Ditemukan 1873 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tintin tindih tindak tanding tandan tindik tindan tondin tindis
Pengadilan PTUN PEKAN BARU TUN
Register : 04-07-2018 — Putus : 06-12-2018 — Upload : 27-12-2018
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 30/G/2018/PTUN.PBR
Tanggal 6 Desember 2018 — Penggugat:
5.SARIATI
6.SUPRIZAL
7.HAMZAH
8.ADNAN
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BENGKALIS
Intervensi:
1.ASNI JUSMAN
2.TUMINI
3.JAAFAR
4.SAMAD Alias ACENG
5.TUTI
6.SUSANA
7.TONI GUNAWAN
8.DIANA NITAMI
9.JAAFAR
10.SURYANI
118 — 40
  • Erna Nilawati, Husien Hadi dan Helita, ParaPenggugat dengar dari pernyataan Djuli dkk yang menyatakan memilikiSHM diatas bidang tanah Para Penggugat, secara lisan namun tidakpernah Para Penggugat melihat dan tidak pernah Para Penggugatketahui, Para Penggugat baru mengetahuinyaSertipikat Hak Milik atasnama Djuli, Jaapar, Suryani, Erna Nilawati, Husien Hadi dan Helita padasaat sidang Persiapan di Pengadilan Tata Usaha Negara, yangdinyatakan Djuli Dkk telah tumpang tindin dengan bidang tanah ParaPenggugat
Pengadilan PN DEPOK Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 08-10-2019 — Putus : 09-09-2020 — Upload : 14-06-2021
Putusan PN DEPOK Nomor 245/Pdt.G/2019/PN Dpk
Tanggal 9 September 2020 — H Ansori Melawan 1.Lukman Hakim 2.Ahli Waris Almarhum Toekirin 1. Kepala Kantor Kelurahan Ratujaya 2. Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok
206 — 105
  • atas namaToekirin, sejak diterbitkan adalah cacat hukum karena menempatkanSertipikat Hak Milik No. 51/Ratujaya tersebut di atas tanah milik Penggugat,sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat terjadinya overlapping(tumpang tindin) surat kepemilikan tanah, kerugian yang dimaksud adalahkerugian yang diderita Penggugat yaitu kerugian "hak property" ;Bahwa berdasarkan bukti kepemilikan tanah yang sah yang dimilikiPenggugat seperti yang diuraikan dalam angka 2 dan 3 gugatan ini padaTahun 2015 Penggugat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 19-10-2017 — Upload : 30-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2251 K/Pdt/2017
Tanggal 19 Oktober 2017 — AGUSTINA TUASUUN DKK VS PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA DKK
312 — 235 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., jumlah Anggota Kelompok153.879 KK dan perkara tersebut telah diputus sebagaimana dalamhalaman 59 alinea 2, 3 dan 4, dimana Majelis Hakim dalam pertimbanganhukumnya memberikan pertimbangan sebagai berikut:Alinea 2: Menimbang, bahwa oleh karena dasar gugatan pada pokoknyasama dan anggota kelompok dan jumlahnya pada dasarnyasama, sedangkan Penggugat tidak menguraikan secara spesifikanggota kelompok mana yang memilih opsi keluar yang berhakdiwakilinya, maka telah terjadi tumpang tindin gugatan yangdapat
    Action/2012/PN.Jkt.Pst., jumlah Anggota Kelompok153.879 KK dan perkara tersebut telah diputus sebagaimana dalamhalaman 59 alinea 2, 3 dan 4, dimana Majelis Hakim dalam pertimbanganhukumnya memberikan pertimbangan sebagai berikut:Alinea 2: Menimbang, bahwa oleh karena dasar gugatan pada pokoknyasama dan anggota kelompok dan jumlahnya pada dasarnyasama, sedangkan Penggugat tidak menguraikan secara spesifikanggota kelompok mana yang memilih opsi keluar yang berhakdiwakilinya, maka telah terjadi tumpang tindin
Pengadilan PN CIBINONG Perdata
Register : 14-02-2020 — Putus : 30-07-2020 — Upload : 12-08-2021
Putusan PN CIBINONG Nomor 49/Pdt.G/2020/PN Cbi
Tanggal 30 Juli 2020 — Penggugat:
1.H. MUNIN NIIN, S.E.
2.Oerip Soekotjo
3.Syaifuddin, S.E.
4.Hidayat
5.H. SYAMSUDIN
Tergugat:
1.Pemerintah Daerah Kabupten Bogor c.q Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor
2.Naman Bin Marhasim
Turut Tergugat:
1.Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bogor
2.Kelurahan Tengah, Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor
3.Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor
34 — 23
  • yang ditujukankepada Kepala Kantor Badan Petanahan Kabupaten Kabupaten Bogorperihal Pembatalan Sertifikat dan Pemblokiran Penerbitan Sertifikat diatastanah milik/dikuasai Pemerintah Kabupaten Bogor terletak disampingGedung PDIP Jalan Tegar Beriman Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong,Tertanggal 18 Januari 2013 yang pada isinya menerangkan bahwaPemerintah Kabupaten Bogor meminta pembatalan dan penundaan prosespenerbitan sertifikat yang diajukan oleh para Penggugat dengan alasandugaan adanya tumpang tindin
Pengadilan PTUN PALANGKARAYA TUN
Register : 27-07-2020 — Putus : 08-12-2020 — Upload : 10-12-2020
Putusan PTUN PALANGKARAYA Nomor 22/G/2020/PTUN.PLK
Tanggal 8 Desember 2020 — Penggugat:
TUTIK LASMININGSIH
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA
263 — 194
  • No. 22/G/2020/PTUN.PLKSengketa dengan menghapus surat ukur, buku tanah, dan sertipikat masingmasing sebagaimana ketentuan Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (vide bukti P1, P2, T1, T8,T23, T29);Menimbang, bahwa pada saat pemeriksaan setempat ditemukan faktabahwa lokasi Objek Sengketa dan lokasi Sertipikat Hak Milik Penggugatterdapat tumpang tindin sebagian dengan tanah milik Penggugat (vide buktiBerita Acara Pemeriksaan Setempat tanggal 20 November 2020);Menimbang
Pengadilan PTUN BANJARMASIN TUN Pertanahan
Register : 28-01-2015 — Putus : 03-06-2015 — Upload : 05-08-2015
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 05 / G / 2015 / PTUN.BJM
Tanggal 3 Juni 2015 — SANTOSO WIJAYA, SE KEPALA DESA NUSA INDAH HJ.SITI RUKAYAH BINTI H.HUSIN HASBULLAH DKK
75 — 29
  • Olehkarena itu obyek sengketa berupa Surat Pemyataan Penguasaan FisikBidang Tanah (Sporadik) yang diterbitkan dikategorikan cacat hukumdan harus dibatalkan.10.Bahwa perbuatan Tergugat didalam menerbitkan Surat pernyataanpenguasaan fisik bidang tanah (Sporadik) yang menjadi obyek sengketatersebut mengakibatkan terjadinya tumpang tindin dengan tanah hak milikPenggugat adalah telah bertentangan dengan AsasAsas UmumPemerintahan Yang Baik (AAUPB) dalam hal ini :Asas Kepastian Hukum, yang mengutamakan
Pengadilan PT BANJARMASIN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 29-03-2018 — Putus : 21-06-2018 — Upload : 23-07-2018
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 25/PDT/2018/PT BJM
Tanggal 21 Juni 2018 — Howard Genial lawan Tony Suryadi, - dkk
72 — 45
  • kedalam tanah milik Para Penggugat REKONPENSI;Menimbang, bahwa pemagaran tanah dengan seng yang dilakukan olehTergugat REKONPENSI karena Tergugat REKONPENSI merasa selaku pemilik daritanah Sertifikat Hak Milik Nomor 582 dan Sertifikat Hak Milik sebagaimanapertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas yang berada tepat disamping tanah milikPara Penggugat REKONPENSI, dari hasil pemeriksaan setempat yang dilakukanMajelis Hakim dan dihadiri oleh para pihak yang senyatanya tanah milik para pihaktidak tumpang tindin
Pengadilan PT PALEMBANG Perdata Tanah
Register : 07-03-2016 — Putus : 18-04-2016 — Upload : 09-05-2016
Putusan PT PALEMBANG Nomor 24/PDT/2016/PT.PLG
Tanggal 18 April 2016 — - M. ILYAS PANJI ALAM, - IVONNE SUROYO, DKK
58 — 28
  • Bahwa Penggugat meminta kepada BPN OKI untuk dilakukanpenelitian fisik dan yuridis dilapangan atas tanah milik Penggugatyang terindikasi tumpang tindin dengan tanah Tergugat danTergugat Il, atas permintaan Penggugat maka pada tanggal 30Nopember 2010 dilaksanakan penelitian fisik dan yuridis dilapanganoleh tiga orang petugas dari BPN OKI yaitu, Bp. M. Syahrir, A.Ptnh,SH,MM., Drs.Najamudin, SH., dan Sarwono, Tempat tujuan yaituDesa Pedu, Kec. Jejawi Kab.
Pengadilan PN Pangkalan Balai Perdata
Register : 29-07-2020 — Putus : 15-02-2021 — Upload : 10-09-2021
Putusan PN Pangkalan Balai Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Pkb
Tanggal 15 Februari 2021 — Penggugat melawan Tergugat
60 — 29
  • Saksi Ahli Zulkifli Rassy;Bahwa dasar hukum awal kepemilikan tanah bagi perorangan dimanaberdasarkan UUD 194 dan UndangUndang Pokok Agraria setiap tanahdikuasai oleh negara, kemudian masyarakat dapa mengajukanpermohonan penguasaan atas tanah kepada negara salah satunyakarena pembukaan hutan kemudian dimohonkan untuk diterbitkan SPHatau Surat Pengakuan Hak milik;Bahwa apabila terdapat tumpang tindin SPH dalam satu objek, makauntuk mengetahui keabsahan SPH tersebut dapat diklarifikasi di tempatSPH
Pengadilan PTUN PALEMBANG TUN
Register : 29-03-2021 — Putus : 03-08-2021 — Upload : 03-08-2021
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 24/G/2021/PTUN.PLG
Tanggal 3 Agustus 2021 — Penggugat:
PT BUKIT ASAM Tbk Diwakili oleh JOKO PRAMONO
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Prabumulih
Intervensi:
WALIKOTA PRABUMULIH
198 — 87
  • (Empat ratusdelapan puluh lima meter persegi) atas nama Pemerintah Kota Prabumulih.Terdapat perbedaan luas terhadap bidang tanah yang dimiliki oleh Penggugatdengan Sertipikat Hak Pakai yang menjadi objek sengketa, sehingga untukmenentukan tumpang tindin kepemilikan antara milik Penggugat denganSertipikat Hak Pakai yang menjadi objek sengketa haruslah diteliti lebih lanjut.Haruslah pula diteliti apoakah antara tanah milik Penggugat dengan SertipikatHak Pakai objek sengketa a quo tumpang tindih sebagian
Pengadilan PTUN PEKAN BARU TUN
Register : 16-03-2018 — Putus : 01-08-2018 — Upload : 06-09-2018
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 12/G/2018/PTUN.PBR
Tanggal 1 Agustus 2018 — Penggugat:
MARKONI, S.H., M.H.
Tergugat:
2.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KAMPAR
3.KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI RIAU
109 — 51
  • Bahwa Objek Sengketa tersebut diterima/diketahui Penggugatpada tanggal 26 Januari 2018 dari Tergugat , takala Penggugatmengajukan Permohonan penerbitanSertipikat Tanah yang dimohonkanHalaman 5 dari 67 halaman Putusan Nomor : 12/G/2018/PTUN.PBR.oleh Penggugat yang tidak bisa diproses dikarenakan berdasarkanhasil pengukuran, pemetaan dan plotting pada data/peta yang adapada Tergugat terindikasi tumpang tindin dan masuk sebagian sebatastanah Penggugat seluas 2.250.m2 denganSertipikat Hak Milik Nomor305
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN
Register : 06-08-2021 — Putus : 20-12-2021 — Upload : 20-12-2021
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 49/G/2021/PTUN.Mks
Tanggal 20 Desember 2021 — Penggugat:
Hj. HERMI HENDRIANI
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PAREPARE
Intervensi:
Hj. Maksida
154 — 80
  • di atas tanah milikPenggugat sehingga terjadi tumpang tindin sedangkan Penggugatmemiliki dasar berupa Sertipikat Hak MilikNo. 2831/Kel. WatangSoreangtanggali3Mar 2015, Surat Ukur No. 00852/ WatangSoreang/2014tanggal03112014, seluas 4.405M?
Pengadilan PTUN BANJARMASIN TUN
Register : 19-09-2018 — Putus : 26-03-2019 — Upload : 09-04-2019
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 23/G/2018/PTUN.BJM
Tanggal 26 Maret 2019 — Penggugat:
Kadarimurachman, S.H.,
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BARITO KUALA
Intervensi:
1.Drs.H.M.Rakhmadi.A.,
2.Hj.Sariah
110 — 33
  • dilakukan maupun dalam persidangan 19Februari 2019 dibawah sumpah menjelaskan bahwa memangpada tahun 2017 saksi bertugas sebagai juru ukur ataspermohonan pengembalian batas atas permohonan Penggugatyang difasilitasi oleh Polres Barito Kuala dengan dihadiriPenggugat, Anggota Polres Barito Kuala dan masyarakat sekitar,dan hasil dari pengukuran pengembalian batas juga telahdisampaikan kepada pihak Penggugat yang menyatakan bahwaHalaman 56 Putusan Nomor : 23/G/2018/PTUN.BJM.sebagian tanah Penggugat tumpang tindin
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 10-08-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2328 K/Pid.Sus/2015
Tanggal 10 Agustus 2016 — Drs. H. Habir Ponulele, M.M.
74 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tahun Anggaran 2010: 2 perjalanan dinas (SPPD) yang kelebinan pembayaran senilaiRp2.550.000,00; 1 perjalanan dinas (SPPD) yang tumpang tindin denganperjalanan dinas lainnya senilai Rp1.350.000,00,00;Hal. 14 dari 114 hal. Put.
    Tahun Anggaran 2010 : 2 perjalanan dinas (SPPD) yang kelebihnan pembayaran senilaiRp2.550.000,00; 1 perjalanan dinas (SPPD) yang tumpang tindin denganperjalanan dinas lainnya senilai Rp1.350.000,00,00; 1 perjalanan dinas (SPPD) staf yang tidak berangkat denganmobil; 20 perjalanan dinas (SPPD) yang tiket keberangkatannya tidakterdaftar dalam manifest penerbangan senilai Rp209.079.200,00;Sehingga dari nilai biaya perjalanan dinas yang tidak sesuaiketentuan sebesar Rp216.804.200,00;2.
Pengadilan PTUN SERANG TUN Pertanahan
Register : 17-06-2016 — Putus : 22-02-2017 — Upload : 22-02-2017
Putusan PTUN SERANG Nomor 20/G/2016/PTUN-SRG
Tanggal 22 Februari 2017 — PT IFA INVESTAMA diwakili oleh Tjhayadi Salim MELAWAN: 1. I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SERANG 2. PT SUMBER BINA SUKSES diwakili oleh Herry Defjan 3. PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
140 — 144
  • karenayang tumpang tindih hanya sebagian saja, tidak secara keseluruhan;Bahwa HGB 35 dan HGB 72 sertipikatnya diterbitkan oleh kantorHal. 92 dari 135 Halaman Putusan No. 20/G/2016/PTUNSRG.pertanahan, maka yang berwenang melakukan pengembalian batasadalah kantor pertanahan karena gambar situasi dan prosespengukurannya dilakukan oleh kantor pertanahan;Bahwa jika instansi atasan yang melakukan pengembalian batas makadilakukan dikoreksi luasannya saja, tidak perlu sampai dibatalkan,karena yang tumpang tindin
    Ifa Investama/Penggugat), dimana menurut Penggugat,penerbitan Sertipikat HGB obyek sengketa oleh Tergugat telah merugikankepentingannya karena bidang tanah Sertipikat HGB obyek sengketa untuksebagian tumpang tindin (overlap) dengan bidang tanah Sertipikat Hak GunaBangunan Nomor 35/Desa Bojonegara tanggal 27 Maret 2001;Menimbang, bahwa Penggugat in casu adalah subjek hukum badan hukumperdata, dan Tergugat in casu adalah pejabat tata usaha negara dalam lingkunganeksekutif di bidang pertanahan, oleh
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 22-01-2020 — Putus : 11-06-2020 — Upload : 11-06-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 15/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 11 Juni 2020 — Penggugat:
ADANG, dkk
Tergugat:
1.Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional RI
2.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang
191 — 135
  • objek landreform yang diredistribusikan kepada para petanipenggarap berada di tempat lain, dimana kekeliruan penunjukan lokasitanah objek landreform di lapangan dipertegas lagi karena fisik tanahyang ditunjuk adalah tanah darat tinggi sedangkan objek landreformadalah tanah sawah, di samping itu penyebab kesalahan administrasiseperti halnya kesalahan objek hak dapat terjadi karena pada masa itubelum adanya Peta Pendaftaran Tanah dengan teknologi digitalsehingga memungkinkan saja terjadinya tumpang tindin
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Putus : 16-04-2015 — Upload : 14-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 128 K/TUN/2015
Tanggal 16 April 2015 — KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, dk VS HIDAYAT LATIF
79 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • yangterletak di Provinsi DKI Jakarta Wilayah Jakarta Selatan, Kecamatan KebayoranLama Kelurahan Grogol Selatan RT.001/RW.008 tercatat atas nama Drs.Tjejep Sudhira Latif yang tumpang tindin dengan Sertifikat Hak Milik No.235/Grogol Selatan seluas 2.802 m?
Pengadilan PN Penajam Perdata
Register : 10-12-2019 — Putus : 19-10-2020 — Upload : 18-11-2020
Putusan PN Penajam Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Pnj
Tanggal 19 Oktober 2020 — Penggugat:
ALI ACHMAD
Tergugat:
1.Hj. Halijah
2.Ramlah
3.Ridwan
4.Maimunah
5.Siti Aminah, S.Pd.i
6.Noor Santi
7.Hj. Nor Miyah
Turut Tergugat:
1.Kepala Kelurahan Petung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara
2.Pemerintah Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara
110 — 48
  • Dan saat ini Penggugat telahmengajukan gugatannya, maka sepatutnya Penggugat terlebih dahululahyang harus menerangkan dan membuktikan akan luasan sisa lahannya,yang menurtnya telah terjadi sengketa dan tumpang tindin dengan lahanyang dikuasai para Tergugat;15.
Pengadilan PN PONTIANAK Perdata Khusus
Register : 08-08-2018 — Putus : 12-12-2018 — Upload : 29-01-2019
Putusan PN PONTIANAK Nomor 22/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Ptk
Tanggal 12 Desember 2018 — Penggugat:
1.DEISY SRI HARDINI
2.MASNIAH
3.DONI MEI SANDRA
4.ANITA KOMALA, S.Kep
5.RIDWAN, M.Kep
6.SARWITO RAHMAT
7.NS. DIAH OKTAVIANI, S.Kep
8.SEPTINA BR.SARAGIH, S.Kep
9.REVANI HARDIKA, M.Kep
10.ANDANA PRATAMA
11.HADIRAI
12.DWI SEPTI HANDAYANI
13.HERMAWAN
14.IHSAN ANGGA ANJARWADI
15.RIFDA
16.ERMAWATI, A.Md
17.IIN FEBRIANA
18.SYARIF MUHAMMAD ALQADRIE
19.AGUS SUSANTO
20.IDHAR
21.MURSINAH
22.UNDIAN
23.M.ASYARI
24.NURUNIYAH, S.Km
25.HENDRA EFFENDI
26.ENGKOS KOSASIH
Tergugat:
1.SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN YARSI
2.YAYASAN RUMAH SAKIT ISLAM PONTIANAK
76 — 23
  • Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Pontianak belum dapat dipastikan siapa pengurus badan hukum /yayasan yang sah secara hukum sebagai pengelola Rumah Sakit IslamPontianak untuk mewakili kepentingan Tergugat II dalam perkara a quo, hal inibersifat fundamental demi menjamin kelangsungan proses perkara a qou sampaimemperoleh putusan pengadilan atas perkara a qou yang berkekuatan hukumtetap terutama dalam hal eksekusi (pelaksanaan) diktum putusan disampinguntuk menghindari adanya tumpang tindin
Pengadilan PT JAMBI Perdata
Register : 22-10-2020 — Putus : 14-12-2020 — Upload : 14-12-2020
Putusan PT JAMBI Nomor 101/PDT/2020/PT JMB
Tanggal 14 Desember 2020 — Pembanding/Penggugat I : Saiyadik Diwakili Oleh : Abdurrahman Sayuti, S.H.
Pembanding/Penggugat II : Asnawi Diwakili Oleh : Abdurrahman Sayuti, S.H.
Pembanding/Penggugat III : Sahnut Diwakili Oleh : Abdurrahman Sayuti, S.H.
Terbanding/Tergugat : PT. Indo Kebun Unggul
Terbanding/Turut Tergugat : Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Batang Hari
137 — 83
  • Indo Kebuntidak tumpang tindin dengan Perjanjian Karya Pengusahaan PertambanganMineral dan Batu Bara( PKP2B) dan Izin Usaha Pertambangan Mineral danBatu Bara (IUP), Yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Batang hari;Halaman 40 dari 51 halaman Putusan Perdata No101/PDT/2020/PT JMBBahwa untuk kewajiban membangun kebun plasma 20 (dua puluh) persendari total yang dimohon PT. Indo Kebun telah bekerjasama dengan KUDSinar Tani, Sesuai dengan perjanjian kerjasama Kemitraan antara PT.