Bahwa didalam dokumen sosialisasi dan konsultasi publik penyusunanAMDAL rumah deret tamansari yang di peroleh warga terdampak RencanaPembangunan Rumah Deret Tamansari yang yang terletak di Jalan KebonKembang No. 00 Kelurahan Tamansari Kecamatan Bandung Wetan KotaBandung melalui permohonan informasi publik ke Dinas Komunikasi danInformasi Kota Bandung pada tanggal 7 Desember 2017 pada intinyamenerangkan bahwa luasan areal pembangunan dibangun dengan luas totallantai bangunan 27.304,00m?

Nomor 40 K/Pdt.SusPHI/2015Pemohon Kasasi/Penggugat Rekonvensi telah mengetahui adanya peraturanperusahaan tersebut lewat informasi publik = dari vebsitewww.depnakertrans.go.id, dengan Nomor SK:227/PHUSKPKKAD/PPIV/2013atas nama PT Sinarniaga Sejahtera, masa berlaku dari tanggal 3 Februari2013 sampai dengan 12 April 2015, dengan tanggal selesai diproses olehpejabat di Depnakertrans Pusat tertanggal 19 April 2013.

Bahwa berdasarkan atas PERMA No 2 tahun 2011 tentang Tata carapenyelesaian Sengketa Informasi Publik pada pasal 1 angka 7 dikatakanBadan Publik adalah badan Publik Negara dan Badan Publik Selain badanPublik Negara dan Angka 8 dikatakan Badan Publik Negara Badan PublikNegara adalah lembaga eksekutif Legeslatif, Yudikatif, dan badan lain yangfungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelanggaraa Organisasi,yang sebagaian atau selurun dananya bersumber dari anggaranpendapatan dan belanja Negara dan

1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Penyelenggaraan Informasi Publik Desa Tahun Anggaran 2022;

56.

1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa Tahun Anggaran 2022;

57.

Target tersebut dari perencanaanproduser karena setiap hari saksi diberi tugas 1 sampai 3 kali /ive report olehKantor;Bahwa sebagai wartawan saksi bekerja untuk memenuhi informasi publik danjika target dari kantor tidak tercapai sebagai wartawan tidak bisa melaporkansituasi real time pada saat itu;Saksi 2.

Jadi kebebasan ekspresi, kebebasan perstermasuk kebebasan memperoleh informasi diatur dalam konstitusi dan dalamUndangUndang Tentang Hak Asasi Manusia dan UndangUndang TentangKeterbukaan Informasi Publik;Bahwa secara khusus tentang internet ada perkembangan baru di tahun 2011.PBB melalui Dewan HAM melalui pelapor khususnya memperhatikanperkembangan digital technology sebagai bagian dari kehidupan pranatamanusia modern, di mana internet menjadi bagian yang tidak terpisahkan darikebutuhan kehidupan

tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota DewanPengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha MilikDaerah Pasal 56 yang menyatakan bahwa Pemda menginformasikanpelaksanaan setiap tahap seleksi anggota Dewan Pengawas atau anggotakomisaris dan anggota direksi melalui media massa lokal/nasional dan/atauelektronik, serta dimuat dalam laman Pemerintah Daerah dan/atau lamanBUMD, serta melanggar UndangUndang Nomor 14 Tahun 2018 tentangHalaman 56PUTUSAN NO.294/G/2019/PTUNMDNKeterbukaan Informasi

Publik ;Dari proses pengambilan keterangan dan alat bukti yang ada,dilakukan pemeriksaan terhadap Penggugat Pada tanggal 8 November 2019,namun yang bersangkutan tidak menjawab pertanyaan soal substansi ini ;10.

Walaupun sistem hukumpidana menganut azas monisme, dimana antara niat dan tingkah laku tidak dapatdipisahkan, akan tetapi pengetahuan Terdakwa tidak perlu dibuktikan karena sistemKitab Undangundang Hukum Pidana menganut azas kesengajaan tidak berwarna(opzetcolourless), dengan diberlakukannya semua orang dianggap mengetahuihukum (teori fiksi hukum) Sesuai Undangundang Nomor 14 Tahun 2008 tentangKeterbukaan Informasi Publik jo Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 TentangJaringan Dokumentasi dan Informasi

Walaupun sistemhukum pidana menganut azas monisme, dimana antara niat dan tingkah laku tidakdapat dipisahkan, akan tetapi pengetahuan Terdakwa tidak perlu dibuktikan karenasistem Kitab Undangundang Hukum Pidana menganut azas kesengajaan tidakberwarna (opzetcolourless), dengan diberlakukannya semua orang dianggapmengetahui hukum (teori fiksi hukum) sesuai Undangundang Nomor 14 Tahun 2008tentang Keterbukaan Informasi Publik jo Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi

Proses too down, anggaran yang digelontorkan daripusat ke daerah sudah diatur (given), sedangkan bottom up, sejauh ini hanya formalitas,karena proses partisipasi dalam perencanaan yang dilakukan bukanlah prosesnegosiasi, namun hanya sosialisasi dan penyampaian informasi publik.

Pengertian jabatan di sini barangkali dapat dirujuksebagaimana dikemukakan di atas;Dalam menggali pengertian yang lebih mendalam tentang "PejabatPublik", dalam hal ini Pejabat Tata Usaha Negara, perlu dikemukakansebagaimana UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 jo UndangUndangNomor 9 Tahun 2004 (UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 jo UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004) tentang Peradilan Tata Usaha Negara danUndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 (UndangUndang Nomor 8 Tahun2008) tentang Keterbukaan Informasi Publik;

penyelenggaraan negara, yang sebagian atau selurunh dananyaHalaman 89 dari 115 Putusan Nomor 36/Pid.SusTPK/2021/PN Bglbersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah, maka kedudukan terdakwa termasuk kedalam pejabat publik yaitu orang yang ditunjuk dan diberi tugas untukmenduduki posisi atau jabatan tertentu pada Badan Publik sebagaimana diaturdalam Pasal 1 ayat (3) UU No.61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan UndangUndanga NO.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi

Publik;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa merupakan Direksi BUMDmaka berdasarkan hal di atas terdakwa bukan merupakan pihak non pegawainegeri atau pihak swasta melainkan pejabat umum, oleh karenanya tidak tepatdikenakan perbuatan melawan hukum sebagaimana Pasal tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan urairan tersebut maka unsur SecaraMelawan Hukum tidak terbukti Secara sah menurut hukum;Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Primairtidak terbukti, maka Unsur yang lain dalam

Walaupun sistemhukum pidana menganut azas monisme, dimana antara niat dan tingkah laku tidakdapat dipisahkan, akan tetapi pengetahuan Terdakwa tidak perlu dibuktikan karenasistem Kitab Undangundang Hukum Pidana menganut azas kesengajaan tidakberwarna (opzetcolourless), dengan diberlakukannya semua orang dianggapmengetahui hukum (teori fiksi hukum) sesuai Undangundang Nomor 14 Tahun 2008tentang Keterbukaan Informasi Publik jo Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi

Madjelismempertimbangkannya sebagai berikut;Menimbang bahwa Pasal 34 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No 24 Tahun1997 Tentang Pendaftaran Tanah menyatakan bahwa: setiap orang yangberkepentingan berhak mengetahui data fisik dan data yuridis yang tersimpandi dalam peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur, dan buku tanah, sedangkandalam Pasal 11 ayat (1) Undangundang Nomor 14 tahun 2008 tentang KeterbukaanInformasi Publik Junto Pasal 13 Ayat (1) huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1Tahun 2010 tentang Standart Layanan Informasi

Publik disebutkan pada pokoknyabahwa data dan dokumen proses penerbitan sertifikat merupakan informasiyang wajib tersedia setiap saat sedangkan menurut Pasal 192 Peraturan MenteriNegara Agraria/ Kepala Badan pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 disebutkandalam Ayat 4 pada pokoknya bahwa kepada pemegang hak, dengan izin dariKepala Kantor Wilayah dapat diberikan petikan, salinan atau rekaman dokumenpendaftaran tanah yang menjadi dasar pembukuan hak atas namanya yangtersimpan di Kantor PertanahanMenimbang

diBappenas, jika disetujui kKemudian diusulkan untuk dianggarkan, dibahas lagi dilegislatif, disahkan atau tidak, bisa juga tidak disetujui, tapi kalau disetujul,turunlah anggaran, jadi APBN dibuatlah DIPA, baru saya bangun, dan siklusseterusnya, prosesnya pasti begitu; Bahwa partisipasi publik terhadap pelaksanaan proyek infrastruktur, menurutAhli tujuan pemerintah dan swasta adalah melayani masyarakat, prinsipnyasemakin banyak melibatkan masyarakat semakin bagus, Sudah ada pengesahanUU Keterbukaan Informasi

Publik (KIP), boleh masyarakat mengontrol apakahsudah sesuai antara perencanaan dengan realisasinya, Bahwa Masyarakat yang berwenang untuk memonitoring ttu menurut amanatUU KIP agar menunjuk Pejabat Pemberi Informasi dan Data (PPID) misalnya biroHalaman 110 dari 124 halaman Putusan Nomor: 55/G/2021/PTUNJkt.humas, nanti PPID yang membatasi masyarakat seperti apa yang berhak untukmemperoleh data, mana data yang rahasia, mana yang tidak rahasia, kalau tidak,bisa semua nanti yang datang tanpa ada batasan

Walaupun sistemhukum pidana menganut azas monisme, dimana antara niat dan tingkah laku tidakdapat dipisahkan, akan tetapi pengetahuan Terdakwa tidak perlu dibuktikan karenasistem Kitab Undangundang Hukum Pidana menganut azas kesengajaan tidakberwarna (opzetcolourless), dengan diberlakukannya semua orang dianggapmengetahui hukum (teori fiksi hukum) sesuai Undangundang Nomor 14 Tahun 2008tentang Keterbukaan Informasi Publik jo Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi

Memberikan pelayanan informasi publik kepada masyarakat sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan; danf, Menjunjung tinggi kejujuran, kebenaran, keadilan, dan menjaga kehormatandalam berhubungan dengan masyarakat.Bahwa berdasarkan uraianuraian tersebut di atas dalam perkembangannyaPRAPERADILAN telah menjadi fungsi kontrol Pengadilan terhadap jalannyaPeradilan sejak tahap penyelidikan khususnya dalam hal ini yang berkaitan denganPenangkapan, Penggeledahan, Penahanan, Penetapan Tersangka dan

Dimana dalam surat tersebut,PENGGUGAT juga meminta copy dari Obyek Sengketa sebagai bentukpengejawantahan Keterbukaan Informasi Publik;Atas hal tersebut, kKemudian TERGUGAT memberikan tanggapannyamelalui Surat No. 1155/18.01/DMT/2019 tertanggal 5 Juli 2019 Perihal:Penyelesaian atas Keberatan Administratif, yang pada intinyamenyatakan bahwa Obyek Sengketa telah diterbitkan sesuai denganketentuan hukum yang berlaku;.

Walaupun sistem hukum pidana menganut azas monisme, dimana antaraniat dan tingkah laku tidak dapat dipisahkan, akan tetapi pengetahuan Terdakwatidak perlu dibuktikan karena sistem Kitab Undangundang Hukum Pidana menganutazas kesengajaan tidak berwarna (opzetcolourless), dengan diberlakukannya semuaorang dianggap mengetahui hukum (teori fiksi hukum) Ssesuai UndangundangNomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik jo Peraturan PresidenNomor 33 Tahun 2012 Tentang Jaringan Dokumentasi dan

Saksi Krisnandi Ardian, dibawah sumpah, pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut :Bahwa saksi tetap dengan keterangannya di BAP dari Penyidik.Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.Bahwa Terdakwa sebagai PHL atau honorer Dit Ekspor Industri DitjenDaglu Kementerian Perdagangan RI.Halaman 81 Putusan No.02/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt.Pst.Bahwa saksi sebagai Kasubbag Informasi Publik Bagian Hukum danPelaporan Set Ditjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian PerdaganganRl.Bahwa tugas

Dengan demikian, materi muatan dan ruang lingkup izinmerupakan pedoman dalam penertiban bangunan tersebut.Dari segi UU Keterbukaan Informasi Publik, ada kewajiban ataukeharusan pejabat tata usaha negara membuka ketentuan ataunorma sepanjang tidak masuk klasifikasi rahasia negara.Sementara itu, dari segi asas umum pemerintahan yang baik,pengambilan keputusan harus didasarkan pada rasionalitasmotivasi dalam bentuk alas hukum dan alas fakta, yang keduanyaharus dijelaskan terobuka dan mudah diperoleh