Senin tanggal 27 Februari2017 No.Reg.Perk:PDS02/KORUPSVANAMBAS/10/2017 yang pada pokoknyamenuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tipikor yang memeriksa danmengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:MENUNTUT:Supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Tanjung Pinang yang memeriksa dan mengadili perkara inimemutuskan.1.olMenyatakan Terdakwa ZULFAHMI, ST tidak terbuktisecara sah danmenyakinkan melakukan perbuatan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanadimaksud dalam Pasal

2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdan ditambah dengan UU No.20 tahun 2001 tentang perubahan atasUndangundang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP sebagaimana dalamdakwaan primair dan membebaskan terdakwa dari dakwaan primair;Menyatakan Terdakwa ZULFAHMI, ST bersalah melakukan Tindak PidanaKorupsi yang dilakukan secara bersamasama, sebagaimana diuraikan dandiancam

unsurunsur Pasal yang terdapat dalamdakwaan Primair tersebut telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlumempertimbangkan dakwaan subsidair, akan tetapi apabila unsurunsur Pasalyang terdapat dalam dakwaan Primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akanmembebaskan terdakwa dari dakwaan Primair dan selanjutnya Majelis Hakimmempertimbangkan dakwaan subsidair:Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair terdakwa didakwa olehPenuntut Umum yaitu melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal

2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undangundang RI Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdan ditambah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke1 KUHP unsurunsurnya sebagai berikut:1.

saksisaksi, keterangan ahli dan alat bukti surattersebut, apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidanasebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindakpidana maka semua unsurunsur dari pada tindak pidana yang didakwakan haruslahterbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;138Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum telah dibuat dan disusun dalambentuk dakwaan Subsidairitas, yakni :PrimairMelanggar Pasal

2 Ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah denganUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001, jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;SubsidairMelanggar pasal 3 jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001, jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secarasubsidairitas maka dakwaan yang dibuktikan

lebih dahulu adalah dakwaan Primair,selanjutnya apabila dakwaan tersebut tidak terbukti maka dakwaan yang lain akandibuktikan kemudian;Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair, Para terdakwa didakwa olehPenuntut Umum yaitu bersalah melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001, jo pasal 55ayat (1) ke1 KUHP, yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut :1.

2 ayat(1) jo.

Pasal 18 ayat (1) Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah danditambah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahanatas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, yang unsurunsurnya adalahsebagai berikut:1. Setiap orang2. Secara melawan hukum3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatukoorporasi4.

terhadap Terdakwa,maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan danyang meringankan Terdakwa;Keadaan yang memberatkan : Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalampemberantasan tindak pidana korupsi;Keadaan yang meringankan: Terdakwa berlaku sopan di persidangan; Terdakwa belum pernah dihukum; Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwadijatuhi pidana makaharuslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan,Pasal

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 ayat (1) huruf b Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsijo. Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsijo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP dan Undangundang Nomor8 Tahun 1981Halaman 142 dari 149 Putusan Nomor 47/Pid.SusTPK/2017/PN.Bdgtentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan;MENGADILI:1.

(Seratus delapan puluh empat juta tiga ratus enam puluh riburupiah).anonnnne Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1)jo pasal 18 Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang UndangNomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undangundang Nomor 31tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat(1) ke 1 KUHPidana.SUBSIDAIR.

;Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Primair, terdakwa telah didakwaPenuntut Umum melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanaHalaman 114 dari 147Putusan Pengadilan Tindak Pidana KorpusiNomor: 48/Pid.Sus.K/2012/PN.Mdn.telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahanatas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana.

tersebut diatas, Terdakwa dapatdinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatutindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur daripasal yang didakwakan kepadanya ;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntun Umummelakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut :DAKWAAN:PRIMAIR :e Terdakwa didakwa melakukan perbuatan pidana, sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal

2 ayat ( 1 ) jo Pasal 18 UndangUndang R.I.Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberatasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diubah dengan UndangUndang R.I.

1999Jo UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 berbunyi :Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya dirisendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negaraatau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidanapenjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dandenda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyakRp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ;Menimbang, bahwa Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, unsurunsur sebagai berikut:I. 1.

ratus empat puluh dua ribu tujuh ratussembilan puluh tiga rupiah) sebagaimana hasil perhitungankerugian keuangan Negara oleh Badan Pengawasan Keuangandan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Jawa Tengahsesuai Nomor : SR5823/PW11/5/2013 tanggal 06 Desember2013 atas Dugaan Penyalahgunaan Dana PercepatanPembangunan Infrastruktur Daerah (DPPID) pada Dinas Energidan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Rembang TahunAnggaran 2011 ;Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal

2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 UndangUndang RINomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.SUBSIDIAIR :Bahwa terdakwa Drs. H. AGUS SUPRIYANTO, MM.

Pasal 18 UndangUndangRI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.

Majelis Hakim akan mempertimbangkan,apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakantelah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa untuk membuktikan Terdakwa melakukan TindakPidana Korupsi sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum haruslah memenuhiunsurunsur Tindak Pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan subsidairitas, yakni sebagai berikut :PRIMAIR :Pasal

2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 ayat (2) UndangUndang Republik IndonesiaNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diubah dan ditambah dengan UndangUndang Republik IndonesiaNomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiJoPasal 55 ayat (1) ke1 KUH Pidana.SUBSIDAIR :Pasal 3 Jo.

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanaHalaman 110 dari 147 Putusan Nomor 10/Pid.SusTPK/2020/PN.Ttediubah dan ditambah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiJo Pasal 55 ayat (1)ke1 KUH Pidana.Menimbang, bahwa karena Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebutdisusun berbentuk subsidairitas, maka terlebin dahulu akan dibuktikan mengenaiDakwaan Primair yaitu Pasal

2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (2) UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUH Pidana, yang unsurunsurnyaadalah sebagai berikut :1.

. dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU No. 31 tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentangPerubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.SUBSIDAIR :Bahwa terdakwa CHRISTANTO PANCA PRASETYO, SST binBROTO SANIDJO, berdasarkan Petikan Surat KeputusanWalikotamadya Kota Tegal Nomor : 823/092.K/2008 tanggal 01September 2008 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri

Spesifikasi bibit ternak domba tentang beratbadan, tinggi badan dan umurnya tidak diketahuisecara pasti ;PEMBUKTIAN :Menimbang, bahwa selanjutnya apakah berdasarkan faktafakta yang terbukti dipersidangan tersebut diatas, terdakwadapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimanayang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, maka MajelisHakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut ;Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telahdidakwa dengan Dakwaan Subsidaritas, yaituPrimair : melanggar Pasal

2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah danditambah dengan Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan Atas UndangUndang RI Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 Kitab UndangUndang Hukum Pidana ;Hal. 153 dari 205 hal. Ptsn.Pkr.Pdn.Khusus No.184/Pid.Sus/2010/PN.Tg! . Subsidair : melanggar Pasal 3 Jo.

Nomor 32/TIPIKOR/2019/PT.BDG.mengajukan permintaan banding,dengan demikian permintaan banding yangdiajukan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum masih dalam tenggang waktu danmenurut caracara serta memenuhi syaratsyarat yang ditentukan dalam perundangundangan, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima :Menimbang, bahwa Terdakwa Drs,MuhammadAW.MMPd Bin Abdul Wahabtelah diajukan ke Pengadilan berdasarkan atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum yangdisusun secara alternatif :Kesatu, Primair Pasal

2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal64 ayat (1) KUHPidana.SubsidairPasal 3 Jo. pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 31Tahun

Pasal 18 Undangundang R.I nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,sebagaimana telah diubah dengan Undangundang R.I nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas undangundang R.I nomor 31 tahun 1991 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana UndangUndang Nomor 8Tahun 1981 tentang Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana, serta ketentuanketentuan peraturan Perundangundangan yang bersangkutan dengan perkara iniMENGADILI:1.

5,658.94) Bahwa akibat perbuatan Terdakwa WIDODO selaku Field ConstructionReprecentatif (Pelaksana Lapangan) di Sumatera Light South (SLS) danTerdakwa WIDODO selaku Team Leader Waste Management di SumateraLight North (SLN) merugikan Keuangan Negara, sebesar US$ 7,278,217.88(tujuh juta dua ratus tujuh delapan ribu dua ratus tujuh belas DollarAmerika koma delapan puluh delapan sen) atau setidaktidaknya sekitarjumlah uang tersebut ;Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal

2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahaan AtasUndang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Jo.

No. 25 K/Pid.Sus/2015Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat(1) ke1 KUHP jo.

Perk : PDS08/0.2.38/Ft.1/07/2015tertanggal 20 Agustus 2015 telah didakwa sebagai berikut : Primair :wnn Perbuatan Terdakwa THOMAS LIE diancam pidana sebagaimana diaturdalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang No. 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi joPasal 55 ayat (1) ke1 KUHP Jo.

memberatkan dan meringankanbagi terdakwa, yaitu :Halhalyang memberatkan : Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalamupaya memberantas tindak pidana korupsi ;Halhal yang meringankan : Terdakwa bersikap sopan, mengaku bersalah, menyesali perbuatannya,belum pernah dihukum, Terdakwa telah melunasi pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) atasnama 23 (dua puluh tiga) nasabah dengan total sebesarRp.11.500.000.000, (sebelas milyar lima ratus juta rupiah);Mengingat serta memperhatikan ketentuan Pasal

2 ayat (1) Jo. pasal 18 UUNo. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan pasalpasal dalamKUHAP serta peraturan lain yang bersangkutan dan berhubungan;MENGADILI1.

pengambilan putusanMenimbang, bahwa untuk menentukan bersalah tidaknya terdakwa, maka akandipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhiunsurunsur tindak pidana dari pasalpasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam suratdakwaannya,Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan bentukdakwaan Kombinasi Alternative Subsidaritas sebagai berikut:Kesatu:Primair : Didakwa melanggar ketentuan sebagimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

2 ayat (1)jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3) Undangundang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undangundang Republik Indonesia No.20 tahun2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPSubsidair : Didakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 joPasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3) undangundang republic Indonesia Nomor 31 tahun 1999sebagaimana telah diubah dan ditambah

tidak terbukti menurut hukum, maka terdakwa dibebaskan dari dakwaanalternatif kesatu Primair tersebut dan selanjutnya akan dibuktikan dakwaan alternatif Kesatu Subsidairdan apabila dakwaan Kesatu Subsidair terbukti menurut hukum, maka dakwaan Kedua dan Ketigatidak perlu dibuktikan lagiMenimbang bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kombinasi seperti tersebutdiatas, maka pengadilan akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif Kesatu Primair,yaitu: didakwa melanggar ketentuan Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (3) undangundang no 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan undangundang no 20 Tahun 2001tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP yang unsurunsur tindakpidananya adalah sebagai berikut:1.

., ST tidak terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi, sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 2 Ayat 1 Jo. Pasal 18 Undangundang RI. Nomor : 31Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdan ditambah dengan Undangundang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahanatas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan Primair ;2.

secaralengkap dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini serta merupakan bagian yang tidakterpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakahberdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukantindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkandengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkandakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 UndangundangNomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHpPidana,yang unsurunsurnya :1. Setiap orang;2. Secara melawan hukum;3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;5.

SUWONDO SE Bin SUJONO DULSARItidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primairyakni melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah diubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanNo. 125/Pid.Sus. TPK/2017/PN.Mks., halaman 2 dari 166Tindak Pidana Korupsi jo.

.538.785.574,00, (lima ratus tigapuluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu lima ratustujuh puluh empat rupiah) sehingga terdapat kerugian keuangannegara sebesar Rp.1.461.214.426,00, (satu milyar empat ratusenam puluh satu juta dua ratus empat belas ribu empat ratus duapuluh enam rupiah) yang belum terpulihkan;Menimbang, Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan suratdakwaan yang disusun dengan bentuk subsidairitas.Primer : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal

2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 Undang.undang Nomor 31Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah denganUndang.undang Nomor 20 Tahun 2001 Pasal 55 ayat (1) ke.1KUHPidana;Subsider : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 3 Jo.

secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiriatau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atauperekonomian Negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjarapaling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda palingsedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);Menimbang, bahwa terdakwa di dakwa oleh Penuntut Umum atas dakwaan Primairmelanggar Pasal

2 ayat 1 Jo Pasal 18 ayat 1 huruf b Undangundang Nomor 31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke1 KUHP yang unsurunsurnyasebagai berikut :1 Setiap orang.2 Secara Melawan Hukum3 Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau SuatuKorporasi.4 Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara

Kepahiang tahun anggaran 2009.Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Mayjelis Hakimberpendapat unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidakterpenuhi atau tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.Menimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya unsur pokok dalam dakwaan Primairyaitu melanggar Pasal 2 ayat 1 Jo Pasal 18 ayat huruf b Undangundang Nomor 31 Tahun1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang104Undang

Dengan demikian jumlah keseluruhan kerugian kKeuangan negara dari biayacost recovery Bioremediasi yang diakibatkan oleh perbuatan TerdakwaHERLAND BIN OMPO, selaku Direktur PT.SGJ adalah sebesar US$6,900,929.67 (enam juta sembilan ratus ribu sembilan ratus dua puluhsembilan dollar Amerika koma enam puluh tujuh sen) atau setidaktidaknyasekitar sejumlah uang tersebut;Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang

Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;Mahkamah Agung tersebut;Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada KejaksaanNegeri Jakarta Selatan, tanggal 26 April 2013, sebagai berikut :1.Menyatakan Terdakwa HERLAN BIN OMPO, terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsijo UndangUndang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undangundang

tanggal 9 Mei 2012, yang pada pokoknyamenuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Palangka Raya yang memeriksa dan mebngadili perkara ini memutuskan :1 Menyatakan terdakwa H.TOPAN ET,SP tidak terbukti bersalah melakukan tindakPidana Secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya dirisendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikankeuangan negara atau perekonomian negara secara bersamasama,sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal

2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat(1) Huruf b UU RI Nomor 31 tahun 1999 jo UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentangperubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Jo Pasal 65 ayat (1) ke1 KUHP (Kesatu Dakwaan Primair);2 Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut di atas;3 Menyatakan terdakwa H.TAOPAN ET,SP terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana melakukan pembarengan beberapaperbuatan yang dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri

pembuktian yang diatur oleh Kitab UndangUndang HukumAcara Pidana ( KUHAP);Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkandakwaan dari Penuntut Umum tersebut berdasarkan buktibukti/faktafakta hukum yangdiperoleh selama dalam pemeriksaan / dipersidangan perkara ini;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan ini dengan bentukDakwaan Alternatif Subsidairitas, yaitu sebagai berikut :KESATUPRIMAIR : Perbuatan terdakwa H.TAOPAN ET,SP tersebut sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Pasal

2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf b,UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangperubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.SUBSIDAIR : Perbuatan terdakwa H.TAOPAN ET,SP sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) huruf b UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo UndangUndang Nomor

Bin MUHAMMAD DAUDsecara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah TURUT SERTAMELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI sebagaimana dalam dakwaanprimair Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana;Menjatuhkan pidana terhandap TERDAKWA AMIR NIZAM, S.E.

.Setelah mendengar pembacaan pembelaan Terdakwa pada persidangan tanggal 21Mei 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut:e Terdakwa tidak terbukti bersalah;e Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;e Mengembalikan harkat dan martabat hidup Terdakwa;Setelah mendengar pembacaan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa padapersidangan tanggal 21 Mei 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut:e Terdakwa Amir Nizam tidak terbukti secara sah dan menyakinkan telahmelakukan tindak pidana korupsi melanggar Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 UURI No.31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UURI No. 20 tahun 2001 tentangPerubahan Atas UURI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo.

.179.000.000, (seratus tujuh puluhsembilan juta rupiah), atau setidaktidaknya sekitar jumlah itu.Selain itu pula,perbuatan terdakwa LALU HERMAWAN SAPUTRA, SSTP. bersamasamadengan saksi ABDURAHMAN tersebut juga telah memperkaya diri merekasendiri atau orang lain orang, atau setidaktidaknya kekayaan terdakwa LALU20HERMAWAN SAPUTRA, SSTP. dan saksi ABDURAHMAN ataupun pihakpihaklainnya yang tidak berhak menjadi bertambah dari jumlah semuk.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal

2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan UndangUndang RI Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan AtasUndangUndang RI Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiJo.Pasal55 ayat (1) ke1 KUHP.SubsidairBahwa ia terdakwa LALU HERMAWAN SAPUTRA, SSTP. selakuPegawai Negeri Sipil (PNS) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan KepalaBadan Kepegawaian Negara Nomor : 00001/KEP/AU/7604/06 tanggal 01 Agustus2006 sekaligus

telah didakwa Penuntut Umum dengandakwaan Subsidairitas Alternatif (Kombinasi), maka Majelis hakim terlebihdahulu mempertimbangkan dakwaan Primair, apabila dakwaan Primair tidakterbukti Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair, dan apabiladakwaan Subsidair tidak terbukti maka Majelis hakim akanmempertimbangkan dakwaan Alternatif dengan cara memilih salah satudakwaan yang relevan dengan fakta dipersidangan;Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Primairsebagaimana diatur dalam Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangperubahan UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana, yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut :1.

AGUS SUNARA tidak terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi,sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU No.31 Tahun1999 sebagaimana telah dirubah dan diatur oleh UU No.20 Tahun 2001jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dalam Dakwaan Primair, dan olehkarenanya membebaskan terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut ;Menyatakan terdakwa Ir. H.

dilakukan oleh terdakwa tersebut terdakwa dapat dinyatakan telahmelakukan tindak pidana dan telah sesuai dengan perbuatan yang didakwakanoleh Penuntut Umum kepadanya ;Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatutindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsurunsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umumdengan dakwaan yang berbentuk Subsidaritas, dengan dakwaan PRIMAIR, yaitumelanggar Pasal

2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang Undang R.I Nomor 31 Tahun1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP,SUBSIDAIR Terdakwa didakwa melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 UndangUndangR.I Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah denganUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo Pasal 55 ayat(1) ke1 KUHP;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanterlebih