Ditemukan 9694 data
381 — 178
Mengacu pada teori/dokrin hukum yang telah diterima dan berlaku secara umum,16.17.18.19.perihal ketidakwenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa suatu sengketayang timbul berdasarkan perjanjian yang di dalamnya terdapat Klausula Arbitraseadalah sebagaimana ditegaskan oleh mantan hakim senior M.
31 — 2
dengan tanggal 24Januari 2015;2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2015 sampaidengan tanggal 05 Maret 2015;3 Penuntut Umum sejak tanggal 04 Maret 2015 sampai dengan tanggal23 Maret 2015;4 Hakim Pengadilan Negeri Bireuen sejak tanggal 18 Maret 2015sampai dengan tanggal 16 April 2015;5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bireuen sejak tanggal 17April 2015 sampai dengan tanggal 15 Juni 2015;Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum dari Yayasan Penyuluhan danBantuan Hukum Dokrin
73 — 5
RtaMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan berlanjutadalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh pelaku secara berulangulang ;Menimbang, bahwa sebagai tolak ukur atau syaratsyarat untukmenentukan adanya adanya beberapa perbuatan yang dilakukan sebagaiperbuatan berlanjut (voorgezette handeling) baik menurut dokrin danyurisprudensi yaitu :a. Adanya satu putusan kehendak, artinya perouatanperbuatan yang terjadi ituadalah sebagai perwujudan dari satu keputusan kehendak ;b.
94 — 13
Bahwa dokrin hukum pembuktian terminus notoir feiten, yaituhukum menganggap berlebihan membuktikan keadaan yang telahdiketahui masyarakat umum d.h.i.
1.Joko Suyatno
2.Purnomo
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen
204 — 81
UndangUndang Nomor5 Tahun 1986 tentang Peradilan TUN, karena itu Tergugat seharusnyatidak menerbitkan obyek sengketa; Dalam hal ini Tergugat telah melakukan kesalahan administratif dalammenetapkan peralinan hak obyek sengketa karena: Penjual tanah bernama Surat Witowiyono, sedangkan nama pemeganghak sebelumnya dalam obyek sengketa tercantum Witowiyono al Suratsehingga menjadikan tidak jelas pemegang haknya dalam obyekSENGke ta; 2 ono nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn enna n ==Dalam dokrin
51 — 32
Mengenai hal ini,dalam KUHAP tidak mewajibkan penyidik untuk memperlihatkan bukti yangada padanya kepada Tersangka, akan tetapi berdasarkan dokrin, hal inidibutuhkan untuk mencegah apa yang disebut dengan istilah unfairprejudice atau persangkaan yang tidak wajar..
58 — 34
dari 42 halaman Putusan Nomor 940/Pdt.G/2021/PA Sgm.bontoa untuk menengahi warganya , dan terhitung penjemputan terakhirkarena suadara Penggugat(istri) yang bernama (astuti dan suaminyaridwan ) berkata tunggu 3 bulan dan jangan lagi ganggu Penggugat(istri)karena sy akan bersihkan nama adik saya di pengadilan agama tungguSaja panggilanya ujar (astuti dan suami bernama ridawan ).Poin 7 : Salah, Karena Penggugat(istri) terlalu mengecewakan Tergugat (Suami)atas sikapnya yang berubahubah yang dimana di dokrin
33 — 10
terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, dimana gugatan perceraiantersebut diajukan oleh istri sebagai Penggugat, dimana dalam gugatan tersebut didalilkanbahwa Penggugat sebagai istri pergi meninggalkan Tergugat (suami), maka berdasarkanpertimbangan tersebut majelis berpendapat bahwa sikap dan perilaku Penggugat yangtelah pergi meninggalkan Tergugat dan meminta cerai dari Tergugat tersebut dapatdikategorikan sebagai istri yang nusyuz ;Menimbang, bahwa Majelis perlu juga mengemukakan dokrin
85 — 72
Dengan tidak adanya ketentuan di dalam undangundang tentang apa yang diartikan denganpenganiayaan maka kami akan memandang dan sudut dokrin hukum pidana.
Dokrin hukum pidanamenafsirkan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atauluka pada orang lain.Bahwa yang dimaksud Dengan sengaja menurut MVT (Memori Penjelasan) adalah menghendakidan menginsafi terjadinya suatu tindak pidana/perbuatan beserta akibatnya, dengan kata lain Terdakwamenyadari atau mengetahui atas segala perbuatannya beserta akibat yang timbul atau mungkin timbul dariperbuatan tersebut.
SUSANTO
Tergugat:
1.HADEN MUHADINI
2.ERWIN SUGIARTO, SH., M.Kn
3.HENGKY TANDRA WIJAYA
111 — 30
Dokrin atau Pendapat Ahli Hukum M. Yahya Harahap, SH dalambukunyaHukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan,Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan; Penerbit SinarGrafika. Jakarta, Cetakan ketiga Desember 2005, halaman 455 yangHalaman 14 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pat.G/2018/PN.Ptkmenyatakan bahwa :,.. pada dasarnya tidak sama antara Wanprestasi denganPerbuatan Melawan Hukum ditinjau dari sumber, bentuk, maupunwujudnya.
76 — 30
;Bahwa berdasarkan Dokrin Hukum sebagaimana di ungkapkan oleh LilikMulyadi, S.H., M.H., dalam bukunya" Tuntutan uang Paksa (Dwangsom) dalamTeori dan Praktek", PENERBIT 2001, pada halaman 86 dan 87, Lilik MulyadiMenjelaskan sebagai berikut: Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 606 a R.VIndonesia Pasal 611a ayat (1) R.V Belanda Maka suatu dwangsom tidak dapatdijatuhkan terhadap Putusan Hakim yang berisi pembayaran sejumlah uang;7.
90 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
dan taat pada Putusan tetapi di lain pihak meminta Pengadilan untuk menghukumTurut Tergugat II agar menyerahkan sesuatu dan memerintahkan Turut Tergugat IIIuntuk melakukan sesuatu;Bahwa oleh karena terbukti secara sah dalam gugatan a quo, terdapat tuntutanPetitum yang saling bertentangan, maka Tergugat III berpendapatdan kiranyaMajelis Hakim Yang terhormat sependapat agar gugatan a quo harus dinyatakantidak diterima (niet ontvankelijke verklaard);Il Posita dan petitum berbeda:30 Bahwa berdasarkan dokrin
118 — 32
Menimbang, bahwa karena unsur delik terkandung dalam pasal inimerupakan unsure delik alternative, dan berdasarkan pada pertimbanganpertimbangan diatas maka menurut Majelis, yang lebih tepat di pertimbangkandalam perkara ini dikaitkan dengan unsur delik ke lima adalah turut sertamelakukan atau di artikan juga secara bersamasama melakukan (medepleger);Menimbang, bahwa perumusan mereka yang bersamasama melakukandalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana tidak ada penegasannya, maka ituharus dicari dalam dokrin
dan didalam dokrin ada syaratmereka yang bersamasama (Medepleger) yaitu pertama : Harus bekerja bersamasama secara fisik danKedua : Harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lainnya bekerja samauntuk melakukan satu tindakan;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yakni keterangansaksi Muhamad Rizki Lamuta, SE, Tono Angkareda, Kalli Mokodompit, S.Pd,Agus Ruhimat, S.Pd, dan Drs.Dat Paputungan/Pengguna Anggaran (dalamperkara terisah) dan keterangan terdakwa serta berdasarkan petunjuk yangdikaitkan
1.Ibu AMIH
2.Ir. RAMDANI
3.SAHRONI IMAM WAHYUDI
Tergugat:
SUMARDI
152 — 48
Tiap perbuatan yang melanggar hokum danmembawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugianitu karena kesalahannya untuk mengganti kKerugian tersebut;Menimbang, bahwa menurut dokrin dalam menentukan suatu perbuatandapat dikualifisir sebagai melawan hukum, diperlukan 4 syarat:1. Bertentangan dengan kewajiban hokum sipelakuBertentangan dengan hak subjektif orang lain23. Bertentangan dengan kesusilaan4.
40 — 23
Hakimakan mempertimbangkan dalam putusan ini.Bahwa oleh karena tindak pidana yang didakwakanoleh Oditur Militer disusun secara Subsidairitas yaitupada Dakwaan Primer tentang penganiayaan dan DakwaanSubsidair tentang penganiayaan ringan dalam KUHP tidakmenguraikan unsur unsur tentang penganiayaan tetapihanya menyebut kwalifikasinya saja yaitu) penganiayaandan penganiayaan ringan.Bahwa dengan tidak adanya ketentuan didalamundang undang maka apa yang diartikan denganpenganiayaan ini ditafsirkan didalam dokrin
RAHMAT, SH., MH.
Terdakwa:
HASAN Alias HASAN Bin LA NGKAERI
45 — 49
tempat itu atas permintaan orang yang berhak atau atas namaorang yang berhak ;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkanmengenai Unsur DENGAN SENGA JA : dalam pasal 167 ayat (1) KUHP.Menimbang, bahwa menurut Memorie Van Toelicting (MVT) bahwa yangdimaksud dengan Sengaja atau Opzet itu adalah willen en Wetens dalamarti bahwa pembuat harus menghendaki (Willen) melakukan perbuatan tersebutdan juga harus mengerti (Weten) akan akibat dari perbuatannya tersebut ;Menimbang, bahwa menurut dokrin
43 — 15
berikut: UndangUndang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi ManusiaPasal 51 ayat (2) dimana setelah putusnya perkawinan, seorangwanita mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama denganmantan suaminya atas semuanya atas semua hal yang berkenaanPutusan No. 0243/Pdt.G/2016/PA.Grt Halaman 23 dari42 halamandengan anakanaknya, dengan memperhatikan kepentingan terbaikbagi anak; UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 41 huruf (a) baik ibuatau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anakanaknya, Dokrin
50 — 13
Setidaktidaknya kesengajaan itu ada dua yakni kesengajaanberupa kehendak dan kesengajaan berupa pengetahuan (yang diketahui);Menimbang, bahwa dari dua istilah inilah dokrin mengenai kesengajaanini berasal. Ada 2(dua) paham kesengajaan yaitu :1. Teori kehendak ( Wilstheorie);Menurut teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak yang ditujukanuntuk melakukan perbuatan, artinya untuk mewujudkan perbuatan itu memangtelah dikehendaki sebelum seseorang itu sungguhsungguh berbuat.
Terbanding/Penggugat : Kathryn Rosalie Joy Dench
130 — 58
(putusan Mahkamah Agung RI Nomor 913K/Pdt/1995 tertanggal 15 Januari 1998 yang menyatakan bahwaberdasarkan dokrin maupun yurisprudensi serta praktek peradilanStandar hukum acara yang menggariskan sesuai dengan sifatassesoir yang melekat pada gugatan rekonvensi danintervensiterhadap gugatan Konvensi, maka apabila gugatan Konvensidikabulkan dengan sendirinya gugatan Rekonvensi dan Intervensipun harus dinyatakan ditolak, dengan demikian maka berdasarkanpertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat dalamHalaman
484 — 198
Bahwa apabila para pihak dalam suatu perjanjian perdata Internasional, sudahmemilin Hukum tertentu maupun tempat penyelesaian sengketa tertentu, tidak adaalasan tidak menghormatinya, prinsipnya dalam perjanjian para pihak yang terikatdalam suatu perjanjian harus menghormati perjanjian yang dibuatnya ;Bahwa dalam hukum Perdata Internasional ada doktrin yang mengatakan dalamhal terjadi ketidak jelasan pilihan hukum maupun pilihan forum bisa ditelesuridengan doktrin yang dikenal the most Kareteristik, Dokrin
The Most kareteristikartinya didalam kegiatan yang dilakukan oleh para pihak termasuk perjanjiannyadililhat mana yang memiliki karakter yang paling dekat dengan negara atau forumyang akan menyelesaikan sengketa tersebut;Bahwa apabila didalam perjanjian sudah dipilih hukum yang berlaku maupunpenyelesaian sengketanya tidak perlu lagi digunakan dokrin dan kalau sudah dipilihtentu sudah jelas tetapi kalau tidak ada pilihan hukum maupun pilihan forum barulahdidalam menentukan apakah Pengadilan atau Hukum