GETRIDAMANDOWEN, SEbersalah melakukan tindak pidana perbuatan bersamasamamelakukan korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat(1) jo pasal 18 Undangundang Nomor 31 tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undangundang Nomor 20tahun 2001, serta menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. MUHAMMAD IDRUS,SH bersama dengan terdakwa Il.

22022222222 n nnn nnn nena nnn nnn nnn nnn nnnee Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 UURI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RINomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55ayat (1) ke1 KUHP3 2022222222 non no nn nn ec nc nnn nnns Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebin dahulu mempertimbangkandakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah denganUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo Pasal 55Ayat (1) Ke1 KUHPidana, yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut : 1.Setiap orang;2.

;Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancamdalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang UndangNo.31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah ~ danditambah dengan UU No.20 Tahun (2001 ~~ TentangPerubahan atas UU No.31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55ayat (1) ke1 KUHP;SUBSIDAIR. Bahwa Terdakwa Drs. H. SUPRIADY SEMTA, M.

DARMI, ST dan sebesarRp.15.000.000, diberikan dalam bentuk cek kepadaMUGIONO, sebesar Rp.5.000.000, ditransferkanlangsung ke rekening RETNO W ASTUTI:;Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan di ancam pidanadalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentangpemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan UUNo 20 tahun 2001 tentang perubahan UU No 31 tahun 1999 tentangpemberantasan tindak pidana korupsi jo.

ANJAR TARUNA ARI SUDEWA, M.Si Bin SOEJITNO tidak terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diatur dan diancamHalaman I dari 212 Putusan Nomor 127/Pid.SusTPK/2014/PN.Smgpidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun2001 tentang perubahan UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (

Jateng nomor : SR 5915/PW11/5/2013 tanggal 12 Desember 2013 denganperhitungan sebagai berikut :Jumlah pengeluaran Negara PPN Rp. 25.822.000.000,00Jumlah harga barang dari pemasok Rp. 15.447. 107. 740,00Kerugian keuangan Negara Rp. 10.374.892.260, 00Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang

2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.SUBSIDAIR :Perbuatan para terdakwa merupakan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam dalamPasal 3 jo Pasal 18 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentangpemberantasan Tindak

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 aayat (1), ayat (2) Undang Undang No.31 Tahun 1999 Jo. UndangUndang No.20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No.31 tahun 1999 Tentang PemberantasanTindak pidana Korupsi Jo.

ZAKRIL (Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana DALAM DAKWAAN PRIMAIR
2. Membebaskan Terdakwa AHAPDIN, S.Pd

BglPENGADILAN NEGERI TERSEBUTTelah membaca suratsurat yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara ini;Telah mendengar surat dakwaan ;Telah mendengar keterangan saksisaksi ;Telah melihat buktibukti surat ;Telanh mendengar tuntutan penuntut Umum /requisitoir yang pada pokoknyamenuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untukmenjatuhkan putusan sebagai berikut ;iL.Menyatakan terdakwa AHAPDIN, S.Pd Bin M.ZAKRIL (Alm), tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelanggar Pasal

2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UndangUndang RINomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang RINomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang RI Nomor31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55ayat (1) ke1 KUHPidana.Membebaskan terdakwa AHAPDIN, S.Pd Bin M.ZAKRIL (Alm), dari dakwaan primair tersebut.Menyatakan terdakwa AHAPDIN, S.Pd Bin M.ZAKRIL (Alm), terbukti secara sah dan meyakinkan

Jumlah realisasi yang sebenarnya : Rp384.511.360,00Kerugian Keuangan Negara : Rp193.975.640,00Bahwa Perbuatan Terdakwa Ahapdin, S.Pd bersama sama dengan SaksiBadi Uzaman,SH dan saksi Tri Anjaswati sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang undangRepublik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UndangUndang

Menimbang, bahwa sebelum dapat menentukan apakah terdakwa bersalahatau tidak telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaanpenuntutumum maka terlebin dahulu akan dikonstantir fakta fakta dipersidangan dengan surat dakwaan Penuntut umum tersebut;Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan dengan surat dakwa yang disusunsecara subsidaritas yakni PRIMAIR Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) hurufHalaman 170 dari 317 halaman Putusan Nomor 100/Pid.SusTPK/20118/PN Bgl b UndangUndang Republik

ZAKRIL (Alm) tidakterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 2 ayat (1)Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999tentang pemberantasan tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdan ditambah dengan UndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentangHalaman 239 dari 317 halaman Putusan Nomor 100/Pid.SusTPK/20118/PN BglPerubahan atas UndangUndang RI Nomor 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1KUHPidana DALAM DAKWAAN PRIMAIRMembebaskan

Menyatakan Pemohon Banding (Terdakwa) tersebut, tidak terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah, melakukan Tindak Pidana Korupsisebagaimana dimaksud baik dalam dalam Dakwaan Primair Pasal 2 ayat(1) jo.

Pasal 55 Ayat (1) Ke1KUHPidana, selanjutnya melalui surat tuntutan Penuntut Umum yangdibacakan di depan persidangan pada tanggal 6 Agustus 2018 yangmenyatakan Terbanding (Terdakawa) telah terbukti melakukan atau turutserta melakukan yaitu secara melawan hukum melakukan perbuatanmemperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapatmerugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo.

Pasal 18 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangundangNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55Ayat (1) Ke1 KUHPidana.

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanayang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 tahun 2001 tentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

PekerjaanRintisan Jalan dan PengadaanMeteran Air14.858.000,00 11 Kerugian Keuangan Negara (8 9 10) 163.824.927,00 Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut, selanjutnya MajelisHakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dinyatakan bersalah telahmelakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi unsurunsur dari pasal yang didakwakan oleh penuntut umum.Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh penuntut umum telah melakukantindak pidana sebagai berikut : Primer melanggar Pasal

2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU No 31 tahun 1999sebagaimana yang telah di ubah dan ditambah dengan UU No 20 tahun 2001 Jopasal 64 ayat (1) ke 1 KUHP Subsider melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 UU No 31 tahun 1999 sebagaimanayang telah diubah dan ditambah dengan UU No 20 tahun 2001 Jo pasal 64 ayat(1) ke 1 KUHPMenimbang, bahwa oleh karena tindak pidana yang didakwaan kepadaterdakwa terurai dalam dakwaan yang disusun secara subsideritas, maka konsekwensipembuktiannya harus dibuktikan terlebih dahulu dakwaan

primernya, apa bila terbuktimaka dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi, sebaliknya bila tidak terbuktimaka dakwaan selanjutnya perlu dibuktikan;Menimbang,, bahwa terdakwa oleh penuntut umum telah didakwa dengandakwaan Primer melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU No 31 tahun 1999sebagaimana yang telah di ubah dan ditambah dengan UU No 20 tahun 2001 Jo pasal64 ayat (1) ke 1 KUHP yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut :1.

2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 Undang Undang Nomor 31tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. UndangUndangNomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) ke1KUHP tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, dengandemikian maka unsur berikutnya tidak perlu diuraikan lagi dan untuk itu terdakwadibebaskan dari dakwaan Primair.

miliar dua ratus empat puluh tujuh juta seratus tujuh puluh ribu lima ratustujuh puluh tiga rupiah) ;e Bahwa nilai selisih lebih dalam kegiatan pengadaan ini adalah sebesar Rp.3.140.621.827, (tiga miliar seratus empat puluh juta enam ratus dua puluh saturibu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah) ;e Bahwa nilai kerugian didapatkan dari nilai selisih lebih dikurangi selisih PPN(Rp. 3.140.621.827, Rp. 320.934.754, = Rp. 2.819.687.073, ) ;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal

2 ayat(1) Jo. pasal 18 Jo.

semuanyamerupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim, untuk mempertimbangkan apakahperbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi unsurunsur tindak pidanadari pasalpasal yang telah didakwakan kepadanya dan apakah terdakwa dapatdipersalahkan serta dihukum sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum sebagaimanatersebut di atas ;Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umumkarena didakwa melakukan tindak pidana dengan dakwaan subsidairitas sebagaiberikut :Dakwaan Primair :e Melanggar Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Republik IndonesiaNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Republik IndonesiaNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal55 ayat (1) ke1 Kitab UndangUndang Hukum Pidana ;Dakwaan Subsidair :e Melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan Atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1Kitab UndangUndang Hukum Pidana ;Menimbang, bahwa dengan konstruksi dakwaan subsidaritas seperti terurai diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahuluyaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Republik Indonesia

Menyatakan terdakwa ALI ARIFIN, ST Bin SUKOYO telah terbukti bersalahsecara sah dan meyakinkan telah melakukan Tindak Pidana Korupsi secarabersamasama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat(1) Jo.

Pasal 18 UndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dan ditambah dengan UndangUndang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang No.Halaman 2 dari 222 Putusan Nomor 20/Pid.SusTPK/2020/PN.Jmb.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55ayat (1) ke1 KUHP;2.

2 ayat(1) Jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal55 ayat (1) ke1 KUHPidana, yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut:1.

ini dipandang sudah adil menurut pengadilandan telah memberikan kepastian hukum serta telah cukup bijaksana menurutMajelis Hakim sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan terdakwa;Halaman 205 dari 222 Putusan Nomor 20/Pid.SusTPK/2020/PN.Jmb.Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuaidengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa dibebankanuntuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan sebagaimanatersebut dalam amar putusan ini;Memperhatikan, Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

(terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah);Membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000, (sepuluh ribu rupiah).Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat HukumTerdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :1.Dakwaan Primair , Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang Undang Nomor31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang RINomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke1 KUHP ;Unsur Setiap Orang ;Unsur Setiap Orang Untuk Terdakwa

2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undangundang RI NO. 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dengan Undangundang RI Nomor 20 Tahun 2001Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP ;Subsidair :Pasal 3 Jo Pasal 18 Undangundang RI No.31 Tahun 1999 sebagaimanatelah diubah dengan Undangundang RI Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55ayat (1) Ke 1 KUHP ;Lebih Subsidair :Pasal 9 Undangundang RI No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atasUndangundang RI No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP

TEGUH KARTIKA WIBOWO, maka Majelis Hakim berkeyakinan kalau Unsur Melakukan , menyuruhmelakukan , Turut melakukan tidak terbukti kebenarannya menurut hukum .Menimbang, Bahwa dalam dakwaan PRIMAIR melanggar Pasal 2 ayat(1) jo Pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 TentangHalaman 301 dari 338 Putusan Nomor :75/Pid.SusTPK/2018/PN.BdgPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganUndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPtidak terpenuhi.

2 ayat (1) jo.

Pasal 18, Pasal 3jo. Pasal 18 dan Pasal 9 jo. Pasal 15 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999Halaman 310 dari 338 Putusan Nomor :75/Pid.SusTPK/2018/PN.Bdgtentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo.

M.Akterbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diaturdalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP, sebagaimana dalamDakwaan Primair.3 Menghukum Terdakwa ABDULLAH MUCHIBUDDIN, SE.

2021/PN Sby.Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa dalamperkara ini adalah berupa dakwaan Subsidaritas, maka Majelis terlebih dahulu akanmempertimbangkan dakwaan Primair, jika dakwaan Primair terbukti maka dakwaansubsidair tidak perlu lagi dipertimbangkan dan dibuktikan, dan sebaliknya, sekiranyadakwaan Primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkandan membuktikan dakwaan Subsidatr;Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair telah didakwa melanggar pidanadalam Pasal

2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang undang Republik Indonesia Nomor 31Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubahdan ditambah dengan Undang undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001Tentang Perubahan Atas Undang undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke 1KUHP.

Namun dalam perkara aquo,yang dalam fakta fakta persidangan telah terpenuhinya perbuatan sebagaimanaHalaman ke 285 Putusan Perkara No. : 17/Pid.SusTPK/2021/PN Sby.dalam dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang undang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah denganUndang undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP karena Terdakwa ABDULLAH bersama HERI JAMARI Saudara HANIFANSORI (Alm) telah melakukan perbuatan melawan hukum

Puspa Agro sebesar Rp. 8.029.167.500,00 (delapan milyar duapuluh sembilan juta seratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).Y Terdakwa tidak mengakui dan tidak menyesali perbuatannya.v Terdakwa memberikan keterangan yang berbelit belit di Persidangan.Hal hal yang meringankan: Terdakwa belum pernah dihukum.Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebanipula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang undang RepublikIndonesia Nomor

Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkanmelakukan tindak pidana Secara Melawan Hukum melakukanperbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasiyang dapat merugikan keuangan atau perekonomian Negara yangdilakukan secara berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU RI No.31 Tahun 1999 jo UU RINo.20 Tahun 2001 tentang Perubahan dan Penambahan UUPemberantasan Tindak Pldana Korupsi jo pasal 64 ayat (1) KUHP,sebagaimana dalam

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa terbukti bersalah,maka akan dipertimbangkan terlebin dahulu apakah perbuatan yang dilakukanoleh Terdakwa sebagaimana terbukti dalam faktafakta hukum di atas,kesemuanya telah memenuhi unsurunsur pasal yang didakwakan olehPenuntut Umum dalam Surat Dakwaannya ;Menimbang, bahwa Terdakwa dalam hal ini telah didakwa olehPenuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas, sebagai berikut :Primair : Didakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU No. 20 Tahun 2001tentang Perubahan dan Penambahan atas UU No. 31 Tahun 1999 jo Pasal64 ayat (1) KUH Pidana.Subsidair : Didakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dandiancam ..../140140diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU No. 20 Tahun 2001 tentangPerubahan dan Penambahan atas UU No. 31 Tahun 1999 jo Pasal 64 ayat(1) KUH Pidana.Menimbang

Perk :PDS01/MARTA/01/2013 tertanggal 15 juli 2013 yang pada pokoknya sebagaiberikut:PRIMAIR :an Bahwa ia Terdakwaeceamais Perbuatan terdakwa Terdakwa BAHRUL~ Bin H.MANSYAH tersebutsebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat(2), (3) UndangUndang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang RINomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

Penuntut Umum ;Menimbang, bahwa Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan dakwaanyang disusun secara subsidairitas, karenanya Majelis Hakim akanmempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu, apabila dakwaan Primair telahterbukti maka tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan Subsidair, namun apabiladakwaan Primair tidak terbukti selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Subsidair;Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair, Terdakwa telah didakwamelakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam Pasal

2 ayat (1)jo.

Pasal 18 UndangUndang No. 31 tahun 1999 jo. UndangUndang No. 20 tahun2001 jo.Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, yang mengandung unsurunsur sebagaiberikut :1. Setiap orang ;2. Secara melawan hukum ;3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatukorporasi ;4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara ;5.

Karya Putra Powerin untuk Pembangunan PLTU2x7 MW di Sampit, Kalimantan Tengah, Nomor : SR416/D6/02/2009tanggal 2 April dari BPKP ;Bahwa perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang Nomor : 31 Tahun1999 Jo UndangUndang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Jo Pasal 55 ayat 1 Ke1 Kitab UndangUndang Hukum Pidana ;SUBSIDAIR :Bahwa Terdakwa .

Nomor: 1865 K/Pid.Sus/2010Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada KejaksaanNegeri Jakarta Selatan tanggal 11 Februari 2010 sebagai berikut :1Menyatakan Terdakwa Agus Wijayanto Legowo dan Terdakwa Il HestiAndi Tjahyanto alias Ica Sulaiman bersalah melakukan tindak pidanakorupsi secara bersamasama sebagaimana diatur dan diancam pidanapada Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UndangUndang Nomor :20 Tahun 2001 tentang Perubahan

Kerugian KeuanganNegara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) PerwakilanProvinsi DKI Jakarta Nomor SR431/PW09/5/2015 tanggal 8 Mei 2015 atas DugaanTindak Pidana Korupsi dalam Proses Pelelangan Pembangunan 21 Gardu Induk(1.610 MVA) Khusus Pembangunan Gardu Induk 150 KV Kadipaten dan New Sanurpada Induk Pembangunan dan Jaringan Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara PT PLN(Persero) TA 2011 s.d 2013;wannn= Perbuatan Terdakwa WIRATMOKO SETIADJI tersebut sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi joUndangUndang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UndangUndang No.31 Tahun 1999 Jo.

Pasal 55 ayat(1) ke1 KUHP.Halaman 127, Putusan Perkara No. :05/PID.SUS/TPK/2016/PN.JKT.PSTMenimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum yang terungkapdipersidangan, dihubungkan dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yangdisusun dalam bentuk Subsidairitas, maka Majelis akan membuktikan terlebih dahuluDakwaan Primair yaitu. : Perouatan Terdakwa diatur dan diancam Pidanasebagaimana Pasal 2 ayat (1) jo.

Pasal 18 ayat (1) huruf b UndangUndang Nomor20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999Tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi Jo.

BARTHOL DA CUNHA, M.Eng telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsisecara bersama sama sebagaimana dalam Dakwaan Primair kami yaitumelanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (2) dan (3) UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah denganUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP Jo.Pasal 64 ayat (1) KUHP;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ir.

dalampemberantasan tindak pidana korupsi; Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian keuangan negara;Halhal yang meringankan : Jyerdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannyasehingga memperlancar jalannya proses persidanganan; Terdakwa telah lanjut usia dan sedang sakit; Jerdakwa mempunyai tanggungan keluarga; Terdakwa belum pernah dihukum;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwaharus dibebani untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan tingkatkasasi;Memperhatikan Pasal

2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 ayat (2) dan (3) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 Jo.

., Ir.ERMAWAN ARIEF BUDIMAN S.Si. dan YUNI telah menimbulkan kerugiankeuangan Negara dalam hal ini PT PLN (Persero) KITSBU SektorHalaman7Putusan Pengadilan TipikorPembangkitan Belawan sebesar Rp. 23.616.001.500,00 (dua puluh tigamilyar enam ratus enam belas juta seribu lima ratus rupiah) atau setidaktidaknya sekitar jumlah itu.Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah menjadi UU RINomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi JoPasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.SUBSIDAIR :Bahwa ia Terdakwa Ir. ROBERT MANYUZAR, MBA. selaku Ketua PanitiaPengadaan Barang/Jasa TA. 2007 PT PLN (Persero) KITSBU sesuai denganSurat Keputusan Nomor : 003.K/GMKITSU/2007 tanggal 02 Januari 2007,bersama dengan Ir.

;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dalamDakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndangNomor : 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor : 20 Tahun 2001, jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, Dakwaan Subsidair yaitumelanggar Pasal 3 jo Pasal 18 UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor : 20 Tahun 2001 joPasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, dan dakwaan lebih subsidair yaitu melanggar Pasal9 UU RI Nomor

selanjutnya untuk mempertimbangkan aspekyuridisnya, apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana atau delik yangdi dakwakan kepadanya, akan dipertimbangkan secara obyektif denganHalaman 128 dari 188, Putusan Nomor 86/Pid.SusTPK/2018/PN.Smg.menghubungkan faktafakta hukum yang terungkap di persidangan denganunsurunsur dari pasalpasal yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut;Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengansusunan dakwaan subsidairitas sebagai berikut :PRIMAIR : melanggar Pasal

2 Ayat (1) jo.

Pasal 18 UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat(1) ke1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana.SUBSIDAIR : melanggar Pasal 3 jo.

Dengan demikian perbuatan Terdakwa tidakmemenuhi ketentuan Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 UU No 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah denganUU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Subsidaritas karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Subsidaritas maka Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Primair terlebih dahulu apabila Dakwaan Primair telah terbukti maka Dakwaan Subsidair tidak perlu dibuktikan lagi

Menimbang bahwa dengan demikian unsurunsur dakwaan PRIMAIR melanggar Pasal 2 ayat 1 Jo Pasal 18 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana