Ditemukan 9694 data
59 — 29
Berdasarkan kedua dokrin diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan sengajaadalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan didahului olehadanya niat terlebih dahulu dan bukan karena faktor kelalaianatau ketidaksengajaan dan yang jelas perbuatan tersebutmelanggar undangundang.
SARWAN EFENDI, SH.
Tergugat:
BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR
188 — 239
UndangUndang Nomor 51 Tahun2009 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara serta Dokrin/ pendapat Indroharto, SH, makakepentingan Penggugat dalam hal ini dikategorikan sebagai kepentingan yangharus dilindungi oleh hukum serta Penggugat secara langsung dirugikan kepentingannya, dengan demikian Penggugat memiliki Kedudukan Hukum (/ega/ standing) untuk mempertahankan haknya dan berproses di Pengadilan Tata UsahaNegara untuk mengajukan gugatan terhadap objek
14 — 5
membiarkan dan mengabaikan Penggugattanpa nafkah lahir dan batin, hingga sekarang terhitung hingga selama 8 bulandengan demikian Majelis Hakim menganggap Tergugat belum memberikannafkah wajib kepada Penggugat selama 8 bulan, karenanya nafkah tersebutmenjadi nafkah lampau yang terhutang yang harus dibayar oleh Tergugat, haltersebut sesuai dengan pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Tergugatdiwajibkan untuk menanggung biaya penghidupan istri dan anakanak sesuaidengan penghasilannya, dengan mengingat dokrin
IWAN CHANDRA SINYEM
Tergugat:
MOE IRWAN RAHARJA
Turut Tergugat:
1.Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Jakarta Barat
2.HENDRO RAHARDJO
96 — 23
Brt.Menurut dokrin M. Yahya Harahap putusan Verstek hanya dapat di lawan denganperlawanan Pihak Ketiga yang sebelumnya bukan sebagai pihak yang berperkara.Sedangkan jelasjelas lwan Chandra Sinyem sebagai pihak dalam perkaraNo.90/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Brt., tanggal 22 September 2015;6. Bahwa mengenai pokok perkara sudah diperiksa dan dipertimbangkan oleh Judexfactie dan Judex juris dalam Putusan Mahkamah Agung R.I. No.175 PK/PDT/2019,tanggal 25 Maret 2019 jo. Putusan Mahkamah Agung R.I.
88 — 43
Terakhir juga dalam dokrin yangsama ditemukan dalam karangan M. Yahya Harahap, SH., dalambukunya berjudul "Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan,Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan,pada halaman 98 dan 100.
45 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
, Dokrin apa yang diikuti .... ???, dan jurisprudensi apayang dipakai ???;Bahwa Majelis Hakim Tinggi Agama Medan dengan mudahdan gamblangnya memperbandingkan cara kerja dari 3 (tiga)institusi yang berbeda, baik dari segi usia maupun dari segiundangundang yang mengaturnya maupun kewenanganyang dimilikinya, yaitu memperbandingkan sebagai berikut:a. Cara kerja institusi yang mengeluarkan Surat Grand SultanNo. 47, yang kini sudah tidak;b.
159 — 81
16ttJuni 1971 mengemukakan bahwa adalah hak dari Penggugat untukmenentukan siapasiapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalamperkara; bahkan lebih lanjut Majelis Hakim Mahkamah Agung RI tersebutttmemberikan pertimbangan bahwa apabila ternyata terdapat orang ataubadan yang tidak masuk dalam perkara ini, nantinya akan menjadipenghambat eksekusi atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap,maka terhadap orang atau badan itu dapat diajukan gugatan baru / gugatantersendiri olen Penggugat; Dokrin
Boyke Meba, S.H.
Terdakwa:
Yanti Pgl Yanti Binti Sainun Alm
101 — 16
asasasas hukum umum dari hukum yang tidaktertulis;Menimbang, bahwa selain itu. melawan hukum juga dapat diartikanbertentangan dengan hak subjektif atau pribadi dari orang lain;Menimbang, bahwa selain itu, undangundang juga tidak memberikanpengertian mengenai apa yang dimaksud dengan membunuh, merusakkan, membikinhingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan;Menimbang, bahwa menurut kamus Besar Bahasa Indonesia membunuhberarti menghilangkan nyawa;Menimbang, bahwa kemudian merusakan menurut dokrin
1.BAIATUS SHOLIHAH, S.H.
2.IDA AYU MADE YUNI ROSTIAWATY,SH.
3.YULIA OKTAVIA ADING,SH.
Terdakwa:
AGUS RIADI
75 — 27
perbuatannyadapat memenuhi unsurunsur delik lainnya dalam pertimbangan hukum dibawah inikepadanya akan dipandang sebagai Subyek Hukum dan dimintakanpertanggungjawaban pidana;Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum di atas, unsur ke1telah terpenuhi menurut hukum;Ad. 2: Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual,Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar AtauMenyerahkan Narkotika Golongan ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsure melawan hukummenurut dokrin
31 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa merupakan pendapat yang baku dalam, disiplin hukum pidana bahwapada dasarnya, suatu UndangUndang itu haruslah ditafsirkan menurutUndangUndang itu sendiri (net hoofdbeginsel moet zijn, dat de wet uit zichzeif moet warden verklaard) tetapi oleh karena UU No. 3 Tahun 1971Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (demikian pula UU 31Tahun 1999 dan UU No. 20 Tahun 2001) tidak memberikan penjelasantentang pengertian "dengan tujuan" tersebut, maka perlu dicari penjelasandalam dokrin dan padanan
NURKHOLIS, S.IP
Termohon:
Kejaksaan Agung RI, Cq. Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi Cq. Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur
162 — 82
Pada tahap pendahuluan/penyelidikan tersebut, tata caranyajauh lebih rumit bila dibandingkan dengan hukum acara lainnya.Dari kedua ketentuan dan dokrin tersebut diatas dapat disimpulkan bahwapenyelidikan dilakukan untuk menentukan apakah ada tindak pidananya danbaru dapat ditingkatkan penyidikan sudah dapat ditentukan (diduga)pelakunya.
Masripin
Terdakwa:
Seperyanus Edwar Rumandes
62 — 24
Dokrin hukum pidana menafsirkan adalahsetiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkanrasa sakit atau luka pada orang lain.Hal 40 dari hal 48 Putusan Nomor: 167K/PM IO08/AD/IX/2020Menimbang Bahwa yang dimaksud Dengan sengaja menurut MVT (MemoriPenjelasan) adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatutindak pidana/perbuatan beserta akibatnya, dengan kata lainTerdakwa menyadari atau mengetahui atas segala perbuatannyabeserta akibat yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatantersebut
98 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 556 K/Pdt/2016VI.dalam arti tidak memerlukan persetujuan Penggugat, denganmenggunakan acara pencabutan hak yang diatur dalamUndangUndang Nomor 20 Tahun 1961;Permohonan Provisi;36.37.38.Mengingat bahwa pada saat gugatan ini didaftarkan, Tergugat Iltelah memaksakan kehendaknya untuk melakukan eksekusipengosongan lahan tanpa dasar adanya suatu putusan pengadilan;Bahwa permohonan provisionil didasarkan pada ketentuan Pasal 180ayat (1) HIR dan dalam dokrin maupun SEMA serta YurisprudensiMahkamah
54 — 14
R.I, Dokrin IlmuHukum (Pasal 23 ayat 1 UU No. 14 tahun 1970). 5. Keadaan perilaku dan perikehidupan terdakwa (pasal 27 ayat 2 undangundang No. 14 tahun 1970). 6. Keyakinan Hakim (Pasal 6 ayat 2 Undangundang No. 14 tahun 1970 jo.Pasal 191 ayat 1 KUHAP). Menimbang, bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksinyatakan dipersidangan pengadilan (Vide : Pasal 185 ayat (1) jo.
Sarjan Husen
Tergugat:
1.Junaidin Haji Husen
2.Nirbaya H A Rasyid
3.Fredy Hartono Christian
Turut Tergugat:
3.Kementrian Agraria dan Tataruang / Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ende
4.Clemens Ngotu, SH
120 — 72
keteranganwaris tersebut adalah CACAT HUKUM, karena tidak melalui suatupenetapan Pengadilan Agama, sehingga sangat bertolak belakang,kabur, dan tidak jelas dalildalil gugatan penggugat melalui kuasahukumnya tersebut;Menimbang, bahwa apa yang dipahami sebagai exeptio obscuur libeladalah surat gugatan yang tidak terang atau dalam keadaan yang disebutsebagai onduidelijkk yang mana bertitik tolak pada apa yang diatur dalam Pasal118 ayat (1), Pasal 120 dan Pasal 121 HIR;Menimbang, bahwa sebagaimana dokrin
49 — 30
provisi yang materi memuatannya agar menunda PAW adalahtuntutan provisi yang telah memasuki pokok perkara;Bahwa Tuntutan provisionil yang diatur dalam HIR dan/atau RBg hanyalah untukmemperoleh tindakantindakan sementara selama proses berjalan, tuntutanprovisi yang diajukan oleh penggugat telah berkenaan dengan pokok perkara, makadengan demikian tuntutan provisionil penggugat tidak dapat diterima (VidePutusan MA RI No. 1070 K/Sip/1973, tgl. 7 Mei 1975);Bahwa dalam perkara ini ijinkan menggunakan dokrin
96 — 13
terdakwa telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yangdidakwakan dalam dakwaan alternatif kedua tersebut ;Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dakwaan Alternatif keduaatas diri terdakwa sebagaimana telah diuraikan diatas, maka terhadapkeberatankeberatan yang telah disampaikan oleh Terdakwa ataupun melaluiPenasihat Hukum Terdakwa sebagaimana dalam Nota Pembelaannya,Majelis berpendapat adalah tidak beralasan dan haruslah dinyatakan untukditolak;Menimbang, bahwa didalam dokrin
103 — 253
ditunjukan dengan niat, maksud dankesengajaan untuk menghina dan mencemarkan nama baik PenggugatHal 26 dari Halaman 143 Put.No.270.Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel68.Go.70.71.72.dimuka umum, maka secara Yuridis para Tergugat telah terbukti secara sahdan meyakinkan serta tidak terbantahkan lagi telah melakukan tindakanmelawan hukum secara khusus yaitu tindakan melawan hukum Penghinaandan Pencemaran nama baik kepada Pengugat sebagaimana ketentuan Pasal1372 KUH Perdata ;Bahwa hal itu juga sejalan dan sesuai dengan Dokrin
hal yang dituduhkan itu, maka pemidanaankarena Fitnah tidak boleh dijatuhkan :(2) Jika dia dengan putusan Hakim yang menjadi tetap dibebaskan darihal yang dituduhkan maka putusan itu dipandang sebagai buktisempurna bahwa tuduhan itu tidak benar ;(3) Jika penuntutan orang yang dihina telah dimulai karena hal yangdituduhkan kepadanya, maka penuntutan karena fitnah dihentikan dulusampai mendapat putusan yang menjadi tetap tentang hal yangdituduhkan :Bahwa hal itu juga telah sesuai dan sejalan dengan Dokrin
Pembanding/Penggugat II : MICHAEL WONG Diwakili Oleh : MERWIN SILALAHI,SH,ST,MH
Pembanding/Penggugat III : MICHELLE WONG Diwakili Oleh : MERWIN SILALAHI,SH,ST,MH
Pembanding/Penggugat IV : STEPANIE WONG Diwakili Oleh : MERWIN SILALAHI,SH,ST,MH
Pembanding/Penggugat V : FELICIA WONG Diwakili Oleh : MERWIN SILALAHI,SH,ST,MH
Pembanding/Penggugat VI : JESSY WONG Diwakili Oleh : MERWIN SILALAHI,SH,ST,MH
Terbanding/Tergugat I : PT Pertamina EP Asset V Tarakan Field
Terbanding/Tergugat II : Menteri Keuangan Republik Indonesia
Terbanding/Turut Tergugat I : Kantor Pertanahan Kota Tarakan
Terbanding/Turut Tergugat II : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Tarakan
78 — 45
Dalil Tergugat sejalan dengan dokrin hukum M. Yahya Harahap dalambuku Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, terbitan PT.Gramedia Pustaka Utama cetakan ke sepuluh, 1995 halaman 245246memberikan dokrin hukum sebagai berikut:"Dan apabila alat bukti akta otentik tidak dibantah Tergugat dengan buktilawan, dengan sendirinya melekat sekaligus pada dirinya nilai kKekuatanpembuktiaan yang menentukan.
282 — 63
pula tidak merugikan negara, kepentinganumum terlayani dan terdakwa pribadi tidak mendapatkan untung, maka perbuatanterdakwa kehilangan sifat melawan hukumnya;> Putusan Mahkamah Agung RI, No. 81K/Kr/1973: 16121976 Pertimbangan hukumMA sbb: Azas materiele wederrechtelijkheid merupakan suatu buitenwettelijkeuitsluittinggrona, suatu buiten wettelijke rechtsvaardigingsgrond dan sebagai suatualasan yang buiten wettelijk sifatnya merupakan suatu fait dexuse yang tidak tertulis,seperti dirumuskan oleh dokrin