangan adalah keabsahan atau kemampuanseseorang untuk melakukan tindakan tertentu yang didapat melalui izin atauperaturan yang memberikan wewenang untuk melakukan tindakan tertentu;Menimbang, bahwa dalam hal ini keahlian dan kewenangan dalam perkara iniadalah keahlian dan kewenangan yang dilakukan oleh seorang apoteker atautenaga tekhnis

kefarmasian;Menimbang, bahwa dari keterangan saksisaksi, keterangan ahli, danketerangan terdakwa serta didukung oleh barang bukti diketahui bahwaTerdakwa HERMAN Bin BURHAN bukanlah seorang tenaga ahli yang diberikewenangan untuk melakukan praktek kefarmasian, dan terdakwa bukanlahseorang Apoteker atau tenaga tekhnis kefarmasian sehingga secara otomatisTerdakwa tidak memiki keahlian dan kewenangan atau kompetensisebagaimana dimaksud dalam undangundang kesehatan untukmendistribusikan dan menyimpan

SUTRISNO dengan Lampiran Dokumen : Jaminan Penawaran, Daftar Kuantitas & Harga, Surat Kuasa, Dokumen Penawaran Tekhnis (Metoda Pelaksanaan, Jadwal Waktu Pelaksanaan, Daftar Personil Inti, Jenis / Kapasitas / Komposisi & Jumlah Peralatan Utama Minimal yang dibutuhkan, Spesifikasi Tekhnis) dan Dokumen Kualifikasi.

PANDAN INDAH dengan Lampiran Dokumen : Jaminan Penawaran, Daftar Kuantitas & Harga, Surat Kuasa, Dokumen Penawaran Tekhnis (Metoda Pelaksanaan, Jadwal Waktu Pelaksanaan, Daftar Personil Inti, Jenis / Kapasitas / Komposisi & Jumlah Peralatan Utama Minimal yang dibutuhkan, Spesifikasi Tekhnis) dan Dokumen Kualifikasi.

PUTRA BADIRI dengan Lampiran Dokumen : Jaminan Penawaran, Daftar Kuantitas & Harga, Surat Kuasa, Dokumen Penawaran Tekhnis (Metoda Pelaksanaan, Jadwal Waktu Pelaksanaan, Daftar Personil Inti, Jenis / Kapasitas / Komposisi & Jumlah Peralatan Utama Minimal yang dibutuhkan, Spesifikasi Tekhnis) dan Dokumen Kualifikasi.

Citra Serayu Mas dan penebangan yang dilakukan tersebut tidakmengikuti tekhnis penjarangan kayu pinus di mana sebagian kayu yang ditebangadalah kayu yang tidak di tolet atau diberi tanda;Halaman 20/106 Putusan No. 28/Pid.SusTPK/2019/PN.KdiBahwa yang melakukan pentoletan atau memberi tanda terhadap tanaman ataukayu pinus yang akan dilakukan penebangan adalah tim tekhnis dari DinasKehutanan Kab.

Bahwa pada saat itu kami melihat di lapangan yang bertugas melakukanpenebangan adalah perusahaan yang dikomando oleh seseorang yang bernamaJoko dan sebenarnya untuk proses penebangan memang dapat dilakukan olehpihak perusahaan tetapi harus tetap mengikuti petunjuk tekhnis yang telahdikeluarkan oleh Dinas Kehutanan Prov.

Sulawesi Tenggara namun apabilaHalaman 27/106 Putusan No. 28/Pid.SusTPK/2019/PN.Kdikegiatan ini mempunyai pos anggaran maka penebangan seharusnyadilakukan oleh tim tekhnis dari Dinas Kehutanan;Bahwa sepengetahuan saksi untuk di Dinas Kehutanan Kab. Konawe belumpernah dianggarkan untuk kegiatan penjarangan tersebut;Bahwa setelah kami turun di lapangan bersamasama dengan Terdakwa danjuga Ketua DPRD Kab.

Konawe untuk melaksanakankegiatan penjarangan dengan kesepakatan hasil kayu dari kegiatan penjarangantersebut dijual kepada pihak perusahaan dengan harga yang telah disepakati;Bahwa sebelum dilakukan penebangan dalam kegiatan penjarangan tersebutsudah terlebih dahulu ada tim tekhnis dari Dinas Kehutanan Kab.

Novita Widiana;Bahwa saksi tidak sempat membaca mengenai harga jual kayu pinus hasilpenjarangan tersebut sebesar Rp70.000, di Surat perjanjian kerjasama sebelumsaksi tanda tangani waktu itu;Bahwa setahu saksi untuk mekanisme kegiatan penjarangan tersebut di konsepoleh pejabat tekhnis di Dinas Kehutanan Kab.

LOKOLObersertifikat No 186 dengan surat jual beli dan kwitansi tertanggal 12 Juni2004 ;Menimbang, bahwa Permohonan untuk menetapkan statuskepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak.status kepemilikan suatu benda harus diajukan dalam bentuk gugatan bukanberupa Pemohonan hal ini juga sejalan dengan Pedoman TekhnisAdministrasi dan Tekhnis Peradilan Buku Il Edisi 2007 Mahkamah AgungRepublik Indonesia pada halaman 47 angka 12C : permohonan yangdilarang permohonan untuk menyatakan

adalah penentuan siapasiapa yang menadi ahli waris,penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masingmasing ahli waris,dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilanatas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahliwarispenentuan bagian masingmasing ahli waris;Menimbang, bahwa tolak ukur yuridis tersebut harus difahami sesuaikeperluan hukum oleh para ahli waris sepanjang permohonan tersebut tidakberlawanan dan beralasan hukum, mengingat tekhnis