Terdakwa ABDUL GAFUR LIKU dan Terdakwa Il.PARHAM RAHMAN, SE, terbukti bersalah, sebagai orang yang turut sertamelakukan perbuatan, telah melakukan serangkaian perbuatan yang adahubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatuperbuatan yang berlanjut, secara melawan hukum,melakukan perbuatanmemperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapatmerugikan keuangan atau perekonomian Negara, sebagaimana diatur dandiancam Pidana dalam dalam Pasal 2 Ayat (1) jo.

Pasal 18 Ayat (1) huruf bUndangundang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganUndangundang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas Undangundang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke1 joPasal 64 Ayat (1) Kitab Undangundang Hukum Pidana, dalam dakwakanPrimair.Menjatuhnkan Pidana terhadap mereka Terdakwa .

PARHAMRAHMAN,SE, tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1)jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 yang telahdiubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana jopasal 64 ayat (1) KUHPidana. SUBSIDIAIR :ono= Bahwa Terdakwa .

dalam putusanini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapatdinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan subsideritas yakni Primer : Perobuatan Terdakwa ABDULGAFUR LIKU dan Terdakwa Il PARHAM RAHMAN,SE, tersebut diatas diaturdan diancam pidana dalam Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan177UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana,Subsider : Perbuatan Terdakwa ABDUL GAFUR LIKU dan Terdakwa Il.PARHAM RAHMAN,SE, tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 yang telahdiubah dan ditambah dengan UndangUndang

M.Si.tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana korupsi secara bersama sama danberlanjut sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat ( 1 )Jo Pasal 18 ayat ( 1 ) Undang Undang No : 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang No : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atasUndang Undang No : 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke 1 JoPasal 64 ayat (1) Kitab Undang Undang

Menyatakan Terdakwa ADI SUCIPTO, ST Bin SIDIK ARTASIK (Alm) tidakterbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak Melakukantindak pidana korupsi Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat(1) Jo Pasal 18 ayat (1) b UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimanadiubah dan ditambah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20tahun 2001 tentang perubahan atas UndangUndang Republik IndonesiaNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

Bahwa jumlah kerugian yang ditimbulkan akibat dariperbuatan Terdakwa BENI DWI CAHYADI yaitu sebesar Rp193.507.000,(seratus sembilan puluh tiga juta lima ratus tujuh ribu rupiah);Perbuatan Terdakwa sebagai diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1)jo Pasal 18 Ayat (1) butir b, Ayat (2) dan Ayat (3) UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Jo.

Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 Jo. UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi Jo.

Kerugian Keuangan Negara sebesar 73.332Kg x Rp. 4.685, (empat ribu enam ratus delapan puluh limarupiah) = Rp. 343.560.420, (tiga ratus empat puluh tiga jutalima ratus enam puluh ribu empat ratus dua puluh rupiah)sebagaimana Laporan Hasil Audit Dalam RangkaPenghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKPPerwakilan Banten Nomor : SR2919/PW30/5/2012, Tanggal07 Agustus 2012, atau setidaktidaknya sekitar jumlahtersebut ;Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dandiancam pidana pada Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang UndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal55 ayat (1) ke 1 KUHP.SUBSIDIAIR :Bahwa ia Terdakwa DEDE WIDARSO Bin H.

ALIMUDDIN WELLANG, M.Pd tidakterbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah danditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UUNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalamdakwaan Primair dan membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair tersebut.Menyatakan terdakwa Drs. H.

Hutama Karya dengan biayanya sendiri, bukanbiaya dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum di dalamSurat Dakwaannya telah didakwa :PRIMAIR, melakukan perbuatan yang diatur dan diancampidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang UndangRl Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambahdengan Undang Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 jo pasal55 ayat (1) ke 1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) MKUHP.SUBSIDIAIR

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa DIDIK HARIYANTO Bin HASAN BASRIbersama sama dengan Terdakwa II SOFYAN Bin H.HAFID tersebut telahmerugikan keuangan Negara sebesar Rp. 134.800.000, (Seratus tiga puluh empatjuta delapan ratus ribu rupiah) atau setidaktidaknya sekitar jumlah tersebut.n Perbuatan terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana diatur dan diancampidana Pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) UUNo.31 Th.1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan UU No.20 Tahun 2001tentang

tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Pasal 55 ayat (1) kelKUHP Jo. pasal 65 ayat (1) KUHP, Subsidair melanggar pasal 5ayat (1) huruf a UU No. 20 tahun 2001, Jo. pasal 18 UU No.31tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UUNo.20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No.31 tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang untuk ituMajelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaanBn LINES pO ee SS SeMenimbang, bahwa unsurunsur dari dakwaan Primair yaitumelanggar pasal

2 ayat (1) Jo. pasal 18 UU No.31 tahun 1999sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Pasal55 ayat (1) ke1l KUHP Jo. pasal 65 ayat (1) KUHP adalah sebagaiber Lkut SSH 6 eS Se Se1.

yang ditanda tangani para penerima danasubsidi KPR/KPRS yang mencantumkan jumlah sebesar Rp.9.000.000,(Sembilan juta rupiah) adalah fiktif, karena sejatinya para penerima danatersebut hanya menerima sebesar Rp.6.000.00, (enam juta rupiah) dalam bentuk60tunai Rp.2.000.000, (dua juta rupiah) dan berupa barang bahan bangunan senilaiRp.4.000.000, (empat juta rupiah) ;Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh Jaksa PenuntutUmum karena didakwa melakukan perbuatan pidana melanggar Primair Pasal

2 ayat (1)jo Pasal 18 UndangUndang RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah danditambah dengan UndangUndang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP , SubsidairPasal 3 jo Pasal 18 UndangUndang RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubahdan ditambah dengan UndangUndang RI No. 20 Tahun 2001 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;Menimbang, bahwa jika

sawah tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkandalam RUKK dan perjanjian kerjasama dengan 13 kelompok tani,maka terdakwa telah memperkaya diri sendiri atau orang lain yangmengakibatkan Negara atau Daerah dirugikan sebesarRp2.117.046.450, (Dua milyar seratus tujuh belas juta empat puluhenam ribu empat ratus lima puluh rupiah) atau setidaktidaknyasekitar jumlah tersebut.Perbuatan terdakwa LA ODE MUHAMMAD ARWIN,SP alias LAODE MUHAMMAD ARWIN KADAKA,SP, Sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal

2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang undang RI Nomor : 31Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah diubah dan ditambah dengan Undang undang RI Nomor : 20 Tahun2001 tentang perubahan atas UndangUndang RI Nomor : 31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke1KUHPidana.SubsidiairBahwa terdakwa LA ODE MUHAMMAD ARWIN, SP alias LA ODEMUHAMMAD ARWIN KADAKA, SP, baik bertindak sendirisendiri maupunbersamasama dengan saksi IR.

Kerugian Keuangan Negara (12) Rp 100.800.000,00 Perbuatan terdakwa tersebut diatas melanggar ketentuan sebagaimana diatur dandiancam pidana berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.

Nomor 2370 K/PID.SUS/2015Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi, yang merupakan lex spesialis dari unsur secara melawan hukumdalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 huruf a, b ayat (2), ayat (3) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo.

ENDANG APANDI, S.Sos Bin TASUM (alm)tidak terbuktisecara bersamasama melakukan perbuatan tindak pidana sebagaimana diaturdalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UndangUndang Nomor 20 tahun 2001tentang perubahan UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. DalamDakwaan Primair. Dan karenanya harus dibebaskan.. Menyatakan terdakwa terdakwaH.

Endang Apandi, S.sos sebagai mana diatur dan diancampidana dalam pasal 2 ayat (1) jo.

Pasal 18 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UndangUndang Nomor 20 Tahun2001 Tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.SUBSIDAIR :Halaman 18 dari 134Putusan No. 52/Pid.SusTPK/2018/PN.BdgBahwa iterdakwa H.ENDANG APANDI, S.sos sebagai Kepala Sub BagianAdmininstrasi Umum Keuangan dan Kepegawaian pada Poltekes Tasikmalayadan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan

Pasal 64 ayat (1) KUHP, dan memohonagar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:1Menyatakan para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkanmelakukan tindak pidana korupsi secara bersamasama dan berlanjutsebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo.

Pasal 18 UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi, jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 jo.

mempertimbangkan apakahberdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telahmelakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;72Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindakpidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsurunsur daritindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan yang disusun secara subsidiairitas, sebagai berikut:PRIMAIR ~~: Didakwa melanggar ketentuan Pasal

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi, sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo. Pasal 55 ayat(1) ke1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;SUBSIDIAIR : Didakwa melanggar ketentuan Pasal 3 jo.

Menyatakan terdakwa MUSASHI PANGERAN BATARA ielah terbuktibersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan Tindak PidanaKorupsi secara bersamasama sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UndangUndang No. 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah danditambah dengan UndangUndang RI No. 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas UndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;2.

olehkarenanya pembayaran termin terahir sebesar +Rp3.000.000.000,00 (tigamilyar rupiah) tidak dilakukan pencairan;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut di atas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan Dakwaan Subsideritas, oleh karenanya Majelis Hakim akanmempertimbangkan terlebin dahulu dakwaan primer sebagaimana diaturdalam pasal

2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahHalaman 137 dari 183 Putusan Nomor 23/Pid.SusTPK/2020/PN Jmbdengan UndangUndang nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke1KUHPidana, yang Unsurunsurnya sebagai berikut:1. Setiap Orang;2. Secara melawan hukum,3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatukorporasi;4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;5.

ASRANUDDIN bersalahmelakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat(1) Jo. Pasal 18 UndangUndang Nomor: 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambahdengan UndangUndang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang perubahan atasUndangUndang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;2.

Bahwa Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara aquotidak secara konsisten melaksanakan hukum atau melaksanakanhukum tidak sebagaimana mestinya yaitu dalam memeriksa danmengadili perkara aquo tidak secara konsisten melaksanakan Pasal 3UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 jo UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 jo Pasal 44 , 48, 49, 50 KUHP;Bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaanmelanggar ketentuan dalam UndangUndang Tindak PidanaKorupsi yaitu :Primair :Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndangNomor

Rancaekek 50.000.000,00 42.672.486,007.327.514,0022 SDN Ciparay 50.000.000,00 30.484.293,0019.515.707,00Cipalabuay23 SDN Ciparay 50.000.000,00 26.599.569,0023.400.431 ,00Haurcucuk24 SDN Ciparay Ciparay 50.000.000,00 11.360.956,0038.639.044,00IV25 SDN Sri Cikancung 50.000.000,00 16.616.237,0033.383.763,00RahayuJumlah 1.250.000.000 639.214.881 ,0/610.785.119,0,00 0 0Jumlah A+ B 1.550.000.000 900.399.529,0649.600.471,0,00 0 0 Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 56 ayat (1)KUHP Jo Pasal

2 ayat (1) jo pasal 18 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undangundang Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi.SUBSIDAIR :Bahwa terdakwa Drs.

TOTO SUHARTO ,MSi.bin SUDIBYA telah didakwa dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas yaitumelakukan tindak pidana korupsi yang diancam pidana sebagaimana dimaksuddalam dakwaan :PRIMAIR : pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang Undang RepublikIndonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang RepublikIndonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang UndangNomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jopasal

sebanyak 857,82 m3 x Rp. 312.000 = Rp.265.457.546,00 dan pembayaran atas harga dasar material batu yang seharusnyatidak diterima sebesar Rp. 134.155,09 x 14.957,83 (Volume terpasang) = Rp.2.006.669.030,00 dan menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp.265.457.546,00 + Rp. 2.006.669.030, = Rp. 2.272.126.576,00 (Dua Milyar Dua RatusTujuh Puluh Dua Juta Seratus Dua Puluh Enam Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh EnamRupiah) atau setidaktidaknya sekitar jumlah itu;Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubahdengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) Ke1 KUHP.SUBSIDIAIRBahwa terdakwa FRANGKY RATU TAGA Direktur Utama PT.

(dua ratus juta rupiah) sesuaitanda terima uang hari Selasa tanggal 20 September 2016.Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut, terdakwa dapat dinyatakantelah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;118Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah diajukan kepersidangan dengan dakwaan Subsidaritas, yaitu: Primairsebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1)jo.

Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambahdengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 jo.Pasal 55 ayat (1) Ke1KUHPidana; Subsidiair,ssebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo.Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambahdengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 jo.Pasal 55 ayat (1) Ke1KUHPidana.Menimbang, bahwa dengan surat