Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan Kepala DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, N.I.K :34.7108.210858.0002, atas nama SUJUDI REKSO PUTRANTO,SH, tertanggal 12 Mei 2008, (bukti PI) ;2 Foto copy Kutipan Akta Nikah No.303/18/XII/1988, tertanggal 10Desember 1988, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan AgamaKecamatan Depok, Kabupaten Sleman, diberi tanda (bukti P.2) ;3 Foto copy Surat Keterangan Lahir No.490609, atas nama DAVARIZKY RAMADHAN PUTRO, oleh Bidan Ny.Hj.ENDANGPURWATI, AMKeb SIPB

Bahwa Judex Factie telah salah menilai pembuktian dan salahmenerapkan hukum karena Korban Umi Insiyah meninggal akibat sakit tgl25 Juni 2018 dan bukan kecelakaan sesuai dengan surat keterangankematian dari bidan Fatmawati (SIPB) No503.446/0032/SIPB.4366.6.3/2018, dan dibenarkan oleh keterangan parasaksi yaitu Miftakul Effendi, Lutfi Effendi dan Djie Selly Imanuel maupunketerangan Terdakwa sendiri.7.

kegiatan untuk memproduksi Mineral dan/atauBatubara dan Mineral ikutannya, sedangkan yang dimaksud izindalam Pasal 158 Undangundang Nomor 3 Tahun 2020 tentangPerubahan Undangundang Nomor 4 Tahun 2009 tentangPertambangan Mineral dan Batu Bara adalah izin sebagaimanadiuraikan dalam Pasal 35 Undangundang Nomor 3 Tahun 2020tentang Perubahan Undangundang Nomor 4 Tahun 2009tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara yang terdiri dariIUP, IUPK, IUPK sebagai kelanjutan Operasi Kontrak / Perjanjian,IPR, SIPB

usahapenambangan tempat Terdakwa bekerja tersebut tidak ada izin;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, olehkarena Terdakwa melakukan perbuatannya dengan alatalat danCaracara sebagaimana yang telah uraian Majelis Hakim diatasuntuk memperoleh butiran emas sehingga hal tersebut termasukke dalam bentuk kegiatan penambangan dan Terdakwa tidakmempunyai izin untuk melakukan penambangan dari instansiyang berwenang baik berupa IUP, IUPK, IUPK sebagai kelanjutanOperasi Kontrak / Perjanjian, IPR, SIPB

Produksi setelahdilakukan pengambilan dan overlay titik titik koordinat dilapangan, sertatelah dijelaskan adanya kegiatan penjualan komoditas tambang (batuankerikil berpasir Alami/Sirtu), oleh karena itu sesuai dengan pasal 35 UURI No 03 tahun 2020 tentang pertambangan dan batu bara disebutkanbahwa setiap usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan perizinanberusaha dari pemerintah pusat, dan dilaksanakan melalui pemberianizin yang salah satunya terdiri dari IUP dan surat Izin penambanganBatuan (SIPB

), maka kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa di luarWIUP yang telah dimiliki wajib memiliki IUP / SIPB; Bahwa kegiatan penambangan yang dilakukan oleh terdakwaberdasarkan datadata koordinat WIUP dan datadata koordinatpengecekan lapangan, overlay yang dilakukan serta hasil overlay yangsejauh sekitar 1.620 meter dari WIUP oprasi produksi yang diterbitkankepada yang bersangkutan merupakan kegiata penambangan tanpa izin,karena dilakukan diluar WIUP oprasi produksi milik terdakwa;Perbuatan terdakwa sebagaimana

Produksi, setelan dilakukan pengambilan danoverlay titik titikk koordinat dilapangan, serta telah dijelaskan adanyakegiayan penjualan komoditas tambang (batuan kerikil berpasiralami/sirtu), oleh karena itu sesuai dengan Pasal 35 UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 3 tahun 2020, disebutkan bahwa setiap usahapertambangan dilaksanakan berdasarkan perizinan berusaha daripemerintah pusat, dan dilaksanakan melalui pemberian izin yang salahsatunya terdiri dari WIUP dan surat Izin penambangan batuan (SIPB

),maka kegiatan yang dilakukan yang bersangkutan di luar WIUP yang telahdimiliki, wajib memiliki WIUP/ SIPB; Bahwa berdasarkan datadata koordinat WIUP dan datadatakoordinat pengecekan lapangan, overlay yang dilakukan serta hasilHalaman 20 dari 42 Putusan Nomor 56/Pid.B/LH/2021/PN Stroverlay yang sejauh sekitar 1.620 (Seribu enam ratus dua puluh) meterdari WIUP oprasi produksi yang diterbitkan kepada yang bersangkutanmerupakan kegiatan penambangan tampa izin, Karena dilakukan diluarWIUP operasi produksi

Pasal 35 Undangundang RI No.3 Tahun 2020 TentangPerubahan Atas UU RI No.4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral danBatubara maka dapat dikatakan Terdakwa telah melakukan kegiatan untukmemproduksi Mineral dan/atau Batubara dan Mineral ikutannya tanpamemiliki perizinan berusaha yang diberikan oleh Pemerintah Pusat meliputinomor induk berusaha, sertifikat standar dan/atau izin yang terdiri atas IUP,IUPK, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, IPR, SIPB, izinpenugasan, Izin Pengangkutan

Pasal 129 ayat (1) SIPB diberikan oleh Menteri berdasarkan permohonanyang diajukan oleh: a. BUMD/Badan Usaha milik desa; b. Badan Usahaswasta dalam rangka penanaman modal dalam negeri; c.

Koperasi; ataud. perusahaan perseorangan.Berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (3)Undang UndangRepublik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 tentang PertambanganMineral dan Batubara, IUP, IPR, IUPK, SIPB, IUJP diberikan olehPemerintah Pusat (Menteri).Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang UndangRepublik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 tentang

Pasal 86A Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atasUndang Undang Republik Indonesia nomor 4 tahun 2009 tentangPertambangan Mineral dan Batubara, Izin yang dapat dimiliki oleh BadanUsaha, Koperasi, Perusahaan Perseorangan dan orang perseoranganadalah IUP, IPR atau SIPB.

SIPB;f. izin penugasan;Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 708/Pid.B/LH/2021/PN Btmg. Izin Pengangkutan dan Penjualan;h. 1UJP; dani.

Berusaha adalah legalitas yang diberikankepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/ataukegiatannya;Menimbang, bahwa Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnyadisebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan;Menimbang, bahwa Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnyadisebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan dalamwilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas;Menimbang, bahwa Surat Izin Penambangan Batuan, yang selanjutnyadisebut SIPB

OOO perorang setiapmelaksanakan kegiatan pengambilan batu jenis Padas tersebut .Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN BIgBahwa Terdakwa melakukan kegiatan pengambilan batu jenis Padasdari pinggiran danau Toba yang berada di Toba Holbung,Desa Siregar AekNa las kec Uluan kab Toba,tidak memiliki izin Usaha Pertambangan (IUP),IUPK, IPR, SIPB atau izin dalam bentuk apapun dari pihak yang berwenang.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 158 dari UU No. 3 Tahun

Balige,Kab.Toba atau setidaktidaknya pada suatu tempatlain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige,Yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukanmenampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan danf atauPemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan,Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegangIUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin, Perbuatan dilakukan oleh para terdakwadengan cara sebagai berikut:Bahwa benar TERDAKWA : DONAL SUGIANTO BUTARBUTARbersama

OOO perorang setiapmelaksanakan kegiatan pengambilan batu jenis Padas tersebut .Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan pengambilan batu jenis Padasdari pinggiran danau Toba yang berada di Toba Holobung,Desa Siregar AekNa las kec Uluan kab Toba,tidak memiliki izin Usaha Pertambangan (IUP),IUPK, IPR, SIPB atau izin dalam bentuk apapun dari pihak yang berwenang.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 161 dari UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UUNo. 4 Tahun 2009 tentang

dari 26 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN Big2020 tentang perubahan atas UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang PertambanganMineral dan Batubara.Berdasarkan pasal 161 UU RI No. 3 Tahun 2020 tentang perubahan atasUU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubaramenjelaskan Setiap orang yang menampung, memanfaatkan, melakukanpengolahan dan / atau Pemurnian, Pengembangan dan / atau Pemanfaatan,Pengangkutan, Penjualan Mineral dan / atau Batubara yang tidak berasal dariPemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB

KontraklPerjanjian;ef SIPB;g. izin penugasan;h. Izin Pengangkutan dan Penjualan;I. IUJP; danj. IUP untuk Penjualan.

SIPB (Surat Izin Penambangan Batuan), f). izinpenugasan, g). Izin Pengangkutan dan Penjualan, h). IUJP (lzin Usaha JasaPertambangan), dan i).

Fotokopi Surat keterangan Kelahiran Nomor SIPB No. 2522/II/VBPM/V/2014tertanggal 12 Januari 2014 yang selanjutnya diberi tanda P 7 ;Menimbang, bahwa selain buktibukti tertulis tersebut, Pemohon jugamengajukan 2 (dua) orang saksi kepersidangan yang didengar keterangannya dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :Saksi 1.

tanggal 03 September 2007 di Majene , Sulawesi Barat , Pemohontelah menikah dengan seorang lakilaki bernama HASAN, sesuai denganKutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan AgamaKecamatan Banggae, Kabupaten / Kota Majene , Sulawesi Barat Nomor :396 /26/1X/ 2007 ;e Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dan suami pemohon telahdikaruniai 1 (datu) orang anak bernama REVAND HANI ALJABBAR , jenis kelamin : lakilaki , lahir di Balikpapan pada tanggal 05Maret 2008 sesuai dengan Surat Kelahiran SIPB

(bukti P9) .10.Keterangan Lahir SIPB Nomor : 449.2/004/SIPB/2012, tanggal 12Januari 2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh penolongpersalinan Bidan Widayati, Amd Keb, yang menerangkan bahwa dirumah bidan dengan alamat di Bratan 007/006 Pajang, Laweyan,Surakarta, pada hari Minggu tanggal 11 Januari 2015 pukul 23.35 WIB.telah lahir seorang bayi lakilaki, dari orang tua : nama ibu : Ny. NurWidayati, nama ayah : Tn. Ratno.

dalam rangka pengusahaanmineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikanumum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan,pengolahan dan/atau pemurian atau pengembangan dan/ataupemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang;Bahwa Pasal 35 ayat (2) Undang Undang Nomor 03 tahun 2020tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 04 Tahun 2009Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara izin terdiri atas :IUP;IUPK;IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian;IPR;SIPB

Nomor 03 tahun2020 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 04 Tahun 2009Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dimaksud denganIzin Pertambangan Rakyat (IPR) adalah Izin untuk melaksanakan UsahaPertambangan dalam wilayah Pertambangan rakyat dengan luas wilayahdan investasi terbatas;Bahwa Pasal 1 ayat (13a) Undang Undang Nomor 03 tahun 2020tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 04 Tahun 2009Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dimaksud denganSurat Izin Penambangan Bebatuan (SIPB

SIPB;f. Izin penugasan;Izin pengangkutan dan penjualan;= &Izin usaha jasa pertambangan; dani.

yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dipersidangan dan setelah permohonannya dibacakan Pemohon menyatakan tetap padapermohonannya; Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telahmengajukan buktibukti surat sebagai berikut: 1 Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 16030522504880002 atas nama SUPENO diberi tandaP1;2 Fotocopy Surat Kutipan AKta Nikah Nomor 202/43/IV/2010 tanggal 4 April 2010, antara SUPENO dengan RIANTI P2;3 Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran, Nomor: SIP/800/07/SIPB

Perizinan Berusaha dilaksanakan melalui pemberian:a. nomor induk berusaha;b. sertifikat standar; dan/atauc. izin.Izin terdiri atas:IUP;IUPK;IUPK sebagai Kelanjutan OperasiKontrak/Perjanjian;IPR;SIPB;izin penugasan;Izin Pengangkutan dan Penjualan;IUJP; danIUP untuk Penjualan.Yang dimaksud dengan "izin penugasan adalah izin dalam rangka~RQ9TP TO TDpengusahaan Mineral radioaktif sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang ketenaganukliran.

Pemerintah Pusat dapat mendelegasikankewenangan pemberian Perizinan Berusaha kepada Pemerintah DaerahProvinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.Pendelegasian kewenangan Perizinan Berusaha oleh Pemerintah Pusat kepadaPemerintah Daerah provinsi didasarkan pada prinsip efektivitas, efisiensi,akuntabilitas, dan eksternalitas dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan,antara lain dalam pemberian IPR dan SIPB;Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 angka 7 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor

Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Izin UsahaPertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut dengan IUPK, adalah izinHalaman 19 dari 24 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2020/PN Lgsuntuk melaksanakan Usaha Pertambangan di wilayah izin usaha pertambangankhusus;Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 angka 13a UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara,Surat Izin Penambangan Batuan, yang selanjutnya disebut SIPB

Menyatakan terdakwa AGUS Anak SIDIK terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang melakukan, yangmenyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan setiap orang yangmelakukan penambangan tanpa Izin; Izin Usaha Pertambangan (IUP), IzinUsaha Pertambangan Khusus (IUPK), Izin Pertambangan Rakyat (IPR),Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB), Izin Penugasan, Izin Pengangkutandan Penjualan, Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP), Izin UsahaPertambangan (IUP) untuk penjualan, dari Pemerintah

sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalahmelakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktianunsur berikutnya;Ad.2 Melakukan Penambangan Tanpa Izin;Menimbang, bahwa Penambangan Tanpa Izin dimaksud mengacu padaPasal 35 UU Minerba sehingga mencakup beberapa perizinan dari PemerintahPusat maupun Pemerintah Daerah Provinsi meliputi Izin Usaha Pertambangan(IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), Izin Pertambangan Rakyat(IPR), Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB

Kemudianpada ayat (3) disebutkan bahwa izin tersebut terdiri atas: IUP, IUPK, IUPKsebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/perjanjian, IPR, SIPB, izin penugasan, izinpengangkutan dan penjualan, IUJP dan IUP untuk Penjualan;Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 2 UU Minerba menyatakan Mineraladalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dankimia tertentu Serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentukbatuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.

SARI SUSILAWATINomor : 3327085002940081 yang dikeluarkan oleh KantorDISDUKCATPIL Kabupaten Pemalang tanggal 22 Maret 2011(Bukti P.10) ; 11.Hasil Pemeriksaan Kehamilan dari Bidan MEI HERFANI,Amd.Keb. dengan Nomor : 503.SIPB/1462/V1I/2011Kelurahan Paduraksa Rt.04 Rw.VI. Kecamatan PemalangKabupaten Pemalang (Bukti P. 11); ~Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut,Pemohon juga telah mengajukan saksisaksi yang telahmemberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknyasebagai berlin 2 seesI.

SURATI binti SAHURI nomor3327080212090002 yang dikeluarkan oleh KantorDISDUKCATPIL Kabupaten Pemalang tanggal 12 Desember2009 (Bukti P.7) 38.Fotocopy Kutipan Akte Kelahiran atas nama Xxxx yangdikeluarkan Kantor DISDUKCATPIL Kabupaten Pemalangtanggal 11 Juni 2008 (Bukti P.8); 9.Surat Pernyataan Hamil/Kelahiran dari Bidan TATIKARISTIO SARI dengan nomor SIPB. 56/518/11.17/1K/05Kelurahan Pelutan, Kecamatan Pemalang, KabupatenPemalang (Bukti P.9),~~~~~Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut,Pemohon

Fotokopi Surat Keterangan Nomor 09/SIPB/VI/2020 yang diterbitkanoleh Bidan bernama Yasmanidar, SST., S.KM pada tanggal 27 Juni 2020 ,yang selanjutnya pada fotokop!

meliputipenyelidikan umum, ~ ekplorasi, studi kelayakan, konstruksi,penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangandan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatanpascatambang sedangkan Penambangan adalah kegiatan memproduksimineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya;Bahwa untuk dapat melakukan usaha pertambangan harus memiliki jinberupa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat(IPR), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), dan Surat IzinPenambangan Bantuan (SIPB

);Bahwa untuk dapat melakukan usaha pertambangan harus memiliki izinberupa IUP dari pemerintah pusat yaitu Menter, IPR dari Menter, IUPKdari Menteri dengan memperhatikan kepentingan daerah, dan SIPB dariMenteri;Bahwa apabila kegiatan usaha pertambangan dilakukan yang bukanwilayah pertambangan rakyat maka dikategorikan melakukan kegiatanpertambangan tanpa izin;Bahwa Tahapan agar dapat melakukan usaha pertambangan yaitu IPRdiberikan setelah ditetapkannya wilayah pertambangan rakyat olehpemerintah pusat

Izin.Pada ayat (3) disebutkan bahwa izin tersebut terdiri atas : IUP, IUPK, IUPKsebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/perjanjian, IPR, SIPB, izin penugasan, izinpengangkutan dan penjualan, IUJP dan IUP untuk Penjualan;Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 32/Pid.B/LH/2021/PN BekMenimbang, bahwa dipersidangan telah terbukti dan diakui olehTerdakwa bahwa Terdakwa dalam melakukan kegiatan penambangan emastersebut tidak ada izin sebagaimana ketentuan pasal 35 ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 3

., SIPB: tanggal 22 Juli2015 bermeterai cukup, lalu diberi tanda P.6;Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidakmengajukan tanggapan apapun lagi dan mohon kepada Majelis Hakim agarmenjatuhkan putusannya;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, makasegala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acarayang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahseperti diuraikan

IUPK;Halaman 30 dari 56 Putusan Nomor 41/Pid.B/LH/2021/PN Lss(4)IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/ Perjanjian;IPR;SIPB;Izin penugasan;7 29 2 9Izin Pengangkutan dan Penjualan;IUJP; dani.

SIPB;Izin Penugasan;> Izin Pengangkutan dan Penjualan;i. IUJP; danj.

SIPB;l. Izin penugasan;m. Izin Pengangkutan dan Penjualan;n. IUJP; dano. IUP untuk Penjualan.Bahwa sehingga jika kegiatan penambangan nikel yang dilakukan olehPT.

SIPB;Izin Penugasan;Izin Pengangkutan dan Penjualan;IUJP; dan.IUP untuk Penjualan.Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa saat ini Terdakwa bekerja sebagai Direktur Utama di PT. Mega BuanaMineral (PT. MBM) sejak tanggal 25 November 2020; Bahwa susunan Direksi PT. Mega Buana Mineral menurut Akta KeputusanRapat PT.

SIPB;f. Izin penugasan;g. Izin Pengangkutan dan Penjualan;h. IUJP; danHalaman 46 dari 56 Putusan Nomor 41/Pid.B/LH/2021/PN Lssi.