Maka majelis hakimberpendapat dalil dalil permohonan Pemohon Konpensi telahterbukti dan dapat dipertimbangkan.Menimbang bahwa Termohon Konpensi telah mengakui sertamembenarkan dalil dalil permohonan Pemohon Konpensiberdasarkan Pasal 174 HIR pengakuan tersebut merupakanbukti terkuat sebagaimana dinyatakan dalam kitab anatutTholibin IV/258, yang artinya: Apabila Termohon Konpensimengakui atas kebenaran dakwaan Pemohon Konpensi, makatetaplah kebenaran dakwaan itu.Menimbang bahwa walaupun Termohon Konpensi

Bahwa menurut UndangUndang Nomor 5 tahun 1960tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria yang secara tegasdisebutkan bahwa Hak Milik adalah hak yang terkuat dan terpenuh, olehkarena itu segala pengalihan Hak Milik terhadap objek sengketa wajibHal. 5 dari 7 hal. Put. No. 1698 K/Pdt/2010sepengetahuan, persetujuan dan pelaksanaan dihadapan dan dilakukanOleh pemilik sah objek sengketa tersebut yakni Pemohon Kasasi/Penggugat dan Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat.

Pengakuan tersebut merupakan bukti terkuat sebagaimanadinyatakan dalam kitab Tanatut Tholibin IV / 258gol cas ale GeaoJl al Is!Artinya : Apabila Tergugat mengakui atas kebenaran dakwaan Pengugat, maka tetaplahkebenaran dakwaan itu .Menimbang, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa antara Penggugat danTergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus.

dan wewenang atas bumi dan air dari Swapraja atau bekasSwapraja yang masih ada pada waktu mulai berlakuknya UndangUndang ini hapus dan beralih ke negara; Pasal 19 ayat (1)Halaman 21 dari 41 hal Putusan Nomor 16/PDT/2021/PT PALagar terjaminnya kepastian hukum di bidang pertanahan,pemerintah mengadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayahRepublik Indonesia yang dilakukan sesuai dengan ketentuanketentuan yang diarur dalam peraturan pemerintah;= Pasal 20 Ayat (1)Hal milik adalah hak turun temurun, terkuat

Bahwa kekuatan pembuktian mengenai sertipikat hak atas tanahdiatur dalam Ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 yang berbunyi:Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alatpembuktian yang terkuat mengenai data fisik dan data yuridis yangtermuat di dalamnya,sepanjang data fisik dan data yuridis tersebutsesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yangbersangkutan;Pasal tersebut menjamin kepastian hukum pemegang Sertipikattermasuk Sertipikat

Selanjutnya, Pasal 20 Ayat (1) UUPAmenyebutkan Hak milik adalah hak turun temurun, terkuat danterpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingatketentuan dalam Pasal 6.

Pada Penjelasan Pasal 20 UUPA dinyatakandengan tegas sifatsifat daripada hak milik yang membedakannyadengan hakahak tanah lainnya.Katakata terkuat dan terpenuh itubermaksud untuk membedakannya dengan hak guna usaha, hak gunabangunan, hak pakai dan lainlainnya, yaitu untuk menunjukkanbahwa di antara hakhak atas tanah yang dapat dipunyai orang, hakmiliklah yang ter (artinya: paling) kuat dan penuh;3.

SengketaII;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 20 Agustus 2014yang diterima dan didaftar pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 28Agustus 2014 dibawah Register Nomor 54/PDT.G/2014/PN.Rbi sebagaimana telah diperbaikipada persidangan tanggal 9 Oktober 2014 telah mengajukan gugatan sebagai berikut :Bahwa Penggugat memiliki tanah objek sengketa I dan tanah objek sengketa II,terbukti dari sertifikat yang dimiliki oleh Penggugat yang merupakan bukti terkuat

Bapak Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima meletakansita jaminan (conservatoir beslag) terhadap tanah objek sengketa I dan tanah objeksengketa II;Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat, maka mohon agar kepada Tergugat dan/atau siapa saja yang mempunyai hak atas tanah objek sengketa II, agar menyerahkankembali kepada Penggugat secara sukarela dan seketika, atau bila perlu denganbantuan alat Negara ;Bahwa mengingat bukti surat yang diajukan Penggugat dalam perkara ini adalah buktiyang terkuat dan terpenuh

statuspenjual tanah, dapat diartikan ceroboh sehingga pembeli tersebut dapatdinilai sebagai pembeli tanah yang beritikad buruk (bad faith) dan tidakpantas untuk mendapat perlindungan hukum dalam transaksi jual belitanahBahwa Majelis Hakim keliru melihat alas Hak dan pembuktian dari Penggugat;Bahwa dasar hukum kepemilikan Pelawan dalam hal ini sudah jelas sesuaiketentuan Pasal 2027 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentangUUPA, Pasal 20 ayat (1) berbunyi sebagai berikut : Hak yang turun temurun, terkuat

dan terpenuh yang dapat dipunyaiorang atas tanah.Hak milik dikatakan merupakan Hak turun temurun seperti di atas artinyakarena hak milik dapat diwariskan oleh pemegang Hak kepada ahli warisnya.Hak milik sebagai hak yang terkuat berarti hak tersebut tidak mudah hapusdan mudah dipertahankan terhadap gangguan dari Pihak lain berdasarkanRincik Persil milik Pelawan diatas, sehingga Terlawan Penggugat melanggarKetentuan :Pasal 2 huruf a dan pasal 3 huruf a dan b Peraturan Menteri Pertaniandan Agraria

Hak milik adalah hak yang terkuat danterpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah.

Kata terkuat dan terpenuhbermaksud untuk membedakannya dengan hakhak atas tanah yang lain (termasuk HGB), yaitu untuk menunjukkan bahwa diantara hakhak atas tanahyang dapat dipunyai orang, hak miliklah yang ter artinya paling kuat dan terpenuh ;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :Mengenai alasan ke 1 :Bahwa alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi dapatmengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Negeri yang dipandang tepat danbenar ;Mengenai

kepada Pemerintahan Kabupaten Serang dan /atau ke Pemerintahan Kota Serang;Bahwa dasar kepemilikan tanah milik Penggugat tersebut diatas adalahtelah sesuai dengan peraturan PerundangUndangan yang berlaku dantelah sesuai dengan UndangUndang Nomor 5 tahun 1960 jo PeraturanPemerintah Nomor 10 tahun 1961 jo Pemerintah Pemerintah Nomor 24tahun 1997; Halaman 2 dari 32 halaman Putusan nomor 2/PDT/2016/PT.BTNVide : Undangundang Pokok Agraria pasal 20 ayat (1) menegaskan : hak milik adalah hak turun menurun, terkuat

Hak milik adalah hak yang"terkuat dan terpenuh" yang dapat dipunyai orang atas tanah.Pemberian sifat ini tidak berarti, bahwa hak itu merupakan hak yangmutlak, tak terbatas dan tidak dapat diganggugugat" sebagai hakeigendom menurut pengertiannya yang asli dulu. Sifat yang demikianakan terang bertentangan dengan sifat hukumadat dan fungsi sosialdari tiaptiap hak.

Katakata "terkuat dan terpenuh" itu bermaksuduntuk membedakannya dengan hak gunausaha, hak gunabangunan, hak pakai dan l/ainlainnya, yaitu untuk menunjukkan,bahva diantara hak hak atas tanah yang dapat dipunyai orang hakmiliklah yang "ter" (artinya : paling)kuat dan terpenuh;Dalam pasal 28 G ayat (1) menyatakan : Setiap orang berhak atas perlindungan din pribadi, keluarga,kehormatan, martabat, dan harla benda yang = dibawahkekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dariancaman ketakutan

Bahwa dalam lapangan hukum pertanahan,Negara Indonesia memberlakukan/menganut sistem pembuktian Negatif,17yang artinya bahwa sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya, maka buktihak kepemilikan atas tanah berupa sertifikat hak milik haruslah dipandangsah dan dalam hukum Sertifikat Hak Milik mempunyai kekuatan pembuktianyang sempurna, terkuat dan terpenuh, oleh karena Penggugat harusmembuktikan bahwa tanah tersebut adalah Hak Miliknya.

Bahwa dalam lapangan hukum pertanahan,Negara Indonesia memberlakukan/menganut sistem pembuktian Negatif,yang artinya bahwa sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya, maka buktihak kepemilikan atas tanah berupa sertifikat hak milik haruslah dipandangsah dan dalam hukum Sertifikat Hak Milik mempunyai kekuatan pembuktianyang sempurna, terkuat dan terpenuh, oleh karena Penggugat harus19membuktikan bahwa tanah tersebut adalah Hak Miliknya.

Bahwa dalam lapangan hukum pertanahan,Negara Indonesia memberlakukan/menganut sistem pembuktian Negatif,yang artinya bahwa sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya, maka buktihak kepemilikan atas tanah berupa sertifikat hak milik haruslah dipandangsah dan dalam hukum Sertifikat Hak Milik mempunyai kekuatan pembuktianyang sempurna, terkuat dan terpenuh, oleh karena Penggugat harusmembuktikan bahwa tanah tersebut adalah Hak Miliknya.

Staatblaad No. 54 Tahun 1931, menentukan,bahwa orang tua tidak boleh memindah tangankan barangbarang tidak bergerakanakanaknya yang masih dibawah umur 21 (dua puluh satu) tahun; kecualimemperoleh ijin atau kuasa dari pengadilan negeri;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuanketentuan tersebut diatas, ijinmenjual dibolehkan apabila kepentingan anak menghendakinya;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P 6 berupa Sertifikat Hak Milik,yang menurut perspektif UUPA, merupakan bukti hak kepemilikan atas tanahyang terkuat

Pengakuan tersebut merupakan bukti terkuat sebagaimanadinyatakan dalam kitab Tanatut Tholibin IV / 258gol cas ale GeaoJl I IIArtinya : Apabila Tergugat mengakui atas kebenaran dakwaan Pengugat, maka tetaplahkebenaran dakwaan itu .Menimbang, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa antara Penggugat danTergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak Januari2011 dan pada bulan Oktober 2011 sampai dengan Desember 2011 Tergugat menganggurdan bahkan pada pulan Januari 2012

sepenuhnya, melainkanmasih mencantumkan nama almarhum Rahman Pak Rahmani sebagaipemiliknya;Menimbang, bahwa sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah adalahdengan surat, dalam hal ini yang diutamakan adalah berupa sertifikat yangditerbitkan untuk pemegang hak atas tanah guna adanya kepastian hukum,sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;Menimbang, bahwa sekalipun sertifikat hak milik merupakan buktikepemilikan hak atas tanah yang terkuat

Yahya Harahap), dalam pemeriksaan perkara keperdataan buktiSurat/tulisan diletakkan paling atas memiliki tujuan tidak sematamata hanyaurutan, melainkan untuk menguatkan bahwa setiap bukti tulisan memilikikekuatan pembuktian terkuat (baik autentik maupun bawah tangan) yangdikuatkan dengan alat bukti lain dalam acara perdata.

Pandangan demikianlahyang membuat Hakim Anggota 1 menilai setiap bukti Surat yang diajukan dalampersidangan memiliki kekuatan pembuktian terkuat, namun bukti surat tersebutsudah tertulis jelas peruntukkan dan isi keterangannya sebagaimana yangdiamanatkan oleh Undangundang (surat autentik);Menimbang, bahwa dalam persidangan ini dilanjutkan tanpa hadirnyaTergugat, maka secara tidak langsung Tergugat akan dinyatakan tidakmenggunakan haknya terutama dalam hal apabila ada bantahan terhadap isigugatan,

No. 1547 K/PID/2014Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum UndangUndang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yaitu kesalahanJudex Facti hanya menilai Surat Keterangan/Cover Note denganmengabaikan Akta Otentik incasu Akta Berita Acara No. 3 tanggal 23Februari 2008 yang merupakan alat bukti terkuat dan terpenuhsebagaimana UndangUndang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang JabatanNotaris ;1.

adalah berdasarkan Akta otentik incasuAkta No. 3 tanggal 23 Februari 2008 maka dengan demikianPembuatan Akta No. 29 tanggal 29 Maret 2008 adalah cacat hukumdan diragukan keabsahan isi dan legal standing para pihak yangmembuat Akta No. 29 tanggal 29 Maret 2008 atas nama PPRSHApartemen Slipi sehingga membuktikan Judex Facti telah salahmenerapkan hukum sebagaimana UndangUndang Nomor 30 Tahun2004 Tentang Jabatan Notaris dimana menurut penjelasan UU No. 30tahun 2004, Akta otentik sebagai alat bukti terkuat

:Akta otentik sebagal alat bukti terkuat dan terpenuh mempunyaiperanan periting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupanmasyarakat. Dalam berbagal hubungan bisnis, kegiatan di bidangperbankan, pertanahan, kegiatan sosial, dan lainlain, kKebutunan akanpembuktian tertulis berupa akta otentik makin meningkat sejalandengan berkembangnya tuntutan akan kepastian hukum dalamberbagal hubungan ekonomi dan sosial, balk pada tingkat nasional,regional, maupun global.

Melalul akta otentik yang menentukansecara jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum, dansekaligus diharapkan pula dapat dihindari terjadinya sengketa,Walaupun sengketa tersebut tidak dapat dihindari, dalam prosespenyelesaian sengketa tersebut, akta otentik yang merupakan alatbukti tertulis terkuat dan terpenuh memberi sumbangan nyata bagipenyelesaian perkara secara murah dan cepat.....Bahwa Penjelasan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 30Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, pada butir

Sebagai alat bukti tertulisyang terkuat dan terpenuh, apa yang dinyatakan dalam Akta Notarisharus diterima, kecuali pihak yang berkepentingan dapatmembuktikan hal yang sebaliknya secara memuaskan dihadapanpersidangan pengadilan. Fungsi Notaris diluar pembuatan akta otentikdiatur untuk pertama kalinya secara komprehensif dalam UndangHal. 45 dari 49 hal. Put. No. 1547 K/PID/201410.11.Undang ini.

Adapun alat bukti yang diajukanoleh Para Tergugat Terbanding berupa Akte jual beli dan Sertifikat HakMilik adalah merupakan bukti Otentik terkuat dan terpenuh yang tetapdilindungi oleh Undangundang dimana Akta jual beli tersebutkeberadaannya sudah sesuai aturan hukum yang berlaku, sehinggakeberadaan Para Tergugat Terbanding diatas tanah obyek sengketaharus dilindungi karena termasuk pembeli yang beritikad baik (videputusan Mahkamah Agung No.237/K/Sip/1968) ;,~Bahwa bertolak dari hal tersebut diatas

Bahwa sesuai denganPasal 20 ayat (1) UU No.5/1960 Jo Pasal 16 huruf (a) UU No.5 Tahun 1960hak kepemilikan Pemohon Kasasi terhadap objek sengketa adalah hak turuntemurun dan terkuat dalam sistem hukum pertanahan yang berlaku. Makaadalah suatu pelanggaran hukum jika SHM No.891 atas nama PemohonKasasi dihapuskan begitu saja oleh SK Walikota dan SK Kepala BPNBalikpapan.

Sehingga sertifikatsertifikat yang diterbitkan oleh Tergugat XII kepada Para Tergugat tersebut,Halaman 26 dari 59 halaman Putusan Nomor 17/PDT2020/PT AMBmemiliki kKekuatan mengikat secara hukum dan dilindungi oleh hukum sesualUndangUndang Pokok Agraria Nomor : 5 Tahun 1960 Bagian III Hak MilikPasal 20 ayat (1) Hak milik adalah Hak turun temurun, terkuat dan terpenuhyang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat ketentuan dalampasal 6.

ini, telahdengan jelas yang menjadi alasan dan dasar hukum pertimbangannya adalahsesuai dengan perselisihan hukum kedua belah pihak berperkara yaitu perbuatanmelawan hukum karena adanya Penguasaan atas tanah objek sengketa tanpapersetujuan dan tanpa seizin Terbanding semula Penggugat selaku pemilik sahatas tanah objek sengketa berdasarkan sertifikat Hak milik yang dipunyainya,padahal sesuai dengan ketentuan pasal 20 Undangundang nomor 5 tahun 1960,Hak dimaksud adalah merupakan hak turuntemurun, terkuat

ditolak;Menimbang, bahwa keberatan yang menyatakan bahwa sertifikat Hak MilikTergugat sampai Ill, adalah sah karena diterbitkan sesuai dengan prosedurperaturan yang berlaku, Majelis Hakim Judex Factie tidak menerima keberatandimaksud oleh karena diatas tanah tersebut didalam sertifikatsertifikat dimaksud,telah lebin dahulu dimiliki oleh Terbanding semula Penggugat , maka sesuaidengan ketentuan pasal 20 Undangundang nomor 5 tahun 1960, Hak Terbandingsemula Penggugat tersebut adalah turuntemurun, terkuat

Tergugat XII, tentang pertimbangan dan putusan Pengadilan NegeriAmbon dalam perkara aquo tidak tepat dan bertentangan dengan hukum, tentangTerbanding tidak dapat menentukan batasbatas tanah objek perkara, ternyatatelah dipertimbangkan diatas sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi danharuslah ditolak;Menimbang bahwa keberatan yang menyatakan bukti P.13 hanya berupafotocopy dan seterusnya, serta alasan yang menyatakan bahwa GIM( Geographical Index Mapping ) dan Ploting tidak dapat dijadikan bukti terkuat

,akan tetapi harus dilakukan pengembalian batas, selain dengan bantahanTerbanding semula Penggugat diatas, Majelis Hakim Judex Factie PengadilanHalaman 52 dari 59 halaman Putusan Nomor 17/PDT2020/PT AMBTinggi tidak dapat menerima keberatan atau alasan dimaksud, sebab MajelisHakim Tingkat Pertama didalam pertimbangan dan putusannya tidak menjadikanGIM dan Ploting dimaksud sebagai dasar dan menjadi bukti terkuat dalammemutuskan perkara a quo dan mengabulkan sebahagian tuntutan Terbandingsemula Penggugat

sertabatasbatasnya : Sebelah Utara dengan Way KunjerSebelah Timur dengan sawah MursinSebelah Selatan dengan Tanah Mad Dalil Sebelah Barat dengan tanah BakarudinYang dikeluarkan/ditertiokan oleh Tergugat kepada Tergugat I.Bahwa pemberian hak milik oleh Tergugat kepada Tergugat tersebut benardan telah sesuai dengan SOP pada PP. 24/1997 dan telah berkekuatan hukumyang terkuat otentik dan akurat (sertifikat no. 56) yang telah diuji denganperkara no. 02/PDT.G/2009 tanggal 03092009 (Putusan Pengadilan

Torejo dengan hak milik 1503 yang sudah dimatikan, maka tanahhak milik pribadi dalam putusan kasasi No. 235 K/Pdt/2000 pertimbanganhukum Mahkamah Agung, bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsisosial Pasal 6 Undangundang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 dalam halini tidak bisa untuk mengambil keputusan sebab Undangundang PokokAgrarian tersebut dalam Pasal 20 ayat (1) Hak Milik adalah hak turuntemurun terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah ;3.

No. 857 K/Pdt/2011alternatif, karena itu jika merujuk pada substansi dalil gugatan, maka kewenanganyang dimaksud ada pada Pengadilan Agama karena itu Pengadilan Negeri Sengkangsetidaknya menyatakan tidak berwenang mengadili perkara a quo;3 Bahwa demikian pula jika Penggugat mendalilkan bahwa sebahagian tanah sengketatelah bersertifikat hak milik yang dimilik oleh para Tergugat, maka lagilagi hal inimemasuki wilayah absolut, oleh karena Sertifikat Hak Milik (SHM) sebagai buktihak kepemilikan terkuat

No. 857 K/Pdt/201120bukti surat berupa "foto copy dari foto copy" adalah alat bukti yang tidak sah, makaHakim Tingkat Pertama tidak perlu mempertimbangkannya, jika dibandingkan denganalat bukti surat Tergugat Vl/ Pembanding/ Pemohon Kasasi pada halaman 36 putusanPengadilan Negeri Sengkang mulai poin 15 yang diberi tanda T.VI.1 s/d poin 25 yangdiberi tanda T.VI.11 adalah alat bukti surat yang terkuat dan sah.

Dari pencantuman tulisan ini, jelas adalah alat bukti surat yang terkuat dandiakui sah karena bukan "foto copy dari foto copy";Bahwa dengan memperhatikan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama mengenaibeban pembuktian yang tidak adil ini, jelas Judex Facti telah salah menerapkan hukumkarena lalai memenuhi syarat wajib yaitu tidak melakukan cara peradilan yang harusditurut. Ingat !!!, hanya perbuatan prosesuil (processuele handeling) dari Hakim tundukpada pemeriksaan kasasi.