Bahwa namun demikian, dalamtataran logika berpikir yang wajar, Tergugat selaku pejabat yang berwenangmemberikan IUP pada saat itu, tidak mungkin tidak mengetahui wilayahwilayahyang telah diterbitkan IUP, maka sangat tidak berdasar secara hukum alasanTergugat sebagaimana konsideran menimbang huruf b objek sengketa yangmenyinggung terkait tumpang tindin pemberian izin, terlebin lagi tidakmenyebutkan sama sekali dalam konsideran a quo jika memang ada tumpangtindih penerbitan IUP maka IUP milik Penggugat

dimaksud tersebut diatas maka SuratKeputusan harus memuat ketentuan sebagaimana yang diatur dalamPeraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi BirokrasiRepublik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata NaskahDinas Instansi Pemerintah, dimana alasan diterbitkan Objek Sengketa tersebuttidak memiliki kejelasan karena Penggugat tidak pernah mengirim suratkepada Tergugat dan tidak benar jika diatas IUP Eksplorasi milik Penggugatterjadi tumpang tindih, bahkan jika benar tumpang tindin

maka mestinyaTergugat memuat secara jelas dalam konsideran surat keputusan bahwa IUPmilik Penggugat terjadi tumpang tindin dengan IUP milik pihak lain atas namasiapa, karena hal tersebut berkaitan dengan ketentuan Pasal 110 PeraturanPemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan UsahaPertambangan Mineral dan Batubara yang mengatur jenisjenis pelanggaranadministrasi, selain itu, ternyata Tergugat memasukan ketentuan dalamkonsideran mengingat sebagai dasar ketentuan keputusan yang tidak

Bahwa terkait alasan Tergugat yangmenyinggung terkait tumpang tindin penerbitan IUP pada konsideranmenimbang huruf b Objek sengketa, tentunya sangat bertentangan denganhasil evaluasi Tergugat sendiri yang menyetujui adanya Penerbitan IUPEksplorasi milik Penggugat.

berpendapat sebagai berikut:Menimbang, bahwa alasanalasan Para Pemohon Kasasi II tersebuttidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah dalam menerapkanhukum dengan pertimbangan sebagai berikut:Bahwa lokasi Sertipikat Hak Milik objek sengketa ternyata samadengan lokasi tanah dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 2639/Jati Bening milikPenggugat/Terbanding yang diterbitkan tanggal 3 Februari 1995, sedangkanSertipikat Hak Milik obyek sengketa diterbitkan tanggal 10 Maret 2000,sehingga terjadi tumpang tindin

1999 huruf (g) yaitu terdapat tumpang tindih hak atastanah";Perlu kami jJelaskan dalam hal ini, bahwa dalam pemeriksaan perkara inipada tingkat pertama di Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak, apayang dipertimbangkan oleh Judex Facti Pengadilan Tata Usaha NegaraPontianak tersebut tentang terdapat tumpang tindih hak atas tanah, telahkami bantah kebenarannya balk dalam jawab menjawab maupun dalamKonklusi/Kesimpulan akhir dalam perkara ini;Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tentang terdapat tumpang tindin

Sehingga dalam hal ini tidak dapatdijadikan bukti adanya tumpang tindin objek sengketa dengan Sertifikat HakMilik atas nama Para Penggugat (vide Bukti P.6 sampai dengan Bukti P.10);Bahwa yang menjadi dasar diterbitkannya Sertifikat hak Milik ParaPenggugat sebagaimana pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan TataUsaha Negara Pontianak Nomor 36/G/2011/PTUN.PTK tanggal 9 Agustus2012, pada halaman 42 paragraf ke 3, kalimatnya kami kutib sebagaiberikut:"Menimbang, bahwa dari Bukti P.6 sampai dengan Bukti

dan benar serta secara cermat dalam menerbitkan SertifikatHak Guna Usaha yang menjadi objek sengketa a quo, danditerbitkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta sesuaidengan AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik, dan secaraprosedural/formal maupun secara materiil/substansial sesuaidengan prosedur penerbitan Sertifikat Hak Guna Usaha atas namaPT Sintang Raya;Bahwa oleh karena kedua lokasi tersebut saling berjauhan dan tidaksaling bersinggungan, yang berarti secara hukum tidak terdapattumpang tindin

UsahaNegara Jakarta Nomor 22/B/2013/PT.TUN.JKT tanggal 19 Juni2013 juncto Tata Usaha Negara Putusan Pengadilan TataUsaha Negara Pontianak Nomor 361G12011/PTUNPTKtanggal 9 Agustus 2012, berikut pertimbangan hukumnya, jelasmemperlihatkan suatu kekeliruan dan kurang cukup dalampertimbangan hukumnya dalam menguji Keputusan Tata UsahaNegara yang menjadi objek sengketa a quo;Dengan demikian terbukti, bahwa apa yang didalilkan oleh ParaPenggugat/Para Termohon Peninjauan Kembali mengenai adanyaterdapat tumpang tindin

Tanggal 08September 2015 telah terjadi tumpang tindin sebagian Sertipikat HakPakai No. 15/Ahusen Milik Tergugat di atas Sertipikat Hak Milik No.45/Ahusen Milik Penggugat.. Bahwa bidang tanah Sertipikat Hak Pakai No. 15/Ahusen telahditerbitkan secara tumpang tindih sebagian atau yang masuk kedalamSertipikat Hak Milik No. 45/Ahusen seluas 62 M? serta bangunan milik(Badan Urusan Logistik) Sertipikat Hak Pakai No. 15/Ahusen yangmasuk ke dalam Sertipikat Hak Milik No. 45/Ahusen seluas 102 M2..

Acara Nomor 12/BA/IX/2015tanggal 08 September 2015 yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan KotaAmbon/Kepala Seksi Survey Pengukuran dan Pemetaan, karena tidakmenggunakan peta dari Sertifikat Hak Milik Nomor 45/Ahusen tahun 1963 danSertifikat Hak Pakai Nomor 15/Ahusen tahun 1995, oleh karena itu Tergugattidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum;;Bahwa jawaban Turut Tergugat Il juga membantah gugatan Penggugat danmengatakan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 45/Ahusen yang telah terjaditumpang tindin

Hal itubukanlah suatu kesengajaan Turut Tergugat Il untuk melakukan pengukuranataupun penerbitan sertifikat tumpang tindin sebagian tersebut;Menimbang, bahwa dari dalildalil gugatan Penggugat dihubungkandengan dalildalil sanggahan Tergugatdan Turut Tergugat lldapat disimpulkanbahwa permasalahan dalam perkara ini adalah Sertifikat Hak Milik Nomor45/Ahusen tanggal 10 April 1963 dengan luas 224 M?

dan dilepaskan haknya sesuaiSurat Pelepasan Hak tanggal 15 Juli 1971;Menimbang, bahwa objek tanah dan luas tanah dalam Sertifikat HakMilik 143/Huruf B/Ahusen semula atas nama Ortho Sagita sama dengan objekdan luas tanah dalam Sertifikat Hak Pakai Nomor 15/Ahusen atas namaTergugat yaitu luasnya 163 M2;Menimbang, bahwa karena objek tanah dan luas tanah sama, makaapabila terjadi tumpang tindin dengan tanah milik Penggugat sebagaimanaSertifikat Hak Milik Nomor 45/Ahusen, maka tumpang tindih tanah tersebuttelah

Putusan Nomor 418 K/TUN/20182017, oleh karena itu pengajuan gugatan a quo masih memenuhitenggang waktu 90 (sembilan puluh hari) sebagaimana dimaksud Pasal55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsahaNegara; Bahwa secara substansi, melalui Surat Bupati Sambas kepada KepalaKantor Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Barat, telahdiakui oleh Bupati Sambas adanya tumpang tindin lahan TermohonKasasi Il yang terkait dengan sertipikat objek sengketa (bukti T.II.Int8).Oleh karena

yang tidak cermat danteliti dalam menunjuk dan membagi lahan pada anggota yangmenimbulkan kerugian besar bagi anggota dan secara hukum harusdipertanggung jawabkan Penggugat.Sejak diserahkannya lahan pada PT.Tapian Nadenggan selakupihak yang berhak, maka secara Yuridis keberadaan lahan KT.KutaiMandiri sudah tidak ada lagi.Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat point 9 dan 10 secara tegasTergugat tolak, bagaimana mungkin langsung ada lahan KT.Kutai Mandirisebab penyelesaian secara teknis tumpang tindin

mengenai perjanjian antara Kelompok Tani Kutai Mandiri denganpihak Perusahaan (Sawitan Surya) yaitu perjanjian pembayaran sejumlah Rp.650.000.000 .Bahwa saksi sebagai anggota Kelompok Tani Kutai Mandiri yang lokasi lahan ada dijembatan II Desa Jak Luay.Bahwa saksi tidak memegang surat kepemilikan, saksi hanya memegang kartusebagai anggota Kelompok Tani Kutai Mandiri saja.Bahwa kalau masalah relokasi saksi tidak tau.Bahwa saksi juga tidak tahu apakah tanah Kelompok Tani Kutai Mandiri adatumpang tindin

Dharma Agrotama Nusantara.Bahwa saksi hanya menyaksikan saja, pada saat itu sudah tidak adatumpang tindin mengenai lahan, karena masingmasing menunjukanlahannya yang besebelahan dan menurut saksi sudah terjadikesepakatan.Bahwa bukti P20 saksi tau dan tidak pernah melihat sebelumnya.Bahwa tujuan ke lapangan hanya indentifikasi tanam tumbuh yang katanyadidorong PT.

tidak tahu kenapa diambil alin oleh perusahaan, menurut pegawai sinarmas mengatakan jangan diambil lahan tersebut, karena lahan terebut adalahwilayah lahan Perusahaan Sinar Mas dan katanya ada dokumennya.Bahwa pada waktu itu karena lahan telah diambil Perusahaan, saksi dan lainnyakehilangan arah dan uang saksi tidak kembali.Bahwa saksi pernah menanyakan ke Ramliansyah bagaimana kelanjutan lahan yangsudah saksi bayar tersebut, dan Ramliansyah mengatakan ini masih diusahakan.Bahwa apakah ada tumpang tindin

yang tidak cermat dan telitidalam menunjuk dan membagi lahan pada anggota yang menimbulkankerugian besar bagi anggota dan secara hukum harus dipertanggungjawabkan Penggugat.Sejak diserahkannya lahan pada PT.Tapian Nadenggan selaku pihakyang berhak, maka secara Yuridis keberadaan lahan KT.Kutai Mandirisudah tidak ada lagi.Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat point 9 dan 10 secara tegasTergugat tolak, bagaimana mungkin langsung ada lahan KT.Kutai Mandirisebab penyelesaian secara teknis tumpang tindin

Memori Kasasi tersebut, TermohonKasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 6 Maret 2018yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ,I dan III;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan kasasi tersebutMahkamah Agung berpendapat:Menimbang, bahwa alasanalasan tersebut tidak dapatdibenarkan, putusan Judex Facti sudan benar dan tidak terdapatkesalahan dalam penerapan hukum, dengan tambahanpertimbangan sebagai berikut: Bahwa ternyata sertipikat objek sengketa tumpang tindin

Tergugat dalam menerbitkanSertipikat Hak Milik Nomor 1759/Desa Cibeureum dan Sertipikat HakMilik Nomor 1760/Desa Cibeureum Objectum litis yang mengakibatkanterjadinya tumpang tindihn (Overlap) secara keseluruhan denganSertipikat Hak Milik Nomor 444/Desa Cibeureum, Sertipikat Hak MilikNomor 445/Desa Cibeureum dan Sertipikat Hak Milik Nomor 446/desacibeureum adalah termasuk dalam kiasifikasi/kategori cacad hukumadministratif sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 107 huruf g, yaituTerdapat tumpang tindin

Bahwa guna memastikan apakah benar terjadi dugaan tumpang tindihtersebut, selanjutnya Penggugat berkalikali memohon untuk dilakukanpengukuran ulang oleh Turut Tergugat atas lahan milik Penggugat danakhirnya Turut Tergugat memerintahkan beberapa orang pegawainya untukmelakukan pengukuran dan hasilnya berdasarkan pelaksanaan dilapangandiketahui telan terjadi tumpang tindin sesuai dengan dugaan awalPenggugat, akan tetapi pada saat Penggugat meminta hasil pengukuranresmi, Turut Tergugat tidak pernah

Nomor 114 PK/Pdt/201715.Bahwa atas sikap dan tindakan Turut Tergugat dan Turut Tergugat II yangsecara terangterangan telah memperalihkan kembali hak alokasi atas lahanyang telah dimiliki oleh Penggugat, mempersulit Penggugat dalam memintaklarifikasi serta keterangan hasil pengukuran untuk memastikan dugaantumpang tindin lahan serta menutupi dan menyembunyikan fakta atasadanya tumpang tindih tersebut adalah suatu perbuatan yang melanggarasas keterbukaan informasi public yang sangat merugikan dan melecehkanhakhak

SAHID jumlah anggota DPRD Kota Bogor bulanRp45.000.000,00 Januari 2002 yaitu untuk kegiatanpimpinan dan anggota DPRD padapertengahan bulan bagi 45 oranganggota yang masingmasingRp1.000.000,00 (Biaya dimaksudtidak diperinci secara jelas untukkegiatan yang dilakukan sehinggadapat tumpang tindin dengan biayalainnya yang dikeluarkan atauditerima oleh DPRD sehubungandengan pelaksanaan tugasnya Hal. 5 dari 112 hal. Put. No. 2414 K/Pid. Sus/2011 No.

SAHIDjumlah Rp138.039.080,00 dan anggota DPRD tanpa melihatkegunaan pengeluaran tersebut darisegi pelaksanaan tugas dan melihatkondisi keuangan daerah yang tidakmenunjang untuk dialokasikannyatidaksesuai dengan asas pemerintahandana dimaksud dan sudahyang baik).Untuk pembayaran dana penunjangkegiatan dalam rangka general checkup tahun 2002 (Biaya pemeliharaankesehatan tumpang tindin dengangeneral check up dan asuransi).Untuk pembayaran dana penunjangkegiatan pimpinan DPRD Kota Bogorbulan April 2002

(Pengeluaran(Ketuadimaksud tumpang tindin denganuang kunjungan kerja dan biaya Hal. 30 dari 112 hal. Put. No. 2414 K/Pid. Sus/2011 perjalanan dinas). SPMU yang sudah dicairkan tersebut diatas tidak dijabarkan dan tidakdialokasikan baik pada Perda No. 1 tahun 2002 tentang APBD TA. 2002maupun Perda No. 17 tahun 2002 tentang perubahan APBD TA. 2002.mengingat didalam APBD dan perubahan APBD TA. 2002 hanyadisebutkan biaya penunjang kegiatan.

SAHIDjumlah Rp138.039.080,00April sesuai dengan asas pemerintahanyang baik).Untuk pembayaran dana penunjangkegiatan dalam rangka general checkup tahun 2002 (Biaya pemeliharaankesehatan tumpang tindin dengangeneral check up dan asuransi).Untuk pembayaran dana penunjangkegiatan pimpinan DPRD Kota Bogorbulan April 2002 yaitu untuk:3.

(Pengeluarandimaksud tumpang tindin denganuang kunjungan kerja dan biayaperjalanan dinas). SPMU yang sudah dicairkan tersebut diatas tidak dijabarkan dan tidakdialokasikan baik pada Perda No. 1 tahun 2002 tentang APBD TA. 2002maupun Perda No. 17 tahun 2002 tentang perubahan APBD TA. 2002.mengingat didalam APBD dan perubahan APBD TA. 2002 hanyadisebutkan biaya penunjang kegiatan. Hal. 62 dari 112 hal. Put. No. 2414 K/Pid.

Gugatan error in persona (kesalahan subjek hukum).Bahwa dalam gugatan a quo Penggugat telah salah menempatkanorang/subjek hukum yakni memposisikan/menarik Tergugat sebagai pihakdalam perkara a quo.Bahwa sesuai fakta hukum yang ada Tergugat tidak menguasai danmemiliki tanah seperti yang dimaksud dalam gugatan a quo, akan tetapitanah yang diklaim tumpang tindin oleh Penggugat tersebut adalah milikbadan hukum yakni bersertifikat hak guna usaha (HGU) atas nama PTBintang Jaya Proteina Feedmil dan 4 (empat

yangmengklaim tanah Penggugat berada di atas PT Satwa Borneo JayaBreeding Farm dan PT Bintang Jaya Proteina Feedmil merupakankesalahan gugat objek perkara (error in objecto).Gugatan kurang pihak (p/urium litis consortium),Bahwa Tergugat beranggapan hukum bahwa gugatan Penggugat tidaksempurna karena tidak menyertakan atau menarik pihak lain sebagaiTergugat atau Turut TergugatBahwa patut diketahui secara hukum di atas lahan tanah yang diklaim olehPenggugat sangatlah tidak jelas/kabur, apakah tumpang tindin

tepatnya di rumahterdakwa Kampung Tegalsari Rt.02 Rw.32, Kelurahan Kadipiro,Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta ;Bahwa terdakwa memeperoleh sabu tersebut dengan cara membeli dariseorang bernama Edi Sugiarto seharga Rp.400.000,(empat ratus limapuluh ribu rupiah) pada hari sabtu tanggal 25 Juli 2015 sekira pukul17.00 wib dengan cara menstranfer melalui Bank sebanyakRp.1.200.000, dimana yang Rp.800.000, untuk membayar hutangsedangkan sabu disuruh ambil melalui sms di bawah tiang swit steaklakban coklat tindin

bong)Sesobek kertas warna putin ,yang diitemukan dilantai dekat pintu ruangtamu tepatnya di rumah terdakwa ;Bahwa terdakwa memeperoleh sabu tersebut dengan cara membeli dariseorang bernama Edi Sugiarto seharga Rp.400.000,(empat ratus limapuluh ribu rupiah) pada hari sabtu tanggal 25 Juli 2015 sekira pukul17.00 wib dengan cara menstranfer melalui Bank sebanyakRp.1.200.000, dimana yang Rp.800.000, untuk membayar hutangsedangkan sabu disuruh ambil melalui sms di bawah tiang swit steaklakban coklat tindin

Seharusnya secara hukum ParaPenggugat tidaklah patut secara hukum menuntut Tergugat II (Karenasalah pihak);Di mana Tergugat II mendugaduga apakah keinginan menggugat ini adalahmurni lahir dari kesadaran serta keinginan para Penggugat;Ataukah karena ada faktorfaktor tertentu, sehingga terpaksamenyetujuinya;Mengingat Tergugat adalah masing saudara, paman dan/atau keluargadari para Penggugat yang secara fakta telah memperjuangkan hakhakkewarisan dari tumpang tindin hak (Sengketa) dengan kementrianperpajakan.Artinya

atas / tanpa sepengetahuan;Tergugat Il hanya memohon kepada Majelis hakim dapat memberikankeadilan dan dapat menegakan aturanaturan hukum yang berlaku,disamping melindungi kepentingan Para Tergugat juga secara langsungmelindungi kepentingan hukum Para Penggugat, dari pihakpihak yangmencoba mengambil keuntungan dan manfaat dari sengketa yang muncul.Mengingat Tergugat adalah masing saudara, paman dan/atau keluargadari para Penggugat yang secara fakta telah memperjuangkan hakhakkewarisan dari tumpang tindin

;Mengingat Tergugat adalah masing saudara, paman dan/atau keluargadari para Penggugat yang secara fakta telah memperjuangkan hakhakkewarisan dari tumpang tindin hak (Sengketa) dengan kementrianperpajakan.Artinya tanpa jasa Tergugat mungkin saja sampai dengan saatini Para Penggugat masih saja bersengketa dengan kementrian perpajakan;Tentang gugatan perkara a quo yang diajukan oleh Kuasa HukumPenggugat Mengaku bertindak atas nama Farid Anshory, dkk bersifatmelampaui kewenangan (Maximum authority) dengan

patut dipertanyakan;Turut Tergugat hanya memohon kepada Majelis hakim dapat memberikankeadilan dan dapat menegakan aturanaturan hukum yang berlaku,disamping melindungi kepentingan Para Tergugat juga secara langsungmelindungi kepentingan hukum Para Penggugat, dari pihakpihak yangmencoba mengambil keuntungan dan manfaat dari sengketa yang muncul.Mengingat Tergugat adalah masing saudara, paman dan/atau keluargadari para Penggugat yang secara fakta telah memperjuangkan hakhakkewarisan dari tumpang tindin

300.7173/III/2012, tertanggal 8Maret 2012, perihal: Permohonan Roya/Hapusnya Hak TanggunganYang Melekat Pada Sertipikat Hak Milik Nomor 3546/Kamal, Kec.Kalideres, sekaligus mempertanyakan tentang upaya penyelesaianapa yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana dimaksudkan olehangka 4 surat yang bersangkutan tersebut;Bahwa menanggapi surat Penggugat, maka Tergugat telah beberapakali mengirimkan undangan kepada Penggugat dan melakukanpertemuan guna membicarakan upaya penanganan penyelesaianoverlap/tumpang tindin

Peralihan Hak (BalikNama) Sertifikat Hak Milik Nomor 3546/Kamal Dari LelianaWidjaya Kepada Penggugat, Sepanjang Masih TerdapatTumpang Tindih Dengan Sertifikat Hak Guna Bangungan Nomor7738/Kamal, atas nama Widajati;Bahwa dalam pertemuan kedua tersebutlah, Penggugat mengetahuiadanya kepastian mengenai penolakan Tergugat untuk mencatatkanperalihan hak atas Sertifikat Hak Milik Nomor 3546/Kamal yangpermohonannya telah diterima oleh Tergugat pada tanggl 18 Januari2012, dengan alasan terdapat overlap/tumpang tindin

Putusan Nomor 140 PK/TUN/201535.36.overlap/tumpang tindin dengan Sertifikat Hak Milik Nomor3546/Kamal milik Penggugat yang sudah lebih dahulu terbit, yaitupada tanggal 29 Maret 2000 (diterbitkan berdasarkan SuratKeputusan Pemberian Hak Milik tanggal 24 Maret 2000, Nomor1.711.2/090303/06/50/AJD/2000;Bahwa perbuatan Tergugat yang menolak untuk mencatatkanperalihan hak atas sertifikat Hak Milik Nomor 3546/Kamal dari namaLeliana Widjaja menjadi nama Penggugat adalah juga merupakanpelanggaran atas Pasal

atas nama Leliana WidjayaOverlap/Tumpang Tindin dengan sertipikat Hak Guna BangunanNomor 7738/Kamal seluas 3.910 M2 atas nama Widajati; Bahwa dengan adanya overlap/tumpang tindih atas 2 (dua) sertipikatdiatas bidang tanah yang sama, kami informasikan pula apabila adapihak yang bermaksud mengajukan permohonan pendaftaranperalihan hak atas tanah tersebut, Kantor Pertanahan KotaAdministrasi Jakarta Barat belum dapat melayani sebelumpermasalahannya selesai; Dstt...Bahwa jika dihitung sejak Penggugat

Putusan Nomor 1 K/TUN/2020Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UndangUndangNomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dankarenanya gugatan Penggugat terhadap objek sengketa harusdinyatakan tidak diterima; Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa II Sertipikat Hak MilikNomor 5556/Desa Landasan Ulin (Landasan Ulin Barat), tanggal 15November 1980 tumpang tindin sebagian dengan Sertipikat Hak MilikNomor 509 milik Penggugat, oleh karenanya Tergugat dalam menerbitkanobjek

Inmas Abadi (Penggugat) tumpang tindin dengankawasan PLG Sebelat sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan RINomor : 658/KPTSI/1995 tanggal 6 Desember 1995 yang dirubah menjadikawasan Suaka Margasatwa. Menteri Kehutanan pada tanggal 25 Januari2007 dengan surat Nomor :S32/MENHUTVIV2007 juga telah MENOLAKareal kerja PT.

Inmas Abadi (Penggugat) yang tumpang tindin dengankawasan PLG Sebelat seluas + 786 Hektar (dari 1.000 Ha) untuk dilakukanPENAMDANGAN.~~ nne ne nnn nn nnn nen nen nen rn nen nner nen nn nnn nnnOleh karena itu PT. Inmas Abadi (Penggugat) tidak pernah memperolehpersetujuan dari Menteri Kehutanan RI sebagaimana diatur dalam ketentuanPasal 27 ayat (5) UU.

Tumpang tindin dengan kawasan Hutan produksi terbatas seluas 1.859 Habelum ada persetujuan pinjam pakai untuk dilakukan penambangganbatubara oleh Penggugat dari Menteri Kehutanan R.I; c. Tumpang tindih dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP) eksplorasi milik PT.Injatama seluas 1.591 Ha; =Putusan Nomor:07/G/2012/PTUNBKL hal 27d. Tumpang tindih dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP) eksplorasi milik PT.laras sakti mandiri seluas 3.109 Ha; 2000222002227e.

demikianpula bagaimana WIUP yang masuk atau tumpang tindin dengan kawasan HutanPutusan Nomor:07/G/2012/PTUNBKL hal 32PLG (Suaka Marga Satwa) yang sejak tanggal 27 Januari 2007 MenteriKehutanan telah menolak permohonan pinjam pakai kawasan hutan olehPenggugat dan melarang Penggugat untuk melakukan penambangan batubara dikawasan hutan PLG tersebut (tetapi anehnya diajukan lagi dalam permohonankepada tergugat pada tahun 2011), dan bagaimana persetujuan/ ijin MenteriKehutanan atas WIUP yang masuk di

ncecneneeHasil evaluasi, kajian atau telaahan ulang terhadap WIUP kode wilayah96MR0524 beserta Peta IUP yang diberikan kepada Penggugat, diketemukanhalhal yang bertentangan dengan peraturan perundangundangan terkait mineraldan batubara, yakni sebagai berikut :Setelah dilakukan penelaahan kembali, ternyata Wilayah Usaha Pertambangan(WIUP) kode Wilayah 96MR0524 seluas 5.672,49 Ha beserta Peta IUP OperasiProduksi dengan lokasi Penambangan di Kecamatan Putri Hijau KabupatenBengkulu Utara terdapat tumpang tindin

Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertifikat Hak MilikNomor 1215, tanggal 03 April 1990, Gambar Situasi Nomor18/PT/1989, tanggal 17 Januari 1989 dengan luas 12.030 M2 yangterletak di Desa/Kelurahan Guntung Payung, Kecamatan LandasanUlin, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, terakhirtercatat atas nama Haji A.Syarwani, tanggal 19 April 1990, yangbertumpang tindin dengan tanah milik Penggugat sepanjang danseluas ukuran 6.000 M2 berdasarkan surat keterangan tanahNomor 59367/KGP/V

Putusan Nomor 351 K/TUN/2020persegi, dikurangi luas tanah yang tumpang tindin dengan milikPenggugat;3. Menghukum Pemohon Kasasi dan Pemohon Kasasi II membayar biayaperkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribuRupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Senin, tanggal 14 September 2020, oleh Dr. H. Yulius. S.H., M.H.Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai KetuaMajelis, bersamasama dengan Dr. H.

Putusan Nomor 589 K/TUN/2019This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan kasasi tersebutMahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan JudexFacti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sudah benar dan tidakterdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan bahwasertipikatsertipikat objek sengketa tumpang tindin dengan tanah padasertipikat

., dihubungkan dengan Bukti T6 Y membuktikan adanya permasalahan, yberupa tumpang tindin antara obyek>or sengketa (Sertifikat Hak Milik Nomor" 679) dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Ss SeNomor 3, dengan demikian Pnggugat/Terbanding memiliki kepentingan untmenggugat sebagaimag@ketentuan Pasal 53 UndangUndang Nomor ssTanun$F 4x? Hal 12 dari 19 hal. Put.