Ditemukan 1244 data
93 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
Namun hasilnyagagal karena tidak ada jaminan kemanan dan kondisi yang kondusifkepada Penggugat dalam usaha budidaya tambak udang dan ParaTergugat tetap melakukan aksi demonstrasi daripada melakukan usahabudidaya tambak udang sebagaimana termuat di dalam berita HarianUmum Kupas Tuntas tanggal 18 Mei 2011;Bahwa Para Tergugat telah melanggar Perjanjian Kerjasama (PKS)termasuk Tata Tertib Budidaya Udang (TTBU) yang merupakan satukesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama(PKS
99 — 52
Tergugat 2 melakukan teror/ancaman kepada semua pemilik dan penghuniyang selalu menentang kepemimpinan tergugat 2 yang arogansi yang sangatmerugikan kenyamanan, kemanan, ketertiban dan kedamaianhidupkeluarganya di apartemen Kebagusan City antara lain dengan carapemutusan aliran listrik dan air seperti yang dilakukan kepada Penggugat 1dan Penggugat 3 serta sdri.
91 — 37
Mahidin Zahri, tidakada bangunannya dan yang ada hanya pepohonan besar ;e Bahwa sampai saat ini saksi masih tinggal dekat dengan lokasi tanah obyeksengketa karena sebagai kemanan di komplek yang tak jauh dari tanah lokasi obyeksengketa ;e Bahwa setahu saksi, sampai saatini yang menguasai tanah seluas + 600 M2 adalahanak dari H. Mahidin Zahri yang bernama H. Hasan F. Hamzah ;e Bahwa dari keseluruhan tanah seluas 2.239 M2 sebagian dikomplin milik H. HasanF.
180 — 59
Direktorat I Keamanan Trans Nasional Mabes Polri"Yang menurut Turut Tergugat I seharusnya adalah :Pemerintah Republik Indonesia c/q Kepala Kepolisian Republik Indonesia c/q Kepala Badan ReserseKriminal c/q Direktorat I Kemanan Trans Nasional"Ternyata bahwa subjek yang dituju oleh Penggugat sebagai Turut Tergugat I adalah Direktur I KeamananTrans Nasional yang mana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 November 2009 telah menunjuk danmemberikan kuasa kepada AKP. BAHUARA MANURUNG,SH.
Badan Pelaksana Klasis GKJ Gunungkidul
Tergugat:
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Gunungkidul
345 — 213
Danramil yang hadir adalah Polsek Karangmojo danDanramil Karangmojo, karena tempat itu adalah di wilayah Karangmojo;Bahwa ucapan yang didengar saksi pada waktu di lapangan tersebutadalah malam ini tidak ada rembug, Grogol menolak pembangunankantor klasis; Bahwa saksi kemudian menunggu arahan dari Kapolsek dan Danramil.Halaman 88 dari 150 Halaman Putusan No. 14/G/2017/PTUN.YKKapolsek kemudian berbicara kepada warga yang intinya menyatakankeamanan di Grogol ini merupakan teladan tidak pernah adagangguan kemanan
1.NURRAHMA ALIAH TAIBIEN, SH.
2.AGUS, JP.,SH
3.JAYA SIAHAAN, SH
Terdakwa:
WASGIYONO alias ABU SUHAIB alias WASGI alias SUHAIB Bin Alm. NOTOSUWITO
208 — 104
pembicaraan atau kajian dari MAHASIN ZAINI.FAJARUDIN menjelaskan bahwa pengadaan HT (handyTalky) dari uang infaq kelompok.FAJARUDIN menjelaskan masingmasing RT anakmendapatkan 1 (satu) buah HT (handy Talky).FAJARUDIN menjelaskan bagi anggota atau warga RT inginmedapatkan HT (handy Talky) namun belum punya uang nantidibelikan dulu) menggunakan uang infaq kemudiandiangsur/cicil melalui RW.FAJARUDIN menjelaskan untuk sementara pelaksanaankajian dilaksanakan di rumahrumah dulu yang penting amandan jaga kemanan
Terbanding/Terdakwa : FERRY JONS PANDIE, S.Kom
142 — 95
/ atau bahan yang merupakan bagian dari pekerjaan utamanamun belum dilakukan uji fungsi (commisining) harus memenuhi syaratsebagai berikut:1) Berada dilokasi pekerjaan sebagaimana tercantum dalam kontrak danperubahannya;2) Memiliki sertifikat uji mutu dari pabrik/produsen;3) Bersertifikat garansi dari produsen/agen resmi yang ditunjuk olehprodusen;4) Disetujui oleh PPK dengan capaian fisik yang diterima;5) Dilarang dipindahkan dari area lokasi pekerjaan dan/atau dipindahkanoleh pihak manapun;6) Kemanan
ILMIAWAN TIBE HAFID, S.H.
Terdakwa:
SOFYAN S.LIMPASEMO
125 — 29
laut 62.375.000 ADD2 2 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN 570.870.000 DDDESA2 1 2 Pengelolaan dan Pembinaan Posyandu 24.000.000 DD2 2 2 Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif 396.870.000 DDPengadaan mesin keting ting 144.000.000 DDPengadaan Perahu Sampan 240.000.000 DDPengadaan pupuk Kelapa dalam 12.870.000 DD2 (2 =: Pembangunan Jalan Lingkungan 150.000.000 DDJalan Rabat 150.000.000 DD2 3 BIDANG PEMBINAAN MASYARAKAT 114.346.000 ADD2 3 tl Pembinaan LPMD 19.000.000 ADD2/3 2 Penyeleanggaraan ketertiban dan kemanan
129 — 33
SK.2/H.Peng/68 tanggal 2 Agustus 1968 atas namaDepartemen Pertahanan/Kemanan Cq.
227 — 766
yang memuat ketentuan tentang tanggung jawab dalam hal salahsatu pihak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diperjanjikan;h Penyelesaian Perselisihan, yang memuat ketentuan tentang tata carapenyelesaian perselisihan akibat ketidaksepakatan;Pemutusan kontrak kerja konstruksi, yang memuat ketentuan tentangpemutusan kontrak kerja konstruksi yang timbul akibat tidak dapatdipenuhinya kewajiban salah satu pihak;Keadaan memaksa (force majeure, yang memuat ketentuan tentang kejadianyang timbul di luar kemanan
yang memuat ketentuan tentang tanggung jawab dalam hal salah satupihak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diperjanjikan;Penyelesaian Perselisihan, yang memuat ketentuan tentang tata cara penyelesaianperselisihan akibat ketidaksepakatan;Pemutusan kontrak kerja konstruksi, yang memuat ketentuan tentang pemutusankontrak kerja konstruksi yang timbul akibat tidak dapat dipenuhinya kewajibansalah satu pihak;Keadaan memaksa (force majeure, yang memuat ketentuan tentang kejadian yangtimbul di luar kemanan
251 — 114
ahliberpendapat jika sangat terlihat bahwa bangunan tersebut tidakselesai, hal itu dapat dilihat dari dari segi struktur bagunanmasih jauh (Bangunan' belum selesai) meskipun sudah adabentuknya tetapi jika melihat gambar masih terlinat kasokaso yangharus dipotong dan penutup atapnya sendiri belum ada sehinggaapabila hujan datang masih bocor, Kemudian jendelajendela belumditutup, belum ada kusennya, belum ada pintunya, kunci atau engsel.Ahli berpendapat bahwa 6 oktober 2015 (bukti 1.9) jikadillhat dari aspek kemanan
Terbanding/Terdakwa : Ir. HADMEN PURI
128 — 92
Kemanan penyimpanan dan risiko merusakan sebelumdiserahterimakan secara satu. kesatuan fungsi merupakantanggungjawab penyedia barang/ jasa;b) Besaran yang akan dibayarkan dari material on site (berkisarantara 50% s/d 70%), besaran nilai pembayaran dicantumkan didalamSSKK; Bahwa pada tanggal 19 Desember 2018, saksi LINDA LIUDIANTO, S.E.menemui saksi YOHANA MARSELINA BAILAO, S.E. selaku Manager Bisnispada Bank NTT Cabang Utama Kupang untuk menyampaikan keinginannyamemanfaatkan sisa pembayaran pekerjaan
112 — 82
Aceh Tenggara, keperluanmendadak dan mendesak, serta demi kemanan daerah Aceh Tenggara;harus ada uang bagaimana pun caranya dari Pemegang Kas dan BUD,tidak peduli uang itu bersumber dari mana, yang penting uang harus adadimata Bupati meskipun pada akhirnya harus Terdakwa sebagaiPengguna Anggaran Setdakab Aceh Tenggara yang harus memikulbeban pertanggungjawaban administratif atas penggunaan pos bantuankeuangan Setdakab Aceh Tenggara yang ada pada APBDP Kab.
1.PT Bumi Nyiur Swalayan
2.PT. Varia Kencana
3.PT. Aditya Persada Mandiri
4.Jusuf Hosea
5.Agus Angriawan
6.Donny Salim
7.Iwan Teddy
8.Sudono Angkawijaya
9.Akas Ang
Tergugat:
1.Pemerintah Republik Indonesia Cq Presiden Republik Indonesia
2.Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
3.Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Republik Indonesia
4.Kepala Kepolisian Republik Indonesia Cq Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah
5.Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Cq. Gubernur Sulawesi Tengah
Turut Tergugat:
Menteri Keuangan Republik Indonesia
255 — 595
secarakeseluruhan di Kota Palu, Kabupaten Donggala, Kabupaten Sigimengalami kerusakan atau dampak yang merata yang mengakibatkankerugian hampir semua masyarakat, upaya Tergugat V dengankemampuan maksimal berusaha memberikan pelayanan terbaik kepadasemua warga negara maupun subjek hukum lain yang merasakandampak bencana alam.Dan karena para pelaku penjarahan juga melakukan penjarahan terhadapusaha Para Penggugat, kemudian semua upaya maksimal Tergugat Vdianggap sebagai perbuatan lalai dalam menjaga kemanan
1.Wira Fadillah, S.H.
2.Alfian Syahri, S.H.,M.H
3.LILI SUPARLI, S.H., M.H.
4.MUHAMMAD RIDHO, S.H.
5.MUHAMMAD RIZZA, SH
Terdakwa:
MUSLIM, SE. BIN HUSIN AHMAD
24 — 0
Aceh Besar Nomor 22/510/KOP-DAG/2021 tentang Penetapan Petugas Kemanan Pasar Induk Lambaro Semester II Bulan Juli sampai dengan Desember 2021 tanggal 05 Juli 2021;
9
1 (satu) Bundel Fotocopy Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Aceh Besar Nomor 003/PA-PPTK/2020 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu PPTK pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil
Upload : 13-09-2018Putusan PN BANDUNG Nomor 39/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Bdg
Syam Suarman, SH
76 — 26ketertiban, keamanan dan kebersihan unitpasar; Membuat rencana pengamanan, penertiban dan kebersihan dilingkungan pasar; Mengendalikan Ketertiban, keamanan dan kebersihan pasar; Melakukan Kegiatan pengamanan dan penertiban asetperusahaan; Melaksanakan koordinasi dengan instansi keamanan terkait; Mememliharaan dan menciptakan keindahan pasar; Pembinaan penempatann barang dagangan oleh pedagangdan pelaku usaha pasar; Perencanaan kebutuhan peralatan penunjang pelaksanaanketertiban,, kebersinan dan kemanan
Register : 03-12-2012 — Putus : 04-04-2013 — Upload : 20-08-2013Putusan DILMIL I 03 PADANG Nomor Nomor : 108 - K / PM I-03 / AD / XII / 2012
Tanggal 4 April 2013 — Koptu Joni Indra
31 — 22Para ulama punmeminta agar aparat kemanan dan pihakpihak berwenangan yang turut memudahkan danmembiarkan peredaran narkoba dihukum seberatberatnya.3.
Register : 08-01-2021 — Putus : 21-04-2021 — Upload : 10-08-2021Putusan PN JAMBI Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jmb
Tanggal 21 April 2021 — Penuntut Umum:
ARIE PRATAMA ,SH
Terdakwa:
ACHIRUDDIN Bin ABDUL AZIZ MASHUR
150 — 47Merangin;Saksi ada menandatangani berita acara serah terima pakaian linmas danatributnya untuk perwakilan kecamatan Tabir Kabupaten Merangin;Saksi tidak melihat langsung, saat itu semua camat menada tangani danyang menerima langsung pakaian linmas tersebut adalah Kepala Desa KotoRayo atas nama Abdullah yang mewakili Kecamatan Tabir pada saatpembagian dihalaman Kantor Bupati Kabupaten Merangin;Saksi melihat atau tahu pakaian Linmas tersebut pada saat pelaksanaanPilkada, Saksi melihat para petugas kemanan
Register : 08-06-2020 — Putus : 04-11-2020 — Upload : 04-11-2020Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 32/G/2020/PTUN.PLG
Tanggal 4 Nopember 2020 — Penggugat:
PT ANGKASA PURA diwakilli Muhammad Awaluddin
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG
Intervensi:
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
351 — 194Dalam rangka penggunaan untuk kepentingan Pertahanan danKeamanan, klasifikasi pangkalan udara ditetapkan oleh MenteriPertahanan Kemanan/Panglima Angkatan Bersenjata.3. Namanama pangkalan udara yang dimaksud dalam ayat (2) pasalini tercantum dalam Lampiran A Keputusan Bersama ini.Pasal 71.
Register : 17-02-2020 — Putus : 08-04-2020 — Upload : 23-10-2020Putusan PT KUPANG Nomor 2/PID.SUS-TPK/2020/PT KPG
Tanggal 8 April 2020 — Pembanding/Penuntut Umum II : S. HENDRIK TIIP, SH
Terbanding/Terdakwa : LINDA LIUDIANTO, SE
243 — 128Kemanan penyimpanan dan risiko merusakan sebelumdiserahterimakan secara satu kesatuan fungsi merupakantanggungjawab penyedia barang/ jasa;b.