terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsiTergugat, apakah Penggugat mempunyai kepentingan yang dirugikansebagai akibat diterbitkannya obyek sengketa a quo;Halaman 51dari 60 Putusan Nomor:45/G/2018/PTUN.PBRMenimbang, bahwa UndangUndang Nomor : 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir denganUndangUndang Nomor : 51 Tahun 2009 tidak menjelaskan arti kepentingan,oleh karena itu. kepentingan dapat dipahami dari doktrin maupunyurisprudensi;bahwa kepentingan secara subtantif

Grasi adalahsarana keadilan subtantif dalam rangka menuju kesejahteraan negara danmasyarakatnya.

Keadilan subtantif ini lebin ditekankan pada keadilanseoarang Presiden karena grasi adalah mutlak hak Presiden dalam rangkamencapai tujuan negara kesejahteraan, keadilan, dan persatuan NKRI.Contoh tujuan persatuan NKRI telah dijalankan dengan baik oleh PresidenJokowi dengan memberikan grasi pada elemen pemberontak OPM Papua.Contoh pemberian grasi terkait kesejahteraan telah dijalankan PresidenJokowi terhadap Eva Bande selaku pejuang kelestarian lingkungan hidupnamun menjadi terpidana akibat risiko

No.20 Tahun 2003Tentang Sistem Pendidikan Nasional, tidak diterima dan dikesampingkan ;Menimbang, bahwa demikian pula pendapat Penasihat Hukum Terdakwadalam kontra memori banding pada intinya sama seperti Nota Pembelaan (pleidoi)yang telah disampaikan pada persidangan Pengadilan Tingkat Pertama , tidak adahalhal baru yang bersifat subtantif untuk dipertimbangkan lebih lanjut, karenasemuanya merupakan bagian yang telah dipertimbangkan oleh Majelis HakimPengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut

Perbuatan Hukum setelahUndangundang Nomor 18 Tahun 2004 terhadap ijinijin sebelum dikeluarkan dansetelahnya harus dinyatakan berlaku; Bahwa, wilayah subtantif yang mendapat iin tetap perlu daftar ulang, setelah otonomidaerah maka hak daerah yang lama atau setelah terjadi pemekaran tetap dilaksanakan,apabila tata administrasi belum sempurna, hal tersebut untuk melindungi penerimaiin; Bahwa, Ijin bertingkat dibatasi ini untuk kepastian hukum, agar jangan sampai pihakpemohon lalai ketika mendapat ijin

Bahwa benar ahli menyatakan yang mendukung ahli menjadi ahli pitacukai adalah ahli telah mengikuti Diklat Teknis Subtantif Dasar IlKepabeanan dan Cukai serta telah bertugas sebagai petugas bea dancukai selama kurang lebih 18 (delapan belas) tahun dengan tipe kantoryang berbedabeda.Bahwa benar ahli menjelaskan apa yang dimaksud dengan CUKAIsesuai dengan UndangUndang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukalsebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 39 Tahun2007 pengertian Cukai adalah pungutan negara

Saridin lainnya ;Menimbang .................... 49Menimbang, bahwa meskipun Sertipikat Hak Milik nomor 1945 Desa JambeanKidul atas nama Djasmari dibuat secara prosedural dan sesuai ketentuan pasal 165 HIRmemiliki kekuatan bukti yang kuat dan sempurna sehingga harus dipercaya dandianggap benar menurut hukum, tetapi karena secara subtantif atau secara materiilperolehan hak tersebut melanggar hak para ahli waris Alm.

2003 antara Betuel Sitorusdengan Paimatua Lubis, SH, ada kesalahan pengetikan nama salah satuSaksi yaitu Kepala Lingkungan III yang seharusnya adalah Oberlin Lbn.Tobing.12.Bahwa telah terjadi kesalahan pengetikan kode Nomor Surat padasampul Surat Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor : 593.3/21/SPHGR/CSU/V/2004 tertanggal 4 Mei 2004, namun demikian tidak denganserta merta membatalkan isi dari Surat Pelepasan Hak Dengan GantiRugi Nomor : 593.3/21/SPHGR/CSU/V/2004, karena bukan merupakanhal yang subtantif

Ambo Tang, maka bukti tersebuttidak dapat diterima sebagai bukti alas hak.Menimbang, bahwa secara subtantif, bukti TT. 1 kalaupun faktanya benartidak mengakibatkan status hukum baru sebab sebelumnya ternyata telah terbitSHM No. 1406 atas nama tergugat, lalu oleh tergugat di pindah tangankan kepadapara turut tergugat.

sebidang tanahuntuk kepentingan umum sesuai Bukti P5 = Bukti T.1.1;Menimbang, bahwa berdasarkan dalildalil para pihak di dalam jawabjinawab dikaitkan dengan uraian fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakimberpendapat sebagai berikut:Pertama : bahwa Para Pihak pada pokoknya masih mempermasalahkan legalitassah tidaknya proses penyerahan sebidang tanah antara Ahmad Mkepada Kelurahan Sungailiat;Kedua : bahwa Objek Sengketa Il berupa pengesahan/mengetahui SuratKeterangan tertanggal 22 Maret 1976 secara subtantif

TngMenimbang, bahwa secara subtantif perkara aquo adalah perkaraSengketa waris antara orang yang beragama Islam, maka mengacu padaketentuan Pasal 49 ayat 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 TentangPeradilan Agama yang di ubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun2006 dengan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun2009 , Pengadilan Agama Tangerang berwenang secara absolut untukmemeriksa dan mengadili perkara aquo;Menimbang, bahwa pada prinsipnya Para Tergugat tidakmembantah bahwa Para Penggugat

Tedebih lagi jumlah ganti rugi yang diajukan oleh pelawan dalam dalil positanyatersebut tidak secara rinci dari mana cara perhitungannya sehingga diperoleh angka sejumlah Rp.910.705.000, (sembilan ratus sepuluh juta tujuh ratus lima ribu rupiah) dan angka sejumlah Rp.500.000.000.000,(ima ratus milyar rupiah);Bahwa, berdasarkan uraian tersebut diatas telah ditemukan fakta bahwa dalil perlawanan yangdisusun oleh pelawan tersebut secara subtantif disusun dalam bentuk gugatan perdata biasa danbukan dalam

Bahwa setelah membaca dan memahami secara seksama jawaban dariTergugat tersebut sama sekali tidak ada halhal yang sangat subtantif yangdapat dikemukakan, sangat standar tidak memiliki dalildalil dan dasarhukum yang memadai hanya sekedar mengajukan jawaban menolak tanpamenguraikan penjelasan lebih lanjut atas gugatan Penggugat dalamperkara aguo.

melakukan penyusunan peraturanperundangundangan bidang migas, memberikan pertimbangan hukum(legal opinion) dalam permasalahan yang timbul dalam kegiatan hulumaupun hilir migas, pertimbangan hukum terhadap Kontrak Kerja Sama dankontrak lainnya bidang Migas, Izin atau rekomendasi bidang migas, sertamemberikan bantuan hukum (litigasi dan nonlitigasi) bidang migas.Bahwa ahli pernah mengikuti pendidikan khusus di bidang Migas berupadiklat prajabatan dan orientasi CPNS Kementerian ESDM yang memuatmateri subtantif

pengadilan Negeri maupun PengadilanTinggi;SUBSIDER :Mohon Putusan seadiladilnya (Ex aequo et bono).Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbandingsemula Penggugat atas Memori Banding dari para Pembanding semula para Tergugat,pada pokoknya sebagai berikut :1 Bahwa TERBANDING / PENGGUGAT secara tegas menolak seluruh dalildalilkeberatan yang diajukan oleh PARA PEMBANDING / PARA TERGUGATdalam Memori Banding, karena dalildalil yang disampaikan dalam MemoriBanding tersebut secara subtantif

TngMenimbang, bahwa secara subtantif perkara aquo adalah perkaraSengketa waris antara orang yang beragama Islam, maka mengacu padaketentuan Pasal 49 ayat 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 TentangPeradilan Agama yang di ubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun2006 dengan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun2009 , Pengadilan Agama Tangerang berwenang secara absolut untukmemeriksa dan mengadili perkara aquo;Menimbang, bahwa pada prinsipnya Para Tergugat tidakmembantah bahwa Para Penggugat

Lebih dari itu, keadilanyang Majelis Hakim terapkan adalah keadilan yang bersifat subtantif (subtantifjustice), yaitu putusan yang dijatuhkan sesuai dengan keadilan substantif.Untuk itu, hakim dituntut berbicara dengan hati nuraninya guna menggali rasakeadilan di tengah tengah masyarakat, bukan hanya berbicara denganrasionalitas pada bunyi pasalpasal dan undangundang;Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor74 /Pid.Sus/2019/PN Mre3 Majelis Hakim berharap hukuman yang akan dijatuhnkan terhadap paraTerdakwa

tindak pidana, olehkarenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonanTerdakwa agar hukumannya diringankan, dapat diterima.Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhipidana penjara selama 5 (lima) bulan, selanjutnya Majelis Hakimakan mempertimbangkan mengenai berapa lamanya pidana penjarayang tepat yang sepadan untuk dijatuhnkan kepada Terdakwa sesuaitindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, denganmengemukakan pendapatnya sebagai berikut :Bahwa walaupun penerapan hukum subtantif

derogateinfopriory, hukum yang lebih tinggi derajatnyamengenyampingkan hukum yang lebih rendahderajatnya/peraturan yang dibawahnya;Bahwa artinya UU No. 30 Tahun 2014 mengesampingkanperaturan pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 dan perauran TataTertio anggota DPRD yang mengatur mengenai berlaku surut;bahwa dalam kontek keadilan sesuai dengan filsafat hukumnyamaka perlu dipertimbangkan jika keadilan prosedural tidakmemberikan rasa keadilan bagi masyarakat maka perludipertimbangkan menggunakan keadilan subtantif

denganlakilaki lain sehingga sejak awal tahun 2019 antara Pemohon dan Termohonsudah tidak menjalankan kewajiban sebagai layaknya suami isteri,Hal. 20 dari 43 Putusan No. 06/Pdt.G/2021/PA.MrkHal. 20 dari 43 Putusan No.06/Pdt.G/2021/PA.MrkHal. 20 dari 43 Putusan No. 06/Pdt.G/2021/PA.MrkHal. 20 dari 43 Putusan No.06/Padt.G/2021/PA.MrkMenimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (feitelijkke gronden)dan alasan hukum (rechtelijke gronden) yang tertuang dalam positapermohonan Pemohon tersebut, maka secara subtantif

Adanya Permohonan Kepada Badan dan/atau Pejabat PemerintahanMenimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang UndangNomor 30 Tahun 2014, permohonan dimaksud haruslah berbentuk tertulis dansecara subtantif berisi suatu permohonan, baik yang secara tegas dinyatakandalam surat permohonan, ataupun dianggap diketahui berdasarkan peraturanperundangundangan yang berlaku.

Tahun2018 kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Penajam Paser Utara,atau dalam subsidernya memohon agar Termohon diwajibkan untuk menerbitkanSurat Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) KabupatenPenajam Paser Utara tentang Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan UmumBupati dan Wakil Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2018 pada 91(sembilan puluh satu) tempat pemungutan suara (TPS) kepada Komisi PemilihanUmum (KPU) Kabupaten Penajam Paser Utara;Menimbang, bahwa secara subtantif