dilakukan maupun dalam persidangan 19Februari 2019 dibawah sumpah menjelaskan bahwa memangpada tahun 2017 saksi bertugas sebagai juru ukur ataspermohonan pengembalian batas atas permohonan Penggugatyang difasilitasi oleh Polres Barito Kuala dengan dihadiriPenggugat, Anggota Polres Barito Kuala dan masyarakat sekitar,dan hasil dari pengukuran pengembalian batas juga telahdisampaikan kepada pihak Penggugat yang menyatakan bahwaHalaman 56 Putusan Nomor : 23/G/2018/PTUN.BJM.sebagian tanah Penggugat tumpang tindin

Tertanggal 8 Agustus1990.Hal 140 dari 41 hal Putusan No 70/Pdt/2016/PT JAP1415.Bahwa proses terjadinya Konsolidasi Tanah Kelurahan Entrop,dilatarbelakangi bahwa telah terjadi tumpang tindin Pelepasan Tanah Adatyang dilepaskan oleh Kepala Suku Dawir kepada orang perorang(15 Pelepasan) yang setelah dijumlahkan total luas tanah dari sekianPelepasan Tanah Adat tersebut berjumlah lebih dari 250 Ha, kemudian ataspelepasanpelepasan tersebut dilakukan pengukuran oleh BPN dan didapatikeseluruhan wilayah yang

Penerbitan SHM No. 326/Gembor Udik Atas Nama Tergugatll Intervensi cacat hukum administrasi karena terjadinyatumpang tindin SHM No. 326/Gembor Udik atas namaTergugat II Intervensi dengan Sertipikatsertipikat Hak Milikatas nama Para Penggugat dan Dadang Sjamsi.b. Penerbitan SHM No. 326/Gembor Udik cacat hukumadministrasi karena adanya Dugaan Tindak PidanaPemalsuan oleh Sdr.

menguasaisebagian besar bidang tanah objek sengketa, yang ditandai dengan telahberdirinya bangunan berupa rumah tempat tinggal Penggugat yang dikelilingipagar berupa tembok dan hingga saat proses persidangan ini berjalan tidakada pihak yang keberatan atas pembangunan tersebut.Menimbang, bahwa dalam persidangan ditemukan fakta bahwaPenggugat tidak dapat melanjutkan proses penerbitan tanda bukti hak milikatas sebidang tanah milik Penggugat dikarenakan terdapat sertipikat lainyaitu Objek Sengketa yang tumpang tindin

atau peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur, (2)keterkaitan peraturan perundangundangan baru dengan Peraturan Perundangundangan lain, harmonisasi secara vertikal dan horizontal, serta status dariPeraturan Perundangundangan yang ada, termasuk Peraturan Perundangundangan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta PeraturanPerundangundangan yang masih tetap berlaku karena tidak bertentangandengan Peraturan yang baru, sehingga terjadinya tumpang tindin

Wirakarya Sakti tertanggal Juli 1999, TimTerpadu/Peninjauan Lapangan yang terdiri instansi terkaitmelakukan survey lapangan dan diketahui bahwa arealpencadangan HTl PEMBANDING tumpang tindin denganpencadangan kebun untuk PT. Rickim Mas Jaya seluas 5.000 Ha,PT. Rickimmas Rizkiputra seluas 1.320 Ha dan PT. Ricky KurniawanKertapersada seluas 3.000 Ha yang masingmasing izin lokasinyatelah berakhir.

Rickim MasJaya) seluas 5.000 Ha yang tumpang tindin dengan arealpencadangan HT! PEMBANDING, adalah areal yang berada padaHPH PT. Kamiaka Surya, yang disebut secara jelas dalam SuratHal 108 dari 221 Hal Put. 92/PDT/2018/PT JMBMenteri Kehutanan No. 1198/MenhutlV/1997 tanggal 7 Oktober1997.

Ricky Kurniwan Kertapersada dan PT.Rickimas Rizky Putra) yang sebagiannya tumpang tindin dengan arealpencadangan tambahan HTI Tergugat tersebut. Dimana luas lahan RickyGroup yang ditawarkan untuk diganti rugi adalah sesuai luasan lahan yangtercantum dalam masingmasing jjin lokasi atau jjin prinsip yang dimilikiPenggugat, PT. Ricky Kurniwan Kertapersada dan PT.

Ricky Kurniawan Kertapersada Nomor17/Ricky/03/2001 tertanggal 17 Maret 2001, maka penyelesaian kewajibankompensasi atas lahan tumpang tindin yang diserahkan tersebut telahdilakukan sebelum batas waktu penyelesaian yang ditentukan dalam butir dHal 265 dari 221 Hal Put. 92/PDT/2018/PT JMB15.16.Surat dimaksud yakni tanggal 27 Maret 2001.

Ricky Mas Jaya dan PT.Ricky Mas Rizki Putra yangsebagian tumpang tindin dengan pencadangan HTI PT.Wirakarya Sakti Eks HPH PT. Kamiaka Surya Blok E (Petalokasi 1);PT. Ricky Kurniawan Kerta Persada seluruhnya masuk dalampencadangan HTI PT.

., jumlah Anggota Kelompok153.879 KK dan perkara tersebut telah diputus sebagaimana dalamhalaman 59 alinea 2, 3 dan 4, dimana Majelis Hakim dalam pertimbanganhukumnya memberikan pertimbangan sebagai berikut:Alinea 2: Menimbang, bahwa oleh karena dasar gugatan pada pokoknyasama dan anggota kelompok dan jumlahnya pada dasarnyasama, sedangkan Penggugat tidak menguraikan secara spesifikanggota kelompok mana yang memilih opsi keluar yang berhakdiwakilinya, maka telah terjadi tumpang tindin gugatan yangdapat

Action/2012/PN.Jkt.Pst., jumlah Anggota Kelompok153.879 KK dan perkara tersebut telah diputus sebagaimana dalamhalaman 59 alinea 2, 3 dan 4, dimana Majelis Hakim dalam pertimbanganhukumnya memberikan pertimbangan sebagai berikut:Alinea 2: Menimbang, bahwa oleh karena dasar gugatan pada pokoknyasama dan anggota kelompok dan jumlahnya pada dasarnyasama, sedangkan Penggugat tidak menguraikan secara spesifikanggota kelompok mana yang memilih opsi keluar yang berhakdiwakilinya, maka telah terjadi tumpang tindin

Olehkarena itu obyek sengketa berupa Surat Pemyataan Penguasaan FisikBidang Tanah (Sporadik) yang diterbitkan dikategorikan cacat hukumdan harus dibatalkan.10.Bahwa perbuatan Tergugat didalam menerbitkan Surat pernyataanpenguasaan fisik bidang tanah (Sporadik) yang menjadi obyek sengketatersebut mengakibatkan terjadinya tumpang tindin dengan tanah hak milikPenggugat adalah telah bertentangan dengan AsasAsas UmumPemerintahan Yang Baik (AAUPB) dalam hal ini :Asas Kepastian Hukum, yang mengutamakan

yang ditujukankepada Kepala Kantor Badan Petanahan Kabupaten Kabupaten Bogorperihal Pembatalan Sertifikat dan Pemblokiran Penerbitan Sertifikat diatastanah milik/dikuasai Pemerintah Kabupaten Bogor terletak disampingGedung PDIP Jalan Tegar Beriman Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong,Tertanggal 18 Januari 2013 yang pada isinya menerangkan bahwaPemerintah Kabupaten Bogor meminta pembatalan dan penundaan prosespenerbitan sertifikat yang diajukan oleh para Penggugat dengan alasandugaan adanya tumpang tindin

kedalam tanah milik Para Penggugat REKONPENSI;Menimbang, bahwa pemagaran tanah dengan seng yang dilakukan olehTergugat REKONPENSI karena Tergugat REKONPENSI merasa selaku pemilik daritanah Sertifikat Hak Milik Nomor 582 dan Sertifikat Hak Milik sebagaimanapertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas yang berada tepat disamping tanah milikPara Penggugat REKONPENSI, dari hasil pemeriksaan setempat yang dilakukanMajelis Hakim dan dihadiri oleh para pihak yang senyatanya tanah milik para pihaktidak tumpang tindin

No. 22/G/2020/PTUN.PLKSengketa dengan menghapus surat ukur, buku tanah, dan sertipikat masingmasing sebagaimana ketentuan Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (vide bukti P1, P2, T1, T8,T23, T29);Menimbang, bahwa pada saat pemeriksaan setempat ditemukan faktabahwa lokasi Objek Sengketa dan lokasi Sertipikat Hak Milik Penggugatterdapat tumpang tindin sebagian dengan tanah milik Penggugat (vide buktiBerita Acara Pemeriksaan Setempat tanggal 20 November 2020);Menimbang

yangterletak di Provinsi DKI Jakarta Wilayah Jakarta Selatan, Kecamatan KebayoranLama Kelurahan Grogol Selatan RT.001/RW.008 tercatat atas nama Drs.Tjejep Sudhira Latif yang tumpang tindin dengan Sertifikat Hak Milik No.235/Grogol Selatan seluas 2.802 m?

objek landreform yang diredistribusikan kepada para petanipenggarap berada di tempat lain, dimana kekeliruan penunjukan lokasitanah objek landreform di lapangan dipertegas lagi karena fisik tanahyang ditunjuk adalah tanah darat tinggi sedangkan objek landreformadalah tanah sawah, di samping itu penyebab kesalahan administrasiseperti halnya kesalahan objek hak dapat terjadi karena pada masa itubelum adanya Peta Pendaftaran Tanah dengan teknologi digitalsehingga memungkinkan saja terjadinya tumpang tindin

sekarang (Penggugat waktu itu) telah menunjuk 2 (dua) surat tanahyang dianggap Tergugat (penggugat waktu itu) telah tumpang tindihdengan tanah Penggugat (Tergugat waktu itu), Penggugat sekarangyang menyatakan 2 (dua) bidang tanah yang ditunjuk Tergugat TelahTumpang Tindih dengan tanah penggugat I, Penggugat sekarang hanyamenjelaskan 2 (dua) bidang tanah milik Tergugat dan Tergugat II, tetapitidak menjelaskan berapa luasnya dan berapa panjang x lebar tanah milikPenggugat yang tumpang yang tumpang tindin

Selain alasanalasan yang telah disebutkan di atas,TanahTanah Sengketa adalah milik PemohonKasasi atas dasar Sertifikat Hak Milik Nomor116/Pasar Baru, karena 11 (sebelas) Sertifikat HakGuna Bangunan atas TanahTanah Sengketatersebut diterbitkan di atas tanah hak Milik Nomor116/Pasar Baru secara tumpang tindin dan halHal. 62 dari 102 hal. Put.

Nomor3159 K/Pdt/2014Intervensi 1 s/d 19/Termohon Kasasi II s/d XXyang tidak berdasarkan prosedur yang benarkarena tidak berdasarkan data fisik dan datayuridis seperti yang ditentukan oleh peraturanperundangundangan, mengakibatkan 32 (tigapuluh dua) Sertifikat Hak Guna Bangunantersebut tumpang tindin dengan Sertifikat HakMilik Nomor116/Pasar Baru atas namaPemohon Kasasi (Penggugat) yang diterbitkanoleh Kantor Pertanahan (sekarang TermohonKasasi /Tergugat) dengan prosedur yangbenar sesuai dengan ketentuan

./2021/PT SMGkerugian bagi PENGGUGAT, yang mana untuk menghindari adanyatumpang tindin dalam memutuskan suatu perkara maka secara yuridisformil Gugatan a guo hanya dapat diajukan jika PENGGUGAT dapatmembuktikan laporan pidana dimaksud dan putusan pidananya sudahberkekuatan hukum tetap (in kracht), mendasarkan hal dimaksud sudahpantas dan seyogyanya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quomenyatakan gugatan PENGUGGAT masih premature atauPENGUGGAT belum saatnya mengajukan gugatan, oleh karenanyasudah

Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Pontianak belum dapat dipastikan siapa pengurus badan hukum /yayasan yang sah secara hukum sebagai pengelola Rumah Sakit IslamPontianak untuk mewakili kepentingan Tergugat II dalam perkara a quo, hal inibersifat fundamental demi menjamin kelangsungan proses perkara a qou sampaimemperoleh putusan pengadilan atas perkara a qou yang berkekuatan hukumtetap terutama dalam hal eksekusi (pelaksanaan) diktum putusan disampinguntuk menghindari adanya tumpang tindin

sengketa, ternyata Tergugat tidak melakukan penyelidikan riwayat bidangtanah yang menjadi dasar diterbitkannya Objek Sengketa secara baikdan benar menurut hukum;Demikian pula permohonan Objek sengketa aquo tidak diumumkan dan/atau ditempatkan dikantor Kepala Desasebagaimana telah diatur di dalam Pasal 6 Ayat 1 Peraturan PemerintahNo.10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, sehingga prosespenerbitan objek sengketa a quo adalah cacat hukum administratif yangmenyebabkan kesalahan objek dan tumpang tindin

Indo Kebuntidak tumpang tindin dengan Perjanjian Karya Pengusahaan PertambanganMineral dan Batu Bara( PKP2B) dan Izin Usaha Pertambangan Mineral danBatu Bara (IUP), Yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Batang hari;Halaman 40 dari 51 halaman Putusan Perdata No101/PDT/2020/PT JMBBahwa untuk kewajiban membangun kebun plasma 20 (dua puluh) persendari total yang dimohon PT. Indo Kebun telah bekerjasama dengan KUDSinar Tani, Sesuai dengan perjanjian kerjasama Kemitraan antara PT.

Dan saat ini Penggugat telahmengajukan gugatannya, maka sepatutnya Penggugat terlebih dahululahyang harus menerangkan dan membuktikan akan luasan sisa lahannya,yang menurtnya telah terjadi sengketa dan tumpang tindin dengan lahanyang dikuasai para Tergugat;15.