Ditemukan 9694 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : doktrin damrin dokking doris doren dakrin doirin dokris dorin dikrin dekrin
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 06-05-2013 — Putus : 02-09-2014 — Upload : 19-01-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 214/PDT.G/2013/PN.JKT.PST.
Tanggal 2 September 2014 — PT. DEXTAM CONTRACTORS >< SHIMIZU CORPORATION,Cs
381 — 178
  • Mengacu pada teori/dokrin hukum yang telah diterima dan berlaku secara umum,16.17.18.19.perihal ketidakwenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa suatu sengketayang timbul berdasarkan perjanjian yang di dalamnya terdapat Klausula Arbitraseadalah sebagaimana ditegaskan oleh mantan hakim senior M.
Pengadilan PN BIREUEN Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 18-03-2015 — Putus : 29-04-2015 — Upload : 01-07-2015
Putusan PN BIREUEN Nomor 35/Pid.Sus/2015/PN Bir
Tanggal 29 April 2015 — ALHADI Bin MAISUR
31 — 2
  • dengan tanggal 24Januari 2015;2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2015 sampaidengan tanggal 05 Maret 2015;3 Penuntut Umum sejak tanggal 04 Maret 2015 sampai dengan tanggal23 Maret 2015;4 Hakim Pengadilan Negeri Bireuen sejak tanggal 18 Maret 2015sampai dengan tanggal 16 April 2015;5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bireuen sejak tanggal 17April 2015 sampai dengan tanggal 15 Juni 2015;Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum dari Yayasan Penyuluhan danBantuan Hukum Dokrin
Pengadilan PN RANTAU Pidana Umum Penipuan
Register : 23-02-2017 — Putus : 18-04-2017 — Upload : 22-05-2017
Putusan PN RANTAU Nomor 56/Pid.B/2017/PN.Rta
Tanggal 18 April 2017 — -Siti Sumiati Binti H. Sopian
73 — 5
  • RtaMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan berlanjutadalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh pelaku secara berulangulang ;Menimbang, bahwa sebagai tolak ukur atau syaratsyarat untukmenentukan adanya adanya beberapa perbuatan yang dilakukan sebagaiperbuatan berlanjut (voorgezette handeling) baik menurut dokrin danyurisprudensi yaitu :a. Adanya satu putusan kehendak, artinya perouatanperbuatan yang terjadi ituadalah sebagai perwujudan dari satu keputusan kehendak ;b.
Pengadilan PN MAKASSAR Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 04-09-2018 — Upload : 12-06-2019
Putusan PN MAKASSAR Nomor 244/PDT.G/2015/PN Mks
Tanggal 4 September 2018 — Penggugat : - INSINYUR ANDI SURJAN MAPPANGARA - SURYADI HENRY KUSUMA Tergugat : - DOKTORANDUS HAJI ANDY EFFENDY RAUF - ANDI ZAENAB RAUF - ANDI ZAENAL ARIFIN RAUF - ANDI NURDIN RAUF - ANDI NURSYAMSIAR Juga Bernama ANDI NURSYAMSI RAUF - PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, Cq. KEMENTRIAN DALAM NEGERI, Cq. PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN, Cq. GUBERNUR SULAWESI SELATAN - KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA, CQ. I.K.I.P ( UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR ) , - KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR - KEMENTRIAN KEUANGAN REPUBLIK INONESIA
94 — 13
  • Bahwa dokrin hukum pembuktian terminus notoir feiten, yaituhukum menganggap berlebihan membuktikan keadaan yang telahdiketahui masyarakat umum d.h.i.
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN
Register : 07-08-2019 — Putus : 11-12-2019 — Upload : 17-12-2019
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 57/G/2019/PTUN.SMG
Tanggal 11 Desember 2019 — Penggugat:
1.Joko Suyatno
2.Purnomo
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen
204 — 81
  • UndangUndang Nomor5 Tahun 1986 tentang Peradilan TUN, karena itu Tergugat seharusnyatidak menerbitkan obyek sengketa; Dalam hal ini Tergugat telah melakukan kesalahan administratif dalammenetapkan peralinan hak obyek sengketa karena: Penjual tanah bernama Surat Witowiyono, sedangkan nama pemeganghak sebelumnya dalam obyek sengketa tercantum Witowiyono al Suratsehingga menjadikan tidak jelas pemegang haknya dalam obyekSENGke ta; 2 ono nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn enna n ==Dalam dokrin
Pengadilan PN GUNUNG SUGIH Pidana Umum
Register : 20-09-2016 — Putus : 13-09-2016 — Upload : 21-09-2016
Putusan PN GUNUNG SUGIH Nomor 1/Pid.Prap/2016/PN Gns
Tanggal 13 September 2016 — Drs. A. KOHAR AYUB, MM
51 — 32
  • Mengenai hal ini,dalam KUHAP tidak mewajibkan penyidik untuk memperlihatkan bukti yangada padanya kepada Tersangka, akan tetapi berdasarkan dokrin, hal inidibutuhkan untuk mencegah apa yang disebut dengan istilah unfairprejudice atau persangkaan yang tidak wajar..
Pengadilan PA SUNGGUMINASA Perdata Agama
Register : 22-09-2021 — Putus : 13-12-2021 — Upload : 13-12-2021
Putusan PA SUNGGUMINASA Nomor 940/Pdt.G/2021/PA.Sgm
Tanggal 13 Desember 2021 — Penggugat melawan Tergugat
58 — 34
  • dari 42 halaman Putusan Nomor 940/Pdt.G/2021/PA Sgm.bontoa untuk menengahi warganya , dan terhitung penjemputan terakhirkarena suadara Penggugat(istri) yang bernama (astuti dan suaminyaridwan ) berkata tunggu 3 bulan dan jangan lagi ganggu Penggugat(istri)karena sy akan bersihkan nama adik saya di pengadilan agama tungguSaja panggilanya ujar (astuti dan suami bernama ridawan ).Poin 7 : Salah, Karena Penggugat(istri) terlalu mengecewakan Tergugat (Suami)atas sikapnya yang berubahubah yang dimana di dokrin
Pengadilan PA JEMBER Perdata Agama Perceraian
Register : 29-03-2013 — Putus : 11-04-2013 — Upload : 12-06-2013
Putusan PA JEMBER Nomor 1664/Pdt.G/2012/PA.Jr
Tanggal 11 April 2013 — PELAWAN DAN TERWALAN
33 — 10
  • terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, dimana gugatan perceraiantersebut diajukan oleh istri sebagai Penggugat, dimana dalam gugatan tersebut didalilkanbahwa Penggugat sebagai istri pergi meninggalkan Tergugat (suami), maka berdasarkanpertimbangan tersebut majelis berpendapat bahwa sikap dan perilaku Penggugat yangtelah pergi meninggalkan Tergugat dan meminta cerai dari Tergugat tersebut dapatdikategorikan sebagai istri yang nusyuz ;Menimbang, bahwa Majelis perlu juga mengemukakan dokrin
Pengadilan DILMIL II 08 JAKARTA Pidana Umum Penganiayaan
Putus : 20-04-2015 — Upload : 18-05-2015
Putusan DILMIL II 08 JAKARTA Nomor 43-K/PM II-08/AD/II/2015
Tanggal 20 April 2015 — KANDA DIAN PRATAMA, SERDA
85 — 72
  • Dengan tidak adanya ketentuan di dalam undangundang tentang apa yang diartikan denganpenganiayaan maka kami akan memandang dan sudut dokrin hukum pidana.
    Dokrin hukum pidanamenafsirkan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atauluka pada orang lain.Bahwa yang dimaksud Dengan sengaja menurut MVT (Memori Penjelasan) adalah menghendakidan menginsafi terjadinya suatu tindak pidana/perbuatan beserta akibatnya, dengan kata lain Terdakwamenyadari atau mengetahui atas segala perbuatannya beserta akibat yang timbul atau mungkin timbul dariperbuatan tersebut.
Pengadilan PN PONTIANAK Perdata
Register : 04-06-2018 — Putus : 27-11-2018 — Upload : 14-01-2019
Putusan PN PONTIANAK Nomor 79/Pdt.G/2018/PN Ptk
Tanggal 27 Nopember 2018 — Penggugat:
SUSANTO
Tergugat:
1.HADEN MUHADINI
2.ERWIN SUGIARTO, SH., M.Kn
3.HENGKY TANDRA WIJAYA
111 — 30
  • Dokrin atau Pendapat Ahli Hukum M. Yahya Harahap, SH dalambukunyaHukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan,Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan; Penerbit SinarGrafika. Jakarta, Cetakan ketiga Desember 2005, halaman 455 yangHalaman 14 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pat.G/2018/PN.Ptkmenyatakan bahwa :,.. pada dasarnya tidak sama antara Wanprestasi denganPerbuatan Melawan Hukum ditinjau dari sumber, bentuk, maupunwujudnya.
Pengadilan PN PALANGKARAYA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 02-02-2017 — Putus : 20-06-2017 — Upload : 27-09-2017
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 18/Pdt.G/2017/PN Plk
Tanggal 20 Juni 2017 — Drs.H.Rinco Norkim Melawan Esen Hower, DKK
76 — 30
  • ;Bahwa berdasarkan Dokrin Hukum sebagaimana di ungkapkan oleh LilikMulyadi, S.H., M.H., dalam bukunya" Tuntutan uang Paksa (Dwangsom) dalamTeori dan Praktek", PENERBIT 2001, pada halaman 86 dan 87, Lilik MulyadiMenjelaskan sebagai berikut: Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 606 a R.VIndonesia Pasal 611a ayat (1) R.V Belanda Maka suatu dwangsom tidak dapatdijatuhkan terhadap Putusan Hakim yang berisi pembayaran sejumlah uang;7.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 28-10-2014 — Upload : 18-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1465 K/Pdt/2013
Tanggal 28 Oktober 2014 — PT FRESHTEX GARMENT FINISHING INDONESIA VS PT CITRA ABADI SEJATI, DKK
90 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • dan taat pada Putusan tetapi di lain pihak meminta Pengadilan untuk menghukumTurut Tergugat II agar menyerahkan sesuatu dan memerintahkan Turut Tergugat IIIuntuk melakukan sesuatu;Bahwa oleh karena terbukti secara sah dalam gugatan a quo, terdapat tuntutanPetitum yang saling bertentangan, maka Tergugat III berpendapatdan kiranyaMajelis Hakim Yang terhormat sependapat agar gugatan a quo harus dinyatakantidak diterima (niet ontvankelijke verklaard);Il Posita dan petitum berbeda:30 Bahwa berdasarkan dokrin
Pengadilan PN MANADO Pidana Khusus
Register : 22-08-2012 — Putus : 15-08-2012 — Upload : 19-10-2012
Putusan PN MANADO Nomor 05/Pid.Sus/2012/PN.MDO
Tanggal 15 Agustus 2012 — Drs.Dat Paputungan
118 — 32
  • Menimbang, bahwa karena unsur delik terkandung dalam pasal inimerupakan unsure delik alternative, dan berdasarkan pada pertimbanganpertimbangan diatas maka menurut Majelis, yang lebih tepat di pertimbangkandalam perkara ini dikaitkan dengan unsur delik ke lima adalah turut sertamelakukan atau di artikan juga secara bersamasama melakukan (medepleger);Menimbang, bahwa perumusan mereka yang bersamasama melakukandalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana tidak ada penegasannya, maka ituharus dicari dalam dokrin
    dan didalam dokrin ada syaratmereka yang bersamasama (Medepleger) yaitu pertama : Harus bekerja bersamasama secara fisik danKedua : Harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lainnya bekerja samauntuk melakukan satu tindakan;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yakni keterangansaksi Muhamad Rizki Lamuta, SE, Tono Angkareda, Kalli Mokodompit, S.Pd,Agus Ruhimat, S.Pd, dan Drs.Dat Paputungan/Pengguna Anggaran (dalamperkara terisah) dan keterangan terdakwa serta berdasarkan petunjuk yangdikaitkan
Pengadilan PN TANGERANG Perdata
Register : 10-04-2019 — Putus : 10-10-2019 — Upload : 19-11-2019
Putusan PN TANGERANG Nomor 336/Pdt.G/2019/PN Tng
Tanggal 10 Oktober 2019 — Penggugat:
1.Ibu AMIH
2.Ir. RAMDANI
3.SAHRONI IMAM WAHYUDI
Tergugat:
SUMARDI
152 — 48
  • Tiap perbuatan yang melanggar hokum danmembawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugianitu karena kesalahannya untuk mengganti kKerugian tersebut;Menimbang, bahwa menurut dokrin dalam menentukan suatu perbuatandapat dikualifisir sebagai melawan hukum, diperlukan 4 syarat:1. Bertentangan dengan kewajiban hokum sipelakuBertentangan dengan hak subjektif orang lain23. Bertentangan dengan kesusilaan4.
Pengadilan DILMIL II 08 JAKARTA Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Register : 01-07-2011 — Putus : 08-08-2011 — Upload : 13-02-2012
Putusan DILMIL II 08 JAKARTA Nomor 180-K/PM II-08/AU/VII/2011
Tanggal 8 Agustus 2011 — Serda Ice Nurwidarani
40 — 23
  • Hakimakan mempertimbangkan dalam putusan ini.Bahwa oleh karena tindak pidana yang didakwakanoleh Oditur Militer disusun secara Subsidairitas yaitupada Dakwaan Primer tentang penganiayaan dan DakwaanSubsidair tentang penganiayaan ringan dalam KUHP tidakmenguraikan unsur unsur tentang penganiayaan tetapihanya menyebut kwalifikasinya saja yaitu) penganiayaandan penganiayaan ringan.Bahwa dengan tidak adanya ketentuan didalamundang undang maka apa yang diartikan denganpenganiayaan ini ditafsirkan didalam dokrin
Pengadilan PN KENDARI Pidana Umum
Register : 21-06-2021 — Putus : 25-01-2022 — Upload : 08-02-2022
Putusan PN KENDARI Nomor 375/Pid.B/2021/PN Kdi
Tanggal 25 Januari 2022 — Penuntut Umum:
RAHMAT, SH., MH.
Terdakwa:
HASAN Alias HASAN Bin LA NGKAERI
45 — 49
  • tempat itu atas permintaan orang yang berhak atau atas namaorang yang berhak ;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkanmengenai Unsur DENGAN SENGA JA : dalam pasal 167 ayat (1) KUHP.Menimbang, bahwa menurut Memorie Van Toelicting (MVT) bahwa yangdimaksud dengan Sengaja atau Opzet itu adalah willen en Wetens dalamarti bahwa pembuat harus menghendaki (Willen) melakukan perbuatan tersebutdan juga harus mengerti (Weten) akan akibat dari perbuatannya tersebut ;Menimbang, bahwa menurut dokrin
Pengadilan PA GARUT Perdata Agama Perceraian
Register : 25-01-2016 — Putus : 14-06-2016 — Upload : 24-11-2016
Putusan PA GARUT Nomor 0243/Pdt.G/2016/PA.Grt
Tanggal 14 Juni 2016 — Penggugat Tergugat
43 — 15
  • berikut: UndangUndang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi ManusiaPasal 51 ayat (2) dimana setelah putusnya perkawinan, seorangwanita mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama denganmantan suaminya atas semuanya atas semua hal yang berkenaanPutusan No. 0243/Pdt.G/2016/PA.Grt Halaman 23 dari42 halamandengan anakanaknya, dengan memperhatikan kepentingan terbaikbagi anak; UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 41 huruf (a) baik ibuatau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anakanaknya, Dokrin
Pengadilan PN TABANAN Pidana Umum Penghinaan
Register : 27-02-2015 — Putus : 07-05-2015 — Upload : 06-07-2015
Putusan PN TABANAN Nomor 11/PID.B/2015/PN Tab
Tanggal 7 Mei 2015 — I MADE MERTAYASA
50 — 13
  • Setidaktidaknya kesengajaan itu ada dua yakni kesengajaanberupa kehendak dan kesengajaan berupa pengetahuan (yang diketahui);Menimbang, bahwa dari dua istilah inilah dokrin mengenai kesengajaanini berasal. Ada 2(dua) paham kesengajaan yaitu :1. Teori kehendak ( Wilstheorie);Menurut teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak yang ditujukanuntuk melakukan perbuatan, artinya untuk mewujudkan perbuatan itu memangtelah dikehendaki sebelum seseorang itu sungguhsungguh berbuat.
Pengadilan PT PALANGKARAYA Perdata
Register : 11-02-2020 — Putus : 26-03-2020 — Upload : 26-03-2020
Putusan PT PALANGKARAYA Nomor 7/PDT/2020/PT PLK
Tanggal 26 Maret 2020 — Pembanding/Tergugat : Benjamin James William Buckley Diwakili Oleh : Benjamin James William Buckley
Terbanding/Penggugat : Kathryn Rosalie Joy Dench
130 — 58
  • (putusan Mahkamah Agung RI Nomor 913K/Pdt/1995 tertanggal 15 Januari 1998 yang menyatakan bahwaberdasarkan dokrin maupun yurisprudensi serta praktek peradilanStandar hukum acara yang menggariskan sesuai dengan sifatassesoir yang melekat pada gugatan rekonvensi danintervensiterhadap gugatan Konvensi, maka apabila gugatan Konvensidikabulkan dengan sendirinya gugatan Rekonvensi dan Intervensipun harus dinyatakan ditolak, dengan demikian maka berdasarkanpertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat dalamHalaman
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus Arbitrase
Register : 05-12-2008 — Putus : 02-03-2010 — Upload : 24-07-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 416/PDT.G/2008/PN.Jkt.Pst
Tanggal 2 Maret 2010 — PT. METRO BATAVIA >< SABRE Inc.
484 — 198
  • Bahwa apabila para pihak dalam suatu perjanjian perdata Internasional, sudahmemilin Hukum tertentu maupun tempat penyelesaian sengketa tertentu, tidak adaalasan tidak menghormatinya, prinsipnya dalam perjanjian para pihak yang terikatdalam suatu perjanjian harus menghormati perjanjian yang dibuatnya ;Bahwa dalam hukum Perdata Internasional ada doktrin yang mengatakan dalamhal terjadi ketidak jelasan pilihan hukum maupun pilihan forum bisa ditelesuridengan doktrin yang dikenal the most Kareteristik, Dokrin
    The Most kareteristikartinya didalam kegiatan yang dilakukan oleh para pihak termasuk perjanjiannyadililhat mana yang memiliki karakter yang paling dekat dengan negara atau forumyang akan menyelesaikan sengketa tersebut;Bahwa apabila didalam perjanjian sudah dipilih hukum yang berlaku maupunpenyelesaian sengketanya tidak perlu lagi digunakan dokrin dan kalau sudah dipilihtentu sudah jelas tetapi kalau tidak ada pilihan hukum maupun pilihan forum barulahdidalam menentukan apakah Pengadilan atau Hukum