Ditemukan 11261 data
Urut Berdasarkan
Register : 02-09-2015 — Putus : 17-12-2015 — Upload : 24-05-2017
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 65/Pdt.G/2015/PN Tpg Tanggal 17 Desember 2015 — - RINA DINAWATI
Melawan
- 1. LILY ONG
- 2. LIM A JONG
- 3. FINGGO SOE
- 4. UN JONG
94 — 9
94 — 9
membayar harga yang telah diperjanjikan ;Menimbang, bahwa selanjutnya didalam Pasal 1459 Kitab Undangundang Hukum Perdata menyatakan "hak milik atas barang yang dijual tidaklahberpindah kepada si pembeli, selama penyerahannya belum dilakukan menurutPasal 612, 613, dan 616;Menimbang, bahwa didalam Pasal 616 Kitab Undangundang HukumPerdata menyatakan "penyerahan atau penunjukan akan kebendaan takbergerak dilakukan dengan pengumuman akan akta yang bersangkutan dengancara seperti ditentukan dalam Pasal 620
Register : 19-11-2021 — Putus : 16-02-2022 — Upload : 16-02-2022
Putusan PA Prabumulih Nomor 352/Pdt.G/2021/PA.Pbm Tanggal 16 Februari 2022 — Penggugat melawan Tergugat
107 — 47
107 — 47
Pertokoan Apotik Limasta),Berdasarkan surat kuasa khusus No. 620/SKP/1021, tanggal 11 Oktober 2021, sebagai Penggugat;melawanJuni Utami Binti Ali Mustopo, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikanSMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal diJalan Jendral Sudirman, Rt. 003, Rw. 002, KelurahanGunung lbul, Kecamatan xxxxxXxxXxXXxXxX XXXXX, XXXXXXXXXXXXXxX; dalam hal ini memberikan kuasa khususHal. 1 dari 54 hal. Put.
Putus : 22-12-2017 — Upload : 03-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 693 PK/Pdt/2017 Tanggal 22 Desember 2017 — Ny. YETTY SUSNA MULYATI
VS
CECELIA SOETANTO
119 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
119 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kembali dan TermohonPeninjauan Kembali Il) adalah anakanak yang sah dari suami istriRobert Soetanto dan Ester sebagai akibat dari perkawinan yang sahsesuai bukti P7 tersebut;Menimbang, bahwa menurut bukti P8 berupa Kutipan AktaKematian yang dikeluarkan pada tanggal 26 Juni 2009 oleh SukuDinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi JakartaBarat, sesungguhnya benar Robert Soetanto telah meninggal duniadi Jakarta pada tanggal 19 Juni 2009 dan Bukti P9 berupa KutipanAkta Kematian Nomor 620
Register : 04-05-2021 — Putus : 19-01-2022 — Upload : 07-02-2022
Putusan PN Cikarang Nomor 116/Pdt.G/2021/PN Ckr Tanggal 19 Januari 2022 — Penggugat:
PT. INDAH CEMANI RAYA
Tergugat:
1.Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi
2.Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat c.q Direktorat Jendral Bina Marga Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat cq. PPK Pengadaan Tanah Jalan Tol Cibitung â Cilincing
3.Bupati Kabupaten Bekasi
Turut Tergugat:
Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Pemerintahan Kabupaten Bekasi
130 — 74
PT. INDAH CEMANI RAYA
Tergugat:
1.Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi
2.Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat c.q Direktorat Jendral Bina Marga Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat cq. PPK Pengadaan Tanah Jalan Tol Cibitung â Cilincing
3.Bupati Kabupaten Bekasi
Turut Tergugat:
Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Pemerintahan Kabupaten Bekasi
130 — 74
Bahwa dalam rangka realisasi rencana pengadaan tanah untuk PembangunanTrase Jalan Toll Cibitung Cilincing, perlu penetapan Keputusan Gubernur JawaHalaman 9 dari 34 Putusan Nomor 116/Pdt.G/2021/PN.Ckr.Barat tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan TollCibitung Cilincing, dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nornor 620/Kep.170Pem ksm/2019, tanggal 05 Maret 2019.
Register : 22-09-2023 — Putus : 07-02-2024 — Upload : 27-02-2024
Putusan PN JAMBI Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb Tanggal 7 Februari 2024 — Penuntut Umum:
AHMAD RIYADI PRATAMA,SH, MH
Terdakwa:
MUSYATIANOV Bin MUSTAFA
70 — 7
AHMAD RIYADI PRATAMA,SH, MH
Terdakwa:
MUSYATIANOV Bin MUSTAFA
70 — 7
2. 1 (Satu) bundel fotocopy Surat perjanjian untuk pekerjaan konstruksi jalan Nomor: S-620/1639/DPUPR-5.2/V/2018 tanggal 15 Mei 2018 kegiatan peningkatan jalan di wilayah IX (Kabupaten Tebo) pekerjaan Jalan Simpang Logpon Padang Lamo-Tanjung (Eff=7,50 km) Nilai kontrak Rp. 24.294.495.000,00 ( dua puluh empat milyar dua ratus Sembilan puluh empat juta empat ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) Tahun anggaran 2018.
3. 1 (satu) bundel asli Addendum No. 01 Tanggal 12 Juli 2018 Nomor: S-620/1639/DPUPR-5.2/V/2018 tanggal 15 Mei 2018 kegiatan peningkatan jalan di wilayah IX (Kabupaten Tebo) pekerjaan Jalan Simpang Logpon Padang Lamo-Tanjung (Eff=7,50 km) Nilai kontrak Rp. 24.294.495.000,00 ( dua puluh empat milyar dua ratus Sembilan puluh empat juta empat ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) Tahun anggaran 2018.
Putus : 14-02-2019 — Upload : 03-09-2019
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 121/Pdt.G/2018/PN.TJK. Tanggal 14 Februari 2019 — -TONNY CAKRADINATA
Lawan
BANK PEMBANGUNAN DAERAH ATAU BANK LAMPUNG, Dkk
88 — 28
88 — 28
Jakarta/25011955,Umur 63 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan PagarAlam No.98 Lk Kelurahan Segalamider KecamatanTanjungkarang Barat Kota Bandar Lampung, dalam hal inidiwakili oleh Kuasa Hukumnya AHMAD BASUKI, SHAdvokat/Pengacara yang berdomisili pada KANTORADVOKAT/PENGACARA AHMAD BASUKI,SH & PARTNERSberalamat Jl.P.Antasari No.115 Kota Bandar Lampung,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juli 2018, dantelah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriTanjungkarang dibawah register Nomor : 620
Register : 19-11-2018 — Putus : 25-09-2019 — Upload : 26-09-2019
Putusan PN KOTAMOBAGU Nomor 123/Pdt.G/2018/PN Ktg Tanggal 25 September 2019 — Penggugat:
YAYASAN PERGURUAN TINGGI KOTAMOBAGU YPTK
Tergugat:
1.DIREKTORAT JENDERAL LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI KEMENRISTEK RI
2.KETUA LEMBAGA LAYANAN DIKTI WILAYAH IX SULAWESI
3.YAYASAN PENDIDIKAN TINGGI KOTAMOBAG MANDIRI
4.YAYASAN PENDIDIKAN BOLAANG MONGONDO
5.Ny. Hj. SALSIA ULFA SAHABI MANOPPO
6.Hi. WILLY ABDULLAH FUJIWARA
7.ERNA MANOPPO, SE, M. Si
8.Prof. DR. Ir. UMAR PAPUTUNGAN, M. Sc
65 — 10
YAYASAN PERGURUAN TINGGI KOTAMOBAGU YPTK
Tergugat:
1.DIREKTORAT JENDERAL LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI KEMENRISTEK RI
2.KETUA LEMBAGA LAYANAN DIKTI WILAYAH IX SULAWESI
3.YAYASAN PENDIDIKAN TINGGI KOTAMOBAG MANDIRI
4.YAYASAN PENDIDIKAN BOLAANG MONGONDO
5.Ny. Hj. SALSIA ULFA SAHABI MANOPPO
6.Hi. WILLY ABDULLAH FUJIWARA
7.ERNA MANOPPO, SE, M. Si
8.Prof. DR. Ir. UMAR PAPUTUNGAN, M. Sc
65 — 10
Dalam pertimbangan Putusan MA No. 620 K/Pdt/1999 tertanggal29 Desember 1999Bila yang digugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara danobyek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang Pejabattersebut, maka yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut adalahPengadilan Tata Usaha Negara bukan wewenang Pengadilan Negeri.Berdasarkan uraianuraian hukum sebagaimana dijelaskan dalam EksepsiAbsolut di atas, maka berdasarkan Pasal 134 HIR jo. 160 Rbg, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Perkara
Register : 09-06-2021 — Putus : 23-11-2021 — Upload : 03-12-2021
Putusan PN SELAYAR Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Slr Tanggal 23 Nopember 2021 — Penggugat:
MUHAMMAD TAHIR
Tergugat:
1.ABDUL RAJAB
2.ABDUL GANI
80 — 28
MUHAMMAD TAHIR
Tergugat:
1.ABDUL RAJAB
2.ABDUL GANI
80 — 28
Pasal 1458 Kitab UndangUndang HukumPerdata, jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelahkedua belah pihak tersebut mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut danharganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan maupun harganya belumdibayar;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 616 Kitab UndangUndang HukumPerdata, penyerahan benda tidak bergerak dalam hal ini yaitu tanah, dilakukanmelalui pengumuman akta yang bersangkutan dengan cara seperti yang ditentukandalam Pasal 620
Register : 06-11-2014 — Putus : 07-07-2015 — Upload : 23-10-2015
Putusan PN MAUMERE Nomor 34/Pdt.G/2014/PN Mme Tanggal 7 Juli 2015 — - WA ABO SALEH LA BUDU MELAWAN PEMERINTAH R.I. C.Q MENTERI DALAM NEGERI R.I. C.Q. GUBERNUR NTT, C.Q. BUPATI SIKKA, DKK
72 — 30
72 — 30
dengan demikian pengujian terhadap keabsahan keputusan in litismerupakan kewenangan absolute Lembaga Peradilan Tata Usaha Negara ( Hakim TUN)buklan Lembaga Peradilan Umum (Hakim Perdata);Bahwa karena yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo adanya keputusan(Besechking) dari Badan atau Pejabat TUN yang berwujud sertifikat tanah seperti termaktubdiatas sehingga sengketa ini menjadi kompetensi absolute Badan Peradilan TUN bukanlembaga Peradilan Umum, maka merujuk pada Yurisprudensi MARI No. 620
Register : 03-11-2021 — Putus : 29-11-2021 — Upload : 30-11-2021
Putusan PT AMBON Nomor 12/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB Tanggal 29 Nopember 2021 — Pembanding/Penuntut Umum II : RIAN JOZE LOPULALAN, SH
Terbanding/Terdakwa : SYAWAL ADJID alias SYAWAL
192 — 89
Terbanding/Terdakwa : SYAWAL ADJID alias SYAWAL
192 — 89
Semen = 620 Saka. batu Karang Gunung = 2 Retb. Batu Kali = 45 Retc. Pasir Pasang = 35 Retd. Kerikil = 32 Rete. kayu kls Iluk.3x25x400 = 2 M3f. kayu kls Il uk. 5 x 7 x 400 = 2 M3Besi 12 mm = 40 Stafi. Besi 6mm = 20 Stafj. Tegel 30 x 30 cm = 30 #4Dosk. Sengk Gelombang = 30 LembarBahan yang terpasang atau digunakan adalah :a. Semen = 175 Sakb. batu Karang Gunung = 1.5 Retc. Batu Kall = 9 Retd. Pasir Pasang = 16 Rete.
Semen = 620 Sakb. batu Karang Gunung = 2 Retc. Batu Kali= 45 Retd. Pasir Pasang = 35 Rete. Kerikil = 32 Retf. kayu kls Il uk. 3 x 25 x 400kayu kls Il uk. 5 x 7 x 400 =Besi 12 mm => i. Besi6mm =k. Tegel 30 x 30cm =.
Rp.35.060.000,002) Pembangunan Jalan setapak 300 m Rp.124.475000,003) Pembangunan MCK 2 Unit Rp.45.145.000,00Yang terlaksana dilapangan adalah:1) Pembangunan Sumur Gali 2 Unit Rp.30.985.000,002) Pembangunan Jalan setapak 300 m Rp.51.975.000,003) Pembangunan MCK 2 Unit Rp.34.795.000,00Halaman 106 dari 124 Putusan Nomor 12/PID.SUSTPK/2021/PT AMB Kebutuhan barang/bahan sesuai RAB 2015 dan yang terpasangadalah sebagai berikut : Yang terpasang /Kebutuhan barang/bahan sesuai RAB 2015 digunakanSemen = 620
Register : 19-12-2013 — Putus : 24-04-2014 — Upload : 17-06-2014
Putusan PN PADANG Nomor 27/Pid.B/TPK/2013/PN.PDG Tanggal 24 April 2014 — SYAIFUL MASBAR Pgl. SI IMPUN
46 — 14
46 — 14
BadanKetahanan Pangan Provinsi Sumatera Barat TA. 2012 Nomor :520/579/BKPSB/2012 Tentang Penetapan Honor Kuasa26.2/.28.2u.30.31.32.Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, PejabatPenguji Tagihan/Penandatanganan Surat Perintah Membayar(SPM) Bendaharawan Pengeluaran Staf Pengelola KeuanganDana Dekonsenitrasi Pada Badan Ketahanan Pangan ProvinsiSumatera Barat dan Kabupaten/Kota TA. 2012.1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kuasa Pengguna AnggaranSatker Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera BaratNomor : 521/620
Provinsi Sumatera Barat TA. 2012 Nomor : 520/579/BKPSB/2012 Tentang Penetapan Honor Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat26.2/.28.29.30.31.32.33.34.35.36.Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan/Penandatanganan SuratPerintah Membayar (SPM) Bendaharawan Pengeluaran Staf PengelolaKeuangan Dana Dekonsentrasi Pada Badan Ketahanan Pangan ProvinsiSumatera Barat dan Kabupaten/Kota TA. 2012.1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran SatkerBadan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Barat Nomor : 521/620
Keputusan Kepala BadanKetahanan Pangan Provinsi Sumatera Barat TA. 2012 Nomor :520/579/BKPSB/2012 Tentang Penetapan Honor KuasaPengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, PejabatPenguji Tagihan/Penandatanganan Surat Perintah Membayar(SPM) Bendaharawan Pengeluaran Staf Pengelola KeuanganDana Dekonsenitrasi Pada Badan Ketahanan Pangan ProvinsiSumatera Barat dan Kabupaten/Kota TA. 2012.1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kuasa Pengguna AnggaranSatker Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera BaratNomor : 521/620
Putus : 11-05-2015 — Upload : 02-08-2017
Putusan PN SERANG Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2014/PN. Srg Tanggal 11 Mei 2015 — MUCHTAR SUTANTO. ST MSi
192 — 56
192 — 56
CUCU SUHARA, Msi selaku PejabatPembuat Komitmen (PPK) melakukan penunjukan penyedia pekerjaan JalanTerate Banten Lama sebagaimana surat Nomor: 620/SPPPK.027.8/PJTBL/DBT/IV/2011 tanggal 14 April 2011Bahwa sebagai tindak lanjut dari penerbitan Surat Penunjukan PenyediaJasa, Ir. CUCU SUHARA, MSi bersamasama Ir. M SUJASMAN S NONGKEmenandatangani Surat Perjanjian Kerja/Kontrak Nomor: 761/KTRK/PJTBL/DBT/072.8/IV/2011 tanggal 15 April 2011 dengan nilai Kontraksebesar Rp.3.055.577.000.
SrgJalan Terate Banten Lama sebagaimana tertuang dalam surat Nomor :620/SPPPK.027.8/PUTBL/DBT/IV/2011 tanggal 14 April 2011, kemudiansebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Jasa tersebut, Ir.CUCU SUHARA, MSi bersamasama Ir. M SUJASMAN S NONGKEmenandatangani Surat Perjanjian Kerja/Kontrak Nomor761/KTRK/PJTBL/DBT/072.8/IV/2011 tanggal 15 April 2011 dengan nilaikontrak sebesar Rp.3.055.577.000.
WUAYANDARU UTAMA selaku pemenang perusahaanpenyedia jasa atas dasar surat Dinas Bina Marga dan Tata RuangPemerintahProvinsi Banten No. 620/SPPPK.072.8/PUTBL/DBT/IN/201 1tanggal 14 April 2011 perihal Penunjukan Penyedia PekerjaanPelebaran Jalan TerateBanten Lama.
Register : 21-06-2023 — Putus : 25-10-2023 — Upload : 29-04-2024
Putusan PN JAYAPURA Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap Tanggal 25 Oktober 2023 — Penuntut Umum:
ACHMAD KOBARUBUN, S.H.
Terdakwa:
YUNUS RUDI OKTOVIANUS GEDY
46 — 19
ACHMAD KOBARUBUN, S.H.
Terdakwa:
YUNUS RUDI OKTOVIANUS GEDY
46 — 19
IRWAN SEJAHTERA yakni IRWAN, SE sebagai penanggung jawab pada paket pekerjaan peningkatan jalan ruas Tepanma Towe Hitam dengan nomor kontrak : 620/ 254/ KONT/ BM-DPUPR/ 2018 tanggal 20 Agustus 2018
- Fotocopy 1 bendel turunan akta notaris Lilis Heryeni, SH. SP.1, M.Si perihal Berita Acara Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT Irwan Sejahtera.
- Fotocopy 1 bendel Keputusan Bupati Keerom nomor 1.3.1.1/ DPA-SKPD/ 2018 tentang DPA SKPD Dinas PUPR tanggal 04 Januari 2018 ;
- Asli 1 bendel Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 620/ 254/ Kont/ BM-DPUPR/ 2018 dengan Nilai Kontrak Rp. 47.450.001.032,- dengan waktu pekerjaan selama 130 hari terhitung sejak 20 Agustus 2018 s/d 27 Desember 2018 ;
- Fotocopy 1 bundel Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Jasa Pekerjaan Konsultasi antara Dinas PUPR Kabupaten
Register : 19-10-2015 — Putus : 19-07-2016 — Upload : 20-06-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 475/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst. Tanggal 19 Juli 2016 — BUNIARTI TJANDRA >< 1. SETA SARI, 2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI DKI JAKARTA Cq. KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRATIF JAKARTA PUSAT
189 — 45
189 — 45
Usaha Negara yangberdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, bersifatkonkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagiseseorang atau badan hukum perdata ;Bahwa petitum point 6 dalam gugatan Penggugat yang menuliskankalimat Memerintahkan Turut Tergugat untuk menerbitkan Sertifikat Hakatas nama Penggugat atas tanah dan bangunan merupakan suatukalimat untuk melakukan perintah suatu perbuatan kepada Pejabat TataUsaha Negara, hal tersebut sebagaimana Putusan Mahkamah AgungRI No. 620
Putus : 20-07-2017 — Upload : 14-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 204 PK/Pid.Sus/2016 Tanggal 20 Juli 2017 — Syarifah Alawiyah binti Sayed Ismail
75 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
75 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
Surat Pernyataan Direktur Akademi Farmasi Aceh telah menerimabelanja hibah sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);Bahwa setelah persyaratan dana Hibah Akademi Farmasi tersebutdilengkapi oleh saksi Ermeyda, CH selaku Direktur Akademi Farmasi BandaAceh, dilakukan telaahan staf sesuai surat nomor 620/TS/2012 tanggal 12Juli 2012 yang ditujukan kepada Gubernur Aceh d/p Sekretaris DaerahAceh, oleh Kepala Biro Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat SekretarisDaerah Aceh menyampaikan hasil telaahan
Register : 17-04-2020 — Putus : 02-03-2021 — Upload : 04-03-2021
Putusan PN MAKALE Nomor 80/Pdt.G/2020/PN Mak Tanggal 2 Maret 2021 — Penggugat:
1.HERMIN DATU LABI
2.SERIANA R
Tergugat:
1.GIDION NAZARETH
2.YOEL PATENDENG
3.AMOS PATENDENG
4.KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN TORAJA UTARA
91 — 40
1.HERMIN DATU LABI
2.SERIANA R
Tergugat:
1.GIDION NAZARETH
2.YOEL PATENDENG
3.AMOS PATENDENG
4.KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN TORAJA UTARA
91 — 40
Bahwa disamping ketentuan tersebut di tas, berdasarkanyurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 321K/Sip/1978 tanggal 31 Januari 1981 dinyatakan Pengadilan Negeritidak berwenang untuk membatalkan surat hal milik yang dikeluarkanoleh instansi lain, sejalan dengan hal tersebut dalam putusanMahkamah Agung Republik Indonesia No. 620 K/Pdt/1999 tanggal 29Desember 1999 dinyatakan pula bahwa bila yang digugat adalahbadan atau pejabat Tata Usaha Negara dan obyek gugatanmenyangkut perbuatan yang
Register : 20-07-2020 — Putus : 21-12-2020 — Upload : 21-12-2020
Putusan PA BEKASI Nomor 2250/Pdt.G/2020/PA.Bks Tanggal 21 Desember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
22 — 10
22 — 10
Hal itu sesuai puladengan pendapat ulama yang bernama Sayid Abi Bakar dalam Kitab lanatutThalibin Juz V halaman 85 yang artinya berbunyi:58 Ds gail (iV ale Id yu dr0/l AL yo rio lo goal dgwSII gi adailleaio)Artinya: Nafkah atau pakaian (Seorang isteri) yang belum dipenuhi, makaharus dilunasi walaupun sudah lampau waktunya;Kitab AlMuhadzdzab juz halaman 178 yang diambil sebagai pendapatMajelis Hakim yang berbunyi:lus aaa wylbe Ylej 620 Cua i> bau alg asa) Uso)!
Register : 25-10-2018 — Putus : 13-12-2018 — Upload : 29-01-2019
Putusan PT KUPANG Nomor 145/PDT/2018/PT KPG Tanggal 13 Desember 2018 — -. DANIEL YEFERSON LETFA VS -. YOHAN YULIUS TUY, DKK
95 — 28
95 — 28
Hal inidengan tegas disebutkan dalam Putusan Mahkamah Agung RINo.620 K/Pdt/1999 tanggal 29 Desember 1999 menegaskan bahwaBila yang digugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negaradan obyek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenangtersebut, maka yang berwenang untuk memeriksa dan mengadiliperkara tersebut adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang,bukan wewenang Pengadilan Negeri.
Register : 08-06-2015 — Putus : 09-06-2016 — Upload : 08-10-2018
Putusan PN BANDUNG Nomor 260/PDT.G/2015/pn BDG Tanggal 9 Juni 2016 — Khaidir LAWAN Drs. Otong Supardi bin Tjetje, DKK
131 — 11
131 — 11
Bag.Her Registrasi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)Kecil/Menengah/Besar No. 510/12951BPPT dengan namaPerusahaan Mangga JayaKartu Herregistrasi IG/ITU No. 503/IGHERR 4238/BPPT/2010tertanggal 9 Juni 2010Surat Keterangan Dinas Pengawasan Bangunan No. 648.1/157Apriltahun 1986 tertanggal 21 Oktober 1986Surat Izin Walikota Bandung No. 620/166DBM/2005 tentang IzinPembuatan Jalan Masuk Pekarangan tertanggal 6 April 2005Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Izin Her Perluasantertanggal 29 Juni 2010Surat
Register : 27-04-2015 — Putus : 06-01-2016 — Upload : 07-09-2017
Putusan PN CILACAP Nomor 23/Pdt.G/2015/PN Clp Tanggal 6 Januari 2016 — HJ. MARSINEM CHASANAH, beralamat di Desa Nusawungu RT. 002 RW. 001 Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap, dalam hal ini memberikan kuasa kepada PAHOTMABUTAR BUTAR, S.H. dan SULIS MAâÃÂÃÂRIFATUN NAJIBAH, S.H., para Advokat, beralamat di Jalan Veteran No. 4 (Utara Pasar Mandiri) Kelurahan Purbalingga Lor Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 April 2015, selanjutnya disebut sebagai Pelawan ;
Lawan
1.PURWITO, S.Pd, beralamat di Dusun Sumber Jaya RT. 002 RW. 005 Desa Karangtawang Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap, selanjutnya disebut sebagai Terlawan I ;
2.PT. BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL, Tbk MUR KCP SUMPIUH, beralamat di Jl. Raya Sumpiuh Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ARIF TRIWIBOWO, S.H., BUDI NURYADI, S.H., DADANG BUDI PRAYITNO, S.H., VIDDY RENALDI R, S.H., LUKMAN ROSIDI, KABUL TRI WIDODO dan WILLY KURNIANTO, Karyawan pada PT. Bank BTPN Tbk, beralamat di Jalan RayaTambak-Sumpiuh, Depan Lapangan Kebokura, RT. 01 RW. 01 Desa Kebokura Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Mei 2015, selanjutnya disebut sebagai Terlawan II ;
3.KEMENTRIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA C/q DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA C/q KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH DAN D.I. YOGYAKARTA C/q KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) PURWOKERTO, beralamat di Jalan Pahlawan No. 876 Purwokerto, dalam hal ini memberikan kuasa kepada EDY SUYANTO, S.H., M.H., IWAN IRMAWAN, S.H., AGUSTINA LIES RAHAYU, S.H., SRI SUPANGATI, S.H., MISKIJO, S.H., ARIF BAYU FIRMASYAH, beralamat di Jalan Pahlawan Nomor 876 Purwokerto, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Mei 2015, selanjutnya disebut sebagai Terlawan III ;
1159 — 440
1159 — 440
Putusan Mahkamah Agung No. 620 K/Pdt/1999 tanggal 29 Desember1999 menyatakan : "Bila yang digugat adalah badan atau pejabat Tata Usaha Negara dan obyek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabat tersebut, maka yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut adalan peradilan Tata Usaha Negara, bukan wewenang pengadilan negeri" Bahwa, berdasarkan dalildalil tersebut di atas (berdasarkan Pasal 134 HIR)karena PELAWAN telah rnenggugat TERLAWAN III/ Badan Tata Usaha Negara,dan obyek yang