Joize Sutrisno tidak terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secarabersamasama sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaanPRIMAIR Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undangundang RI. Nomor 31Halaman 56 dari75 Putusan Nomor 8/PID.SUSTPK/2019/PT.GTOTahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UndangundangRl. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;.

WIROKILA, SEtersebut diatas diatur dan diancam pidana sebagiaman diaturdalam pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor : 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPjo pasal 65 ayat (1) KUHP;SubsidairBahwa ia terdakwa LINMER WEROKILA, SE. PNS padapada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan AsetDaerah ( PPKAD) Kabupaten Morowali dan menjabat selakuBendahara Pengeluaran pada Dinas PPKAD Kab.

27.758.000,20104001104051 JUMLAH 3.235.711.158, Sesuai Laporan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah oleh BadanPengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa TengahNomor: S1351/PW11/5/2006 tanggal 24 Maret 2006, seluruhnya berjumlahRp.3.235.711.158, (tiga milyar dua ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus sebelas ribuseratus lima puluh delapan rupiah), atau setidaktidaknya sekitar jumlah tersebut;Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP jo.

ANGGRAH SURYObersama dengan saksi ENDANG DYAH LESTARI, saksi Dra.MIRA GEMASURI, Ak dan saksi LANIWATI HERMADI telahmerugikan keuangan negara cq Kantor Pelayanan Pajak (KPP)Pratama Bogor berupa berkurangnya penerimaan negara sebesarsebesar Rp. 13.198.776.435,00 (tiga belas milyar seratus sembilanpuluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu empat ratustiga puluh lima rupiah) atau setidaktidaknya sekitar jumlahtersebut.n Perbuatan Terdakwa ANGGRAH SURYO sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal

2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan UndangUndang No. 20 Tahun 2001tentang Perubahan atas UndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.Subsidiair : Bahwa terdakwa ANGGRAH SURYO selaku Kepala Kantor PelayananPajak (KPP) Pratama Bogor yang diangkat berdasarkan KeputusanMenteri Keuangan Nomor : 327/KM.1/UP.11/2011 tanggal 26 Mei 2011tentang Mutasi dan

., M.Kes tersebut diatur dandiancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana ;SUBSIDAIR :n Bahwa ia Terdakwa AGUSALIM, S.Kep., NS., M.Kes selaku Pejabat PembuatKomitmen (PPK) Pekerjaan Pengadaan Peralatan Kedokteran

Cadangan / resiko 1,5% 9.000.000 9.000.000kematianJUMLAH 598.975.000 531.619.000 67.356.000 Perbuatan Terdakwa Yuliana Notanubun, S.Sos. dan Terdakwa Il Arie Cahyono, SH. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1)jo.

Pasal 18 ayat (2), (8) UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambahdengan UndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUH Pidana.SUBSIDIAIR :Bahwa ia Terdakwa YULIANA NOTANUBUN, S.SOS selaku Direktur CVUmel Raya berdasarkan Akta Pendirian CV. Umel Raya dihadapan NotarisSyaiful Hardi, S.H.

Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang Undang R.I.Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.Menimbang bahwa sesuai dengan faktafakta hukum dipersidangan Majelishakim akan membuktikan dakwaan yang sesuai dengan faktafakta yang terungkapdipersidangan yaitu dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) Huruf a,bdan ayat (2), ayat (3) Undang Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU R.I.

Reg.Perkara:PDS02/TTN/O3/2013, yany puuupokoknya sebagai berikut ;1.Menyatakan terdakwa Mawardi Bin Jamaluddin tidak terbuktibersalah melakukan tindakan pidana sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1)huruf a, b ayat (2), ayat (3) UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana dalamdakwaan

2007sebagaimana yang terlampir dalam Surat Deputi Kepala BPKP Nomor :SR1075/D6/1/2012 tanggal 29 November 2012 disimpulkan/ ditemukanjumlah kerugian keuangan Negara atas kasus dimaksud di atas adalahsebesar Rp. 6.398.887.231,54 (enam milyar tiga ratus Sembilan puluhdelapan juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluhsatu rupiah lima puluh empat sen) atau setidaktidaknya sekitar jumlahnonce nen ne nce nnnnnn= Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20Tahun 2001 tentang Perubahaan atas UU No.31 Tahun 1999 Tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi Jo.

Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapatdinyatakan telah melakukan tidak pidana yang didakwakan kepadanya ;Menimbang, bahwa karena Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umumdidakwa dengan Dakwaan Subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebihdahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diaturdalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undangundang Nomor 31 tahun 1999tentang Pemberantasan

Gede Winasa telah terbukti secarasah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidanasecara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiriatau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangannegara atau perekonomian negara sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo.

Pasal 18 ayat (1) huruf b UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun2001 Tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalamdakwaan Penuntut Umum;Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Prof. DR. drg.

Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA), Forum Kewaspadaan DiniMasyarakat (FKDM) dan Forum Kegiatan Umat Beragama (FKUB), tanpaada NPHD;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulumempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal

2 ayat(1) jo pasal 18 Undangundang Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor. 20 tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang unsurunsurnya adalahsebagai berikut:1.

IRIANTO MAHFUD SIDIK SYAFIUDDIN aliasYANCE tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat(1) jo. Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambahdengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab UndangUndang Hukum Pidana ;Subsidiair:Bahwa Terdakwa H.

manado;Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas, maka majelis Hakim tidaklahsependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa sehingga dengan demikianbaik pembelaan maupun duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa serta Pembelaanterdakwa tersebut haruslah di Tolak ;Menimbang bahwa dengan uraianuraian pertimbangan tersebut, maka MejelisHakim berpendapat bahwa Unsur ke 2 secara Melawan Hukum telah terpenuhi olehperbuatan terdakwa ;Menimbang bahwa majelis Hakim akan mempertimbangkan tentangpenerapan pasal

2 ayat 1 Jo pasal 18 UU No. 31 tahun 199 Jo UU No. 20 tahun 2001terhadap tindak Pidana yang didakwakan kepada terdakwa Khususnya mengenai Unsursecara Melawan Hukum Menimbang bahwa dengan bertitik tolak pada Dakwaan yang disusun olehPenuntut Umum, ternyata terdakwa diajukan kepersidangan dalam kapasitas Jabatan ataukedudukannya seperti tersebut pada uraian diatas ;Menimbang bahwa berdasarkan keadaan tersebut, maka tindakan atauperbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa adalah berkaitan erat dengan

USMAN SJAH BIN DEDE NUCH,tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan TindakPidana Korupsi secara Bersamasama memperkaya orang lain, dirisendiri atau suatu koorporasi sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 ayat (1) huruf b Undangundang NomorHalaman 11 dari 60 Putusan Nomor 1/PID.SUSTPK/2021/PT TTE 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan

ASAD tidakterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanakorupsi secara bersamasama yang merupakan beberapa perbuatan yangharus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendirisendirisebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo.

Pasal 18 Ayat (1) huruf bUndang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHPidana Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana yangdidakwakan pada dakwaan PRIMAIR;Menyatakan Terdakwa Hi. ASAD Hi. SAEPA, S.Sos. alias H.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UUNo. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. UU No. 20Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.SUBSIDIAIR :Bahwa ia Terdakwa, Dra. Hj.

).Menimbang, bahwa sampailah sekarang Majelis akan mempertimbangkan segalasesuatu yang terungkap dalam persidangan dalam perkara ini, untuk menentukansejauhmanakah faktafakta hukum yang terungkap dalam persidangan dapat menjadipenilaian hukum bagi Majelis dalam menentukan perbuatan Terdakwa memenuhi unsurunsur dakwaan;Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa didakwa dengan dakwaansubsidairitas yaitu melakukan tindak pidana korupsi yang diancam pidana sebagaimanadimaksud dalam Dakwaan Primair Pasal

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 UndangUndang Nomor: 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor : 20 Tahun 2001tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1)ke1 KUHP; Subsidair melakukan tindak pidana korupsi yang diancam pidanasebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 jo.

Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan disusun secara subsidairitas,maka Majelis terlebih dahulu akan mengkaji dan mempertimbangkan dakwaan Primairyaitu Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsijo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, apakah Terdakwa Dra. Hj.

ROHAEDI telah bersalahmelakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam dakwaanKesatu Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 UndangundangRepublik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undangundang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ir. SUJANA, MP Bin H.

Biaya Sewa Kendaraan 50.000.000 50.000.000SU M L A He ieeeeeeeccccectetceeteee ete enteteeteeesees 60.960.000J U M L AH (1+2) 191.460.000 on= Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimanatersebut dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo.

yang paling relevan dengan faktahokum sebagaimana telah diuraikan ndi atas adalah dakwaan KESATU, yangterdiri dari dakwaan primer dan dakwaan subsidair.Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan KESATU terdiri dari dakwaanprimer dan dakwaan subsidair, maka ~majelis terlebin dahulumempertimbangkan dakwaan primer, dan apabila dakwaan primair tersebuttidak terbukti Majelis Hakim baru akan membuktikan dakwaan selanjutnya;Menimbang, bahwa dakwaan PRIMAIR Jaksa Penuntut Umum dalamperkara ini adalah melanggar Pasal

2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang UndangRepublik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah denganUndang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke1 Jo 64 ayat (1)KUHP yang unsur unsurnya sebagai berikut :1.

Hal ini sesuaidengan Laporan Hasil Audit oleh Tim Auditor dari BPK RI dalam rangkaPenghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah pada Pekerjaan PembangunanDan Instalasi PLTMH Desa Air Pesi Kecamatan Seberang Musi pada Dinas ESDMKabupaten Kepahiang TA. 2012 Nomor: 31/LHP/XVIII.BKL/10/2014 tanggal 24Oktober 2014.Perbuatan terdakwa tersebut memenuhi rumusan dan diancam pidanasebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf bAyat (2) Ayat (3) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

sebagaimana yangdidakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam Surat DakwaannyaMenimbang, bahwa untuk menentukan apakah terdakwa dapatdinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidanasebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannyatersebut terlebih dahulu perlu dipertimbangkan tentang tindak pidana yang menjadidasar dakwaan Jaksa Penuntut Umum;Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah didakwa dengandakwaan sebagai berikut:153DAKWAAN PRIMAIRMelanggar Pasal

2 Ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b ayat (2) ayat (3)Undangundang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambahdengan UndangUndang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan tindak PidanaKorupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;DAKWAAN SUBSIDAIRMelanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b ayat (2) ayat (3) UndangundangRepublik Indonesia

tidak perludipertimbangkan lagi sebaliknya apabila dakwaan Primair tidak terbukti makaselanjutnya majelis akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair dan apabila dakwaansubsider tidak terbukti maka majelis akan mempertimbangkan dakwaan lebih subsider;Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah atasdakwaan tersebut, maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi unsurunsur pasalyang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Primer, Terdakwa didakwaMelanggar Melanggar melanggar: Pasal

2 Ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b ayat (2)ayat (3) Undangundang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambahdengan UndangUndang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi JoPasal 55 Ayat (1) ke1 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;1.

MUHAMMAD DJEN RUMATUMIA secara sahdan meyakinkan melakukan tindak pidana KORUPSI sebagaimana dalamdakwaan Primair yakni melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UndangUndang R. No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Jo. UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UndangUndang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Jo Pasal 64 Ayat (1) ke1 Kitab UndangUndang Hukum Pidana.Halaman 2 dari 210 Putusan Nomor 25/Pid.SusTPK/2017/PN Amb.2.

Pertanggungjawaban Pengelolaan dana BOSkarena ada kegiatan yang dilaksanakan tetapi pembayarannya tidakditerimakan atau pembayarannya diterimakan tetapi jumlahnya berbeda,atau kegiatannya sama sekali tidak dilaksanakan atau kegiatan fiktif, ataukegiatan dilaksanakan tidak sesuai Petunjuk Teknis Dana BOS maupunRKKS DIPA;Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh PenuntutUmum karena didakwa melakukan tindak pidana dengan dakwaan subsidairitassebagai berikut :Dakwaan Primair :~Melanggar Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) Kitab UndangUndang Hukum Pidana ;Halaman 159 dari 210 Putusan Nomor 25/Pid.SusTPK/2017/PN Amb.

Republik IndonesiaNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Republik IndonesiaNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo Pasal 64 ayat (1) Kitab UndangUndang Hukum Pidana ;Menimbang, bahwa dengan konstruksi dakwaan subsidaritas sepertiterurai di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primairterlebih dahulu yaitu melanggar Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) Kitab UndangUndang Hukum Pidana yangunsurunsurnya adalah sebagai berikut :1.