pihak Tergugat memintaHalaman 19 dari 30 Putusan Nomor 101PDT/2021/PT BTNPenggugat untuk mengganti tanah yang tumpang tindihseluas 4 (empat) Hektar atau mengganti kerugian sebesarRp.100.000, per meter x 4 (empat) Hektar.Bahwa dari hasil pantauan di aplikasi sentuh tanahku, keterangan daripihak Kanwil BPN Provinsi Banten bahwa diatas objek tanah telahterdapat bagunan perumahan, serta hasil pertemuan di Polda Banten,maka diperoleh kesimpulan bahwa Tergugat sudah mengetahui danmenerima kondisi tumpang tindin

adil (fair and just trial) yang dapat diselesaikan secaratuntas permasalahan dalam perkara Aquo, yang tidak menimbulkankekaburan dan atau menimbulkan permasalahan baru di antara pihakpihak yang bersengketa yang diperiksa dan diputus ;Bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan didapatnya keadilanbaik terhadap Penggugat maupun Tergugat, yang telah menimbulkanproblematic Yuridis yang harus diselesaikan secara tuntas danmenurut hukum yang berlaku dan untuk tidak menimbulkan suatuputusan yang tumpang tindin

setelah terjadi tumpang tindih dengan tanah milikTERGUGAT KONVENSI;Menimbang, bahwa ketika eksepsi dari TERGUGAT KONVENSI adalahmempermasalahkan terkait dengan tidak diuraikannya secara jelas dan lengkap berapameter tanah PENGGUGAT KONVENSI yang tumpang tindin dengan tanah milikTERGUGAT KONVENSI tersebut, maka Majelis Hakim menganggap hal tersebutbukanlah suatu hal yang menyebabkan gugatan menjadi tidak jelas oleh karena haltersebut secara tersirat masih dapat dihitung yaitu dengan menghitung selisih

mendalilkan bahwa patok batas tersebut telah benar sesuaidengan bukti T1;Menimbang, bahwa setelah melihat bukti surat T1 dan kemudian kembalimelihat bukti P1 yang telah dipertimbangkan sebelumnya, maka kemudian menjadiHalaman 42 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 06/Pat.G/2016/PN Bjbpertanyaan Majelis Hakim adalah bagaimana bisa ketika antara bukti surat T1 dan buktisurat P1 tidak saling bertentangan/tumpang tindih tetapi kenapa pada dataran aplikasi dilapangan menjadi berbeda dan bisa saling tumpang tindin

Pada tanggal 18 Desember 2013, Penggugat dan Penggugat IIdengan Tergugat membuat Surat Perdamaian dengan disaksikanoleh Tokoh Masyarakat dan diketahui oleh Kepala Desa Selat Beting,yang isinya Tergugat menyadari telah keliru menguasai lahan milikPara Penggugat/ telah terjadi tumpang tindin dengan lahan IbuWidowati dan Lina Purwana (Penggugat dan Penggugat Il), dandengan perdamaian tersebut Para Penggugat tidak berkeberatanuntuk mengganti biaya tanaman kelapa sawit yang terlanjur telah ditanam oleh

Tergugat II sebagai pribadi akan memindahkanlahan yang dijual kepada Tergugat namun pada kenyataannya dasarkepemilikan Tergugat adalah upah kerja kepada kelompok tani SIRAUMANDIRI dan Tergugat II menyerahkan lahan yang merupakan objekperkara adalah bertindak untuk dan atas nama kelompok tani SIRAUMANDIRI bahwa kemudian dalam surat perdamaian tersebut padapokoknya menerangkan Para Penggugat tergugat akan memperolehtanah lain yang dijanjikan oleh Penggugat Penggugat dikarenadikarenakan terjadi tumpang tindin

Nomor 133 K/Padt.SusPHI/201 710.Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUUIX/2011 tanggal 19September 2011;Bahwa apabila upah proses Termohon Kasasi dihitung sejak Februari2016 sampai dengan Juni 2016 dan di sisi lain Termohon Kasasidiberikan kompensasi istirahat keguguran dalam bentuk uang sebesar1,5 bulan upah, maka Judex Facti telah keliru menerapkan hukumtentang pemberian hak istirahat keguguran dalam bentuk uang yangberlebihlebinan serta tumpang tindin dengan upah proses;Bahwa dalam keadaan normal

Simpang Tiga seluas 16.400 M2, danmenyatakan tanahnya tumpang tindin sebahagian dengan tanah An. Murtadi(linat peta nomor 12) yang sudah dibeli oleh Tergugat dari Penggugat I.Tetapi hingga saat ini H. Bonaparte/Marlinis Syafar tidak pernahmengajukan keberatannya secara PERDATA yaitu dengan mengajukangugatan perdata ke Pengadilan untuk dapat membuktikan siapa pemiliksebenarya, akan tetapi H.

terletak di Kelurahan Cijoro Pasir (dahulu Desa Cijoro Pasir )Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak Provinsi Banten (dahulu Jawa Barat)atas nama Masun.Bahwa Penggugat mengetahui adanya obyek sengketa secara nyatapada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 di Ruang Rapat Kantor PertanahanKabupaten Lebak pada saat mediasi atas adanya permohonan SertipikatPenggugat yang telah dilakukan Pengukuran oleh Tergugat namun tidak bisadilanjutkan hasilnya ke gambar ukur karena di atas tanah yang dimohonbertumpang tindin

Penyelesaiansepenuhnya sengketa ini oleh Peradilan Perdata dalam lingkup Peradilan Umumbertujuan pula untuk menghindari terjadinya disparitas Putusan Pengadilan yangtumpang tindin dan kontradiktif antara satu lingkungan peradilan denganlingkungan peradilan lainnya serta untuk menjamin adanya kepastianMenimbang, bahwa dari bukti Penggugat berupa Gugatan PerbuatanMelawan Hukum yang telah diregister di Pengadilan Negeri Surabaya denganNomor : 610/Pdt.G/2018/PN.Sby.

(tumpang tindin dengan tanah Penggugat 5 meter);b. Tergugat Ill (Sali) yang menguasai tanah objek sengketa seluas510 m? dengan ukuran 10 m x 51 m, dasar surat SKGR Nomor 172/PDB/2005, tanggal 2 Juli 2005 (tumpang tindih dengan tanah Penggugat10 meter).C. Tergugat IV (Ahue) yang menguasai tanah objek sengketa seluas765 m? dengan ukuran 15 m x 51 m, dasar surat SKGR Nomor 173/PDB/2005, tanggal 2 Juli 2005 (Tumpang tindih dengan tanah Penggugat15 meter);7.

BINTANG PRIMAENERGY PRATAMA seluas.1.243 Ha, yang dimaksud dalam suratkeputusan tersebut tumpang tindin dengan areal PertambanganPenggugat sesuai Keputusan Bupati Kutai Kartanegara (Tergugat)Nomor : 540/07/KPEr/DPEIV/X/2003, tanggal 21 Oktober 2003, tentangHalaman 4 dari 30 halaman.

Penanganan Kasus Pertanahan, dalam hal di atas satu bidang tanahterdapat beberapa sertipikat hak atas tanah yang tumpang tindih, BPN RIHal. 34 dari Hal. 41 Putusan Perkara No. 98/G/2017/PTUNMDNmelakukan perouatan hukum pertanahan berupa pembatalan dan/ataupenerbitan sertipikat hak atas tanah, sehingga di atas bidang tanah tersebuthanya ada satu sertipikat hak atas tanah yang sah ; Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, pernyataan PihakTergugat bahwa sertipikat objek sengketa telah tumpang tindin

Berkat Banua Inti untukseluas 199,6 (seratus sembilan puluh sembilan koma enam) hektarlahannya tumpang tindin dengan lahan yang diperoleh olehPenggugat/Pembanding berdasarkan Perjanjian Bagi MHasil No.J2/Ji.DU/45/1 981 tertanggal 2 Nopember 1981;Bahwa selanjutnya Judex Facti Il dalam pertimbangannya samasekali tidak menyinggung apakah kedua objek sengketa tersebut lahannyatumpang tindih dengan lahan yang diperoleh oleh Penggugat/Pembandingberdasarkan Perjanjian Bagi Hasil No.

Oleh karena itu diatas areal 810 (delapanratus sepuluh) hektar yang tumpang tindin dengan areal tempatditerbitkannya Objek Sengketa dalam perkara a quo adalah dilarangmelakukan kegiatan yang dapat merusak keutuhan Taman NasionalTesso Nilo tersebut, sehingga Objek Sengketa tidak bisa terbitdiatas areal tersebut 5 22220 nn2 nooneBahwa meskipun Objek Sengketa diterbitkan lebih dahulu 1 (satu)tahun dari terbitnya Keputusan Menteri Kehutanan tentang TamanNasional Tesso Nilo tersebut, akan tetapi sebelumnya

Karya Prima Kusuma Wijaya yang memuatkekurangan juridis dan tumpang tindin dengan Sertipikat Hak Milik No.75/Kelurahan Djobokuto yang sudah diterbitkan terlebin dahulu (Sejak tahun1972), maka sudah selayaknya Sertipikat Hak Guna Bangunan atas namaTergugat V sampai dengan Tergugat XI tersebut juga DINYATAKAN CACATHUKUM dan TIDAK MEMILIKI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT;20.

Karya Prima Kusuma Wijaya yang memuat kekuranganjuridis dan tumpang tindin dengan Sertipikat Hak Milik No. 75/KelurahanDjobokuto yang telah diterbitkan terlebin dahulu (Sejak tahun 1972), makasudah selayaknya Sertipikat Hak Guna Bangunan atas nama Tergugat Vsampai dengan Tergugat XI tersebut juga DINYATAKAN CACAT HUKUMdan TIDAK MEMILIKI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT;12.

Sertifikat HGB Nomor 3880 atas nama PT Graha Perkasa Propertindoterindikasi tumpang tindin dengan HGB 186 dan HGB /74Perolehannya berasal dari PT Pembangunan Delta Mas sebagaimanatermuat pada Akita Pernyataan Nomor 86 tanggal 19 Juni 2013 yangdibuat di hadapan Paula Quartanti Handayani, Sarjana Hukum,Notaris di Kabupaten Bekasi tentang Pelepasan Tanah Persil NomorC.1092/408, seluas 8.893 m? (delapan ribu delapan ratus sembilanpuluh tiga meter persegi), atas nama Nain Goni;11.3.

dengan arahan Pola Ruang Pemukiman Perkantoran;Bahwa akibat diterbitkannya Risalah tersebut, maka terbit KeputusanBupati Bekasi Nomor 591/Kep.008BPMPPT/2013 tanggal 15 April2013 tentang Izin Lokasi;Bahwa selanjutnya berdasarkan Izin Lokasi dimaksud, terbitSertifikatSertifikat HGB atas nama Penggugat;Bahwa selanjutnya Tergugat dengan Suratnya Nomor 337/3003216/IV/2015 tanggal 28 April 2015 dengan sewenangwenang telahmenyatakan bahwa Sertifikatsertifikat HGB atas nama Penggugatterindikasi tumpang tindin

BahwaHakim berpendapat proses pemeriksaan permintaan Pra Peradilan adalahmencakup dari awal dibacakannya permohonan hingga selesai dibacakanputusan atas permohonan tersebut, sehingga demi kepastian hukum dan untukmenghindari adanya tumpang tindin atau penjatunhan putusan yang berbedaantara Pra Peradilan dengan perkara pokoknya, serta sesuai ketentuan Pasal82 ayat (1) huruf d KUHAP, perkara Pra Peradilan ini haruslah dinyatakangugur; Bahwa hal ini sejalan dengan pendapat M.

tidak turut sebagai Tergugat untuk dapat dimintakan Sertipikattersebut batal demi hukum atau setidaktidaknya tidak berkekuatan hukum,maka Sertipikat tersebut tertap berkekuatan hukum, dan konsekwensinyaapabila ada putusan yang menyatakan tanah terperkara kepunyaan atauhak milik orang lain, menurut hukum kepemilikan hak atas sebidang tanahtersebut menjadi tumpang tindin serta putusan yang demikian noneksekutabel karena terdapat dua pemilik hak atas sebidang tanah(tumpang tindih) yaitu tanah terperkara

Hal ini telahmenimbulkan kerugian bagi anggota Penggugat yang telah memperolehlahan secara sah dari Badan Pengusahaan Kawasan PerdaganganBebas Dan Pelabuhan Bebas Batam karena telah menimbulkanketidakpastian hukum terhadap lahan Hak Pengelolaan yang menjaditumpang tindin dengan kawasan hutan sesuai Surat Keputusan TergugatIl yang menjadi dasar bagi Tergugat untuk tidak memprosespermohonan sertifikat atas lahan yang masuk kawasan hutan tersebut;b.

sebagaimana dimaksud pada ayat (1)adalah : Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangandengan asasasas umuMm pemerintahan yang baik;Asas Kepastian Hukum yaitu. asas dalam negara hukum yangmengutamakan landasan ketentuan perundangundangan, kepatutan,keajegan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraanpemerintah;Adanya tumpang tindih hak kepemilikan atas tanah akibat perbuatanTergugat yang telah menerbitkan sertifikat hak milik menjadikan objeksengketa dalam perkara ini tumpang tindin

tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor : 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yangberbunyi : Alasanalasan yang dapat digunakan dalam gugatansebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : Keputusan Tata UsahaNegara yang digugat itu bertentangan dengan asasasas umumpemerintahan yang baik; Asas Kepastian Hukum yaitu asas dalam negarahukum yang mengutamakan landasan ketentuan perundangundangan,kepatutan, keajegan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraanpemerintah; Adanya tumpang tindin

Bahwa demi pemeriksaan perkara yang berkeadilan, menyeluruh danuntuk menghindari adanya tumpang tindin putusan serta untukpenyelesaian permasalahan pokok secara tuntas, maka tidak dapatdibenarkan pokok perkara yang sama diperiksa dalam 2 (dua) prosesperadilan, terlebih lagi dalam pengadilan negeri yang sama (PengadilanNegeri Subang).Berdasarkan uraian tersebut di atas, menjadi fakta hukum bahwa objeksengketa diperiksa oleh 2 (dua) proses peradilan di Pengadilan Negeri Subang,maka menjadi tidak berlebihan

PenetapanPengadilan Negeri Subang No.05/III/Pen.K/Pdt.cons/ 2012 tanggal 5 Maret2012.Bahwa demi pemeriksaan perkara yang berkeadilan, menyeluruh dan untukmenghindari adanya tumpang tindin putusan serta untuk penyelesaianpermasalahan pokok secara tuntas, maka tidak dapat dibenarkan pokokperkara yang sama diperiksa dalam 2 dua proses peradilan, terlebih lagidalam pengadilan negeri yang sama (Pengadilan Negeri Subang) Nebis inIdem.Berdasarkan uraian butir 3 Jo. butir 4 di atas, menjadi fakta hukum yangtidak