Perjanjian jaminan adalah perjanjian asesor yang timbul karenaadanya perjanjian pokok;Menimbang, bahwa aspek hukum perjanjian tersebut diatas sesuaidengan ketentuan hukum perjanjian jaminan kebendaan khususnya terkaitdengan kedudukan istimewa kreditor sebagai kreditor preferen;Menimbang, bahwa karakteristik jaminan kebendaan diatasmenegaskan bahwa jika harta bersama yang dijadikan sebagai jaminanhutang pada Bank, maka harta bersama tersebut sudah tidak lagi mutlak dibawah kekuasaan suami istri (pihak

Dwi Kencana Semestasebesar Rp. 25.867.121.340,00 (Dua Puluh lima milyar delapanratus enam puluh tujuh juta seratus dua puluh satu ribu tigaratus empat puluh rupiah) sebagai kreditur preferen yangmemiliki hak privilege sebagaimana ketentuan Pasal1143KUHPerdata (Bukti TT Il13 ).BahwaPT. Bahari Dwi Kencana Lestari melaluiSurat KuasaHukum PT.

Dwi Kencana Semesta sebesar Rp. 25.867.121.340,00sebagai kreditur preferen yang memiliki hak privilege sesuai Pasal 1143KUHPerdata (Bukti TT Il13 ) tidak dapat dibebankan kepada pemberesanuang a qu, sebab tagihan PT. Atakana Company merupakan tagihan terhadapkebun;Menimbang bahwa PT. Bahari Dwi Kencana Lestari melalui Surat KuasaHukum PT.

TH INDO INDUSTRIES SDN BHD sebanyak 162.000.000 (seratus enampuluh dua juta) saham preferen atau dengan nilai nominal sebesar Rp.16.200.000.000, (seratus enam puluh dua milyar Rupiah);Berdasarkan fakta tersebut di atas, maka jelas SITI HUTAMI ENDANGADININGSIH sama sekali bukan pemegang saham dari TERGUGAT I;14.

oleh ; TH INDOPALMS SDN BHD sebanyak 145.800.000 ( Seratus empat puluhLima juta delapan ratus Ribu ) saham biasa atau dengan nilai nominal sebesar Rp.145.800.000.000, ( seratus empat puluh lima Milyar delapan ratus juta rupiah ) PT PRIMA SAKTI RIZKI PERTIWI sebanyak 16.200.000 ( Enam belas juta Duaratus Ribu ) saham biasa atau dengan nilai nominal sebesar Rp 16.200.000.000,( enam belas Milyar Dua ratus juta rupiah ) PT INDO INDUSTRIES SDN BHD sebanyak 162.000.000(Seratus Enam PuluhDua Juta ) saham preferen

TH INDOPALMS SDN BHD sebanyak 145.800.000 ( Seratus empat puluhLima juta delapan ratus Ribu ) saham biasa atau dengan nilai nominal sebesar Rp.145.800.000.000, ( seratus empat puluh lima Milyar delapan ratus juta rupiah ) PT PRIMA SAKTI RIZKI PERTIWI sebanyak 16.200.000 ( Enam belas jutaDua ratus Ribu ) saham biasa atau dengan nilai nominal sebesar Rp162.000.000.000, ( enam belas Milyar Dua ratus juta rupiah ) PT INDO INDUSTRIES SDN BHD sebanyak 162.000.000 ( Seratus EnamPuluh Dua Juta ) saham preferen

atau dengan nilai nominal sebesar Rp162.000.000.000, ( Seratus Enam Puluh Dua Milyar Rupiah ),Sehingga seluruhnyaberjumlah 162.000.000 ( Seratus Enam Puluh Dua Juta ) saham biasa dan162.000.000 ( seratus Enam Puluh Dua Juta ) saham preferen atau dengan nilainominal seluruhnya sebesar Rp. 324.000.000.000, ( Tiga ratus Dua Puluh EmpatMilyar Rupiah )e, Bahwa seratus persen ( 100 % ) dari nilai nominal setiap saham yang telahditempatkan tersebut diatas atau seluruhnya berjumlah Rp 324.000.000.000, (

Tergugat Il jelasmerupakan tuntutan yang keliru dan salah alamat.Bahwa demikian halnya dalil Penggugat terkait pelaksanaan lelang tanpapenetapan pengadilan, hal tersebut merupakan kesalahpahamanPenggugat dalam memahami mekanisme lelang.Bahwa perlu Pengugat pahami UndangUndang Nomor 4 tahun 1996tentang Hak Tanggungan Atas Tanah dan BendaBenda yang BerkaitanDengan Tanah (UU Hak Tanggungan) merupakan undangundang khususyang memberikan hak relatif kepada Pemegang Hak TanggunganPeringkat Pertama (Kreditur Preferen

sudah ada maupun yang akan ada menjadi jaminan untukperikatan perorangan Debitur;Bahwa dalam Pasal 1132 KUHPerdata menyatakan bahwa barangbarangitu. menjadi jaminan bersama bagi semua kreditur terhadapnya,hasilpenjualan Barangbarang itu dibagi menurut perbandingan piutang masingmasing kecuali bila diantara kreditur itu ada alasanalasan yang sah untukdidahulukan;Bahwa meskipun ada gugatan seperti yang diajukan oleh PENGGUGAT,lelang tetap berkekuatan hukum,Risalah Lelang adalah SAH, sebab hakkreditur Preferen

Bahwa selanjutnya dengan didaftarkannya obyek Jaminan Fidusia di KantorPendaftaran Fidusia serta dengan telah diterbitkannya Sertifikat JaminanFidusia, maka Pelawan merupakan Penerima Jaminan Fidusia yang sahserta diutamakan (preferen) atas obyek jaminan berupa Kendaraan, gunamenjamin dan menanggung terbayarnya dengan baik segala sesuatu yangterhutang dan harus dibayar oleh Turut Terlawan kepada Pelawan yangtimbul berdasarkan Perjanjian Pembiayaan;8.

oleh Majelis Hakim pada PengadilanTinggi Jawa Barat dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Baratmemeriksa dan mengadili sendiri perkara ini dan menyatakan menolakperlawanan atau setidaktidaknya menyatakan perlawanan tidak dapatditerima (Niet Onvankelijkeverklaard);Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok telah tidak berimbangdan tidak adil dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, karena disatu pihak mempertimbangkan bahwa bahwa Terbanding dahuluPelawan merupakan pihak yang mempunyai Hak Preferen

Mengenai Dalil Pembanding/dahulu Terlawan Angka 11 Halaman 37,Angka 12 Halaman 40, Angka 13 Halaman 43 dan Angka 14 Halaman45, yang mendalilkan bahwa:Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok telah tidak berimbang dan tidakadil dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, karena disatu pihakmempertimbangkan bahwa Terbanding/dahulu Pelawan merupakanpihak yang mempunyai Hak Preferen untuk menarik obyek jaminan sertamelakukan eksekusi terhadap obyek tersebut (vide putusan a quo hal.55) tetapi Majelis Hakim

RoyalStandard, UntungSastrawijaya dan IrmaHalim (Dalam Pailit),tertanggal 17 Januari2019 TOTAL 319,842,835,386.07 2) Kreditor Preferen NoNama KreditorJumlah Tagihan (Rp)Keterangan 111 Mantan karyawan PT.Jaya Smart Technology(Dalam Pailit) (Kuasa TiniJulista Sibarani, dkk)166, 150,002.00Sesuai berita acara rapatpencocokan piutang kreditorPT. Jaya Smart Technology(Dalam Pailit); tertanggal 6November 2018 100 Mantan KaryawanPT.

JayaSmart Technology, PT.Royal Standard, UntungSastrawijaya dan IrmaHalim (Dalam Pailit),tertanggal 17 Januari 2019 TOTAL 897 ,688,412,188.74 2) Kreditor Preferen Nama Kreditor Jumlah Tagihan (Rp) Keterangan30 Mantan karyawan PT. 2,073,139,060.20 Sesuai berita acara rapatRoyal Standard (Dalam pencocokan piutang kreditorPailit) (Kuasa Jhonny PT.

Tanah danbangunan sebagaimana posita Gugatan Rekonpensi angka 3.2. tersebutsudah dijaminkan pada Turut Tergugat Rekonpensi dan Turut TergugatRekonpensi Il, sehingga nantinya apabila kredit macet, maka akan disitaoleh pihak Bank (Turut Tergugat Rekonpensi dan Turut TergugatRekonpensi Il) selaku kreditur preferen. Tidak mungkin meletakkan sitamarital diatas sita eksekusi.9.

IWAN SUMARGO sehingga hak tagihdan hak preferen lainnya telah beralin kepada Sdr.

Majelis Hakim berpendapat meskipun obyeksengketa tersebut berada dalam penguasaan Terlawan yang secara sah telahsesuai dengan ketentuan Pasal 39 KUHAP namun sesuai dengan Pasal 20 UUNo. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang berbunyi Jaminan Fidusiatetap mengikuti Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam tangansiapapun Benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaanyang menjadi objek Jaminan Fidusia;Menimbang, bahwa hak pelunasan atas objek fidusia merupakan hakkreditor preferen

sebagai berikut:Halaman 69 dari 73 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 189/Padt.Bth/2019/PN DpkMenimbang, bahwa Pelawan di dalam petitum gugatannya pada angka 1memohon agar gugatan Pelawan dikabulkan untuk seluruhnya, terhadappetitum angka 1 tersebut baru dapat dikabulkan setelah Majelis Hakimmempertimbangkan petitumpetitum yang lain yang diajukan di dalam gugatanPelawan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan di atas,maka dapat diambil kesimpulan Pelawan merupakan pihak yang mempunyaihak preferen

, selain itu objek perkara yang diletakan sita jaminan tidakmempunyai hubungan hukum dengan perkara a quo tentang kepemilikansaham Penggugat pada Tergugat II yang telah dijual kepada Tergugat ,Halaman 33 dari 83 putusan Nomor 53/PDT/2020/PT SMR14.15.16.17.sehingga terhadap dalil Penggugat untuk melakukan sita jaminan terhadapobjek perkara sangat tidak berdasar dan berlandaskan hukum;Bahwa oleh karena objek perkara masih dalam agunan Bank BTN yangberdasarkan prinsip dasar hukum jaminan bahwa hak preferen

dari Kreditorpemegangnya (Kreditor Preferen) terhadap harta kekayaan yang telahsah diikat oleh suatu hak jaminan kebendaan adalah diutamakan (droitde preference) yang diperkuat pada Pasal 6 UndangUndang Nomor 4Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Bendabendayang Berkaitan dengan Tanah yang menyatakan Apabila debitor cidera janji,pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyekHak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum sertamengambil pelunasan piutangnya

sampai dengan dibuktikan sebaliknya ;Bahwa dengan dibebaninya Objek Perkara dengan Hipotik Peringkat (Pertama) untuk menjamin fasilitas kredit yang diberikan oleh Tergugat Vkepada Tergugat Ill, maka apabila Tergugat Ill cidera janji terhadapkewajibannya sesuai ketentuan dalam Perjanjian Kredit No.22/158/KMKP tanggal 1 Oktober 1981, Perjanjian Kredit No.23/204/KMKP tanggal 16 Desember 1982 dan Perjanjian Kredit No.24/109/KMKP tanggal 1 Oktober 1983, Tergugat V sebagai pemegangHipotik mempunyai hak preferen

Dengan diterbitkannya Sertifikat Hipotik maka Tergugat Vmempunyai hak preferen atas agunan kredit (Objek Perkara) untukmengambil pelunasan piutang Tergugat V atas hasil penjualan ObjekHipotik tersebut ;.

tersebut saat ini berada di bank sebagai jaminan utang ,utang mana hingga saat ini belum lunas ;Menimbang, bahwa dengan demikian kedudukan harta sebagaimanadimaksud dengan dijadikannya harta tersebut sebagai jaminan utang yangdilakukan dalam perkawinan, maka hak kebendaan terhadap harta tersebutdimiliki oleh pihak ketiga yang dalam hal ini adalah Bank sebagaimanadimaksud Penggugat Rekonvensi, dimana pemegang hak kebendaantersebut berdasarkan ketentuan hukum, memegang hak previlage sebagaiKreditur Preferen

Sedangkansisanya tetap menjadi jaminan tanpa hak preferen (jaminan umum),sebagaimana Pasal 1131 KUH Perdata, karena secara teknis perbankan, lebihdiprioritaskan sebagai barang modal kerja untuk mempermudahdiperjualbelikan. Hasil pembayaran atas pembelian unit apartemen yang lakuterjual selanjutnya digunakan untuk menurunkan outstanding kredit modal kerja(hutang) PT. DAB pada Turut Terlawan I hingga lunas;6.

dengan putusan pengadilan yang telahberkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde)sebagaimana diatur olehPasal 14 ayat (2) dan (3) UU Nomor 4 Tahun 1996 ;Apabila Sertifikat Hak Tanggungan yang telah memuat irahirah dengan katakata DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAdan mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilanyang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde)tidak bisadieksekusi atas kekuasaan sendiri pemegang hak tanggungan yang mempunyaikedudukan preferen

Sebidang tanah dan bangunan terletak di Gandasuli Rt 00 Rw 00Kelurahan Gandasuli, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, SHM1013 atas nama ROHADI.Dan selanjutnya dilekatkan hak tanggungan, sebagaimana Akta PengikatanHak Tanggungan (APHT) No.75/2012 tanggal 22 Febuari 2012, dan telahditerbitkan Sertpikat Hak Tanggungan No. 00753/2012 tanggal 26 Maret2012, sehingga TERGUGAT Il memiliki hak preferen untuk memperolehpelunasan atas hutang PENGGUGAT, jika PENGGUGAT dikemudian hariterbukti Wanprestasi.Bahwa

MM selaku PPATdi Kota Yogyakarta ; Sehingga oleh karenanya merupakan suatu kebenaran yang tidak dapatdisangkal atau dipungkiri atas agunan kredit dimaksud senyatanya telahdibebani hak tanggungan yang terhadapnya memberikan hak didahulukanatau diutamakan "hak preferen" kepada Pelawan dalam Rekonpensi/Terlawan I dalam Konpensi sebagai pihak yang beritikad baik " te goedertrouw" yang telah memberikan kredit kepada Terlawan dalam Rekopensi /Pelawan dalam Konpensi selaku debitur sehingga karenanya secara

Nomor : 8Tanggal 05 Juni 1993 yang dibuat dinadapan Notaris Soekarno,SH, di Bandar Lampung, karenanya merupakan suatukebenaran yang tidak dapat disangkal atau dipungkiri jika atasJaminan Kredit berupa sebidang tanah pekarangan seluas1.250 M2 (seribu dua ratus lima puluh meter persegi) SertifikatHak Milik Nomor : 126 Surat Ukur Nomor : 73/1973 Tanggal 27September 1973 atas nama Arifin Bustami senyatanya telahdibebani hak tanggungan yang terhadapnya memberikan hakdidahulukan atau diutamakan "hak preferen

Bahwa dalam perjalanan fasilitas kreditnya, Tergugat melakukanwanprestasi atas pembayaran kewajiban fasilitas kreditnya.Karenanya Tergugat Il sebagai Kreditur Preferen (Pemegang HakTanggungan) memiliki hak untuk menyelesaikan kredit macetTergugat selaku Debitur melalui Lelang Eksekusi Hak Tanggungansebagai alternatif penyelesaian terakhir.Dan karenanya Tergugat II mendatangi objek jaminan yang padawaktu itu (ternyata) masih ditempati oleh Penggugat.

Surat No : 063 /SARJtg /IX /08 perihal Surat Peringatan IIItertanggal 28 November 2008Dan sebagai kreditur yang diutamakan (kreditur preferen) maka Tergugat berhak untuk mendapatkan pelunasan dari penjualan ke 3 (tiga) jaminanyang diberikan oleh Debitur termasuk objek gugatan. Yakni dengan caramengajukan permohonan Penjualan Lelang Eksekusi Hak TangunganHalaman 23, Putusan Nomor 688/PDT/2019/PT SMGkepada Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)Semarang.29.

Eksekusi melalui penjualan obyek Hak Tanggungan di bawahtangan atas kesepakatan pemberi dan pemegang Hak Tanggungan(Pasal 20 ayat (2) UUHT ;Menimbang, bahwa pelaksanaan eksekusi yang langsung tanpamelewati proses Pengadilan (parate executie) pada hak tanggungan lahirmelalui proses Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) kemudiandidaftarkan dan terbit Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) dari BadanPertanahan Nasional, sehingga pemegang hak tanggungan peringkat (pertama) memiliki sifat preferen, droit de suite