Asrul Masir Harahap,M.Pd/PemohonVIl untuk melakukan pemanggilan danmenyelenggarakan sendiri RUPSLB PT PPA Consultants:Menetapkan Mata Acara RUPS LB PT PPA Consultants antara lainsebagai berikut:a. Pertanggungjawaban Termohon untuk tahun Buku Perseroanterhitung sejak Desember 2016 sampai dengan Desember 2017;b.

Nomor 2951 K/Pdt/2019dan kuorum pengambilan keputusan RUPSLB adalah sah jika disetujuipaling sedikit 1/2 (seperdua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan;Menetapkan Saudara Ir. Asrul Masir Harahap, M.Pd./PemohonVIlsebagai Ketua Rapat dalam RUPSLB PT PPA Consultants;Memerintahkan agar Direksi dan Dewan Komisaris hadir pada rapatumum pemegang saham luar biasa sebagaimana dimaksud dalampermohonan a quo;8.

/Pemohon Kasasi VII/Pemohon VII untuk melakukanpemanggilan dan menyelenggarakan sendiri RUPSLB PT PPAConsultants/Termohon Kasasi I/Termohon ;3. Menetapkan mata acara RUPSLB PT PPA Consultants/TermohonKasasi I/Termohon antara lain sebagai berikut:a. Pertanggungjawaban Termohon Kasasi l/Termohon untuktahun buku perseroan terhitung sejak Desember 2016 sampaidengan Desember 2017;b.

Menetapkan jangka waktu) pemanggilan RUPSLB PT PPAConsultants/Termohon Kasasi I/Termohon adalah paling lambat 14(empat belas) hari sebelum diadakannya RUPSLB;5. Menetapkan kuorum kehadiran yakni paling sedikit % (satu perdua)bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir ataudiwakili dan kuorum pengambilan keputusan RUPSLB adalah sahjika disetujui paling sedikit 2 (satu perdua) bagian dari jumlah suarayang dikeluarkan;6. Menetapkan Saudara Ir. Asrul Masir Harahap, M.Pd.

/PemohonKasasi VIl/Pemohon VII sebagai Ketua Rapat dalam RUPSLB PTPPA Consultants/Termohon Kasasi I/Termohon ;7. Memerintahkan agar Direksi dan Dewan Komisaris hadir padaRUPSLB sebagaimana dimaksud dalam permohonan a quo;Mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono)Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi danTermohon Kasasi II telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 23Halaman 6 dari 9 hal. Put.

54% (lima puluh empat persen) dari seluruhsaham yang dikeluarkan oleh Perseroan;Bahwa untuk maksud penyelenggaraan RUPSLB, Pemohon telahmengajukan permintaan tertulis kepada Termohon selaku DireksiPerseroan melalui surat tertanggal 132016 (satu bulan Maret tahun duaribuenambelas) (Bukti P2) perihal Penyelenggaraan RUPSLB yangisinya kurang lebih meminta kepada Termohon selaku Direksi Perseroanagar melaksanakan/menyelenggarakan RUPSLB dengan agenda rapatpenggantian pengurus Perseroan;Bahwa berdasarkan

Nomor 812 K/Pdt/201710.11.12.13.14.15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraanRUPSLB diterima;Bahwa ternyata setelah waktu 15 (lima belas) hari sejak tanggal permintaanRUPSLB yang diajukan oleh Pemohon, Termohon selaku Direksi tidakjuga melaksanakan panggilan RUPSLB sebagaimana diminta;Bahwa oleh karena Termohon selaku Direksi Perseroan tidak melakukanpemanggilan RUPSLB, maka Pemohon mengajukan permintaanpenyelenggaraan RUPSLB kembali kepada Termohon II dan Termohon IIIselaku

, Pemohon tidak menerimaundangan penyelenggaraan RUPSLB dari Para Termohon (vide BUKTI P2dan P3);Bahwa dikarenakan permintaan penyelenggarakan RUPSLB kepada ParaTermohon tidak juga dilaksanakan, maka dengan terpaksa Pemohonmengajukan permohonan ( verzoek, petition ) Ketua Pengadilan NegeriJakarta Selatan untuk melakukan pemanggilan RUPSLB sendiri.

Telah mengajukan permintaan penyelenggaraan RUPSLB kepadaPara Termohon selaku Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan; daniii.

)Perseroan dengan agenda rapat: Pergantian Pengurus Perseroan;Memberikan Ijin kepada Pemohon untuk menunjuk sendiri Notaris untukRUPSLB;Menunjuk Pemohon atau kuasanya yang sah sebagai Ketua RUPSLB;Memberikan jin kepada Pemohon untuk melakukan sendiri pemanggilanRUPSLB terhadap para pemegang saham Perseroan dalam jangka waktu 7(tujuh) hari sebelum RUPSLB diadakan, tidak termasuk tanggal panggilandan tanggal RUPSLB:Halaman 4 dari 19 hal.

PPA CONSULTANTS(TERMOHON1);Atas permintaan Penyelenggaraan RUPSLB oleh PARA PEMOHONtersebut, maka berdasarkan Pasal 79 ayat (5) TERMOHONII wajibmelakukan pemanggilan RUPSLB terhitung 15 (lima belas) harisetelah menerima permintaan dari PARA PEMOHON ;Akan tetapi TERMOHONII pada faktanya tidak beritikad baikmenjalankan amanah undangundang sebagaimana dimaksud dalamPasal 79 ayat (5) ;5.

1) ;PARA PEMOHON MEMPUNYAI KEPENTINGAN YANG WAJAR, LAYAKDAN CUKUP UNTUK MEMINTA DISELENGGARAKANNYA RUPSLB ;Hal 7 dari 52 Hal Penetapan No.442/Pat.P/2018/PN Jkt.SelBahwa terdapat beberapa hal yang menjadi alasan kuat bagi PARAPEMOHON meminta diselenggarakannya RUPSLB sebagaimanadimaksud dalam permohonan ini adalah sebagai berikut :7.1.

Terhadap dalil Para Pemohon pada hal. 6 dan hal. 7 yakni: (kutipan)TERMOHONII TIDAK MELAKUKAN RUPSLB YANG DIMINTA OLEHPARA PEMOHON, DAN KARENANYA PARA PEMOHON MEMPUNYAIHAK UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN KEPADA PENGADILANUNTUK MENETAPKAN PEMBERIAN IZIN MELAKUKAN SENDIRIPEMANGGILAN DAN PENYELENGGARAAN RUPSLB ;3.

Bahwa selanjutnya PARA PEMOHON mengajukan PermohonanPermintaan RUPSLB, yang kali ini ditujukan kepada TERMOHON IIImelalui Surat Tercatat tanggal 12 Maret 2018 dengan tembusankepada Dewan Direksi dan Dewan Komisaris PI. PPACONSULTANTS (TERMOHON!), dimana pengajuan permohonanpermintaan RUPSLB ini adalah sesuai dengan pasal 79 ayat (6) huruf(a) dan huruf (b);Akan tetapi Permohonan Permintaan RUPSLB ini juga tidakditindaklanjuti oleh TERMOHON III;.

Bahwa dengan tidak diselenggarakannya RUPSLB oleh TERMOHON Il maupun oleh TERMOHON .

TulodongBawah raya No. 21, RT 003 RW 001, Keluarahan Senayan,Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2019/PN Kdl, halaman 3 dari 20Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta, pemegang Kartu) TandaPenduduk nomor 0952025105735517, selaku pemegang atau pemilikyang sah atas 63.750 saham dalam perseroan.selanjutnya disebut sebagai Pemegang Saham);Bahwa pada tanggal 24 Januari 2019, Pemohon telah menyelenggarakanRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) (RUPSLB 1),dimana sebelum RUPSLB diselenggarakan, sesuai ketentuan Pasal

;Bahwa, karena RUPSLB tidak memenuhi kuorum sebagaimana diatur didalam Anggaran Dasar, maka sesuai dengan Pasal 10 ayat 1 AnggaranDasar jo.

Lainlain yang dianggap perlu.Namun demikian, pada saat RUPSLB II dilaksanakan, Kembali hanya satudari Pemegang Saham yang hadir yaitu Lily Chandra, hal ini sebagaimanadibuktikan dalam Berita Acara RUPSLB berdarkan Akta Nomor 13tertanggal 8 Februari 2019 yang dibuat oleh dan di hadapan Prof.

) dan dengan memperhatikan RUPSLB yangtelah diselenggarakan sebelumnya, yaitu RUPSLB I dan RUPSLB II, makadengan merujuk pada ketentuan Pasal 86 ayat 5 UUPT jo.

kuorum untuk melaksanakan RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) ketiga PT Tossa Shakti karenakuorum RUPSLB kedua tidak tercapai, sehingga RUPSLB tidak dapatdilaksanakan;Menimbang, bahwa sebelum diselenggarakan RUPS maka yang harusdiperhatian adalah ketentuan sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 79Undangundang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yangberbuny/i:Ayat (1) Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimana

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan pengesahan surat permintaan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Mitra Agung Sawita Sejati (PT.MASS), yang diajukan Pemohon kepada Direksi (ic. Termohon I) dengan surat tanggal 30 Maret 2023 dan kepada Komisaris (ic.

Termohon II) dengan surat tanggal 17 April 2023;

Mitra Agung Sawita Sejati (PT.MASS), dengan bentuk kehadiran fisik dengan tempat Rapat yang ditentukan oleh Pemohon sepanjang berada di wilayah Kota Medan;

Mitra Agung Sawita Sejati (PT.MASS);

Termohon I, Termohon II, Termohon III, Termohon IV, Termohon V, Termohon VI, Termohon VII dan Termohon VIII, wajib hadir pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Mitra Agung Sawita Sejati (PT.MASS);

Menyatakan RUPSLB Tergugat I tanggal 21 September 2012 yang menyatakan Tergugat IX dan Tergugat XIV sebagai pemegang saham adalah cacat hukum, tidak sah, serta tidak mempunyai kekuatan hukum;4. Menghukum Tergugat IX dan Tergugat XIV untuk tidak melakukan perbuatan apa pun yang didasarkan pada RUPSLB Tergugat I tertanggal 21 September 2012 ; 5.

pemegang saham".Pelaksanaan RUPSLB juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 5ayat (2) anggaran dasar PT.

.RUPSLB 21 SEPTEMBER 2012: PEMANGGILAN RUPSLB DILAKUKANTANPA MEMPERHATIKAN KETENTUAN ANGGARAN DASAR.24.25.Bahwa setelah RUPSLB tanggal 24 Agustus 2012, selanjutnya padatanggal21 September 2012 TERGUGAT mengadakan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang dipimpin olehTERGUGAT X sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Rapat UmumPemegang Saham PT.

Tindak Lanjut RUPSLB tanggal 24 Agustus 2012Hasil RUPSLB tanggal 24 Agustus 2012 kemudian dicatat dalamHalaman 45 dari 275 hal.

melalui organ Dewan Komisaris melakukan pemanggilankepada para pemegang saham untuk menghadiri RUPSLB di HarianPelita" pada tanggal 24 Agustus 2012.Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2012 telah dilaksanakan RUPSLB PTBara Prima Mandiri (in casu Tergugat l) sebagai berikut :21.1. RUPSLB PT Bara Prima Mandiri (in casu Tergugat ) tanggal 24Halaman 116 dari 275 hal.

berdasarkan hasil RUPSLB Tanggal 21September 2012.

Bdg12.hutang perusahaan dan tuntutan karyawankaryawan yang sebagian besarupahnya sudah kurang lebih tiga bulan tidak dibayar tidak dapat dipenuhi jikamenunggu sampai gugatan RUPSLB yang diajukan TERMOHON berkekuatanhokum yang tetap. ltu lah sebabnya PARA PEMOHON mengajukanpermohonan resmi RUPSLB PT.

terlantar dan dapatbekerja seperti semula dengan kondisi yang lebih kondusif.Namun pelaksanaan RUPSLB tersebut harus terlebih dahulu dilakukandengan meminta ijin penetapan RUPSLB dari ketua Pengadilan Negeri ditempat perusahaan berdomisili, aquo di Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1AKhusus.Bahwa, Para Pemohon pada tanggal 14 Oktober 2016, pernah mendaftarkanPermohonan lzin RUPSLB Pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1AKhusus, sebagaimana dengan register No.473/Pdt.P/2016/PN.Bdg, yangmana atas permohonan

Pertanggungjawaban Termohon Selaku Mantan Presiden Direktur (SebelumAkta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.Natatex Prima No. 131 tanggal 30 Agustus 2013) Juga Telah diterima olehPara Pemegang Saham (acquit et decharge) ;Bahwa sesuai dengan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPSLB) PT.

untuk meminta izin kepadaPengadilan guna menyelenggarakan RUPSLB dengan agenda : Pertanggungjawaban Pengurus/Pengelola PTI.

Menyatakan tindakan para Tergugat dalam Rapat Umum Pemegang LuarBiasa (RUPSLB) tertanggal 5 Februari 2016 yang dituangkan dalam RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) perseroan Terbatas PTNatatex Prima dihadapan Notaris Elsa (Tergugat IV) adalah perbuatanmelawan hukum (onrecht matigedaad).3.

CitraLestari Semesta dan telah dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat sehinggaTergugat telah mengetahui tentang adanya RUPSLB melalui Pengadilan;13.Bahwa walaupun telah dibuat permohonan rapat umum pemegang sahamluar biasa (RUPSLB) ke Pengadilan Pekanbaru tanggal 19 November 2009No. 68/Pdt/P/2009/PNPbr dimana sewenangwenang Tergugat tetapmelaksanakan RUPSLB tanggal 11 Januari 2010 dan RUPS kedua tanggal26 Januari 2010;14.Bahwa atas tindakan Tergugat yang bersifat melakukan perbuatan melawanhukum, maka

Menyatakan tindakan Tergugat melakukan RUPSLB PT. CLS tanggal11 Januari 2010 maupun RUPS atau RUPSLB yang akan datang adalahmerupakan perbuatan melawan hukum;4. Menghukum Tergugat sejak gugatan ini didaftarkan di PengadilanNegeri Pekanbaru untuk tidak melaksanakan RUPS atau RUPSLB PT. CLS;5. Menghukum Tergugat untuk tidak melakukan RUPSLB PT. CLSmenunggu adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara inidan juga menyatakan RUPSLB PT.

Tetapi secara tidak beritikad baikTermohon Kasasi membuat RUPSLB yang pertama tanggal 11 Januari2010 dan RUPS LB yang kedua tanggal 26 Januari 2010.

Sebab perkara No. 68/Pdt.P/2009/PNPbr permintaan untuk RUPSLB yang diprakarsai oleh KetuaPengadilan Negeri.

dengan amarnya terhadappelaksanaan RUPSLB PT.

DUTATAMBANG GUNUNG PERKASA adalah sah susunannya sertaberhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikatmengenai segala hal yang dibicarakan dalam RUPSLB PT.DUTA TAMBANG GUNUNG PERKASA;11) Bahwa Tergugat perlu sampaikan bahwa dengan hadirnya kuasaPenggugat dalam RUPSLB PT.

Apakah pada aspek syarat sah untukmelaksanakan RUPSLB, atau pada saat penyelenggaraan RUPSLB ataukah pada hasil RUPSLB;Bahwa dalam hal ini Tergugat akan menjawab berdasarkankonstruksi hukum yang telah diuraikan pada paragraf sebelumnya:13) Bahwa sebelum pelaksanaa RUPSLB PT.

Rinrin Merinova;21) Bahwa terselenggaranya RUPSLB PT.

., M.Kn pada tanggal 04 Februari 2019;24) Bahwa perlu Tergugat tegaskan hasil RUPSLB PT. DUTATAMBANG GUNUNG PERKASA telah sesuai pula denganketentuan yang termuat dalam UU PT terkait pembuatanRisalah RUPSLB PT.

Tuan Thomas pada RUPSLB PT.

Seharusnyakehadirannya dalam RUPSLB disebutkan bertindak selaku kuasaHalaman 16 dari halaman 69 Putusan Nomor 134 / PDT / 2018 / PT.

TERGUGAT s/d Ill selaku Panitia Penyelenggara RUPSLB melakukanperbuatan melawan hukum berupa :1.

TERGUGAT Il, Ill, IX, X, Xl, XII, XII, XIV dan XV yang hadir dan ikutmengambil Keputusan dalam RUPSLB PT.

TERGUGAT XVI s/d XVIII Peserta RUPSLB yang hadir dan ikut mengambilKeputusan dalam RUPSLB PT. Pikiran Rakyat Bandung tanggal 22 Juni2016, melakukan perbuatan melawan hukum berupa : Ikut mengambil keputusan dalam RUPSLB, walaupun suaranya tidak sahkarena hanya dilengkapi dengan kuasa dibawah tangan, seharusnyadilengkapi dengan surat kuasa bersama yang dibuat dihadapan notaris.d. TERGUGAT XIX Peserta RUPSLB yang hadir dan ikut mengambilKeputusan dalam RUPSLB PT.

Pikiran Rakyat Bandung, dimana RUPSLB tersebut tidakpernah diakui oleh mayoritas pemegang saham lainnya.Bahwa, bukti nyata bahwa RUPSLB tanggal 22 Juni 2016 tersebut tidak sahdan tidak diakui oleh pemegang saham mayoritas lainnya, hal mana terbuktipada tanggal 23 Juni 2016 telah dilaksanakan RUPS Tahunan PT.

RADJILIS HAMZAH menghadiri RUPSLB mengaku sebagaikomisaris PT. AMT padahal ia telah diberhentikan dalam keputusan RUPStanggal 15 Juli 2010 yang ditegaskan kembali dalam RUPS tanggal 11 Juli2011 berdasarkan akta Notaris No. 4 tanggal 09 Agustus 2011 ;4 IR. SUPARDI menghadiri RUPSLB sebagai yang mewakili PT.Pembangunan Sumbar juga tidak sah karena legalitas PT.

., namun akta tersebut juga belum disahkan oleh MenKumHanm ; Bahwa RUPSLB tanggal 30 Juli 2012 tersebut diadakan oleh IBRAHIMHASAN selaku Direksi PT.

AMTberdasarkan RUPSLB tahun 2011 :Bahwa RUPSLB tanggal 30 Juli 2012 berpedoman pada Akta No. 08 ; Bahwa berdasarkan Akta No. 08 yang dibuat oleh Notaris YENITAASMAWEL, dengan adanya 3 (tiga) pemegang saham meskipun KoperasiBank Nagari tidak hadir maka qorum sudah tercapai dan cocok denganAnggaran Dasar PT.

SUPARDI, IBRAHIM HASAN, Terdakwa I RADJILIS HAMZAH danTerdakwa III ACHYARMAN, sedangkan pihak Koperasi Pegawai BankNagari tidak hadir ;Bahwa hasil RUPSLB tersebut diantaranya memberhentikan HAMZAHsebagai Komisaris dan FIRDAN JAYA LESMANA sebagai Direktur PT.AMT karena sudah melakukan penyelewengan ; Bahwa RUPSLB tersebut diadakan atas kemauan Direksi ; Bahwa Notaris hadir setelah rapat berjalan, dan hasil RUPSLB tersebutdiserahkan pada IBRAHIM HASAN sebagai Direksi dan Direksi yangmengantarkan ke

Achyar ;96Bahwa Terdakwa III ikut rapat dalam RUPSLB tanggal 30 Juli 2012 tersebutkarena diundang oleh Direksi PT. AMT sebagai Komisaris ; Bahwa agenda RUPSLB tersebut diantaranya membatalkan Akta No. 04 danmemberhentikan HAMZAH sebagai Komisaris karena masa jabatannya telahBahwa yang hadir dalam RUPSLB tersebut adalah : Terdakwa II, TerdakwaI RADJILIS HAMZAH, Terdakwa IIT MASRI DARWIS, Ir. SUPARDI dariPT.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan pemanggilan RUPSLB PT.

Elesgo HDM Asia;

Perintah yang mewajibkan Direksi dan/atau Dewan Komisaris untukhadir dalam RUPS;Bahwa setelah Pemohon berkalikali mengundang Termohon selaku PemilikSaham untuk melaksanakan RUPSLB guna melakukan penambahan modaldan atau penambahan modal yang ditempatkan/disetor akan tetapi tidakadanya respon yang positif dari Termohon, maka sungguh patut danberalasan hukum Pemohon menduga Termohon tidak akan hadir kembaliwalaupun Pemohon telah melakukan Pemanggilan RUPSLB berdasarkanIzin pengadilan;Bahwa berdasarkan

alasan hukum tersebut dan dengan dasar hukum Pasal80 ayat (3) Undang Undang Perseroan Terbatas, Pemohon meminta agarYang Mulia Pemeriksa Perkara berkenan untuk memberikan jinPemanggilan RUPSLB kepada Pemohon dan menetapkan RUPSLBPerseroan dengan rincian sebagai berikut ini: Bentuk RUPS RUPSLB Mata Acara Penambahan modal dasar dan atau penambahanmodal yang ditempatkan/disetor; Penawaran Saham kepada para Pemegang Saham Kuorum 1/5 (satu perlima) bagian dari jumlah seluruhsaham dengan hak suara hadir

Elesgo HDM Asia sebagai berikut: Bentuk RUPS RUPSLB Mata Acara Penambahan modal dasar dan atau penambahanmodal yang ditempatkan /disetor; Penawaran Saham kepada para Pemgang Saham Kuorum 1/5 (Satu perlima) bagian dari jumlah seluruh sahamdengan hak suara hadir atau diwakill Ketua Rapat Yulianti Djoko (Pemohon) 4.

Bahwa Pemohon telah berulang kali mengundang Termohon Ill selakupemilik saham lain untuk mengadakan RUPSLB dengan tujuan danagenda penambahan modal dasar dan atau penambahan modal yangditempatkan/disetor, akan tetapi tidak pernah mendapatkan respon positifdari Termohon Ill sebagaimana Surat Undangan RUPSLB tanggal 04Februari 2019 dan 25 Februari 2019 dan pemanggilan melalui Surat KabarWarta Kota;Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon danTermohon II menyatakan Termohon Ill tidak

/disetor dan dari bukti P2a sampaidengan P4c adalah bukti dimana Pemohon telah mengundang Termohon IIIuntuk menghadiri RUPSLB di atas akan tetapi Termohon III tidak menghadiriacara tersebut dan tanpa memberikan alasannya;Menimbang, bahwa dalam posita angka 3 Pemohon mendalilkan maksuddan tujuan diselenggarakan RUPSLB adalah untuk menambah modaldasar perseroan yang semula berjumlah Rp.4.000.000.000, (empat milyarrupiah) ditambah Rp.3.000.000.000, (tiga milyar rupiah) sehingga jumlahkeseluruhan adalah

Tumpal Dorianus Pardede dalam RUPS tersebut harusdinyatakan tidak sah menurut hukum;Oleh karena baik RUPSLB tanggal 06 Juni 2008 maupun RUPSLB tanggal21 Juni 2008, telah berlangsung dengan tanpa quorum, maka menuruthukum rapat tersebut tidak sah.

Pardede Holding Company baik sebelum maupunsesudah RUPSLB PT.

No. 607 K/Pdt/201 1Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan menangani perkara ini untukmenghukum para Tergugat dalam Rekonvensi/para Penggugat dalamKonvensi agar tunduk dan patuh pada seluruh hasil RUPSLB tanggal 06Juni 2008 dan RUPSLB tanggal 21 Juni 2008 tersebut;5.

No. 607 K/Pdt/201 1secara formil dilakukan pembagian kepada masingmasing ahliwarisnya,namun dalam rangka pelaksanaan RUPSLB tersebut hendaknya sahamdibagi sama rata untuk digunakan dalam pelaksanaan RUPSLB tersebutdan seterusnya;e Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atasMajelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.

tanggal 06 Juni 2008 dan RUPSLB tanggal 21 Juni 2008juga bertentangan dengan pesan dari Alm.

Rapat Umurn Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Keduapada tanggal 14 Maret 2007 berdasarkan undangan Direktur Utama PT.

Menetapkan pemberian izin kepada Pemohon untukmenyelenggarakan sendiri pemanggilan Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Rumah Sakit Haji Jakarta,dengan ketentuan :a. Bentuk RUPS adalah Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPSLB) ;Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 222 PK/Pdt/2009b. Mata acara RUPSLB adalah : Menetapkan Susunan Direksi danKomisaris PT. Rumah Sakit HajiJakarta ;c. Jangka waktu pamanggilan RUPS adalah 14 (empat belas) hari sebelumtanggal RUPS diadakan ;d.

Memerintahkan Termohon , Termohon Il, Termohon Ill untukwajib hadir dalam RUPSLB ;4. Memerintahkan Direksi dan Komisaris PT. Rumah Sakit HajiJakarta untuk wajib hadir dalam RUPSLB ;5. Menetapkan biaya permohonan menurut hukum ;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Termohon mengajukaneksepsi pada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut :A.

Menetapkan pemberian izin kepadaPemohon untuk menyelenggarakansendiri pemanggilan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) PT. Rumah Sakit HajiJakarta, dengan ketentuan :a. Bentuk RUPS adalah Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPSLB) ;b. Mata acara RUPSLB adalah : Menetapkan Susunan Direksi danKomisaris PT. Rumah Sakit HajiJakarta ;c. Jangka waktu pemanggilan RUPS adalah 14 (empat belas) hari sebelumtanggal RUPS diadakan ;d.

Memerintahkan Termohon , Termohon Il, Termohon Illuntuk wajib hadir dalam RUPSLB ;4. Memerintahkan Direksi dan Komisaris PT. Rumah SakitHaji Jakarta untuk wajib hadir dalam RUPSLB ;5.

29 November2006 dan setelah RUPSLB 29 November 2006 tetap sama, untuk lebih jelasnya mohonlinat tabel dibawah ini: Keterangan Sebelum RUPSLB 29 Setelah RUPSLB 29November 2006 November 2006Jumlah 16.200.000 lembar 16.200.000 lembarNilai Nominal Rp. 1000, Rp. 1000,per lembarsahamNilai total Rp. 16.200.000 Rp. 16.200.000nominal 5.

Tergugat Ill tidak mempunyai peran apapundalam RUPSLB 29 November 2006 karena Tergugat III memang baru eksis setelahdilaksanakannya RUPSLB 29 November 2006 tersebut;c.

Bahwa sebelum Tergugat membuka RUPSLB pada tanggal 29 November 2005,Penggugat melalui kuasanya yang bernama Johnny G. Plate dan Anmad Hakim SafariMalangjudo mengajukan penolakan atas agenda RUPSLB tersebut.

tanggal 29 November 2006 dan setelah RUPSLB tertanggal 29November 2006 tetap sama.c.

penegasanUndangan RUPSLB tertanggal 20 November 2006 dan merupakan bagian yang tidakterpisahkan dari Undangan RUPSLB tertanggal 20 November 2006.

Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya rapat, parapemegang saham perseroan atau kuasa mereka yang sah dimintadengan hormat agar sudah berada di tempat rapat sedikitnya 30(tiga puluh) menit sebelum rapat dimulai;Sehingga dengan demikian kehadiran Penggugat yang diwakili olehkuasanya dalam RUPSLB PT Multicon Indrajaya Terminal tanggal 25Juni 2014 tersebut sangatlah penting dan krusial karena Tergugat 1menyatakan dalam undangannya bahwa dalam RUPSLB tersebutdiagendakan untuk elakukan perubahan modal

Akan tetapi dalam pelaksanaan RUPSLB PTMulticon Indrajaya Terminal tertanggal 25 Juni 2014, Penggugat yanghadir melalui kKuasanya malahan dihalanghalangi dan tidakdiperbolenkan memasuki ruang rapat RUPSLB PT Multicon IndrajayaTerminal tertanggal 9 Juni 2014 tersebut;Bahwa kemudian dalam RUPSLB PT Multicon Indrajaya Terminaltertanggal 25 Juni 2014 tersebut Tergugat 1 dan Tergugat 2menyetujui dalam rapat untuk:Menyetujui untuk meningkatkan Modal Dasar Perseroan dari semulaRp872.600.000.000,00 (delapan

Bahwa Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3 dan Tergugat 4 dalampelaksanaan RUPSLB PT Multicon Indrajaya Terminal tertanggal 25 Juni2014 yang tidak mengakomodir kepentingan dan hak Penggugat yangkuasanya dihalangidilarang untuk hadir dalam RUPSLB tersebut dankemudian dengan mendasarkan pada RUPSLB PT Multicon IndrajayaTerminal tertanggal 25 Juni 2014 telah mengeluarkan Penggugat darikepengurusan perseroan sebagaimana tercantum dalam Akta Nomor 116tertanggal 25 Juni 2014 yang mengakibatkan Tergugat 1

Nomor 2775 kK/Pdt/2016dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 25Juni 2014 yang dibuat hadapan Tergugat IV yang dihadiri Tergugat Ill,Tergugat II, dan Tergugat serta Pengurusnya adalah sah dan berlaku;.

Pemegang Saharn Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 25 Juni2014 yang dibuat di hadapan Tergugat IV adalah sah;C.

Oceania Development yang disampaikan oleh Notaris FX Budi SantosoIsbandi, SH., berdasarkan hasil RUPSLB PT.

Untuk menyatakan bahwa RUPSLB Tergugat Il Intervensi 1tanggal 4 Juni 2015 dan akta notaris hasil RUPSLB adalah tidaksah karena telah melanggar hukum Pasal 79, 80 dan 81 UU No. 40Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas haruslah dibuktikanberdasarkan Putusan Pengadilan Negeri yang telah berkekuatanhukum tetap, sebab pelaksanaan dan hasil RUPSLB merupakanurusan KEPERDATAAN diantara para pemegang saham, Direksidan Komisaris.

Pelaksanaan RUPSLB PT Oceania Development (Tergugat llIntervensi 1) tanggal 4 Juni 2015.10.

Dewan Komisaris melakukan pemanggilan RUPSLB adalah tanggal20 Mei 2015.b.

;yang tercermin pada RUPSLB PT Oceania Development tanggal 4 Juni 2015.Halaman 96 dari 102 halaman.

BankLiman International tanggal 27 Juli 2010 (dalil gugatan Nomor 8)memutuskan agar masalah AYDA diselesaikan dengan "Jual Beli denganAngsuran" dan keputusan tersebut diubah dengan RUPSLB tanggal 5Mei 2011 yang pada pokoknya RUPSLB sepakat membatalkankeputusan RUPSLB tanggal 27 Juli 2010 dan RUPSLB memerintahkanpengembalian uang angsuran yang telah diterima oleh Penggugat (dalilgugatan Nomor 12);.

Bahwa didalilkan oleh Termohon Kasasi Keputusan RUPSLB tanggal27 Juli 2010 tersebut dibatalkan oleh Keputusan RUPSLB tanggal 5 Mei2011 dengan dasar tindakan RUPSLB tanggal 27 Juli 2010 tersebutmelanggar ketentuan Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/23/PBI/2010tanggal 29 Desember 2010;3.

Bank Liman International padatanggal 27 Juli 2010;Bahwa didalilkan oleh Termohon Kasasi Keputusan RUPSLB tanggal27 Juli 2010 tersebut dibatalkan oleh Keputusan RUPSLB tanggal 5 Mei2011 dengan dasar tindakan RUPSLB tanggal 27 Juli 2010 tersebutmelanggar ketentuan Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/23/PBI/2010tanesal 29 Desember 2010;Bahwa dari dua waktu antara RUPSLB tanggal 27 Juli 2010 danPeraturan Bank Indonesia tanggal 29 Desember 2010, dapatdisimpulkan tidak tepat apabila suatu keputusan dapat

Bahwa hubungan fasilitas pinjaman itu disetujui dalam RUPSLB tanggal27 Juli 2010 dan de jure diakui oleh isi keputusan RUPSLB tanggal 5 Mei2011, hal mana dalam salah satu point isi keputusan RUPSLB tersebutHalaman 123 dari 162 hal. Put.

Bank Liman International pada tanggal 27 Juli2010;Bahwa didalilkan oleh Termohon Kasasi Keputusan RUPSLB tanggal 27Juli 2010 tersebut dibatalkan oleh Keputusan RUPSLB tanggal 5 Mei2011 dengan dasar tindakan RUPSLB tanggal 27 Juli 2010 tersebutmelanggar ketentuan Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/23/PBI/2010tawzal 29 Desember 2010;Bahwa dari dua waktu antara RUPSLB tanggal 27 Juli 2010 danPeraturan Bank Indonesia tanggal 29 Desember 2010, dapatdisimpulkan tidak tepat apabila suatu keputusan dapat

No. 13830 K/Pdt/2010saham lainnya untuk menghadiri RUPSLB, Sabtu 25 Juli 2009bertempat di Pekanbaru (Bukti T3).. Bahwa pada acara RUPSLB tersebut dihadiri Pemohon/TermohonKasasi sesuai absensi (daftar hadir), Sabtu 25 Juli 2009 (Bukti T4). Dan pada RUPSLB tersebut Pemohon/Termohon Kasasi tidakpernah mengusulkan atau meminta, agar dilakukan audit neraca perseroanPT Tatawood Prima Industri sebagaimana diatur dalam Pasal 138 ayat (4)UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Bukti T5).

Sehinggaacara atau agenda RUPSLB hanya tersebut menyetujui halhal sebagaiberikut;a. Pembayaran utang perseroan kepada pihak ketiga;b. Utang pemegang saham kepada perseroan;. Bahwa sehingga dengan demikian, maka dengan suara bulat,RUPSLB menyetujui sebagai berikut;a. Menyetujui perusahaan akan menjual aset perusahaan yangbisa dijual untuk membayar utang kepada pihak ketiga, yangdiprioritaskan dijual kepada para pemegang saham;b.

Bahwa atas keputusan RUPSLB tersebut maka Pemohon/TermohonKasasi menyampaikan surat keberatan kepada Termohon/PemohonKasasi 30 Juli 2009, intinya menolak hasil RUPS.LB (Bukti T6).Maka dengan alasan penolakan tersebut maka Pemohon/TermohonKasasi mengajukan permohonan kepada pengadilan, dan memintapenetapan pemeriksaan neraca PI Tatawood Prima Industri dalamhal ini adalah Termohon/ Pemohon Kasasi..

Bahwa dasar Permohonan Pemohon/Termohon Kasasi dalamperkara ini adalah penolakan atas hasil RUPSLB diselenggarakan 25 Juli2009 sesuai surat keberatan dari Pemohon 30 Juli 2009.Sehingga Pemohon mengajukan permohonan untuk penetapanpemeriksaan neraca PT Tatawood Prima Industri melaluiPengadilan Negeri didasari Pasal 138 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3)huruf (a) UU No 40 Tahun 2007, tentang Perseroan Terbatas.Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 13830 K/Pdt/20106.

Bahwa setelah pelaksanaan RUPSLB 25 Juli 2009, belum pernah adapenyelenggaraan RUPS maupun /RUPSLBperseroan.

Hal 5 dari 36 hal12.13.14.Dengan telah dinyatakannya RUPSLB tanggal 25 Mei 2015 tidakmempunyai kekuatan hukum mengikat, maka menghukum PARATERGUGAT untuk mengembalikan PENGGUGAT seperti keadaansemula sebelum adanya RUPSLB tanggal 25 Mei 2015.Bahwa diikutsertakannya TURUT TERGUGAT sebagai pihak dalam perkaraaguo karena akibat perbuatan melawan hukumnya PARA TERGUGAT,keputusan RUPSLB tanggal 25 Mei 2015 berikut aktaakta Notaris yangmencatatkan RUPSLB tersebut telah diberitahukan kepada TURUTTERGUGAT

Membatalkan dan Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukumKeputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PARATERGUGAT tanggal 25 Mei 2015 berikut segala aktaakta Notaris yangPUTUSAN.NOo.354/PDT//2017/PT.Bdg. Hal 8 dari 36 haldibuat dan mencatatkan Keputusan RUPSLB tanggal 25 Mei 2015 yangmemberhentikan PENGGUGAT sebagai Direktur perseroan TERGUGAT III;5.

tanggal 25 Mei 2015(1) Bahwa tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan adanya RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 25 Mei2015 yang memberhentikan Tn.

Jika memang ada RUPSLB pada tanggaltersebut quod non maka dengan ini Tergugat dan Tergugat IImensomir Penggugat untuk membuktikan dalilnya.

Hal 23 dari 36 halRapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS,adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidakdiberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yangditentukan dalam Undangundang ini dan/atau anggaran dasar.Jadi, organ perseroan berupa RUPSLB yang berwenangmemberhentikan, dan bukan pemegang saham diluar RUPSLB.