Ditemukan 1529 data
LUCIA LUWUK
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA 1
Intervensi:
PT. PILARMUTIARA PRATAMA
324 — 220
Bahwa mengenai dalil Penggugat di dalam posita Gugatan halaman 6romawi lV tentang Tengang Waktu Gugatan yang intinya menyatakan baru mengetahui adanya objek sengketa a quo sejak pertengahan bulanNovember 2020, adalah dalil yang sangat tidak benar dan sangatmengadangada karena sebagaimana bukti resi pengiriman Kantor PosIndonesia Tergugat mengirimkan Surat Keputusan Kepala KantorPertanahan Kota Surabaya Nomor: 142/KEP35.78/X/2020 Tanggal 08Oktober 2020 Tentang Pembatalan Pembatalan Hak Milik No.1005
72 — 147
Poin 3 tanggal 9 Juli 1991 yang menyatakan bahwa Bagi mereka yang tidakdituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, tetapi yang merasa kepentingannyadirugikan, maka tengang waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 dihitung secarakasuitis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata UsahaNegara dan mengetahui adanya keputusan tersebut. dan hal ini sejalan denganYurispudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 5 K/TUN/1992 tanggal21011993, Nomor : 41 K/TUN/1994 tanggal
LUCIA LUWUK
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA 1
Intervensi:
PT. PILARMUTIARA PRATAMA
274 — 185
Bahwa mengenai dalil Penggugat di dalam posita Gugatan halaman 6romawi lV tentang Tengang Waktu Gugatan yang intinya menyatakan baru mengetahui adanya objek sengketa a quo sejak pertengahan bulanNovember 2020, adalah dalil yang sangat tidak benar dan sangatmengadangada karena sebagaimana bukti resi pengiriman Kantor PosIndonesia Tergugat mengirimkan Surat Keputusan Kepala KantorPertanahan Kota Surabaya Nomor: 142/KEP35.78/X/2020 Tanggal 08Oktober 2020 Tentang Pembatalan Pembatalan Hak Milik No.1005
110 — 30
Sertifikat hak milik yang dimaksud adalah tanda bukti hakyang sipatnya adalah sah menurut hukum yang sebagaimana ditetapkan dalampasal 20 ayat 1 undang undang nomor 5 tahun 1960 tengang peraturan dasarpokok pokok agraria dan sebagaimana dimaksud juga dalam Pasal 32Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah.Dengan ini menyatakan bahwa dalam hal pengakuan tanah yang diakui olehPenggugat terhadap tanah milik saya yaitu seluas kurang lebih 600m2merupakan salah alamat dikarenakan
1.GUNA RAHARJA FIRMAN
2.DEWI FIRMAN
3.LENNY FIRMAN
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PEKANBARU
Intervensi:
1.RINO FAJRI
2.AMIRZA ARNOFYARMAN
3.ABRAL
170 — 115
sengketa, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Parapenggugat tidak memenuhi ketentuan mengenai kepentingan sebagaimanadiatur dalam ketentuan Pasal 53 UU Nomor 5 tahun 1986 sehingga telahcukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan menolak gugatanPara Penggugat untuk seluruhnya;Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan hukumdiatas Majelis hakim telah berkesimpulan bahwa Para Penggugat tidakmempunyai kepentingan maka terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat IlIntervensi mengenai tengang
Imam Shofi'i
Tergugat:
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus
416 — 250
Surat Peringatan ke 2 Pelanggaran Perda Nomor :300/101/24.03/2020 (Surat Peringatan urutan KEEMPATditerima oleh PENGGUGAT) diterbitkan oleh TERGUGAT padaTanggal 29 Januari 2020 (Tengang Waktu = 7 hari) ;26.3. Surat Peringatan ke 3 Pelanggaran Perda Nomor :300/109/24.03/2020 (Surat Peringatan urutan KELIMA diterimaoleh PENGGUGAT) diterbitkan oleh TERGUGAT pada Tanggal03 Pebruari 2020 (Tenggang Waktu = 5 hari) ;26.4.
304 — 175
Berdasarkan ketentuan Pasal 55 UndangUndang No. 5 Tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara ditentukan bahwa gugatandapat diajukan hanya dalam waktu sembilan puluh hari terhitung sejaksaat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau PejabatTata Usaha Negara.Bagi mereka yang tidak dituju oleh Keputusan Tata Usaha Negaratetapi merasa kepentingannya dirugikan maka tengang waktusebagaimana dimaksud Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saatia merasa kepentingannya dirugikan dan mengetahui
135 — 71
akta hibah yang dimaksud dalam bukti P1 yangtelah dinyatakan oleh para tergugat sebagai akta yang dibuat dengan kejahatansecara terselubungbung ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan hibah sebagaimana yang diaturdalam pasal 1666 KUHPerdata adalah suatu perjanjian dengan mana sipenghibah, diwaktu hidupnya, dengan Cuma cuma dan dengan tidak dapat ditarikkembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yangmenerima penyerahan tersebut.Menimbang, bahwa ditinjau dari penjelasan hukum tengang
29 — 22
(yang dalam perkara ini disebut sebagai Obyeksengketa) atau dikenal sebagai RUMAH, beralamat di Jalan Setia Budi No.17, RT.003/RW.06, Desa Karang Asih, Kecamatan Cikarang Utara,Kabupaten Bekasi;Dengan batasbatas sebagai berikut : Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah Kavling No. 162; Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah Kavling milik TengAng; Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah Kavling milikRusmiati; Sebelah Selatan : Tanah kosong/rencana jalan;4.
56 — 8
Yuan Mandiri Sukses, tanggal dan bulanlupa tahun 2015 bersama terdakwa BOYKE MANANGKAS NAINGGOLAN,saksi MATRIO EFENDI (DPO), saksi MINGGUS SIHOMBING dan saksiMUHAMAD SYAHRUDIN, maksud dan tujuan saksi mendatangai PT YuanMandiri Utama Sukses adalah Investigasi menanyakan tengang perijinankhususnya suratsurat yang illegal yang berhubungan dengan PT.
247 — 1852
;Menimbang, bahwa tenggang waktu (time limit) untuk mengajukangugatan di Peradilan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana diatur dalamPasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsahaNegara, yang menyebutkan: Gugatan dapat diajukan dalam tengang waktusembilan puluh hari sejak saat diterimanya atau diumumkannya KeputusanBadan atau Pejabat Tata Usaha Negara, sedangkan Keputusan BupatiHalmahera Selatan Nomor 31 Tahun 2017 tentang Pengesahan Calon KepalaDesa Terpilin Pada Desa Indomut
43 — 15
Tengang Nafkah Terhutang/MadliyahMenimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut gugatanPenggugat Rekonvensi tentang nafkah lampau (madliyah), Hakim perlumenguraikan tentang kewajiban suami atas nafkah lampau (madliyah) isteri;Menimbang, bahwa secara normatif, ketentuan mengenai kewajibansuami menafkahi istrinya telah tegas digariskan Allah Swt, sebagaimanadifirmankan dalam al Quran Surah Al Bagarah (2) ayat 233, sebagai berikut:Sokal Festus 5435, a oolgall les AArtinya: Dan kewajiban ayah
81 — 55
Sehingga besarnyabunga Pinjaman Uang atau Hutang a quo adalah: 50% (Lima PuluhPersen) dalam tengang waktu 1 (Satu) Tahun;b. Peminjaman Uang atau Hutang yang Ill (Ketiga) terjadi pada HariJuma'at, Tanggal 3 Oktober 2014, dengan Jumlah PinjamanRp.50.000.000., (Lima Puluh Juta Rupiah). Jumlah BungaRp.10.000.000., (Sepuluh Juta Rupiah). Sehingga Total Hutang danBunga adalah : Rp.60.000.000., (Enam Puluh Juta Rupiah).
60 — 45
Bahwa berdasarkan fakta dan ketentuan hukum tersebut diatas, maka dengan demikian secara hukum pengajuangugatan a quo masih dalam tengang waktu yang dibenarkansecara hukum ; ll. Kepentingan Diajukannya Gugatan A QuoTentang Kepentingan Penggugat I ;1. Bahwa Penggugat I merupakan pemilik yang menguasai danmengusahai sebidang tanah seluas + 2 (dua) Ha yangterletak setempat dikenal dengan nama (dahulu) Kp.
Terbanding/Tergugat I : PT. Bank Central Asia Tbk, Kantor Cabang Utama Asia
Terbanding/Tergugat II : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang MEdan
73 — 37
sebelah, maka dalam hubungan ituPembanding melalui kuasanya yang sah untuk itu pada tanggal 02 Juli 2021telah mengajukan Permohonan Banding, hal ini sesuai dengan Akte BandingNo: 114/ 2021 tanggal 02 Juli 2021;Bahwa karena Permohonan Banding yang telah diajukan tersebut masihdalam tenggang waktu yang di benarkan Undangundang, maka PermohonanBanding tersebut sepatutnya diterima ;Bahwa Memori Banding bukan merupakan syarat formil dari PermohonanBanding, dan tidak ada peraturan yang mengatur tentang tengang
502 — 81
Bahwa pada tanggal 4 Juni 2013 PENGGUGAT mengajukan gugatan aquoke Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin10.Bahwa Pasal 55 UU PTUN menyatakan bahwa : Gugatan dapat diajukanhanya dalam tengang waktu 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejakditerimanya atau Quumumkannya Keputusan Badan atu Pejabat TataUsaha Negara " ;11. Bahwa dihitung dari tanggal PENGGUGAT menerima pemberitahuan atasKeputusan Pembatalan Ijin Usaha pertambangan PT.
116 — 40
Banding tersebut, Kuasa TurutTerbanding Il semula Turut Tergugat Il, mengajukan kontra memori bandingtertanggal 09 September 2020, dan sesuai dengan surat pemberitahuan danpenyerahan kontra memori banding nomer 266/ Pdt.G/2019/ PN.Amp dariPengadilan Negeri Denpasar tertanggal 18 Agustus 2020 dimintakan untukmemberitahu dan menyampaikan kontra) memori banding inikepadaPembanding semula Penggugat;Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untukmemeriksa berkas perkara ( Inzage ) dalam tengang
109 — 194
Republik Indonesia Nomor 99tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 71tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah BagiHalaman 74 dari 110 Putusan GugatanNomor 6/Pdt.G/2016/PN GnsPembangunan untuk Kepentingan Umum tanggal 15 September 2014.telah dibubuhi materai secukupnya , dan aslinya tidak dapat di tunjukan diPersidangan , selanjutnya diberitanda T24;Fotocopy dari fotocopy Peraturan Menteri Agraria dan tata Ruang/KepalaBadan Pertahanan Nasional Nomor 6 tahun 2015 tengang
117 — 47
Wibowo3 Kosim 14 Mei 2001 GSTeknik/Foreman Rp.4.653.039,4 Andy Setyadi 01 Mei 2007 G3 Teknik Rp.4.299.299,5 Siswoyo 01 Feb 2010 G3 Welder Rp.4.317.984,6 Teguh Ismanto 07 Feb 2013 G3 Welder Rp.4.265.164, Menimbang, bahwa dengan status hubungan kerja Tetap (PKWTT)yang demikian itu, maka dalam hal terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHkK),haruslah tetap mengacu pada ketentuan perundangundangan yang berlaku incassu UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004 tengang
SYAFRUDIN
Tergugat:
BUPATI TANAH BUMBU
248 — 117
Tenggang Waktu dan Upaya Administratif; Bahwa Penggugat mengetahui adanya objek sengketatersebut pada tanggal 22 Juli 2021 saat itu Asserudin selakuAnggota BPD (PAW) menyerahkan photocopy objek sengketatersebut kepada Kepala Desa Gusunge, kemudian dilihat olehPenggugat, dengan demikian Gugatan Penggugat telahmemenuhi ketentuan Pasal 55 UndangUndang Nomor 5 tahun1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu gugatan dapatdiajukan hanya dalam tengang waktu sembilan puluh hari terhitungsejak saat diterimanya