Ditemukan 1873 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tintin tindih tindak tanding tandan tindik tindan tondin tindis
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 08-04-2011 — Upload : 21-09-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 26/PK/TUN/2011
Tanggal 8 April 2011 —
17 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • terjadi sengketa seperti yang telahdikemukakan diatas, dimana dalam sengketa tersebut berkaitandengan unsur Perdata dan unsur Keputusan Tata Usaha Negara, danunsur perdatanya lebih dominan menyangkut sengketa tersebut makaditerapkan teori melebur, yaitu sengketa tersebut menjadi sengketaPerdata terlebin dahulu yang menyangkut masalah hak kepemilikanatas tanah yang sertifikat hak miliknya menjadi Objek Sengketa;Menimbang bahwa penerapan azas teori melebur ini untukmenghindari Putusan yang tumpang tindin
Pengadilan PTUN PALEMBANG TUN Pertanahan
Register : 14-05-2019 — Putus : 17-09-2019 — Upload : 30-10-2019
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 13/G/2019/PTUN.PLG
Tanggal 17 September 2019 — LENIAWATY vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANYUASIN,
169 — 73
  • padapokoknya menyatakan bahwa tumpang tindih hak atas tanah adalah salahsatu bentuk cacat hukum administrasi dalam pendaftaran tanah, hal manajuga merupakan aspek pengujian oleh Majelis Hakim terhadap penerbitanobjek sengketa dari segi formal prosedural dan material substansial, olehkarena itu Majelis Hakim menilai meskipun keempat objek sengketamerupakan tanda bukti hak atas tanah yang terdaftar pada KantorPertanahan, namun karena keempat objek sengketa terbit pada tanggal 17Desember 2008 dan tumpang tindin
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN Perijinan
Register : 26-07-2018 — Putus : 20-12-2018 — Upload : 01-03-2019
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 26/G/2018/PTUN.SMD
Tanggal 20 Desember 2018 — Penggugat:
PT. TIWA ABADI, diwakili Dato DR. Low Tuck Kwong
Tergugat:
Bupati Kutai Kartanegara
Intervensi:
1.PT. SASANA YUDHA BHAKTI
2.PT. PERSADA BANGUN JAYA
367 — 135
  • Penggugat di dalam butir 13 huruf a halaman 9 dan halaman 10 Gugatanmengajukantitiktitik koordinat berdasarkan ploting koordinat yangdilakukan oleh Penggugat terhadap IUP No. 503 milik Tergugat IlIntervensi 1 yang didalilkan masuk dalam izinizin usaha pertambanganPenggugat dimana lahan yang didalilkan tumpang tindin denganTergugat II Intervensi 1 memiliki luas + 1.662,96 Ha.
    JAWABANNYA JELAS TIDAK.Izinkan Tergugat II Intervensi 1 menelaah izinizin pertambangan yangdimiliki oleh Penggugat untuk menegaskan bahwa Penggugat tidakmemiliki hak atas tanah maupun lahan khususnya yang dianggapnyatumpang tindin dengan lahan Hak Guna Usaha milik Tergugat IlIntervensi 1.Setiap izin pertambangan yang diterbitkan sebelum tahun 2009,termasuk yang dimiliki oleh Penggugat, didasarkan pada UU No.Halaman 105 dari 231 halaman Putusan Perkara No. 26/G/2018/PTUN.SMD11/1967.
    sesungguhnya pada titiktitik koordinat yang ada dalam Gugatan yang sebenarnya sudahsejak lama dikuasai terlebih dahulu oleh Tergugat Il Intervensi 1sebagaimana telah diuraikan dalam butir 9 dan butir 10 halaman 4Jawaban ini.Tergugat II Intervensi 1 melalui SKEP BPN RI No. 140/2009 dan SKEPBPN RI No. 59/2010 dan juga sebagaimana sudah diuraikan pada butir 9dan butir 10 halaman 4 Jawaban ini telah dapat membuktikan bahwaTergugat II Intervensi 1 adalah pemilik yang sah atas lahanlahan yangdidalilkan tumpang tindin
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 08-12-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 540 K/TUN/2015
Tanggal 8 Desember 2015 — RUMANTA, DKK vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG SELATAN, DK
41 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Maka dengan terbitnya sertipikat objeksengketa di atas tanah hak milik adat Para Penggugat, adalahsalah objek, yang mengakibatkan adanya tumpang tindin hakkepemilikan atas tanah, sehingga merugikan Para Penggugat;d.
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN
Register : 06-03-2020 — Putus : 26-08-2020 — Upload : 26-08-2020
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 22/G/2020/PTUN.Mks
Tanggal 26 Agustus 2020 — Penggugat:
HAERUDDIN BIN .TAJUDDIN DG TOLA
Tergugat:
1.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR
2.NURHAYATI
Intervensi:
1.MANGGOANA ERMISA. SR.S
2.NURHAYATI
3.ERMAWATY
4.ERISANTY ARUSI RACHMAN, SH
5.ERWIN
6.ERFANDI
7.ERFAN HUTAMA
149 — 83
  • Pasal 55 KUHP), untuk kemudian diputuskan dalam perkara Pidana;Bahwa agar tidak terjadi tumpang tindin dalam proses hukumnya mohonkepada Factie Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksadan mengadili perkara ini untuk menunda pelaksanaan pemeriksaanHalaman 14 dari 30 halaman Putusan Nomor: 22/G/2020/PTUN.
Pengadilan PTUN BENGKULU TUN Pertanahan
Register : 16-11-2011 — Putus : 12-04-2012 — Upload : 30-07-2012
Putusan PTUN BENGKULU Nomor 13/G/2011/PTUN-BKL.
Tanggal 12 April 2012 — Hj. Radiati melawan 1. KEPALA DESA PASAR SEBELAT KECAMATAN PUTRI HIJAU KABUPATEN BENGKULU UTARA dan 2. DIREKTUR PT. REKASINDO GURIANG TAMBANG
489 — 428
  • Bahwa tindakan Tergugat untuk membatalkan SKT Nomor : 041adalah benar dan tepat guna menghindari adanya kerancuan dantumpang tindin SKTSKT yang bermasalah tersebut dan hendakmengeluarkan SKT sesuai dengan keadaan yang sebenarnya ;. Bahwa masuknya Tergugat II Intervensi dalam sengketa ini adalahuntuk menjaga dan memastikan hak Tergugat II Intervensi yangtelah membeli tanah milik H.
Pengadilan MS LHOK SEUMAWE Perdata Agama
Register : 16-04-2019 — Putus : 18-09-2019 — Upload : 18-09-2019
Putusan MS LHOK SEUMAWE Nomor 114/Pdt.G/2019/MS.Lsm
Tanggal 18 September 2019 — Penggugat melawan Tergugat
67 — 9
  • Dalam bagian pokok perkara, Tergugat telahmenolak penetapan hak asuh (hadhanah) terhadap anak yang bernamaANAK diberikan kepada Penggugat, maka dari itu harapan Penggugatagar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah anak diberikan kepadaPenggugat menjadi tumpang tindin dan tak bernilai.
Pengadilan PTUN SERANG TUN
Register : 16-09-2016 — Putus : 14-10-2016 — Upload : 14-10-2016
Putusan PTUN SERANG Nomor 1/P/FP/2016/PTUN-SRG
Tanggal 14 Oktober 2016 — H. ZAENI MELAWAN: KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG
169 — 91
  • Kepala Kelurahan Gebang Raya.10.KEPENTINGAN PEMOHON YANG DIRUGIKAN.Pemohon merasa dirugikan selaku pemilik dan meguasai obyek tanah, sertasudah membayar seluruh biaya permohonan sertipikat tersebut, karenaTermohon pada tanggal 27 Juni 2016 dan atau setidaknya sejak Permohonanini diajukan telah menghentikan proses sertipikatnya, dengan alasan obyektanah tumbang tindin dengan Sertipikat HGB No. 6646/ Gebang Raya atasnama : PT.
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 20-05-2013 — Upload : 26-06-2013
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 302/Pid.B/2013/PN.Bjm
Tanggal 20 Mei 2013 — RUSDIANSYAH alias MACAN bin DUKAMAR
35 — 4
  • Adaro Indonesia dalam pembebasan lahansampai dengan pencairan :a) Bagi pemilik lahan yang ingin mengajukan untukpembebasan lahan harus registrasi di bagianpendaftaran dengan membawa Surat Kepemilikanasli dan KTP asili.b) Terhadap Surat Kepemilikannya dilakukanpengecekan lokasi oleh tim kompensasi untukdiketahui apakah lahan tersebut masuk dalamprioritas pembebasan atau tumpang tindin dalamarea pembebasan.
    Apabila terjadi tumpang tindihmaka langsung program pembebasan langsungdihentikan, namun apabila masuk dalam prioritasdan tidak tumpang tindin maka dapat dilakukanproses selanjutnya.c) Selanjutnya dijadwalkan dilakukan pengukuran olehtim mine survey untuk menetapkan luasan lahanyang selanjutnya data diproses sehingga terbitlahPLK (Peta Luasan Kompensasi).d) Setelah terbit PLK kemudian diserahkan ke BagianKompensasi untuk dilakukan negosiasi denganpemilik lahan untuk dilakukan kesepakatan oleh timnegosiasi.e
Pengadilan PTUN BANDA ACEH TUN
Register : 19-03-2019 — Putus : 08-08-2019 — Upload : 02-09-2019
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 10/G/2019/PTUN.BNA
Tanggal 8 Agustus 2019 — Penggugat:
1.MAHYUDDIN IBRAHIM
2.ABDULLAH
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA LANGSA
Intervensi:
MARZUKI BIN AH
122 — 294
  • Bahwa dengan terbitnya Surat Keputusan a quo tersebut oleh Tergugattelah menyebabkan terjadinya tumpang tindin (Overlapping) antaraSertipikat Nomor 1176 tertanggal 13 Februari 2017 Surat Ukur Nomor499/ 2016 tertanggal 06 Oktober 2016 Luas 24.909 m* atas namaMARZUKI BIN AH yang terletak di Desa Alue Dua Kecamatan LangsaBaro Kota Langsa dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1592 tertanggal 19September 2018, Surat Ukur Nomor 959/2018 tertanggal 19 September2018, luas 820 m?
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 27-08-2013 — Upload : 17-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 219 /B/PK/PJK/2013
Tanggal 27 Agustus 2013 — BUT CONOCO PHILLIPS INDONESIA Inc. Ltd. vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
30 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • tersebut, tentu. melaksanakanketentuan PMK 11/2005 akan justru membawa masalah baru bagiPenggugat.Oleh karena itu, Penggugat merasa bahwa sanksi administrasi yangdiberikan oleh Tergugat melalui penerbitan STP 02 dan KeputusanDJP yang menolak permohonan penghapusan sanksi administrasitersebut adalah suatu hal yang sangat tidak adil mengingatketerlambatan Penggugat dalam memungut dan menyetor PPNadalah sematamata bukan karena kesalahan Penggugat, melainkankarena adanya kesimpangsiuran dan tumpang tindin
Pengadilan PN AMBON Perdata Tanah
Register : 15-07-2015 — Putus : 11-01-2016 — Upload : 13-06-2017
Putusan PN AMBON Nomor 130/Pdt.G/2015/PN.Amb
Tanggal 11 Januari 2016 — SISILIAWATI TANRIM, pekerjaan: Ibu Rumah Tangga beralamat di Jln. Darma Husada Utara Nomor: 18 Surabaya, dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada SEMUEL WAILERUNY, SH, M.Si, DAVID TUNY, SH, dan KORNELES LATUNY, SH, sesuai Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Juni 2015 yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Ambon Nomor: 375/2015 tanggal 06 Juli 2015; selanjutnya disebut Penggugat. M e l a w a n 1. Ny. JOHANA HETERINA GASPERSZ, Sebagai Tergugat I ; 2. CLIFF GASPERSZ, Sebagai Tergugat II ; 3. Ny. JANNTY GASPERSZ, Sebagai Tergugat III ; 4. STEVEN GASPERSZ, Sebagai Tergugat IV ; 5. FRELYNO CH. GASPERSZ, SE, Sebagai Tergugat V ; 6. PAULINE GASPERSZ, SE, Sebagai Tergugat VI ; yang semuanya ahli waris dari Ir. Johanis Gaspersz, M.Si (almarhum) dan Ny. Petrosina A. Gaspersz (almarhumah), beralamat di Jalan Mutiara Nomor : 73 RT/RW.001/01 Kelurahan Rijali, Kecamatan Sirimau – Kota Ambon, yang dalam hal ini untuk Tergugat I sampai dengan VI diwakili oleh kuasa hukumnya yang bernama 1. DOMINGGUS S HULISELAN,SH DAN 2. RONALD O SALAWANE,SH berdasarkan surat kuasa khusus tanggal t Agustus 2015, yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 421/2015 tanggal 7 April 2015 dan kemudian untuk Tergugat II,IV dan V telah mencabut kuasa pada tanggal 20 Agustus 2015, yang selanjutnya disebut Para Tergugat.
106 — 29
  • jelas batas sebelah timur dengan tanah negera dan sesudipengakuan penggugat sendiri bahwa objek sengketa adalah sebagian daritanah negera, bahwa penggugat masih tetap mengklaim bahwa tanah milikpenggugat diperuntukan untuk perluasan jalan mutiara tetapi penggugatsendiri tidak dapat membuktikan sebagdimana menjadi pertimbanganMajelis hakim dalam perkara No.06/G/2011/PTUN.ABN.Bahawa sebelum terbitnya sertifikat milik orang tua tergugat, telah melaluibeberapa tahapan dan objek sengketa tidak tumpah tindin
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus
Register : 09-04-2018 — Putus : 29-08-2018 — Upload : 23-10-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 79/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Bdg
Tanggal 29 Agustus 2018 — Penggugat:
SIKWANDI
Tergugat:
PT. INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR
53 — 17
  • tuntutankompensasi, dengan alasan bahwa tuntutan Penggugat tentang kenaikanHalaman 28 dari 39 Putusan Nomor 79/Padt.SusPHI/2018/PN.Bdggaji dan pesangon hanya didasarkan pada asumsi yang tidak jelas, selainitu dalil Penggugat dalam perkara a quo tidak memiliki dasar hukum yangbersifat normatif dalam menentukan perhitungan gaji dan pesangon;Berdasarkan uraian eksepsi tersebut diatas, oleh karena konstruksigugatan yang diajukan Penggugat tidak sempurna, dan tidak memenuhisyarat formil yaitu tumpang tindin
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 08-12-2016 — Upload : 26-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2327 K/Pdt/2016
Tanggal 8 Desember 2016 — LOU BUN HWA vs. ZUBIR, dkk
162 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • yang tumpang tindin dengan Hak Milik Nomor11540/Desa Sungai Raya atas nama Lou Bun Hwa Terletak di DesaSungai Raya, Kabupaten Kubu Raya (dahulu Kabupaten Pontianak),Provinsi Kalimantan Barat bertanggal 24 Oktober 2011 Nomor134/BAHGP/DV/2011 (Bukti P.10), yakni sebagai berikut:A.
Pengadilan PTUN PALANGKARAYA TUN Pertanahan
Register : 13-03-2017 — Putus : 05-07-2017 — Upload : 18-09-2017
Putusan PTUN PALANGKARAYA Nomor 06/G/2017/PTUN.PLK
Tanggal 5 Juli 2017 — CHAIRUL KASIM Melawan KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
136 — 109
  • CHAIRUL KASIM(Penggugat) sesuai Pasal 18 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor: 24Tahun 1997, maka Tergugat seharusnya menunda proses dan tidakmenerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 07537 Tahun 2014 Desa /Kelurahan : Mentawa Baru Hulu atas nama AKHMAD FAUZLI.23.Bahwa faktanya Sertifikat Hak Milik Nomor : 07537 Tahun 2014 Desa /Kelurahan : Mentawa Baru Hulu atas nama AKHMAD FAUZI (objeksengketa) ternyata telah tumpang tindin dengan Sertifikat Hak Milik Nomor:5134 tahun 2001 An.
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 22-06-2017 — Putus : 13-11-2017 — Upload : 20-04-2018
Putusan PTUN MATARAM Nomor 153/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 13 Nopember 2017 — Penggugat:
AMAQ NURHAYATI
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR
77 — 37
  • Lalu Hasmadi yangmelakukan pengkuran mengatakan bahwa hasil pengukuran/pemetaanGPS, benar terjadi tumpang tindin kepemilikan dimana diatas tanahmilik Penggugatdengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1670, tanggal 3 Agustus 2000. SuratUkur Nomor 370/Sambalia/1999, tanggal 7 April 1999 dengan Luas 9.450m2. atas nama Amaq Nurhayati (Penggugat) yang dikeluarkan olehkepala Kantor Pertanahan Kab. Lombok Timur. terletak di Desa Sambalia,Kec. Sambalia Kab.
Pengadilan PT PONTIANAK Perdata
Register : 12-02-2020 — Putus : 02-03-2020 — Upload : 02-03-2020
Putusan PT PONTIANAK Nomor 11/PDT/2020/PT PTK
Tanggal 2 Maret 2020 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
68 — 311
  • No. 973/tahun 1985 letaknya tumpang tindin dengan tanahyang dikuasai Tergugat (Kongregasi Misi), pada waktuPemeriksaan Setempat (PS) letak tanah hak milik Para Penggugatmemang tumpang tindih atau sama letaknya dengan tanah yangdikuasai oleh Kongregasi Misi (Tergugat I), pada waktu perkara ditingkat banding, tingkat kasasi kuasa hukum Tergugat tetapADVOKAT HENDRY ZULKIFLI, SH dan sampailah pada waktuTergugat melakukan upaya hukum Peninjauan Kembali (Pk),Pimpinan Kongregasi Misi(CM)Indonesia diwakili
Pengadilan PT PEKANBARU Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 12-07-2016 — Putus : 14-11-2016 — Upload : 07-12-2016
Putusan PT PEKANBARU Nomor 91/PDT/2016/PT PBR
Tanggal 14 Nopember 2016 — LILIANA CHANDARA Sebagai PENGGUGAT Lawan JAMALUDIN AHMAD, DKK Sebagai TERGUGAT
115 — 56
  • Bahwa pada tanggal 18 Pebruari 2015 dikeluarkan Telaahan Staf Nomor01/14.01/IV2015 dari Kepala Seksi Survey, Pengukuran dan PemetaanKantor Pertanahan Kabupaten Kampar kepada Kepala Kantor PertanahanKabupaten Kampar mengenai resume kasus tentang tumpang tindin SHMNomor 3965/2007 SU No. an. Susi Yusni dengan SHM Nomor 843/1982an.Liliana Chandra di Desa Rimbo Panjang Kec. Tambang;c.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Putus : 21-08-2013 — Upload : 20-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 297 K/TUN/2013
Tanggal 21 Agustus 2013 — Plt. GUBERNUR PROVINSI SUMATERA UTARA VS PT. PLN (Persero) UNIT INDUK PEMBANGUNAN PEMBANGKIT, SUMATERA UTARA I
105 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 297 K/TUN/201323.24.nyatanyata telah tumpang tindin dengan Keputusan Bupati Toba SamosirNomor 154 Tahun 2010 tanggal 30 Juli 2010, tentang Pemberian Izin Lokasikepada Penggugat, padahal patut diketahui oleh Tergugat, keputusan izinlokasi yang diterima Penggugat sama sekali tidak pernah dibatalkan olehlembaga yang berwenang untuk itu;Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka beralasan hukum bagiPenggugat untuk mengajukan gugatan Tata Usaha Negara ini karenaObjek Gugatan dalam perkara
Pengadilan PT JAMBI Perdata
Register : 18-05-2020 — Putus : 24-06-2020 — Upload : 25-06-2020
Putusan PT JAMBI Nomor 55/PDT/2020/PT JMB
Tanggal 24 Juni 2020 — Pembanding/Tergugat : PEMERINTAH KOTA JAMBI
Terbanding/Penggugat : A.RAHMAN, M
Terbanding/Turut Tergugat : KEMENTERIAN AGRARIA DAN RUANG ATAU BADAN PERTANAHAN KOTA JAMBI
45 — 16
  • Disamping itu juga Penggugat tidak ada memilik tanah yangbertumpang tindin dengan tanah Tergugat, karena sejak Tergugat menguasaitanah objek sengketa dari dahulu sampai sekarang tidak ada pihak yangmerasa keberatan atas Pembangunan Kantor Lurah Paal Merah tersebut danbaru sekitar tahun 2019 baru ada pihak yang mengakungaku memiliki tanahtersebut. Untuk itu sudah sepatutnya gugatan Penggugat haruslah ditolak;.