Saran tekhnis dari Asisten Sekda Il Kabupaten Garuttanggal 17 Desember 2004 ditandatangani oleh Drs. H.MAMAN SUTASMAN ;q. Persetujuan Penunjukkan Langsung dari Bupati Garut No.602.21 / 2581 / DBM tanggal 17 Desember 2004 yangditandatangani oleh Bupati AGUS SUPRIADI ;r.

DENNYSUHERLAN, M.Si ;Saran tekhnis dari Asisten Sekda IlKabupaten Garut tanggal 17Hal. 85 dari 83 hal. Put. No. 1502 K/Pid.Sus/200986Desember 2004 ditandatangani oleh Drs.H. MAMAN SUTASMAN ;. Persetujuan Penunjukkan Langsung dariBupati Garut No. 620.21 / 2581 / DBMtanggal 17 Desember 2004 yangditandatangani oleh Bupati Garut AGUSSUPRIADI ;.

Saran tekhnis dari Asisten Sekda IlKabupaten Garut tanggal 17Desember 2004 ditandatangani oleh Drs.H. MAMAN SUTASMAN ;.

DebbiCitra Pratama dari Kepala Dinas PU Bina Marga KabupatenGarut tanggal 16 Desember 2004 yang ditandatangani oleh Ir.Denny Suherlan, M.Si ;Saran tekhnis dari Asisten Sekda II Kabupaten Garut tanggal17 Desember 2004 ditandatangani oleh Drs. H. MamanSutasman ;. Persetujuan Penunjukkan Langsung dari Bupati Garut No.620.21/2581/DBM tanggal 17 Desember 2004 yangditandatangani oleh Bupati Garut Agus Supriadi ;.

Saran tekhnis dari Asisten Sekda II Kabupaten Garut tanggal17 Desember 2004 ditandatangani oleh Drs. H. MamanSutasman ;. Persetujuan Penunjukkan Langsung dari Bupati Garut No.602.21/2581/DBM tanggal 17 Desember 2004 yangditandatangani oleh Bupati Agus Supriadi ;Keputusan Bupati Garut No. 620/Kep385DPU, tanggal 17Desember 2004.

FATMAWATI Binti MUSTAFAKAMAL (didakwa dalam berkas perkara terpisah) sebagai PejabatPelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Kelautan dan PerikananPropinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2015 yang diangkat berdasarkan SuratHalaman 10 dari 120 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bg.Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu Nomor :050/SK/109/APBD2015 tanggal 15 Januari 2015 tentang PenunjukanPejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) dan Bendahara PengeluaranPembantu APBD Tahun Anggaran

Pasal 1 syarat umum kontrak sebagaimana dimaksud dalam SuratPerjanjian (Kontrak) Nomor : 602.1/SPK/2852.A/APBD2015 tentangpengadaan benih ikan pada Dinas Kelautan dan Perikanan ProvinsiBengkulu yang mengatur penyedia yang ditunjuk berkewajiban untukmenyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan sesuaidengan volume, spesifikasi tekhnis dan harga yang tercantum dalamSPK.2.

FATMAWATIBinti MUSTAFA KAMAL (didakwa dalam berkas perkara terpisah) sebagaiHalaman 20 dari 120 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bg.Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Kelautan danPerikanan Propinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2015 yang diangkatberdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan ProvinsiBengkulu Nomor : 050/SK/109/APBD2015 tanggal 15 Januari 2015 tentangPenunjukan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) dan BendaharaPengeluaran Pembantu APBD Tahun Anggaran

Kegiatandan Bendahara Pengeluaran Pembantu Anggaran Pendapatan danBelanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2015 maka terdakwa telahditunjuk menjadi Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) pekerjaanpengadaan benih ikan TA. 2015 dengan kewenangan sebagaimana diaturpada Pasal 12 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.Bahwa terdakwa selaku Direktur CV.

Fatimah Abas, S.Pdi sudah meninggal duniadan ahli waris Penggugat tidak berkeinginan melanjutkan gugatan perkara27/Pdt.G/2020/PN Spn, maka demi untuk memberikan kepastian hukumpenyelesaian perkara yang cepat, sederhana dan biaya ringan, dan denganberdasarkan biaya tekhnis peradilan perdata umum dan perdata khusus olehMahkamah Agung Republik Indonesia sehingga gugatan dinyatakan gugur;Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan gugur,maka Pengugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara

(tigaratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa menyetujuinya.Selanjutnya Iwan Purnomo menerangkan untuk tekhnis keberangkatan dariBatam ke Lampung Iwan Purnomo yang mengatur dan penerimaan koper diLampung akan diatur oleh Sdr.

Proyek tersebut dibiayai dari Dana AlokasiUmum (DAU) APBD Kabupaten Tuban Tahun 2011, dimana pada tanggal22 September 2011 telah ditandatangani kontrak Pembangunan GedungSMA Negeri Senori Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban tersebut denganNomor Kontrak : 14/SLTPSLTASMA.Senori /PPK/414.050/2011.Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 42/PID.SUSTPK/2017/PT SBYBahwa terdakwa selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Tekhnis Lapangan)dalam pelaksanaan Proyek Pembangunan Gedung SMAN 1.

Proyek tersebutdibiayai dari Dana Alokasi Umum (DAU) APBD Kabupaten Tuban Tahun 2011,dimana pada tanggal 22 September 2011 telah ditandatangani kontrakPembangunan Gedung SMA Negeri Senori Kecamatan Senori, KabupatenHalaman 8 dari 20 halaman Putusan Nomor 42/PID.SUSTPK/2017/PT SBYTuban tersebut dengan Nomor Kontrak : 14/SLTPSLTASMA.Senori/PPK/414.050/2011.Bahwa terdakwa selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Tekhnis Lapangan) dalampelaksanaan Proyek Pembangunan Gedung SMAN 1 Senori memiliki tugas pokokdan

PABEBARY selakuPejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) menetapkan pemenang yaituCV.SOLUS MEDITAL berdasarkan Surat Keputusan saksi HASNI SAFRI Bt.A.

PABEBARY selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) Nomor :01/DK/PPTK/KU/ IX/2007 tanggal 17 September 2007 dilanjutkan denganmembuat Surat Perintah Mulai Kerja (GPMK) Nomor : 04/ DK/ PPTK/ KU/IX/2007 tanggal 24 September 2007 dengan kontrak kerja terhitung dimulaisejak tanggal 25 September 2007 sampai dengan 23 Desember 2007dengan uraian pekerjaan yang harus dipenuhi oleh terdakwa Ir. JulianusHinhon Lomo selaku Direktur CV. Solus Medital sebagai berikut : No.

A.PABEBARY selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK), memberitahukan kepada saksi Umar Usman selaku Ketua Panitia PemeriksaBarang Setdako Parepare untuk melakukan pemeriksaan barang pengadaanPeralatan Kedokteran Umum dan Penunjangnya yang diserahkan olehTerdakwa Ir. JULIANUS HINHON LOMO selaku Direktur CV. Solus Meditaldi rumah dinas Kadis Kesehatan Kota Parepare dimana setelah ditanyakanoleh saksi Umar Usman selaku Ketua Panitia Pemeriksa Barang kepadaterdakwa Ir.

PABEBARYselaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) menetapkan pemenangyaitu CV.SOLUS MEDITAL berdasarkan Surat Keputusan saksi HASNI SAFRIBit. A. PABEBARY selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK)Nomor:01/DK/PPTK/KU/IX/2007 tanggal 17 September 2007 dilanjutkan denganHal. 28 dari 78 hal. Put.

A.PABEBARY selaku (PPTK),memberitahukan kepada saksi Umar Usman selaku Ketua Panitia PemeriksaPejabat Pelaksana Tekhnis KegiatanBarang Setdako Parepare untuk melakukan pemeriksaan barang pengadaanPeralatan Kedokteran Umum dan Penunjangnya yang diserahkan olehterdakwa Ir. JULIANUS HINHON LOMO selaku Direktur CV.

ABDUL RAHMAN AlsNAMBON selaku Kepala Dusun Bukit Kembang I guna melakukan musyawarah dankesepakatan untuk menentukan biaya yang harus dikeluarkan oleh masyarakatpenerima BLT yang tidak atau belum mempunyai KTP.Bahwa selanjutnya dengan mempergunakan kewenangan yang ada padaterdakwaterdakwa baik selaku Kepala Desa maupun Kepala DusunKepala Dusun diDesa Jambu yang berdasarkan: Petunjuk Tekhnis Program Bantuan Langsung Tunai(BLT) untuk Rumah Tangga Sasaran yang dikeluarkan Menteri Sosial pada angka 2huruf

padanya selaku mitra kerja yang berkewajiban memantau danterlibat secara efektif dalam pendistribusian Kartu Kompensasi BBM (KKB) dan dalampenyaluran dana BLIRTS serta pengendalian dan pengamanan di lapangan sertamMempunyai tugas dan wewenang melalui musyawarah untuk melegalisir KartuKompensasi BBM (KKB), serta membantu petugas pada saat pengecekan DaftarPenerima BLTRTS kepada Rumah Tangga Sasaran dan mendistribusikan KKB kepadaPage 27 of 4228Rumah Tangga Sasaran, sebagaimana diatur dalam : Petunjuk Tekhnis

pemberian hadiah berupa biaya pemungutan pembuatan KTP danpemotongan dana penerimaan BLT tersebut diketahui oleh Para Terdakwa atau patutdiduganya bahwa pada saat pemotongan Dana BLT dan pemungutan biaya pengurusanKTP tersebut diberikan atau diserahkan oleh warga penerima BLT di Desa Jambuadalah karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatanTerdakwa dalam pelaksanaan kegiatan penyerahan dana BLT selaku Kepala Desa danKepala Dusun sebagaimana diatur dan ditentukan dalam :Petunjuk Tekhnis

dan peserta yanglolos pada pembukaan sampul satu akan dilanjutkan dengan pembukaan sampul dua(penawaran harga) ;Bahwa pelaksanaan lelang pengadaan 8 (delapan) unit Mesin Genset 500 KVAdiikuti oleh 6 (enam) peserta pelelangan yaitu CV BUANA, CV Putera Agung Raya,CV Transmicon Contruction, PT Gema Rezhar, PT Altrax 1978 dan PT AdhiDharma Transportasi;Bahwa dari 6 (enam) perusahaan peserta lelang, hanya CV BUANA yang memenuhisyarat tekhnis dan berhak untuk dibuka penawaran harganya pada sampul dua(

dan peserta yanglolos pada pembukaan sampul satu akan dilanjutkan dengan pembukaan sampul dua(penawaran harga) ;Bahwa dalam pelaksanaan lelang pengadaan 8 (delapan) unit Mesin Genset 500 KVAdiikuti oleh 6 (enam) peserta pelelangan yaitu CV BUANA, CV Putera Agung Raya,CV Transmicon Contruction, PT Gema Rezhar, PT Altrax 1978 dan PT AdhiDharma Transportasi;Bahwa benar dari 6 (enam) perusahaan peserta, hanya CV BUANA yang memenuhisyarat tekhnis dan berhak untuk dibuka penawaran harganya pada sampul

dan peserta yanglolos pada pembukaan sampul satu akan dilanjutkan dengan pembukaan sampul dua(penawaran harga) ;Bahwa benar dari ke 6 (enam) perusahaan peserta, hanya CV BUANA yangmemenuhi syarat tekhnis dan berhak untuk dibuka penawaran harganya pada sampuldua ;43Bahwa harga yang ditawarkan oleh CV BUANA pada penawaran harga sampul duasebesar Rp.1.505.450.000 (satu milyar lima ratus lima juta empat ratus lima puluhribu rupiah) untuk persatu unit mesin Genset 500 KVA atau sebesarRp.12.043.600.000

dan peserta yanglolos pada pembukaan sampul satu akan dilanjutkan dengan pembukaan sampul dua(penawaran harga) ;Bahwa benar dari ke 6 (enam) perusahaan peserta, hanya CV BUANA yangmemenuhi syarat tekhnis dan berhak untuk dibuka penawaran harganya pada sampuldua ;Bahwa harga yang ditawarkan oleh CV BUANA pada penawaran harga sampul duasebesar Rp.1.505.450.000 (satu milyar lima ratus lima juta empat ratus lima puluhribu rupiah) untuk persatu unit mesin Genset 500 KVA atau sebesarRp.12.043.600.000,

Bila hanya dipenuhi oleh satu penyedia makadilakukan dengan penunjukkan langsung dengan negosiasi kewajaran harga.Penunjukkan langsung pasal 19 ayat 6 butir g.e Kalau ada 6 (enam) peserta yang mengikuti pelelangan umumdan kemudian hanya ada (satu) perusahaan yang memenuhisyarat administrasi tekhnis, maka terhadap pelelangan tersebutterdapat beberapa kemungkinan,e Adanya kolusi antara Panitia dengan Peserta lelange Panitia tidak bekerja secara maksimale Spesifikasi dan syarat mengarah kepada satu

Sri Martini, Apt.M.Si selaku Kepala Tekhnis Pengujian Prosuk Terapeti,nakotika, obat tradisional, kosmetika dan prosuk komplimen berkesimpulan :contoh barang bukti Positif mengandung Met Amphetamine yang termasuk jenisnarkotika golongan (satu) sesuai dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentangNarkotika;Berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 44/021202/2015 tanggal16 Juni dengan hasil penimbangan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabushabu yang dibungkus dengan plastic bening, berat bersih 1.10 gram;Bahwa

Sri Martini, Apt.M.Si selaku Kepala Tekhnis Pengujian Prosuk Terapeti,nakotika, obat tradisional, kosmetika dan prosuk komplimen berkesimpulan :contoh barang bukti Positif mengandung Met Amphetamine yang termasuk jenisnarkotika golongan (satu) sesuai dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentangNarkotika;tataman dari Z0 Putusan Nomor720/Pid.Sus/LO15/PN.RatBerdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 44/021202/2015 tanggal16 Juni dengan hasil penimbangan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabushabu yang dibungkus

Bahwa azas hukum yang terkandung dalam Pasal 142 ayat (1) RBg/Pasal118 ayat (1) HIR telah ditafsirkan oleh Pejabat Tekhnis Dan Hakim AgungYang Dituangkan Dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan AdministrasiPengadilan Buku Il, termuat pada halaman 110111, secara limitatif jelasurutanurutan intinya sebagai berikut:Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 665 K/Pdt/2015Pada halaman 110;15.Wewenang relatif (pasal 118 (1) HIR/142 Rbg) Pengadilan Negeri berwenang memeriksa gugatan yang daerahhukumnya meliputi:15.1

Bahwa berdasar azasazas hukum yang terkandung dalam Pasal 142 RBg/Pasal 118 HIR yang berlaku di Jawa dan di luar Jawa, serta berdasarkanpenafsiran pejabat/Hakim Agung yang secara limitatif Pasal 142 RBg/Pasal118 HIR yang patut dipedomani oleh Pejabat Tekhnis Pengadilan dalammelaksanakan tugasnya menerapkan hukum formal pada suatu perkarayang dihadapinya (Hakim) telah sangat jelas diuraikan dalam BukuPedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan (Buku Il)Mahkamah Agung.

MT alias YADI alias IMUL Bin LAMBERIselaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan atau Kasubbag Program DinasPerhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatanberdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi danInformatika Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 1 Tahun 2014 tanggal 2Januari 2014 kemudian bersamasama dengan saksi SUPIAN NOOR AliasYAYAN Bin H.

Lulus Evaluasi secara Tekhnis dengan hasil sebagai berikut :No. Nama Perusahaan Harga Hasil KeteranganPenawaran EvaluasiTerkoreksi(Rp.)1 2 3 4 5CV. Mandiri Karya 337.190.000, Gugur Surat rekomendasiUtama dari Ditjend PHB1 Darat KementrianPerhubungan tidaksesuaiCV. Karya Mandiri 344.009.000, Gugur Surat rekomendasiSafetindo dari Ditjend PHB2 Darat KementrianPerhubungan tidaksesuai3 CV.

Lulus Evaluasi secara Tekhnis dengan hasil sebagai berikut : No. Nama Perusahaan Harga Hasil KeteranganPenawaran EvaluasiTerkoreksi(Rp.) Putusan Nomor 07/Pid.SusTPK/2016/PN.Bjm Hal.41dari.200 1 2 3 4 5CV. Mandiri Karya 337.190.000, Gugur Surat rekomendasiUtama dari Ditjend PHB1 Darat KementrianPerhubungan tidaksesuaiCV. Karya Mandiri 344.009.000, Gugur Surat rekomendasiSafetindo dari Ditjend PHB2 Darat KementrianPerhubungan tidaksesuaiCV.

MT selakuPejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan atau Kasubbag Program DinasPerhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan dansaksi Drs. HARIS KARNO, M.AP selaku pengguna anggaran atau penggunabarang atau kuasa pengguna anggaran atau pejabat pembuat komitmen atauKepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi KalimantanSelatan bertentangan dengan:1.

Bahwa dalam kegiatan pengadaan dan pemasangan paku jalantenaga surya (solar cell) pada Dinas Perhubungan Komunikasi danInformatika Provinsi Kalimantan Selatan tahun anggaran 2014,yangmenjadi Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan ( PPIK ) adalahterdakwa MULYADI, ATD.

Mengembangkan kerja sama antar pemangku kepentingan dalamupaya penanggulangan kemiskinan pedesaan; Bahwa sesuai Petunjuk Tekhnis Operasional dan Penjelasan PNPM MandiriRespek Tahun 2012, tahapan pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri adalahsebagai berikut :a.a.Sosialiasasi Program di tingkat Provinsi dan Kabupaten/ Kota;Musyawarah Distrik Sosialisasi; Persiapan Pelaksanaan (Pendataan Awal); Pelaksanaan Musdis;c. Musyawarah Kampung Sosialisasi (MKS);>a =.

Mengembangkan kerja sama antar pemangku kepentingan dalamupaya penanggulangan kemiskinan pedesaan;Bahwa sesuai Petunjuk Tekhnis Operasional dan Penjelasan PNPMMandiri Respek Tahun 2012, tahapan pelaksanaan kegiatan PNPMMandiri adalah sebagai berikut :a. Sosialiasasi Program di tingkat Provinsi dan Kabupaten/ Kota;b. Musyawarah Distrik Sosialisasi; Persiapan Pelaksanaan (Pendataan Awal);= Pelaksanaan Musdis;c. Musyawarah Kampung Sosialisasi (MKS);d. Pelatihan pelaku;e.

Memeberikan bantuan tekhnis langsung kepada TPKK dan kelompokmengenai pembukuan, laporan dan pengembalian dana perguliran;g. Melakukan pemeriksaan pembukuan TPKK dan kelompok secaraberkala atau sesuai kebutuhan;h. Membuka rekening di Bank pemerintah terdekat bersama pendampingdistrik dan PUOK untuk dana operasional perencanaan;i. Membuat Rencana Penggunaan Dana (RPD) Operasional dan laporanpenggunaannya untuk dibahas dan disetujui bersama pendampingdistrik dan PJOK;j.

calon, perbuatan mana dilakukan terdakwadengan caracara sebagai berikut : Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilinan Umum Republik IndonesiaNomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi PemilihanUmum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan JadwalPenyelenggaraan Pemilinan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan WakilBupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 serta KeputusanKomisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 6/HK.03.1Kpt/1377/KPUKot/VIII/2017 tentang Pedoman Tekhnis

mengedarkan, dan/atau memelihara ikan yang merugikanmasyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungansumber daya ikan kedalam dan/atau keluar wilayah pengelolaan perikananRepublik Indonesia.Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : Pada akhir bulan April tahun 2017 terdakwa mendapat tawaran pekerjaanuntuk mengirim koper berisi pakaian bekas dari Batam ke Lampung danmembawa kembali koper berisi pakaian butik, kKemudian saudara Sariman(DPO) menerangkan bahwa untuk tekhnis

Bahwa dikarenakan sesuai tekhnis pengajuan penetapanpermohonan perubahan nama di Pengadilan Negeri Denpasaryaitu 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) nama, maka diajukanlahpermohonan secara terpisah untuk 2 (dua) orang anak ParaPemohon ; 5. Bahwa adapun permohonan penetapan perubahan nama yangdiajukan Para Pemohon untuk anak kedua adalah yaitu dariAISHA ALMIRA CINTA KENAYA menjadi bernama NI MADEAISHA ALMIRA CINTA KENAYA ;6.

mengedarkan,dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyrakat, pembudidayaan ikan,sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan kedalam dan/ataukeluar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :Pada akhir bulan April tahun 2017 terdakwa mendapat tawaran pekerjaanuntuk mengirim koper berisi pakaian bekas dari Batam ke Lampung danmembawa kembali koper berisi pakaian butik, kKemudian saudara Sariman(DPO) menerangkan bahwa untuk tekhnis

Merk Toyotaimnova 2.0 E M/T/2005 dengan Nomor Polisi DD 1291 OF warna HitamMetalik Nomor Rangka : MHFXW41G850011100 dan Nomor Mesin ITR6146673yang posita gugatan penggugat tersebut apabila dihubungkan denganketerangan saksi Syamsuddin dan saksi Aminuddin yang menerangkan bahwapada saat jual beli kendaraan mobil Innova warna hitam dirumahMuh.Rusli (penggugat) saksisaksi tersebut yang secara kebetulan adaditempat tersebut dan melihatnya akan tetapi saksi tidak tahu berapaharga jualnya dan tidak tahu tekhnis

penetapan ini, maka semua berita acarapersidangan dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakanbagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon danPemohon Il sebagaimana telah terurai di muka.Menimbang, bahwa terhadap surat perrnohonan pengesahan nikahPemohon tersebut telah diumumkan melalui papan pengumuman PengadilanAgama Takalar pada tanggal 6 Juni 2012, sebagaimana maksud Buku IlPedoman Teknis Administrasi dan Tekhnis

untuk dijadikan tanahDrue Tengah (Pelaba sanggah keluarga Kepurusa Pihak Pertama danHal 5 dari 63 hal Putusan No. 57/Pdt.G/2018/PN DpsPihak Kedua) dengan teknis penyerahan akan dilakukan jual beli olehPihak Pertama kepada Pihak Kedua dihadapan Pejabat Pembuat AktaTanah;Pasal 2Bahwa untuk membiayal pengalihan hak terhadap kedua bidang tanahtersebut diatas dari Pihak Pertama kepada Pihak Kedua serta biayalainnya yang timbul akibat dari permasalahan yang ada, Pihak Pertamatidak keberatan pula secara tekhnis

21 dari 63 hal Putusan No. 57/Pdt.G/2018/PN Dpsuntuk di jadikan tanah Drue tengah ( Plabe Sanggah KeluargaKepurusa pihak Pertama dan Pihak Kedua ) dengan penyerahan akandi lakukan jual beli oleh pihak Pertama kepada pihak Kedua dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah ;Pasal 2Bahwa untuk membiayai pengalihan hak terhadap kedua bidang tanahtersebut di atas dari pihak Pertama kepada pihak Kedua serta biayalainnya yang timbul akibat dari permasalahan yang ada, PihakPertama tidak keberatan pula secara tekhnis

dengan rencanaperkawinannya, Pihak Pertama bersedia menyerahkan kepada PihakKedua berupa dua bidang tanah dengan sertipikat hak milik no:3347,GS12069 1996 tanggal 25111996 , luas 1.185 m2 terletak dikelurahan Pemogan Denpasar Selatan dan Hak Milik No : 3348 GS12068 1996 tanggal 1996 tanggal 25111996 luas1.000 m2 terletak dikelurahan Pemogan Denpasar Selatan untuk di jadikan tanah Druetengah ( Plabe Sanggah Keluarga Kepurusa pihak Pertama dan PihakKedua ) dengan penyerahan akan di lakukan dengan tekhnis

* JUALBELI oleh pihak Pertama kepada pihak Kedua di hadapan PejabatPembuat Akta Tanah dan pasal 2 yaitu : Bahwa untuk membiayaipengalinan hak terhadap kedua bidang tanah tersebut di atas daripihak Pertama kepada pihak Kedua serta biaya lainnya yang timbulakibat dari permasalahan yang ada, Pihak Pertama tidak keberatanpula secara TEKHNIS melakukan pelepasan hak di hadapanHal 24 dari 63 hal Putusan No. 57/Pdt.G/2018/PN DpsPejabat Pembuat Akta Tanah kepada Pihak Ketiga atau pihak lainnyadengan JUAL

Bahwa dengan demikian pihak Penggugat pernahmenyepakati tekhnis pengalihnan hak tanah obyek sengketa II melaluiproses jual belli tanopa ada pembayaran hal ini dilakukan olehPenggugat di karenakan Penggugat ingin menyerahkan tanah obyeksengketa II kepada Keluarga besar bukan kepada Tergugat II danselanjutnya masih di kuasai dan di hasili olen Keluarga besar sanggahtermasuk juga Penggugat untuk keperluan Pembangunan Pura danbiayabiaya upacara adat di pura tersebut, namun keluarga besarhanya meminjam

Mien Hartati denganTerdakwa;Bahwa baru pertama kali Rumah Sakit Simpangan mendapat bantuan dariPemerintah;Bahwa soal perunjuk tekhnis yang dibuat oleh Dr. Mien Hartati intinyamenyatakan bahwa Rumah Sakit Simpangan layak untuk mendapatkan bantuanalatalat kesehatan;32Putusan Yusuf EfendiiBahwa saksi tidak tahu mengenai berapa keuntungan Terdakwa dari adanya jualbeli alat Kesehatan antara Rumah Sakit Simpangan dengan PT.

Karya Profesi Mulia selaku Direktur Utama diPerseroan tersebut;Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik namun ada juga yang tidak benar;Bahwa keterangan yang tidak benar menyangkut masyalah tekhnis dilapangan ;Bahwa intinya soal tekhnis dilapangan saksi tidak tahu menahu, namun karenasaksi ditekan oleh Penyidik, maka dengan sangat terpaksa memberikanketerangan yang tidak saksi ketahui faktanya;Bahwa jawaban saksi atas pertanyaan penyidik harus sesuai

Mien Hartati sampaikan dalam rapattersebut hanya sampaikan siap bantu secara tekhnis bila Rumah Sakit HGA danRumah Sakit Simpangan yang terima bantuan sosial tersebut;Bahwa respon Dr. Maman dan Dr. Warsito atas pernyataan dari Dr.

Rumah sakit Hasanah Graha AfiahMekanisme Pelaksanaan Pemberi bantuan alat kesehatansebagaimana dimaksud pada Diktum pertama secara tekhnis diaturlebih lanjut oleh Dinas Kesehatan Kota DepokBahwa berdasarkan Keputusan wali kota Depok tersebut DinasKesehatan Kota Depok mengeluarkan Petunjuk Tekhnis BantuanKeuangan untuk alat kesehatan pada rumah sakit swasta di Kota Depoktahun 2008 tertanggal 12 Desember 2008 yang ditanda tangani oleh DrMien Hartati selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota DepokBahwa berdasarkan

keputusan serta petunjuk tekhnis tersebut diatas laludilaksanakan Program bantuan alat kesehatan yang bersumber darikeuangan APBD Provinsi jawa baratBahwa dalam pelaksanaannya H.