Ditemukan 1377 data
86 — 77 — Berkekuatan Hukum Tetap
dengan tidak memenuhi syaratsyarat dan tenggang waktu yang ditetapkan untuk itu ;Dan selain hal tersebut di atas dijumpai cacat formal pada lampiran suratbukti P.8 dan bukti P.10 pada Daftar Fiducia, yaitu cacat berupabayangan sebagian Cap baik pada asli maupun foto copy, hal manaadalah sesuatu yang tidak layak terjadi dalam pembuatan suatu AktaAutentik yang harus bersih dari cacatcacat formal maupun cacatmaterial, sehingga sebagai Akta Autentik yang menurut Hukum memilikinilai istimewa dengan hak Preferen
1.H. AMAS MUFRENI
2.Hj.ULFA HIDAYATI
Tergugat:
1.Hj. NUNUNG KARYATI
2.GRIAND GIWANDA
3.GLERRISH GILFARES GIANTARA
4.TRISAND TROPISKA
5.KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL)
6.PT. BANK NEGARA INDONESIA Persero, Tbk. Sentra Kredit Kecil SKC Melawai Raya
Turut Tergugat:
Badan Pertanahan Nasional BPN Republik Indonesia, KANTOR PERTANAHAN KOTA TASIKMALAYA, Provinsi JAWA BARAT,
125 — 34
Bahwa, Asas Hak Tanggungan adalah memberikan kedudukanhak yang diutamakan (preferen), yaitu pemegang haktanggungan (dalam hal ini TERLAWAN VI) diberikankedudukan yang diutamakan terhadap kreditur yang lain,kreditur pemegang hak tanggungan didahulukan dalam mengambilpelunasan atas hasil penjualan eksekusi obyek hak Tanggungan ;c.
44 — 6
., dan SERTIFIKAT HAK TANGGUNGANNOMOR 4481/2012, terhadap SERTIFIKAT HAK GUNABANGUNAN NOMOR 572/MEDAN ESTATE, sebagaimanadiuraikan dalam surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 26Oktober 1994, Nomor 2930/1994, seluas 64 M2.Dimana TERGUGAT merupakan kreditur preferen danpemegang hak yang sah atas OBJEK HAK TANGGUNGANtersebut sebagai pelunasan hutang hutang PENGGUGAT.Bahwa sebagai Pemegang Hak Tanggungan, TERGUGATmemiliki kedudukan yang diutamakan (droit de Preference) untukmendapatkan perlunasan piutangpiutang
216 — 181 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 971 K/Pdt.SusPailit/2017Menetapkan Para Pemohon adalah Kreditor Preferen Khusus yangberitikad baik, yang telah membayar lunas dan tunai Unit PerumahanTanah dan Bangunan, serta oleh karenanya berhak atas kepemilikan UnitPerumahan Tanah dan Bangunan berikut ini:1.lin Suwarni adalah pemilik sah Komplek Perumahan Citra Blok C Nomor121 Kelurahan Teluk Tering, Kecamatan Batam Timur, Kota Batam,dengan hak atas bangunan seluas 51,41 m* (lima puluh satu komaempat puluh satu meter persegi) dan hak atas
41 — 7
Dalil posita angka 2 (dua) dalam gugatannya yang pada faktanya atasfsilitas kredit tersebut Penggugat telah menyerahkan jaminan seperti yangtertuang didalam posita tersebut, yang mana atas seluruh jaminantersebut telah diserahkan sebagai jaminan atas fasilitas kredit yangditerima dengan Jaminan Kebendaan, sehingga memberikan sebuahkonsekuensi hukum terhadap benda benda yang diserahkan olehPenggugat selaku Debitur tersebut, maka keberadaan dari Tergugat adalah selaku Kreditur Preferen.
Pembanding/Penggugat II : SUDARNI
Terbanding/Tergugat I : DIREKTUR PT BANK NEGARA INDONESIA EMPAT ENAM TBK
Terbanding/Tergugat II : KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KPKNL SURAKARTA
Terbanding/Tergugat III : KEPALA KANTOR OTORITAS JASA KEUANGAN OJK
Terbanding/Tergugat IV : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOYOLALI
48 — 33
Menyatakan dan menghukum Penggugat Dalam Rekonpensi berhakmenjalankan hak preferen/separatisnya sebagai pemegang Hak Tanggunganuntuk melakukan lelang eksekusi hak tanggungan atas jaminan kredit yangHalaman 23 Putusan No. 302/Pdt/2019/PT SMGdiagunkan oleh Tergugat Dalam Rekonpensi untuk menyelesaikan fasilitaskredit kepada Penggugat Dalam Rekonpensi.10.Menghukum Tergugat Dalam Rekonpensi untuk membayar biaya perkara;11.Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bijvoorraad)
PT Prima Cable Indo
Tergugat:
1.KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KPKNL BANDUNG
2.PT Bank Muamalat Indonesia Tbk
3.PT Karunia Subur Mahakam
377 — 131
Bahwa perlu Pembantah pahami, UU Hak Tanggungan merupakan undangundang khusus yang memberikan hak relatif kepada Pemegang Hak TanggunganPeringkat Pertama (Kreditur Preferen) untuk menjual obyek Hak Tanggungan ataskekuasaan sendiri dan mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualannyaitu apabila Debitur wanprestasi/cidera janji;12.
SUWARNO
Tergugat:
1.PT.Bank TABUNGAN PENSIUNAN NEGARA atau BTPN
2.Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Sidoarjo
158 — 12
APHT No. 428/2015 tanggal 10 Juni 2015yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris/PPAT Katarina Dyanawati,S.H, dan dalam pelekatan hak tanggungan tersebut telah diterbitkanSertipikat Hak Tanggungan peringkat No. 3782/2014 tanggal 22Desember 2014, dan Pelekatan Hak Tanggungan Peringkat Ke II No.1985/2015 tanggal 13 Juli 2015 yang diterbitkan Kantor PertanahanMojokerto;Bahwa dengan telah dilekatkan hak tanggungan pada objek jaminan, makaTERGUGAT memiliki hak preferen untuk memperoleh pelunasan hutangNURUL
Pembanding/Tergugat II : ANJANI LARAS SUKMA anak dari SUKIYADI alm sebagai ahli waris Diwakili Oleh : KUSMAWATI isri dari SUKAYADI sebagai ahli waris
Pembanding/Tergugat V : Pimpinan Dirut PT. BANK RAKYAT INDONESIA Tbk, Kantor Wilayah Pekanbaru
Pembanding/Tergugat III : AGUNG DARMAWAN anak dari SUKIYADI alm sebagai ahli waris Diwakili Oleh : KUSMAWATI isri dari SUKAYADI sebagai ahli waris
Pembanding/Tergugat I : KUSMAWATI isri dari SUKAYADI sebagai ahli waris Diwakili Oleh : KUSMAWATI isri dari SUKAYADI sebagai ahli waris
Terbanding/Penggugat : LUKMANUL HAKIM
66 — 42
Sari Kabupaten Kampar, bidang tanah SHM 176dan 177 desa Tanjung Sawit Kabupaten Kampar yang merupakanhak milik dari Para Tergugat (ahl waris sukiyadi), dan objekbangunan/gedung/ruko yang merupakan hak milik dari TurutTergugat;Turut Tergugat menolak dalildalil Penggugat pada angka 12sampai dengan angka 19, kecuali memang benar terhadapSertifikat Hak Milik (SHM) nomor 311desa Gading Sari KabupatenKampar, bidang tanah SHM 176 dan 177 desa Tanjung SawitKabupaten Kampar adalah telah diikat dengan Hak Preferen
PT Bank Perkreditan Rakyat Nusantara Bona Pasogit III, Kantor Cabang Tarutung
Tergugat:
Ir Patar Marguna Simanjuntak
68 — 20
Sehingga, setiap Pengikatan Fidusia yang dilakukandibawah tangan dan tidak menggunakan Akta Notaris serta tidak didaftarkan dikantor pendaftaran Fidusia, secara juridis Perjanjian fidusia sedemikian dianggaptidak pernah ada (batal demi hukum) yang menjadikan kedudukan PENGGUGAThanyalah sebagai kreditur kKonkuren yang tidak memiliki hak preferen, karenatidak mempunyai sertifikat fidusia.Demikian pula, jika terdapat adanya upaya dan/atau tindakan PENGGUGAT ataukuasanya untuk mengambil barang jaminan
133 — 20
adakesepakatan dari penerima fidusia yang dinyatakan dalam bentuk suratBahwa mengenai pendaftaran jaminan fidusia untuk kendaraan bermotor diaturdalam pasal 2 PMK Nomor 130/PMK.010/2012 perusahaan pembiayaan wajibmerndaftarkan jaminan fidusia pada kantor pendaftaran fidusia paling lama 30 (tigapuluh) hari kalender terhitung sejak tanggal perjanjian pembiayaan konsumen.Bahwa manfaat jamina fidusia adalah untuk memberikan kepastian hukum kepdapara pihak yang berkepentingan sera memberkan hak yang didahulukan(Preferen
78 — 17
Bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 UUHT, TurutTergugat I sebagai Pemegang Hak Tanggungan atasSHM No. 118/Jatisari dan dengan demikianberkedudukan sebagai Kreditur Preferen,mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggunganatas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umumserta mengambil pelunasan piutangnya dari hasilpenjualan tersebut, sehingga seluruh hasilpenjualan dari sebuah rumah dan sebidang tanahsesuai SHM No. 118/Jatisari tersebut mutlakmerupakan hak dari Turut Tergugat I = sebagaipelunasan hutang
LAWAN
BAMBANG SOEMADJI,HS
71 — 13
Dan dengandibebaninya Hak Tanggungan terhadap jaminan tersebut pada butir 2 c diatasmaka TURUT TERGUGAT mempunyai hak preferen atas jaminan gunakepentingan pelunasan kredit dari TERGUGAT hal tersebut sebagaimana yangdiamanatkan oleh UU No 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan;174 Bahwa TURUT TERGUGAT sebagai pemenang Hak Tanggungan yangberitikad baik harus dilindungi hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalamSEMA No 7 Tahun 2012 pada bagian Hasil Rapat kamar perdata halaman 7 butirVII, sebagai
Arjo Suwiryo Alias Boang
Tergugat:
1.Sri Utami
2.PD. BPR BANK BANTUL
3.KPKNL YOGYAKARTA
117 — 57
tidak lahir dari perjanjian, hal ini mengandungkonsekuensi, ada atau tidaknya janji dalam perjanjian yang dibuat oleh debiturdengan kreditur, hak tersebut tetap ada karena telah diatur oleh undangundang;Menimbang, bahwa pelaksanaan eksekusi yang langsung tanpa melewatiproses Pengadilan (parate executie) pada hak tanggungan lahir melalui prosesSurat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT), Akta Pemberian HakTanggungan (APHT) dan pendaftaran, sehingga pemegang Hak Tanggungan (pertama) memiliki sifat preferen
Sutrisno
Tergugat:
1.PT.Bank Tabungan pensiunan Nasiomal,Tbk Kantor Pusat Jakarta Cq. PT.Bank Tabungan pensiunan Nasiomal,
2.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Malang
3.Hj.Lucia esty Prastiwiyani,S.IP,MM
4.Badan Pertanahan Nasional Kota Batu
67 — 12
Bahwa dengan telah dilekatkan hak tanggungan pada objek jaminan, makaTERGUGAT Imemiliki hak preferen untuk memperoleh pelunasanhutang PENGGUGAT I, jika dikemudian hari terbukti wanpestasi..Bahwa dalam pelaksanaannya ternyata PENGGUGAT selakudebitur tidak melaksanakan kewajiban melakukan pembayaran angsuransesuai tanggal jatuh tempo yang disepakati dalam perjanjian kredit..Bahwa upaya persuatif/ kunjungan TERGUGAT kepadaPENGGUGAT I guna mengingatkan agar melakuan kewajibannya tidakmendapatkan respon
161 — 112
Bahwa, adalah suatu hal yang aneh apabila pihak TERGUGAT yangmemaksa PENGGUGAT untuk melakukan Perjanjian Pengikatan Jual Belidengan kondisi obyek tanah dan bangunan tersebut telah menjadi obyek haktanggungan, yang dimana menurut UndangUndang Nomor 4 Tahun 1996tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta BendaBenda yang Berkaitandengan Tanah pihak penerima hak tanggungan memiliki hak preferen atasobyek yang menjadi hak tanggungan; Berdasarkan atas hal tersebut di atas, makadalil yang menyesatkan dan
100 — 21
Padahal, secarahukum Tergugat hanya mempunyai hak preferen (didahulukan) adalahsebesar Rp.400.000.000, (empat ratus juta rupiah), sesuai denganSertipikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama (1) No. 146/2007 ;1.
Terbanding/Tergugat I : PT. Bank Ina Perdana Tbk. Cabang Semarang
Terbanding/Tergugat II : Sri Rejeki Budi Martono
Terbanding/Tergugat III : KPKNL Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang
Terbanding/Tergugat IV : Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Semarang
54 — 28
Dalam halHalaman 15 dari 62 Putusan Nomor 285/PDT/2020/PT SMG.in Penggugat selaku Debitur telan Wanpretasi sehinggakonsekuensi hukum yang harus diterima oleh Penggugatberdasarkan Perjanjian yang telah disepakatinya dengan Tergugat selaku Kreditur adalah Tergugat berdasarkan Hak Preferen yangdimilikinya dapat melakukan pelelangan obyek jaminan (ObyekSengketa) jika Penggugat wanprestasi terhadap Perjanjian yangtelah disepakati;3: Bahwa hubungan hukum antara Penggugat denganTergugat adalah bersumber
56 — 41
serta diakui oleh Penggugat sebagaimana dalam positanyabutir 1, sehingga merupakan fakta hukum yang tidak dapat dipungkiri bahwaPenggugat adalah merupakan Debitur dari Tergugat atas fasilitas kreditsebesar Rp. 3.500.000.000, (tiga milyar lima ratus juta rupiah);e Bahwa untuk menjamin hutang Penggugat kepada Tergugat makaPenggugat telah menyerahkan tanah dan bangunan obyek sengketa yangterhadapnya telah dibebani Hak Tanggungan, sehingga karenanya Tergugatmemiliki hak didahulukan atau diutamakan (hak preferen
93 — 14
empatdelapan puluh juta dua ratus ribu rupiah) yang mempunyai irahirahDemi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sehinggamempunyai kekuatan hukum eksekutorial yang sama dengan PutusanPengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sesualUndangUndang No. 4 tahun 1996, oleh karenanya merupakan suatukebenaran yang tidak dapat disangkal atau dipungkiri bahwa atasobyek perkara dimaksud senyatanya telah dibebani hak tanggunganyang terhadapnya memberikan hak didahulukan atau diutamakanhak preferen