Nomor 343 K/Pdt/2017mempertimbangkan Bukti T.IV3 (Berita Acara Gelar Internal) tanpamempertimbangkan bukti T.Il 4 (Surat Kepala Kantor PertanahanKabupaten Gowa) sebab kedua bukti tersebut sangat bersesuaian antarasatu dengan yang lain;Bahwa Bukti T.Il4 dengan tegas menyatakan letak SHM Nomor 64/Pattallansang dengan SHM Nomor 00326/Pattallassang tidak salingtumpang tindin melainkan berbatasan, kemudian dikaitkan pula BeritaAcara Pengukuran dan Pengembalian Batas Kantor Badan Pertanahankabupaten Gowa

Kedua hal tersebut merupakan hal yang sangat berbedadan tidak boleh dicampuradukan dalam suatu surat gugat, karena haltersebut biasa menyebabkan adanya kekaburan dalam suatu gugatan;Dalildalil gugatan Penggugat adalah tumpang tindin dan bertolakbelakang antara dalil yang satu dengan yang lainnya, yaitu pada dalilangka 14 dan 15.

BERTENTANGAN/BERTOLAK BELAKANG,TIDAK SINKRON, SALING MENIADAKANSINGKIR MENYINGKIRKANSATU SAMA LAINSemestinya Penggugat mencermati dan memahami dengan baik gugatanyang diajukannya sendiri haruslah disusun secara cermat dan jelas, baikyang menyangkut kronologi kejadian maupun kualifikasi perbuatan.Majelis hakim yang mulia, apabila dicermati secara seksama, gugatan aquo Penggugat melalui Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Medan dibuat secara tergesagesa, gegabah, tidak cermat,tumpang tindin

BPNKotabaru untuk mengambil 2 titik koordinat yaitu di blok 14 dan blok19: Ahli menerangkan bahwa untuk dapat menetukan titik koordinattermasuk kedalam objek lelang perlu di analisa kembali karena objeklelang tersebut ada yang sudah HGU ada yang diluar HGU, khususuntuk keterangan BPN hanya mengenai HGU; Ahli ditanya mengenai status tanah milik masyarakat yangtumpah tindih dengan izin usaha perkebunan, pendapat ahli ketika izinusaha perkebunan terbit untuk mendapatkan perolehan tanah yangtumpang tindin

Asas Kepastian Hukum (Legal Certainty)bahwa Asas Kepastian Hukum dibidang perpajakan meletakkanhukum sebagai pedoman yang bersifat pasti sehingga pemenuhanhak dan kewajiban perpajakan dilakukan tanpa adanya keraguantidakperpajakan bagi Wajib Pajak;dan terdapat tumpang tindin pelaksanaan kebijakanbahwa sebagaimana diuraikan sebelumnya, LNG Project memilikiskema bisnis yang tidak normal atau tidak lazim dalam ketentuanperpajakan, Pemohon Banding dalam menjalankan kewajibanpenugasan pemerintah mengalami

Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta;Bahwa hal tersebut juga senyatanya ditegaskan dalam putusan PengadilanNegeri Bantul, tertanggal O5 April 2018, dalam perkara Nomor26/PDT.G/2017/PN.BTL;Bahwa atas hal tersebut, dengan demikian Perlawanan Pihak KetigaTerhadap Sita Jaminan Dalam Perkara Perdata Nomor 35/Pdt.G/2012/PN.Pwt Yang Diajukan Pelawan Sepatutnya Dinyatakan Tidak Dapat Diterima(Niet onvanklijke Verklaard);Bahwa adanya 2 (Dua) Upaya Hukum Yang Dilakukan Pelawan, ManaBerakibat Terjadi Tumpang Tindin

NINDA PRATAMAVRIESINDO meminta data & izin Sistem Komunikasi Kabel LautPara Penggugat dan dalam pembahasan ditemukan kemungkinanoverlap (tumpang tindin) antara lokasi reklamasi dengan posisiSistem Komunikasi Kabel Laut milik Para Penggugat, serta ParaPenggugat menyampaikan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor94 tahun 1999 tentang Perlindungan dan Pengamanan SistemKomunikasi Kabel Laut ;Pada tanggal 22 Januari 2015 diadakan pertemuan antara AsosiasiSistem Komunikasi Kabel Laut Indonesia (ASKALSI) denganPT

danmengelola tanah tersebut, seperti dengan membangun rumahperistirahatan secara permanen dan gazebo (rumah pendukung)diatas lahan tersebut tanpa menghiraukan hak Penggugat sebagaipemilik sah dengan SIIM No. 293/MegamendungHalaman 14 huruf E angka 4Bahwa berdasarkan uraian yang Penggugat sampaikan tersebut,maka kiranya sangat beralasan dan berdasarkan hukum apabilaKeputusan Tergugat berupa Obyek Sengketa dan ObyekSengketa II yang keberadaannya berdasarkan data yuridis maupundata fisik saling tumpang tindin

Megamendung tanggal 21 Februari2021, berdasarkan Surat Ukur No. 854 /Megamendung/2020 tanggal 10Desember 2020 seluas 7.521 M2 atas nama Bong Tjing Djung dan SertipikatHak Pakai (SHP) No. 0400/Megamendung tanggal 21 Februari 2021,berdasarkan Surat Ukur No. 853/Megamendung/2020 tanggal 10 Desember2020, seluas 3.114 M2, atas nama Bong Tjing Djung sebagaimana yangtermuat dalam bukti T1, T2, T3, Tl INT 22 dan T.IL INT 23;Bahwa dasar Penggugat mengajukan gugatan karena SHP objek sengketadiduga bertumpang tindin

KEDAP SAYAAQDitetapkan di Sendawar Pada tanggal 14 DES 2006, MEMUTUSKANMenetapkan : ternyata tertulis pada bagian KEDUA angka 4 : Hubunganantara Pemegang Kuasa Pertambangan dengan Pihak Ketiga menjaditanggung jawab pemegang kuasa pertambangan, apabilaterjaditumpang tindin wilayah dengan kepentingan lahan lainnya, makaPemegang Kuasa Pertambangan sebelum melaksanakan kegiatandalam wilayah tersebut terlebin dahulu menyelesaikan sesuai ketentuanyang berlaku ; dan pada angka 13 disebutkan : Kelalaian

Kedap Sayaaq, karena SuratHalaman 92 dari 108 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2018/PN SdwKuasa Pertambangan tersebut dikeluarkan oleh Turut Tergugat melalui prosessesuai ketentuan yang berlaku, dan yang berkaitan dengan PembebasanTanah/Lahan Penggugat, telah diatur pada bagian Kedua angka 4 SuratKeputusan tersebut, bahwa hubungan antara Pemegang Kuasa Pertambangandengan Pihak Ketiga menjadi tanggung jawab Pemegang KuasaPertambangan, apabila terjadi tumpang tindin wilayah dengan kepentinganlahan lainnya, maka

Putusan No. 211/Pdt.G/2013/PN.BB.administrasi dan juga betul tumpang tindin dengan Sertifikat Hak Miliknomor 3823/Desa Lembang atas nama TAN AW HOA (Tergugat llIntervensi) vide bukti (P.1 =T.3.= T.ILIN4) yang diakui sendiri olehTergugat dalam Kesimpulan tertanggal 4 Juli 2011 ; halaman 53 alinea kedua yang berbunyi sebagai berikut :Menimbang, bahwa karena Sertifikat Hak Milik nomor 3823/DesaLembang atas nama TAN AU HOA (Tergugat Il Intervensi) vide bukti(P.1 =1.3.= T.ILIN4) yang menjadi obyek sengketa

No.2156/1989 tanggal 1981989 seluas 4008 m2 atas nama CML TAMBUNANSITOMPUL, oleh karena itu menurut Majelis Hakim Penerbitan SHGB No.171tanggal 27 Mei 2010 dan SHGB NO. 172 tanggal 27 Mei 2010 diatas objek tanahsengketa mengandung cacat yuridis, dan tumpang tindin dengan SHM No.874/Desa Lembang atas nama CML TAMBUNAN SITOMPUL;Menimbang bahwa berdasarkan bukti T.V3 bahwa Tanah Hak Milik No.874/Desa Lembang S.U.

tidak berhubungan satu dengan lainnya kedalam bidangtanah yang diklaim oleh Para Penggugat juga tidak dijelaskan;Bahwa gugatan Para Penggugat cacat hukum,~ karena telahmenggabungkan gugatan ini antara Perbuatan Hukum antara satu denganPerbuatan hukum lainnya atas para pihak;Bahwa hal ini dapat kita linat pada angka Romawi II.pada FAKTA HUKUM,pada poin A,B,C dan D, karena antara satu sama lainnya berbedakapasitasnya dan perbuatan hukumnya misalnya PenggugatI tanah yangdiklaimnya didalilkan tumpang tindin

error in personaBahwa Para Penggugat tidak mempunyai hak dan kualitas sebagaiPenggugat dalam perkara a quo, karena justru Para Penggugat telahmelakukan perbuatan melawan hukum, karena telah mengklaim tanah milikPara Tergugat secara melawan hukum dan secara tanpa hak;Bahwa selain daripada itu, inti dari perkara aquo adalah menyangkut gantirugi masalah Tol, yang dikelola oleh Pihak PT.HUTAMA KARYA, karenasesuai dengan data uang ganti rugi dan karena adanya klaim dariPenggugat sehingga terjadi tumpang tindin

Bahwa Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara telah menerbitkanKeputusan TUN berupa Sertipikat Hak Pakai Nomor 226 atas namaPemerintah Kabupaten Dairi yang tumpang tindin dengan tanah Penggugatyang bertentangan dengan ketentuan didalam Pasal 17 PeraturanPemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Tata Caraq Pendaftaran Tanahmenyebutkan :1.

dibebaskan dari segalatuntutan hukum;Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum terdakwatersebut penutut Umum menyatakan tetap pada Surat Tuntutannya;Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari Penasihat Hukumterdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa, tentang pembelaantersebut yang menyatakan terdakwa tidak terbukti telah Majelis Hakimpertimbangkan dalam mempertimbangkan unsur tersebut diatas, sehinggaMajelis Hakim tidak mempertimbangkan secara khusus lagi agar tidak terjaditumpang tindin

dinyatakan tidak dapat diterima.Dengan demikian mohon kepada Majelis Hakim yang terhormatuntuk menyatakan menolak Permohonan Pemohon atau setidaktidaknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima(niet ontvankelijk verklaard).Halaman 14 dari 47 Halaman Putusan Perkara Nomor 20/P/FP/2021/PTUN.SBY.5,1.Permohonan Pemohon Kabur Dan Tidak Jelas (obscuur libel);Bahwa Permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas (obscuur libel)karena Pemohon dalam menguraikan dalildalil posita gugatansaling tumpang tindin

MISP adalah TANAHHalaman 19 dari 88 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2020/PN SbsNEGARA yang tidak ada tumpang tindin kepemilikan dengan masyarakatsetempat;Bahwa Penggugat juga sudah menandatangani Surat Pernyataan tanggal 11April 2017 terkait Laporan Polisi Nomor ; LP/101/IV/Kalbar/Res Sambas tanggal 6April 2017 tentang dugaan tindak pidana pencurian buah kelapa sawit di LokasiPT.

Eksepsi Gugatan Penggugat Kurang PihakMenimbang, bahwa dalam Eksepsi perihal Gugatan Penggugat KurangPihak, Tergugat mendalilkan bahwa seharusnya Penggugat juga menarik pihakpihakyang berperan dalam pemberian Izin Lokasi dan pihakpihak yang menerbitkan SuratKeputusan dalam proses pemberian HGU kepada Tergugat, serta pihakpihak yangmenyatakan tanah obyek sengketa tidak tumpang tindin dengan kepemilikanMasyarakat Desa antara lain:Ketua Adat Desa Sabung;Ketua Badan Permusyawaratan Desa;Kepala Desa Sabung

.;5) Bahwa dari uraian diatas keputusan dikeluarkanyasertifikat tanah diuraikan Poin 4 diatas tidaklah terjaditumpang tindin dengan sertifikat tanah dengan No.4/Tahun 1996 karena sesuai dengan Pasal 28 PeraturanPemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang pendaftarantanah dan sesuai dengan Pendaftaran Tanah SistematisLengkap, jika di keluarkan sertifikat pengganti atassertifikat sebelumnya, maka sertifikat sebelumnya menjaditidak berlaku lagi;Bahwa alasan Penggugat Poin 7 merasa dirugikan tidak dapatdibenarkan

Suratmi;e Barat : Zainuddin;b. bahwa Tanah milik Penggugat diperoleh dengan jual beli yang sahdengan Abdul Hamim pada tahun 1992, dan hingga saat iniPenggugat tidak pernah mengalihkan seluruh maupun sebagiantanah sengketa kepada orang lain, serta masih menguasai secaraterus menerus, mengelola dan menikmati hasil dari tanah tersebuttanpa gangguan dari pihak lain, akan tetapi berdasarkan suratjawaban klarifikasi, Tergugat menyampaikan informasi di atas tanahPenggugat telah terjadi tumpang tindin dengan

) denganmemperhatikan pertimbangan Kepala Desa yang bersangkutan ataspejabat yang setingkat dengan itu,Berdasarkan ketentuanketentuan di atas, maka Camat adalah pihak yangberwenang untuk menerbitkan izin pembukaan tanah dan pemberian hak atastanah sepanjang luas tanah tersebut tidak lebih dari 2 Ha (dua hektar),Namun, dikarenakan dalam praktiknya banyak pemberian izin pembukaanlahan oleh Camat yang tidak mempertimbangkan kelestarian lingkuangan dantata guna tanah sehingga banyak terjadi tumpang tindin

Bahwa oleh karenanya perbuatan Tergugat yang telah menerbitkanobjek sengketa, sehingga tumpang tindin dengan tanah hak milikPara Penggugat adalah telah bertentangan dengan asasasas umumPemerintahan yang baik, Pasal 53 ayat (2) b Undangundang No. 9Tahun 2004, serta penjelasannya, dalam hal ini:eo Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negarahukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturanperundangundangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalamsetiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.Asas

Bahwa untuk menjamin terjadinya kepastian hukum dan agar tidakterjadi tumpang tindin putusan pengadlian antara Perkara Register Nomor:471/PDT G/2017/PNJKT.Sel., dengan perkara aquo, maka beralasanmenurut hukum jika TERGUGAT II memohon kepada Majelis HakimPemeriksa Perkara Nomor: 667/PDT.G/2017/PN.JKT Sel., untuk kiranyaHal. 13 Put. No36/ Pdt/2020/PT. DKIberkenan menyatakan gugatan perkara aquo tidak dapat diterima;C.GUGATAN KABUR (KARENA TIDAK MENYEBUTAN LOKASI DANBATAS BATAS TANAH)11.

Bahwa sedangkan yang tersebut dalam huruf (a) halaman (6) s.d (9) telahlebin dahulu diajukan gugatan oleh Penggugat ke Pengadilan Tata UsahaNegara Medan dalam register perkara Nomor 37/G/2013/PTUN.M2DNtanggal 6 November 2013 atas dasar adanya berita acara yang dibuat olehTergugat tertanggal 18 Maret 2013 yang pada pokoknya menyatakan objeksengketa dalam perkara a quo/huruf (a) halaman (6) s.d (9) surat jawabanTergugat tersebut di atas yang menyatakan tumpang tindin dengan arealtanah HGU Nomor 1/Belungkut

Putusan Nomor 535 K/TUN/2016ketentuan prona tersebut di atas sehingga penerbitan objeksengketa melanggar ketentuan perundangundangan yang berlakudan AzasAzas Umum Pemerintahan yang baik, sebab jikaTermohon Kasasi mengumumkan proses penerbitan objek sengketatersebut maka akan terhindar tumpang tindin objek sengketadengan dan atau berada di atas lahan HGU Pemohon Kasasiberdasarkan SHGU Nomor 1/Desa Belunkut atas nama PemohonKasasi;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan kasasi tersebut