Ditemukan 1399 data
1.SAMBAS SADIKIN
2.BUDI RAHAYU
Tergugat:
Kepala Dinas Keputusan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung
773 — 327
Bahwa didalam dokumen sosialisasi dan konsultasi publik penyusunanAMDAL rumah deret tamansari yang di peroleh warga terdampak RencanaPembangunan Rumah Deret Tamansari yang yang terletak di Jalan KebonKembang No. 00 Kelurahan Tamansari Kecamatan Bandung Wetan KotaBandung melalui permohonan informasi publik ke Dinas Komunikasi danInformasi Kota Bandung pada tanggal 7 Desember 2017 pada intinyamenerangkan bahwa luasan areal pembangunan dibangun dengan luas totallantai bangunan 27.304,00m?
Muslimin, S.H., M.H.
Terdakwa:
SUTOYO, S.M.
118 — 93
1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Penyelenggaraan Informasi Publik Desa Tahun Anggaran 2022;
56.
1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa Tahun Anggaran 2022;
57.
Register : 21-11-2019 — Putus : 03-06-2020 — Upload : 11-06-2020Putusan PTUN JAKARTA Nomor 230/G/TF/2019/PTUN.JKT
Tanggal 3 Juni 2020 — Penggugat:
1.Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Diwakili oleh Abdul Manan,dkk
2.2. Pembela Kebebasan Berekspresi Asia Tenggara (SAFEnet). Diwakili oleh Damar Juniarto. dkk
Tergugat:
1.Presiden Republik Indonesia,
2.Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia,
2746 — 4231Target tersebut dari perencanaanproduser karena setiap hari saksi diberi tugas 1 sampai 3 kali /ive report olehKantor;Bahwa sebagai wartawan saksi bekerja untuk memenuhi informasi publik danjika target dari kantor tidak tercapai sebagai wartawan tidak bisa melaporkansituasi real time pada saat itu;Saksi 2.
Jadi kebebasan ekspresi, kebebasan perstermasuk kebebasan memperoleh informasi diatur dalam konstitusi dan dalamUndangUndang Tentang Hak Asasi Manusia dan UndangUndang TentangKeterbukaan Informasi Publik;Bahwa secara khusus tentang internet ada perkembangan baru di tahun 2011.PBB melalui Dewan HAM melalui pelapor khususnya memperhatikanperkembangan digital technology sebagai bagian dari kehidupan pranatamanusia modern, di mana internet menjadi bagian yang tidak terpisahkan darikebutuhan kehidupan
Register : 08-10-2019 — Putus : 12-12-2019 — Upload : 16-12-2019Putusan PN SURABAYA Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2019/PN Sby
Tanggal 12 Desember 2019 — Penuntut Umum:
DENIE W, RAHARJDJA,SH
Terdakwa:
SISWANTO, ST Bin SAMIDI WONGSO DIHARJO
125 — 34Walaupun sistemhukum pidana menganut azas monisme, dimana antara niat dan tingkah laku tidakdapat dipisahkan, akan tetapi pengetahuan Terdakwa tidak perlu dibuktikan karenasistem Kitab Undangundang Hukum Pidana menganut azas kesengajaan tidakberwarna (opzetcolourless), dengan diberlakukannya semua orang dianggapmengetahui hukum (teori fiksi hukum) sesuai Undangundang Nomor 14 Tahun 2008tentang Keterbukaan Informasi Publik jo Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi
Register : 24-05-2019 — Putus : 26-06-2019 — Upload : 14-04-2020Putusan PT SAMARINDA Nomor 2/PID.TPK/2019/PT SMR
Tanggal 26 Juni 2019 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : ENANG SUTARDI, S.H., M.Hum.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : Drh. NOORLENAWATI Binti Alm. H. MUHAMMAD NOOR
139 — 68Proses too down, anggaran yang digelontorkan daripusat ke daerah sudah diatur (given), sedangkan bottom up, sejauh ini hanya formalitas,karena proses partisipasi dalam perencanaan yang dilakukan bukanlah prosesnegosiasi, namun hanya sosialisasi dan penyampaian informasi publik.
Register : 20-09-2017 — Putus : 05-01-2018 — Upload : 04-11-2019Putusan PN SURABAYA Nomor 189/Pid.Sus-TPK/2017/PN SBY
Tanggal 5 Januari 2018 — Penuntut Umum:
ANIK PARTINI, SH.
Terdakwa:
DWI SUNARHADI Bin SUKIDI
131 — 41Walaupun sistem hukumpidana menganut azas monisme, dimana antara niat dan tingkah laku tidak dapatdipisahkan, akan tetapi pengetahuan Terdakwa tidak perlu dibuktikan karena sistemKitab Undangundang Hukum Pidana menganut azas kesengajaan tidak berwarna(opzetcolourless), dengan diberlakukannya semua orang dianggap mengetahuihukum (teori fiksi hukum) Sesuai Undangundang Nomor 14 Tahun 2008 tentangKeterbukaan Informasi Publik jo Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 TentangJaringan Dokumentasi dan Informasi
Register : 25-11-2019 — Putus : 29-04-2020 — Upload : 04-05-2020Putusan PTUN MEDAN Nomor 294/G/2019/PTUN.MDN
Tanggal 29 April 2020 — Penggugat:
BUDI UTARI
Tergugat:
WALIKOTA PEMATANGSIANTAR
218 — 135tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota DewanPengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha MilikDaerah Pasal 56 yang menyatakan bahwa Pemda menginformasikanpelaksanaan setiap tahap seleksi anggota Dewan Pengawas atau anggotakomisaris dan anggota direksi melalui media massa lokal/nasional dan/atauelektronik, serta dimuat dalam laman Pemerintah Daerah dan/atau lamanBUMD, serta melanggar UndangUndang Nomor 14 Tahun 2018 tentangHalaman 56PUTUSAN NO.294/G/2019/PTUNMDNKeterbukaan Informasi
Publik ;Dari proses pengambilan keterangan dan alat bukti yang ada,dilakukan pemeriksaan terhadap Penggugat Pada tanggal 8 November 2019,namun yang bersangkutan tidak menjawab pertanyaan soal substansi ini ;10.
Register : 16-09-2021 — Putus : 01-12-2021 — Upload : 07-12-2021Putusan PN BENGKULU Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bgl
Tanggal 1 Desember 2021 — Penuntut Umum:
ANDI SETIAWAN SH
Terdakwa:
1.BAMBANG IRAWAN. SE Bin Alm. AFWAN
2.ASWANDI, SE Bin AMIRUDIN
309 — 280penyelenggaraan negara, yang sebagian atau selurunh dananyaHalaman 89 dari 115 Putusan Nomor 36/Pid.SusTPK/2021/PN Bglbersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah, maka kedudukan terdakwa termasuk kedalam pejabat publik yaitu orang yang ditunjuk dan diberi tugas untukmenduduki posisi atau jabatan tertentu pada Badan Publik sebagaimana diaturdalam Pasal 1 ayat (3) UU No.61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan UndangUndanga NO.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi
Publik;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa merupakan Direksi BUMDmaka berdasarkan hal di atas terdakwa bukan merupakan pihak non pegawainegeri atau pihak swasta melainkan pejabat umum, oleh karenanya tidak tepatdikenakan perbuatan melawan hukum sebagaimana Pasal tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan urairan tersebut maka unsur SecaraMelawan Hukum tidak terbukti Secara sah menurut hukum;Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Primairtidak terbukti, maka Unsur yang lain dalam
Putus : 21-09-2015 — Upload : 31-05-2017Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 73 K/PID.SUS/2015
Tanggal 21 September 2015 — AMIR USMAN alias AMIR
60 — 58 — Berkekuatan Hukum TetapPengertian jabatan di sini barangkali dapat dirujuksebagaimana dikemukakan di atas;Dalam menggali pengertian yang lebih mendalam tentang "PejabatPublik", dalam hal ini Pejabat Tata Usaha Negara, perlu dikemukakansebagaimana UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 jo UndangUndangNomor 9 Tahun 2004 (UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 jo UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004) tentang Peradilan Tata Usaha Negara danUndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 (UndangUndang Nomor 8 Tahun2008) tentang Keterbukaan Informasi Publik;
Register : 22-08-2019 — Putus : 29-10-2019 — Upload : 01-11-2019Putusan PN SURABAYA Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2019/PN Sby
Tanggal 29 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
EDI SUTOMO, SH.
Terdakwa:
ABD.AZIZ
102 — 50Walaupun sistemhukum pidana menganut azas monisme, dimana antara niat dan tingkah laku tidakdapat dipisahkan, akan tetapi pengetahuan Terdakwa tidak perlu dibuktikan karenasistem Kitab Undangundang Hukum Pidana menganut azas kesengajaan tidakberwarna (opzetcolourless), dengan diberlakukannya semua orang dianggapmengetahui hukum (teori fiksi hukum) sesuai Undangundang Nomor 14 Tahun 2008tentang Keterbukaan Informasi Publik jo Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi
Register : 06-09-2019 — Putus : 04-03-2020 — Upload : 12-03-2020Putusan PTUN JAKARTA Nomor 174/G/2019/PTUN.JKT
Tanggal 4 Maret 2020 — Penggugat:
ZHANG DEYI
Tergugat:
1.DIREKTUR TEKNIK DAN LINGKUNGAN MIGAS SELAKU KEPALA INSPEKSI pada DIR JEND. MINYAK DAN GAS BUMI, KEMEN. ESDM RI,
2.KEPALA TEKNIK PEMURNIAN DAN PENGOLAHAN PT. PERTAMINA (PERSERO) REFINERY UNIT V
209 — 142Dimana dalam surat tersebut,PENGGUGAT juga meminta copy dari Obyek Sengketa sebagai bentukpengejawantahan Keterbukaan Informasi Publik;Atas hal tersebut, kKemudian TERGUGAT memberikan tanggapannyamelalui Surat No. 1155/18.01/DMT/2019 tertanggal 5 Juli 2019 Perihal:Penyelesaian atas Keberatan Administratif, yang pada intinyamenyatakan bahwa Obyek Sengketa telah diterbitkan sesuai denganketentuan hukum yang berlaku;.
Register : 05-03-2021 — Putus : 21-09-2021 — Upload : 27-09-2021Putusan PTUN JAKARTA Nomor 55/G/2021/PTUN.JKT
Tanggal 21 September 2021 — Penggugat:
FORUM KOMUNIKASI RAKYAT INDONESIA (âÂÂFORKORINDOâÂÂ) diwakili oleh : TOHOM TALUP PARNINGOTAN SINAGA, S.E., S.H., M.M selaku Ketua Umum dan/atau Badan Pengurus
Tergugat:
MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (âÂÂPUPRâÂÂ)
308 — 218diBappenas, jika disetujui kKemudian diusulkan untuk dianggarkan, dibahas lagi dilegislatif, disahkan atau tidak, bisa juga tidak disetujui, tapi kalau disetujul,turunlah anggaran, jadi APBN dibuatlah DIPA, baru saya bangun, dan siklusseterusnya, prosesnya pasti begitu; Bahwa partisipasi publik terhadap pelaksanaan proyek infrastruktur, menurutAhli tujuan pemerintah dan swasta adalah melayani masyarakat, prinsipnyasemakin banyak melibatkan masyarakat semakin bagus, Sudah ada pengesahanUU Keterbukaan Informasi
Publik (KIP), boleh masyarakat mengontrol apakahsudah sesuai antara perencanaan dengan realisasinya, Bahwa Masyarakat yang berwenang untuk memonitoring ttu menurut amanatUU KIP agar menunjuk Pejabat Pemberi Informasi dan Data (PPID) misalnya biroHalaman 110 dari 124 halaman Putusan Nomor: 55/G/2021/PTUNJkt.humas, nanti PPID yang membatasi masyarakat seperti apa yang berhak untukmemperoleh data, mana data yang rahasia, mana yang tidak rahasia, kalau tidak,bisa semua nanti yang datang tanpa ada batasan
Register : 06-01-2016 — Putus : 25-04-2016 — Upload : 08-06-2016Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 2/Pid.Sus/TPK/2016/PN.JKT.PST
Tanggal 25 April 2016 — Pidana Korupsi - MUSAFAH
186 — 100Saksi Krisnandi Ardian, dibawah sumpah, pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut :Bahwa saksi tetap dengan keterangannya di BAP dari Penyidik.Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.Bahwa Terdakwa sebagai PHL atau honorer Dit Ekspor Industri DitjenDaglu Kementerian Perdagangan RI.Halaman 81 Putusan No.02/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt.Pst.Bahwa saksi sebagai Kasubbag Informasi Publik Bagian Hukum danPelaporan Set Ditjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian PerdaganganRl.Bahwa tugas
Register : 20-12-2019 — Putus : 18-11-2020 — Upload : 24-05-2021Putusan PN DENPASAR Nomor 1292/Pdt.G/2019/PN Dps
Tanggal 18 Nopember 2020 — Penggugat:
PT. Sejuk Estates Property Management
Tergugat:
1.PT. Nusa Komodo Indah
2.PT. Nusa Flores Bella
3.Aan Handayani
4.Fanni Lauren Christie
5.Mauro Tacconelli
6.Valerio Tocci
7.Vicenzo Pecoraro
8.Notaris Eddy Nyoman Winarta
188 — 101Madjelismempertimbangkannya sebagai berikut;Menimbang bahwa Pasal 34 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No 24 Tahun1997 Tentang Pendaftaran Tanah menyatakan bahwa: setiap orang yangberkepentingan berhak mengetahui data fisik dan data yuridis yang tersimpandi dalam peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur, dan buku tanah, sedangkandalam Pasal 11 ayat (1) Undangundang Nomor 14 tahun 2008 tentang KeterbukaanInformasi Publik Junto Pasal 13 Ayat (1) huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1Tahun 2010 tentang Standart Layanan Informasi
Publik disebutkan pada pokoknyabahwa data dan dokumen proses penerbitan sertifikat merupakan informasiyang wajib tersedia setiap saat sedangkan menurut Pasal 192 Peraturan MenteriNegara Agraria/ Kepala Badan pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 disebutkandalam Ayat 4 pada pokoknya bahwa kepada pemegang hak, dengan izin dariKepala Kantor Wilayah dapat diberikan petikan, salinan atau rekaman dokumenpendaftaran tanah yang menjadi dasar pembukuan hak atas namanya yangtersimpan di Kantor PertanahanMenimbang
Register : 17-09-2019 — Putus : 03-12-2019 — Upload : 04-12-2019Putusan PN SURABAYA Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2019/PN Sby
Tanggal 3 Desember 2019 — Penuntut Umum:
EDI SUTOMO, SH.
Terdakwa:
1.MASTUR KIRANDA Bin TURKI
2.NORIMAN Bin H.ROMLI
98 — 17Walaupun sistemhukum pidana menganut azas monisme, dimana antara niat dan tingkah laku tidakdapat dipisahkan, akan tetapi pengetahuan Terdakwa tidak perlu dibuktikan karenasistem Kitab Undangundang Hukum Pidana menganut azas kesengajaan tidakberwarna (opzetcolourless), dengan diberlakukannya semua orang dianggapmengetahui hukum (teori fiksi hukum) sesuai Undangundang Nomor 14 Tahun 2008tentang Keterbukaan Informasi Publik jo Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi
Putus : 26-07-2017 — Upload : 30-08-2017Putusan PN LUBUK PAKAM Nomor 6/Pra Pid/2017/PN Lbp
Tanggal 26 Juli 2017 — 1. AYU HERIYANI, Lahir di Desa Pon, Tanggal 28-01-1997, Perempuan, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Agama Islam, beralamat di Dsn V Desa Pon, Kecamatan Sei Bamban, Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara; 2. RIZKY ARDIAN, Lahir di Tebing Tinggi, Tanggal 14-06-1996, Laki-laki, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Agama Islam, beralamat di Jl. D. Singkarak Lk III Desa Padang Merbau, Kecamatan Padang Hulu, Kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara; 3. NURUL NURJANAH, Lahir di Firdaus Estate, Tanggal 08-05-1998, Perempuan, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Agama Islam, beralamat di Dsn V Desa Pon, Kecamatan Sei Bamban, Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara; 4. AGUS SUDARTOYO, Lahir di Penggalangan, Tanggal 14-08-1989, Laki- laki, Pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, Agama Islam, beralamat di Dsn II Desa Penggalangan, Kecamatan Sei Bamban, Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara; 5. MHD. EKO WARDANA, Lahir di Tebing Tinggi, Tanggal 12-11-1990, Laki-laki, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Agama Islam, beralamat di BTN Griya Bulian Permai Blok D No. 26 Lk. III Kelurahan Pinang MancungTinggi Provinsi Sumatera Utara; Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya KARLISTON HORAS SITOMPUL,SH,HARAFUDDIN SIHOMBING,SH, FIFI WIJAYA,SE,SH dan FRANSISCO NAINGGOLAN,SH, MH, Para Advokat /Penasehat Hukum dari âÂÂLaw Office KARLISTON HORAS SITOMPUL,SH & ASSOCIATESâ beralamat di Jalan Ir.H Juanda No.65 Medan,selaku Kuasa Hukum dari MHD.EKO WARDANA,dkk berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Juni 2017,selanjutnya disebut sebagai : Pemohon; M E L A W A N KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DI JAKARTA Cq. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA, beralamat di Jalan Sisingamangaraja No. 60 Tanjung Morawa Provinsi Sumatera Utara, sebagai Termohon; Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : KOMBES POL ERY SUSANTO, SH / KABIDKUM POLDA SUMUT AKBP DADI PURBA, SH/KASUBBID BANKUM POLDA SUMUT, AKBP Drs. SOEPRIATMONO P SH., MH., MSi. / ADVOKAT MADYA 1 BIDKUM POLDA SUMUT,KOMPOL RAMLES NAPITUPULU, SH / KAUR HAM BIDKUM POLDA SUMUT, KOMPOL SYAIFUL BAHRI, SH / ADVOKAT MUDA 1 BIDKUM POLDA SUMUT,AKP MILA MUFIDA, SH / PAUR LUHKUM BIDKUM POLDA SUMUT,berdasarkan SURAT KUASA KHUSUS tertanggal 17 Juli 2017 berdomisili hukum di Kantor Bidang Hukum Polda Sumatera Utara di JalanSisingamangaraja KM 10,5 No.60 Medan, selanjutnya disebut sebagai : Termohon;
367 — 108Memberikan pelayanan informasi publik kepada masyarakat sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan; danf, Menjunjung tinggi kejujuran, kebenaran, keadilan, dan menjaga kehormatandalam berhubungan dengan masyarakat.Bahwa berdasarkan uraianuraian tersebut di atas dalam perkembangannyaPRAPERADILAN telah menjadi fungsi kontrol Pengadilan terhadap jalannyaPeradilan sejak tahap penyelidikan khususnya dalam hal ini yang berkaitan denganPenangkapan, Penggeledahan, Penahanan, Penetapan Tersangka dan
Register : 13-01-2017 — Putus : 08-06-2017 — Upload : 13-11-2019Putusan PN SURABAYA Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2017/PN SBY
Tanggal 8 Juni 2017 — Penuntut Umum:
R HARWIADI, SH
Terdakwa:
SURIADI, SH
310 — 417Walaupun sistem hukum pidana menganut azas monisme, dimana antaraniat dan tingkah laku tidak dapat dipisahkan, akan tetapi pengetahuan Terdakwatidak perlu dibuktikan karena sistem Kitab Undangundang Hukum Pidana menganutazas kesengajaan tidak berwarna (opzetcolourless), dengan diberlakukannya semuaorang dianggap mengetahui hukum (teori fiksi hukum) Ssesuai UndangundangNomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik jo Peraturan PresidenNomor 33 Tahun 2012 Tentang Jaringan Dokumentasi dan
Putus : 28-10-2015 — Upload : 11-03-2016Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 481 K/TUN/2015
Tanggal 28 Oktober 2015 — THIO YONATAN, S.H.,S.Kom.,S.E.,MAF.,M.Kn. vs. KEPALA DINAS PENGAWASAN DAN PENERTIBAN BANGUNAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
106 — 79 — Berkekuatan Hukum TetapDengan demikian, materi muatan dan ruang lingkup izinmerupakan pedoman dalam penertiban bangunan tersebut.Dari segi UU Keterbukaan Informasi Publik, ada kewajiban ataukeharusan pejabat tata usaha negara membuka ketentuan ataunorma sepanjang tidak masuk klasifikasi rahasia negara.Sementara itu, dari segi asas umum pemerintahan yang baik,pengambilan keputusan harus didasarkan pada rasionalitasmotivasi dalam bentuk alas hukum dan alas fakta, yang keduanyaharus dijelaskan terobuka dan mudah diperoleh
Register : 08-09-2022 — Putus : 25-01-2023 — Upload : 27-02-2023Putusan PN JAMBI Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jmb
Tanggal 25 Januari 2023 — Penuntut Umum:
Jasa Alex P Hutauruk, SH
Terdakwa:
LEFRA OKTOMI,.SE Alias PAK GIAN Bin M.JALIR
157 — 69Tanda Bukti Pengeluaran Uang Nomor : 00076/KWT/16.2011/ 2020, tanggal 10 June 2020, uang sebesar Rp. 250.000,00, sebagai pembayaran Belanja Spanduk, Kegiatan Penyelenggaraan Informasi Publik Desa beserta :
- Nota pembelian spanduk, jumlah Rp. 250.000,00 dengan cap stempel Toko Zahwa Laura Digital Printing.- Foto spanduk 10 Program Pokok PKK.56.Tanda Bukti Pengeluaran Uang Nomor : 00077/KWT/16.2011/ 2020, tanggal 10 June 2020, uang sebesar Rp. 250.000,00, sebagai pembayaran Belanja Spanduk, Kegiatan Penyelenggaraan Informasi Publik Desa beserta :
- Nota pembelian spanduk, jumlah Rp. 250.000,00 dengan cap stempel Toko Zahwa Laura Digital Printing.- Foto spanduk Struktur Organisasi Tim Penggerak PKK57.Tanda Bukti Pengeluaran Uang Nomor : 00079/KWT/16.2011/ 2020, tanggal 10 June 2020, uang sebesar Rp. 500.000,00, sebagai pembayaran Belanja Spanduk, Kegiatan Penyelenggaraan Informasi Publik Desa beserta :
- Nota pembelian spanduk, jumlah Rp. 500.000,00 dengan cap stempel Toko Zahwa Laura Digital Printing.- Foto spanduk Infografis APBDesa 2020.58.Register : 22-11-2019 — Putus : 04-03-2020 — Upload : 20-04-2020Putusan PN TERNATE Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2019/PN Tte
Tanggal 4 Maret 2020 — Penuntut Umum: 1.SUPARDI, SH. 2.STEEVAN MCLEWIS MALIOY, SH 3.RIDZKY SEPTRIANANDA. SH 4.JEFRI TOLOKENDE, SH Terdakwa: RULIANTO LAHIPE Alias RULIANTO
224 — 94Bahwa Pengalaman Ahli sebagai bidang hukum pidana dapat di kemukakansecara singkat, sebagai berikut:a.Sebagai ahli dalam pemeriksaan perkara pidana pada tingkatpenyidikan, antara lain:1) Polda Jatim dalam perkara penipuan, penggelapan, pemalsuan,membuat surat palsu dan memberikan keterangan palsu dalam akteautentik, pengerusakan, perbuatan tidak menyenangkan, UUPerumahan, Melarikan perempuan, UU tentang Penataan Ruang, UUKeterbukaan Informasi Publik, UU tentang Karantina dan UU Perikanan,Perkara