RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empatbelas)hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggalpemanggilan dan tanggal RUPS, ayat (2) Pemanggilan RUPS dilakukan denganSurat Tercatat dan/atau dengan Iklan dalam Surat Kabar;Bahwa Penggugat juga tidak pernah diundang untuk Rapat Direksi mengenaiPerubahan Pengurus Perseroan PT.De Petroleum International, padahal Direksimerupakan satu kesatuan kolegial dalam menjalankan Perseroan sebagaimanayang diamanatkan dalam UUPT

No.40 Tahun 2007 serta belum pernah mendapatteguran atau peringatan tentang kesalahan yang diperbuat selama bertindak selakuDirektur PT.De Petroleum International;Hal 3 dari 52 Hal Putusan No. 231/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel121314151617Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 105 ayat (1) dan (2) UUPT No.40 Tahun2007 telah diatur secara rinci mengenai pemberhentian anggota Direksi dalamPerseroan yaitu :ayat (1) Anggota Direksi dapat diberhentikan sewaktuwaktu berdasarkanKeputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya

sekali tidak pernah diberi kesempatan untuk membela diri dalamRUPS Perseroan yang didasarkan atas Keputusan Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa PT De Petroleum International tertanggal 30 Juni 2011 yang tertuangdalam Akta No.24 yang dibuat dihadapan Yurisa Martanti, S.H., Notaris diJakarta;Bahwa pemberhentian dari jabatan sebagai anggota Direksi Perseroan terhadapPenggugat, juga tidak disertakan alasan yang patut dan berdasar hukum,sebagaimana yang disyaratkan dalam Penjelasan Pasal 105 ayat (1) UUPT

menyampaikan Surat ke Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI(Kemenakertrans) dan telah dihimbau melalui Undangan Klarifikasi secara tertulis2 (dua) kali berturutturut dan 1 (satu) panggilan lisan melalui telefon olehKemenakertrans kepada Tergugat, namun tidak ada itikad baik dari Tergugatuntuk menyelesaikan masalah ini;Bahwa tindakan memberhentikan Penggugat dari jabatannya sebagai anggotaDireksi Perseroan secara sepihak melalui Keputusan RUPS tertanggal 30 Juni2011 yang bertentangan dengan UUPT

Penggugat tidak pernah menjalankan/melaksanakan tugas secara professional, tidak hadir selama 3 bulan berturutturut1819tanpa memberikan alasan yang jelas, tidak memiliki dedikasi, menggunakan uangperusahaan tidak sesuai realisasi anggaran Perusahaan adalah suatu pernyataanyang tidak berdasar hukum yang mengarah pada fitnah, menyesatkan sertamenyudutkan Penggugat;Bahwa Tergugat telah melakukan KESALAHAN (schuld) dengan melakukanPemberhentian Penggugat yang bertentangan serta mengabaikan Ketentuan UUPT

Anggota direksi wajib melaporkan kepada Perseroan mengenai sahamyang dimiliki Anggota Direksi yang bersangkutan dan/atau keluarganyadalam Perseroan dan Perseroan lain untuk selanjutnya dicatat dalamdaftar khusus (Pasal 101 ayat (1) UUPT); dengan sanksi bahwaAnggota Direksi yang tidak melaksanakan kewajiban tersebut danmenimbulkan kerugian bagi Perseroan, bertanggung juwab secarapribadi atas kerugian Perseroan tersebut (Pasal 101 ayat (2) UUPT);.

(Pasal 37 ayat (2) UUPT). Dalam hal terjadi pertentangan yangmembatalkan transaksi pembelian tersebut, maka direksi secaratanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian yang dideritapemegang saham yang beritikad baik, yang timbul akibat pembeliankembali yang batal karena hukum tersebut (Pasal 37 ayat (3) UUPT);.

Nomor 15 K/Pdt.SusPHI/2015e.dividen interim yang telah dibagi tersebut kepada perseroan(Pasal 72 ayat (1) sampai dengan (5) UUPT).

(Pasal 68 ayat (1)UUPT);Dalam hal kewajiban tersebut tidak dipenuhi, maka laporan keuangantidak disahkan oleh RUPS (Pasal 68 ayat (1) UUPT);Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya dengandidahului pemanggilan RUPS kepada pemegang saham sebelum RUPSdiselenggarakan (Pasal 79 ayat (1) jo.

(Pasal 102 ayat (2) jo Pasal 102 ayat (4) UUPT);Kewajiban untuk meminta persetujuan RUPS tidak berlaku terhadaptindakan pengalihan atau penjaminan kekayaan Perseroan yangdilakukan oleh Direksi sebagai pelaksanaan kegiatan usaha Perseroansesuai dengan anggaran dasarnya. (Pasal 102 ayat (3) UUPT);.

Putusan Nomor 2177 K/Pdt/2014UndangUndang nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (untukselanjutnya disebut UUPT 1995);3.

Bahwa ketentuan mengenai pemeriksaan dalam UUPT 1995 tersebut,juga diatur kembali dalam UndangUndang Nomor 40 tahun 2007tentang: Perseroan Terbatas (untuk selanjutnya disebut UUPT 2007),sebagai berikut:Hal. 66 dari 120 Hal. Putusan Nomor 2177 K/Pdt/2014i.

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 110 ayat 3 butir a UUPT 1995juncto Pasal 138 ayat 3 butir a UUPT 2007, kepemilikan sahamPenggugat yang berjumlah 60% telah memenuhi syarat untukmengajukan permohonan untuk dilakukannya pemeriksaan terhadapTurut Tergugat kepada Pengadilan Negeri setempat;Hal. 67 dari 120 Hal. Putusan Nomor 2177 K/Pdt/20147.

Bahwa ketentuan mengenai pemeriksaan dalam UUPT 1995 tersebut,juga diatur kembali dalam UndangUndang Nomor 40 tahun 2007,tentang Perseroan Terbatas (untuk selanjutnya disebut UUPT 2007),sebagai berikut:Hal. 73 dari 120 Hal. Putusan Nomor 2177 K/Pdt/2014i.

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 110 ayat 3 butir a UUPT 1995juncto Pasal 138 ayat 3 butir a UUPT 2007, kepemilikan sahamPenggugat yang berjumlah 60% telah memenuhi syarat untukmengajukan permohonan untuk dilakukannya pemeriksaan terhadapTurut Tergugat kepada Pengadilan Negeri setempat;Hal. 74 dari 120 Hal.

Dengan memperhatikan Pasal 78 ayat 4 UUno 40 tahun 2007 UUPT Jo pasal 9 ayat (6). Anggaran DasarPerseroan Akte No.11, tanggal Enam Februari Seribu SembilanRatus Delapan Puluh Enam (06021986), serta jo.

terjadi kekosonganKomisaris Utama dan Direktur pada Perseroan ini ;Seharusnya dalam keadaan seperti ini Direktur Utama harusmenyelenggarakan RUPSLB, namun ini tidak puladilakukannya ; Keadaan seperti ini telah melanggar pasal 10 ayat (5) AnggaranDasar No.16 tanggal 17 Juli 1998 Jo Pasal 78 ayat 4 ;Bahwa Pemohon secara lisan telah berulang kali mengingatkanDirektur Utama maupun Komisaris supaya menyelenggarakanRUPSLB, namun tidak pernah dilaksanakan ;Bahwa mengigat Pasal 79 ayat 2a, ayat 3 dan ayat 4 UUPT

Akan tetapi tidak adatanggapan dari kedua Pengurus Perseroan ini ; Dengan demikian Direksi telah melanggar UUPT No.40 tahun2007 Pasal 79 ayat 5 yang berbunyi : Direksi wajibmelakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu palinglambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggalpermintaan penyelenggaraan RUPS diterima ;Akhirnya Pemohon menuliskan surat tercatat kepada Komisaristanggal 4 Mei 2009 yang isinya meminta kepada Komisaris (IMADE SADU YULIADI) untuk mengundang para pemegangsaham untuk melaksanakan

Pxqp) yang telah Pemohon kirimkan dengan itikadBahwa dengan demikian terbukti secara nyata bahwaDirektur Utama dan Komisaris tidak beritikad baik padaperseroan sehingga menempatkan perseroan dalam keadaanmelanggar hukum dan menyebabkan kerugian padaperseroan maupun pada Pemohon sebagai ahli waris daripemegang saham mayoritas ; Sebagaimana telah diuraikan di atas, penyelenggaraan RUPSLBPerseroan wajib untuk segera dilakukan berdasarkan ketentuandalam UUPT No.40 tahun 2007 maupun Anggaran DasarPerseroan

Ketua Pengadilan NegeriJakarta Pusat bahwa, apabila keadaan Perseroan saat ini tetap dibiarkanbegitu saja maka Perseroan maupun Pemohon sebagai ahli waris pemegangsaham mayoritas akan semakin dirugikan karena Perseroan tidakdiselenggarakan dengan prinsip pengelolaan perusahaan yang baik (GoodCorporate Governance) karena telah mengabaikan aturanaturan hukum yangberlaku di negeri ini dan terlihat adanya indikasi bahwa manajemenperseroan tidak dikelola dengan baik :Bahwa pasal 80 ayat (1), (2) dan (3) UUPT

Pasal 79 ayat (5)UUPT atau tidak.Faktanya dalam perkara ini adalah PENGGUGAT tidak pernah menerimaundangan dari TERGUGAT 1 untuk hadir dalam RUPSLB PT MULTICONINDRAJAYA TERMINAL tertanggal 23 Mei 2014 tersebut sehinggajelas pelaksanaan RUPSLB PT. MULTICON INDRAJAYA TERMINALtertanggal 23 Mei 2014 tersebut melanggar ketentuan ketentuan Pasal9 angka (2) dan angka (3) Anggaran Dasar PT. MULTICON INDRAJAYATERMINAL jo. Pasal 79 ayat (5) UUPT yang mengakibatkan RUPSLBPT.

Bahwa Pasal 61 UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas (UUPT) secara tegas dan jelas mengatur bagisetiap pemegang saham yang dirugikan karena tindakan Perseroanyang dianggap tidak adil dan tanpa alasan yang wajar sebagai akibatkeputusan RUPS, Direksi, dan atau Dewan Komisaris berhakmengajukan gugatan terhadapHalaman 11.

;Bunyi Pasal 86 ayat (1), (2), dan 3 UUPT adalah sebagai berikut:Halaman 24.

MIT tersebut di atas jelas diatur mengenai jumlahkuorum RUPS yang mengacu pada Pasal 86 ayat (1)UUPT yang dalam hal ini jumlah yang hadir RUPLSB PT.MIT telah ternenuhi dan hasil kKeputusan RUPSLB yangmemutuskan untuk mengadakan perubahan susunanpengurus perseroan tidak hertentangan baik terhadapAnggaran Dasar Perseroan maupunterhadap ketentuan UUPT;13.6.Bahwa Tergugat Il disini adalah Hiendra Soenjoto selakuDirektur Utama PT. MLC dan oleh karena bukanmerupakan salah satu pemegang saham PT.

MLC membutuhkanpengurus dan organorgan perseroan untuk menjalankan kegiatanusahanya seharihari;Bahwa Pasal 1 butir (1) UUPT Dan, Pasal 1 butir (5) UUPT HiendraSoenjoto adalah selaku Direktur Utama PT. MLC yang merupakansubyek hukum dalam bentuk badan hukum (rechtspersoon,sehingga Penggugat keliru karena telah mencampuradukkanpemahaman subyek hukum antara "natuurlijke persoon" denganrechtspersoon";Halaman 37.

PatraPower Nusantara.Oleh karena Direksi maupun Dewan Komisaris dari Termohon tidakmelakukan pemanggilan dan menyelenggarakan RUPSLB sebagaimanapermintaan dari Pemohon selaku pemegang saham dari Termohonsampai dengan lewatnya jangka waktu yang dimaksud dalam Pasal 79ayat (5) dan (7) UndangUndang No. 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas (UUPT), maka sesuai dengan Pasal 80 ayat (1) UUPT,Pemohon berhak untuk mengajukan dan meminta kepada KetuaPengadilan Negeri ditempat kedudukan Perseroan untuk diberikan

Hal ini bahkan telah diatur dalam UUPT itu sendiri sebagaimanatercantum dalam ketentuan Pasal 79 ayat (10) jo.

DENGAN KETENTUAN PASAL 94 AYAT (6) JO.PASAL 111 AYAT (6) UUPT DIREKSI DAN KOMISARIS PEMOHON ASAL TERMOHON INTERVENSI RESMI MENJABAT TERHITUNG SEJAKTANGGAL RUPSLB DITUTUP.

Pasal 111 ayat (6) UUPT bahwa Direksi dan Komisaris Pemohon Asal /Termohon Intervensi telah resmi menjabat terhitung sejak tanggalditutupnya RUPSLB PT.

Pasal 111 ayat (1) UUPT.Berikut kami kutipkan ketentuan dalam UUPT dimaksud :Pasal 94 ayat (1) UUPT :Anggota Direksi diangkat oleh RUPS.Pasal 111 ayat (1) UUPT:Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS.Pemohon Asal / Termohon Intervensi merupakan pemegang sahammayoritas sebesar 99,9% dari Termohon Asal / Termohon IntervensiIl.

(RUPSLB) PT.DPI tertanggal 30 Juni 2011 terkait pemberhentianPenggugat sebagai Direktur Perusahaan, Keputusan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tersebut tidak sah karenaPenggugat tidak pernah mendapat Pemanggilan adanya penyelenggaraanRapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagaimana yang diatur di dalamKetentuan Pasal 82 ayat (1), (2) UU Perseroan Terbatas (UUPT) Nomor 40Tahun 2007, ayat (1) Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktupaling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS

Putusan Nomor 3538 K/Pdt/2015lee13.14.15,16.Perseroan sebagaimana yang diamanatkan dalam UUPT Nomor 40 Tahun2007 serta belum pernah mendapat teguran atau peringatan tentangkesalahan yang diperbuat selama bertindak selaku Direktur PT.

DePetroleum International:Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 105 ayat (1) dan (2) UUPT Nomor 40Tahun 2007 telah diatur secara rinci mengenai pemberhentian anggotaDireksi dalam Perseroan yaitu:ayat (1) Anggota Direksi dapat diberhentikan sewaktuwaktu berdasarkankeputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya, ayat (2) Keputusanuntuk memberhentikan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) diambil setelan yang bersangkutan diberi Kesempatan untuk membela diridalam RUPS:Bahwa terhadap pemberhentian

sekali tidak pernah diberi kesempatan untukmembela diri dalam RUPS Perseroan yang didasarkan atas KeputusanRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT De Petroleum Internationaltertanggal 30 Juni 2011 yang tertuang dalam Akta Nomor 24 yang dibuat dihadapan Yurisa Martanti, S.H., Notaris di Jakarta;Bahwa pemberhentian dari jabatan sebagai anggota Direksi Perseroanterhadap Penggugat, juga tidak disertakan alasan yang patut dan berdasarhukum, sebagaimana yang disyaratkan dalam penjelasan Pasal 105 ayat (1)UUPT

menyampaikan surat ke Kementerian Tenaga Kerja danTransmigrasi RI (Kemenakertrans) dan telah dihimbau melalui undanganklarifikasi secara tertulis 2 (dua) kali berturutturut dan 1 (satu) panggilanlisan melalui telefon oleh Kemenakertrans kepada Tergugat, namun tidakada itikad baik dari Tergugat untuk menyelesaikan masalah ini;Bahwa tindakan memberhentikan Penggugat dari jabatannya sebagaianggota direksi perseroan secara sepihak melalui keputusan RUPStertanggal 30 Juni 2011 yang bertentangan dengan UUPT

dan bukan jual beli saham sebagaimanadidalilkan oleh Penggugat;Dengan demikian maka Konpensasi hak tagih Tergugat Illsebagai setoran saham yang diambil, telah dilakukan sesuaidengan Tata Cara yang diatur dalam UUPT, jadi dalam hal iniTIDAK ADA PERBUATAN MELAWAN HUKUN ;7.

Bahwa berdasarkan uraian pada angka 6 diatas, maka Akta No.116tertanggal 25 Juni 2014 yang merupakan hasil RUPSLB tanggal 25Juni 2014 yang telah disahkan oleh Turut Tergugat (Bukti T. & T.Il 6)adalah merupakan Akta yang sah menurut hukum, dan tidak dapatdinyatakan tidak mempunyail kekuatan mengikat dan batal demihukum, karena Akta tersebut dibuat sesuai Tata Cara yang diaturdalam UUPT, isinya benar;Hal 20 Putusan Akhir No 02/PDT.G/2015/PN.JKT.PS18.

Multicon Indrajaya Terminal tanggal 25 Juni 2014 telahdidaftarkan dan disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusiasebagaimana dimaksud dalam Surat Dirjen AHU Nomor AHU04666.40.20.2014 tanggal 26 Juni 2014 telah sesuai dengan ketentuan Pasal21 ayat (3) UUPT jo Pasal 23 ayat (2) UUPT yang menyatakan :Pasal 21 avat (8) UUPTPerubahan Anggaran Dasar selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) cukup diberitahukan kepada Menteri.Pasal 23 avat (2) UUPTPerubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud

(tiga triliun rupiah), yang melahirkan Hak TagihTergugat Ill kepada Tergugat ;Sebagai tindak lanjut dan dalam rangka pelaksanaan hak Tergugat Illberdasarkan pasal 35 ayat (2) huruf a UUPT tersebut diatas, makadikonversikanlah penyetoran senilai Rp. 3.000.000.000.000,(tiga triliunrupiah) oleh Tergugat Ill ke Tergugat sebagai pemilik saham yaitu;Tergugat Ill;Hal 36 Putusan Akhir No 02/PDT.G/2015/PN. JKT.PSTTERGUGAT Ill TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM10.

Multicon Indrajaya Terminal tanggal 25 Juni 2014 telahdidaftarkan dan disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusiasebagaimana dimaksud dalam Surat Dirjen AHU Nomor AHU 04666.40.20.2014tanggal 26 Juni 2014 telah sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (3) UUPT joPasal 23 ayat (2) UUPT yang menyatakan :Pasal 21 avat (8) UU PTPerubahan Anggaran Dasar selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) cukup diberitahukan kepada Menteri.Pasal 23 avat (2) VUUPTPerubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud

anggota Direksiditetapkan berdasarkan keputusan Direksi;Bahwa atau dengan kata lain hanya TERGUGAT lah satusatunyaorang yang paling berhak, berwenang dan bertanggung jawab untukmelaksanakan segala tindakan pengurusan terhadap TURUT TERGUGAT beserta dengan Unit Usaha TURUT TERGUGAT I, dengan meniadakanhak dan wewenang PENGGUGAT selaku anggota direksi lainnya untukmelaksanakan sebutiroun tindakan pengurusan terhadap TURUTTERGUGAT beserta dengan Unit Usaha TURUT TERGUGAT ; (vide:Pasal 98 ayat (2) UUPT

);Bahwa sehingga oleh karena itu pada tanggal 11 Desember 2017,PENGGUGAT selaku pemegang saham pada TURUT TERGUGAT dengan segala itikad baik, berdasarkan hakhak yang telah diberikan olehAkta Pendirian 02 dan Peraturan PerundangUndangan yang termasuknamun tidak terbatas pada UUPT, telah meminta secara lisan kepadaTERGUGAT untuk menyerahkan kepada PENGGUGAT, bukti pemilikansahamsaham milik PENGGUGAT pada TURUT TERGUGAT besertadengan daftar pemegang saham pada TURUT TERGUGAT ;Bahwa oleh karena TERGUGAT

);b. memperlihatkan Rencana Kerja pada TURUT TERGUGAT periodetahun 2018 dan periode tahun 2019 (vide: Pasal 63 UUPT);c. menyampaikan dan menyerahkan informasi kepada PENGGUGATmengenai: laporan keuangan yang termasuk namun tidak terbataslaporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahanekuitas, serta catatan atas laporanlaporan tersebut; laporan mengenai kegiatan perseroan; laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan; rincian masalah yang timbul selama tahun buku yangmempengaruhi

Bahwa selain halhal tersebut di atas, TERGUGAT juga telahmelalaikan kewajibankewajiban hukumnya sebagaimana telahditentukan secara tegas dalam Pasal 100 dan Pasal 101 UUPT, yangantara lain:a. membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS,dan risalah rapat Direksi pada TURUT TERGUGAT ;b.membuat laporan tahunan dan dokumen keuangan TURUTTERGUGATI sebagaimana dimaksud dalam UndangUndangtentang Dokumen Perusahaan;c.memelihara seluruh daftar, risalan, dan dokumen keuangan TURUTTERGUGAT dan

/ RUPS lainnya sebagaimana telah diwajibkan dalam UUPT; tidak memuat satu butir pun frasa pokok pemberitahuan bahwabahan yang akan dibicarakan dalam RUPS / RUPS lainnya tersediadi kantor Perseroan sejak tanggal dilakukan pemanggilan RUPS /RUPS lainnya sampai dengan tanggal RUPS / RUPS lainnyadiadakan sebagaimana telah diwajibkan dalam UUPT (vide: Pasal82 ayat (3) UUPT);Halaman 37 dari 100 hal putusan perkara Nomor :300 /PDT/2020/PT.DKI69.70.71.72.Sehingga oleh karenanya, sudah merupakan suatu kepatutan

Berdasarkan Pasal 1 angka 5 UU No. 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas (UUPT), pengertian Direksi adalah: Direksadalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawabpenuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan,sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakiliPerseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuaidengan ketentuan anggaran dasar. Direksi juga berwenangmewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan(Pasal 98 ayat 1 UUPT).

Dan dalam hal anggota Direksi terdirilebih dari 1 (satu) orang, yang berwenang mewakili Perseroanadalah setiap anggota Direksi, kecuali ditentukan lain dalamanggaran dasar (Pasal 98 ayat 2 UUPT,d.

Sesuai ketentuan Pasal 79 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun1995 tentang Perseroan Terbatas (Selanjutnya disebut UUPT, UndangUndang Perseroan Terbatas yang berlaku saat itu), Direksi melakukanpengurusan Perseroan seharihari. Kekosongan jabatan DireksiPerseroan selama 1 (Satu) tahun menyebabkan Perseroan dalam kondisiHal. 4 dari 13 hal. Put.

kewajibankewajiban Perseroan yang bersifat rutinseperti pembayaran gaji karyawan dan kegiatankegiatan operasionalperusahaan lainnya yang tidak ditunda dan tetap berjalan ;Mengingat jabatan Direksi telah berjalan selama 1 (satu) tahun danTermohon tidak juga menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa Perseroan sebagaimana diamanatkan oleh Anggaran DasarPerseroan, maka demi kelangsungan usaha Perseroan Pemohon,berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan danPasal 66 ayat (2) dan (3) UUPT

lama, Pemohon mengajukan permintaankepada Termohon melalui Surat tercatat tertanggal 5 April 2006 untukmenyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ;Sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (3) UUPT lama, dalam Suratpermohonan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon telah menguraikanalasan diajukan permintaan untuk diselenggarakan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa yaitu bahwa permintaan tersebut terkaitdengan kepentingan dan kelangsungan usaha Perseroan yang tidakmemiliki Direksi sejak meninggalnya

Pokok Prasetyo ;Menanggapi permintaan Surat Pemohon tersebut, Termohon melaluiSurat tertanggal 2 Mei 2006 secara terangterangan menyatakanmenolak untuk melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa ;Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan danPasal 67 ayat (1) huruf b UUPT lama, Ketua Pengadilan Negeri yangdaerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan dapatmemberikan izin Kepada Pemohon untuk melakukan sendiri pemanggilanRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa atas

Irja SehatiUtama diselenggarakan pada 31 Oktober 2018, PENGGUGATpandang sebagai surat panggilan yang tidak sah karena tidak sesualidengan ketentuan Pasal 82 UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas (UUPT) yang menyatakan:(1) Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu palinglambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan,dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dantanggal RUPS;(2) Pemanggilan RUPS dilakukan dengan Surat Tercatat dan/ataudengan iklan dalam Surat

Irja Sehati Utama tertanggal 17 Oktober 2018melanggar ketentuan Pasal 82 UUPT;Pada tanggal yang ditentukan, PENGGUGAT tidak menghadiriRapat Umum Pemegang Saham PT. Irja Sehati Utama tanggal 31Oktober 2018.

Dan lainlain;Bahwa pengaturan mengenai penghentian anggota DewanKomisaris diatur dalam Pasal 119 UUPT yang menyatakan:Ketentuan mengenai pemberhentian anggota Direksi sebagaimanadimaksud dalam Pasal 105 mutatis mutandis berlaku bagipemberhentian anggota Dewan Komisaris;Pasal 105 UUPT menyatakan:(1) Anggota Direksi dapat diberhentikan sewaktuwaktuberdasarkan keputusan RUPS = dengan menyebutkanalasannya;(2) Keputusan untuk memberhentikan anggota Direksisebagaimana dimaksud pada ayat (1) diambil setelah

Irja Sehati Utama tertanggal 17Oktober 2018, PARA TERGUGAT memanfaatkan agenda: dan lainlain untuk berkonspirasi mendepak PENGGUGAT dari jabatannyasebagai Komisaris Utama ;Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 75 ayat (3) dan(4) UUPT, bahwa agenda: dan lainlain tidak dapat diambilkeputusan apabila seluruh pemegang saham tidak hadir danmenyetujui adanya agenda: dan lainlain tersebut. BerikutPENGGUGAT kutip lengkap Pasal 75 ayat (3) dan (4) UUPT:(3).

PARATERGUGAT ~~ melakukan tindakan/perbuatan secara sepihakmenyalahgunakan kekuasaan/keadaan (misbruik van omstandigheden)sebagai Pemegang Saham Mayoritas (pemegang saham 1750 (seributujuh ratus lima puluh) lembar saham, dari total 2000 (dua ribu) saham),yang mengakibatkan PARA TERGUGAT ada dalam posisi yang kuat dankeadaan yang menguntungkan, sedangkan PENGGUGAT berada dalamposisi lemah dan tak berdaya;Perbuatan PARA TERGUGAT selain melanggar banyak pasalpasaldalam UUPT, namun PENGGUGAT juga memandang

Golden Hui;Menimbang, bahwa selama Penggugat tidak bisa menjalankanpekerjaanya karena berhalangan sesuai ketentuan pasal 98 ayat (1) Undangundang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ( UUPT) yangmenjelaskan bahwa Direksi PT berhak untuk mewakili Perseroan, baik didalammaupun di luar Pengadilan, dalam hal Direksi lebih dari 1 (Satu) orang, makayang berwenang mewakili perseroan adalah setiap anggota Direksi, kecualiditentukan lain dalam Anggaran Dasar (liat pasal 98 ayat (2) UUPT, jadi dalam

Sebelumnya dalam Pasal 1 angka 4 UUNo. 1 Tahun 1995 (kini Pasal 1 ayat (5) UU No. 40 Tahun 2007) dinyatakanDireksi adalah organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusanperseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baikdi dalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, jopasal 98 ayat (1) Undangundang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas( UUPT) yang menjelaskan bahwa Direksi PT berhak untuk mewakili Perseroan,baik didalam maupun

di luar Pengadilan, dalam hal Direksi lebih dari 1 (satu)orang, maka yang berwenang mewakili perseroan adalah setiap anggota Direksi,kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar (liat pasal 98 ayat (2) UUPT, jadidalam hal Direktur berhalangan , maka Anggota Dewan Direksi lainnya berhakuntuk mewakili Perseroan, termasuk menanda tangani nota kesepahaman(memorandum og understanding / MoU), seharusnya yang menjadi subyek dalamgugatan a quo adalah anggota direksi dan Komisaris telah di angkat yaituDirektur

SmgMenimbang, bahwa sebagaimana surat bukti P3 bahwa yangseharusnya mewakili PT Golden Hui dan Penggugat selalku Direktur Utama,namun berhubung Penggugat sejak sejak dilaporkan ke Direskrim Polda JawaTengah sejak bulan Agustus 2005 dan Penggugat menjaadi Daftar PencarianOarang (DPO) sampai status DPO dicabut bulan Nopember 2012 hinggasekarang sudaah tidak lagi melaksanakan tugas Direktur, maka sesuai ketentuanpasal 98 ayat (2) UUPT maka yang melaksanakan tugas untuk mewakili PT.Golden Hui adalah

perkara a quo tidakdihadiri oleh para Tergugat, maka perkara ini diputus tanpa hadirnya paraTergugat dengan verstek;Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dinyatakan sebagaipihak yang kalah,oleh karena itu haruslah dihukum untuk membayar keseluruhanbiaya perkara yang timbul, sehubungan dengan adanya perkara ini, sejumlahbunyi amar putusan ini nanti ;Mengingat, Pasal 1365 KUH Pdt jo Pasal 1, Pasal 92 UU No. 40 Tahun2007 jo pasal 98 ayat (1) Undangundang No.40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas ( UUPT

Kewenangan Direksi untuk mewakiliPerseroan adalah tidak terbatas dan tidak bersyarat, kecuali ditentukanlain dalam UUPT, anggaran dasar, atau keputusan RUPS. KeputusanRUPS tidak boleh bertentangan dengan ketentuan UUPT dan/atauanggaran dasar Perseroan;Bahwa Dewan komisaris memiliki fungsi pengawasan sebagaimanaditentukan dalam Pasal 108 UUPT.

Direksi danDewan Komisaris tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban secarapribadi sesuai Pasal 97 ayat (5) dan Pasal 114 Ayat (5) UUPT.

Dalam UUPT Pasal 53 ditentukan bahwa,saham dapat diklasifikasikan dan dapat menambah/ mengurangi hakyang umumnya diatur menurut Pasal 52.

Hak lain yang diperolehpemegang saham dari UUPT antara lain dapat pula ditemukan dalamPasal 58, Pasal 61 dan 62.

Dalam penjelasan Pasal 78 ayat (1)UUPT RUPS lainnya yang dimaksud adalah Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPSLB).

Pasal 78 ayat (2) UndangUndang No. 40 Tahun 2007 TentangPerseroan Terbatas (UUPT) mengatur adanya kewajiban dari Direksisuatu perseroan terbatas untuk menyelenggarakan RUPS Tahunan dengandidahului panggilan RUPS yang disampaikan kepada seluruh pemegangsaham perseroan, sebagaimana dikutip di bawah ini:Pasal 79 ayat (1) UUPT: Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal78 ayat (4) dengan didahului pemanggilan RUPS

Hal 12 dari 194 Putusan No. : 433/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.20.2A;Pasal 78 ayat (2) UUPT: RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam)bulan setelah tahun buku berakhir. lsi dari ketentuan Pasal 79 ayat (1) jo. Pasal 78 ayat (2) UUPT tersebut diatas sudah sangat jelas, yaitu membebankan kewajiban hukum kepadadireksi suatu perseroan terbatas untuk menyelenggarakan RUPS Tahunandalam waktu selambatlambatnya 6 (enam) bulan sejak berakhirnya tahunbuku yang bersangkutan.

RidwanKhairandy dalam bukunya ("Perseroan Terbatas, Doktrin PeraturanPerundangUndangan, dan Yurisprudensi", edisi Revisi, Penerbit TotalMedia, 2009, hal. 214) menyebutkan bahwa salah satu tugas Direksiberdasarkan UUPT adalah menyelenggarakan RUPS Tahunan danRUPS lainnya, baik atas inisiatif Direksi maupun atas permintaanpemegang saham maupun Dewan Komisaris.Perlu. diingat, ketentuan Pasal 78 ayat (2) UUPT adalah bersifatimperative (mandatory rule).

Dengan demikian,berdasarkan Pasal 58 Undangundang No. 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas (UUPT) maka TERGUGAT XI berhak untukmenjual sahamnya kepada pihak lain, yakni PENGUGUGAT I.42.4.

Berdasarkan pasal 52 ayat (1) UndangUndang Republik IndonesiaNo. : 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT), sahammemberikan hak kepada pemiliknya untuk :a. Menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS ;b. Menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi ;dan ;c. Menjalankan hak lainnya berdasarkankan UndangUndang (UUPT).

PUTERA SINGGALANG PRIMABERKEDUDUKAN DI PADANG;Bahwa PT PUTERA SINGGALANG PRIMA (Tergugat 1) saat ini dikuasaisepenuhnya olen Tergugat 2, sehingga Penggugat 1 dan 2, tidak melakukantindakan apapun terhadap Tergugat 1;Bahwa Kewajiban Direksi Memegang Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus,berdasarkan Pasal 50 Undangundang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang PerseroanTerbatas (UUPT) mengatur mengenai kewajiban direksi untuk memegang DaftarPemegang Saham (DPS), yaitu:1) Direksi Perseroan wayjib mengadakan dan

ayat (1) dan ayat (2) dicatat juga setiap perubahankepemilikan saham.4) Daftar pemegang saham dan daftar khusus sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dan ayat (2) disediakan di tempat kedudukan Perseroanagar dapat dilihat oleh para pemegang saham.5) Dalam hal peraturan perundangundangan di bidang pasar modal tidakmengatur lain, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3),dan ayat (4) berlaku juga bagi Perseroan Terbuka.Bahwa sudah seharusnya kewajiban Tergugat 2 untuk melaksanakan Pasal 50 UUPT

kepada pemegang saham sebagai dividen, kecuali ditentukan lain dalamRUPS. (3) Dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya boleh dibagikanapabila Perseroan mempunyail saldo laba yang positif.Bahwa Pasal 63, 64, 66, 67, 69 dan 71 UU PT, tidak pernah dilakukan oleh Tergugat1 dan 2, termasuk melibatkan Penggugat 1, sehingga perbuatan Tergugat 1 dan 2yang tidak melaksanakan UU PT tersebut merupakan perbuatan melawan hukum,maka Tergugat 1 dan 2 harus melaksanakan Pasal 63, 64, 66, 67, 69 dan 71 UUPT

Yang terpenting dalampendirian PT adalah PT tersebut didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan aktanotaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia (Pasal 7 ayat (1) UUPT). Yang dimaksuddengan orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia maupunasing atau badan hukum Indonesia atau asing.

Ketentuan dalam ayat ini menegaskanprinsip yang berlaku berdasarkan UUPT ini bahwa pada dasarnya sebagai badanhukum, PT didirikan berdasarkan perjanjian, karena itu mempunyai lebih dari 1 (Satu)orang pemegang saham;Halaman 19 dari 23 Putusan No.168/PDT/2019/PT PDG Bahwa Kemudian, setiap pendiri PT tersebut wajidb mengambil bagian saham pada saatPT didirikan (Pasal 7 ayat (2) UUPT). Akan tetapi, dalam UUPT tidak diatur berapamaksimal bagian saham yang dapat diambil oleh setiap pemegang saham.

) dan peraturan pelaksanaanyadengan penjelasan sebagaimana diuraikan di bawah ini;Bahwa prosedur dan tata cara pemindahan hak atas saham diatur dalamPasal 56 ayat (1), (2) dan (8) UUPT sebagai aturan pokok mengenaipemindahan hak atas saham atau perubahan pemegang saham dalamsuatu perseroan terbatas;Pasal 56(1) Pemindahan hak atas saham dilakukan dengan akta pemindahan hak;(2) Akta pemindahan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atausalinannya disampaikan secara tertulis kepada Perseroan;(3) Direksi

Bahwa berdasarkan Pasal 56 UUPT tersebut, untuk pemindahan hak atassaham terdapat 3 (tiga) langkah yang harus dipenuhi yaitu:(a)(b)Pertama: Pemindahan hak atas saham dilakukan dengan aktapemindahan hak. Menurut penjelasan Pasal 56 ayat (1) UUPT, yangdimaksud dengan akta adalah baik akta yang dibuat di hadapannotaris maupun akta bawah tangan.

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 ayat (3) UUPT tentangpemberitahuan perubahan pemegang saham, Tergugat telah menerbitkan: Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik IndonesiaNo. 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan PermohonanPengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan AnggaranDasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasardan Perubahan Data Perseroan Terbatas yang diundangkan padatanggal 26 Maret 2014 (untuk selanjutnya disebut Permenkumham No.4/2014

Sumber Kencana Indo Palmayaitu berupa:(1) Pernyataan secara elektronik dari Pemohon mengenai dokumenperubahan data Perseroan yang telah lengkap;(2) Akta perubahan data perseroan; dan(3) Neraca serta laporan laba rugi tahun buku yang bersangkutan bagiPerseroan yang wajib diaudit;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (1) UUPT, PT.

Pelanggaranatas AUPB tersebut dapat dijelaskan secara lebih rinci di bawah ini.Bahwa sebagaimana diuraikan di atas, dengan Tergugat tidakmemperhatikan tata cara perubahan pemegang saham sebagaimana diaturdalam Pasal 56 ayat (1), (2) dan (8) UUPT juncto Pasal 27 s/d Pasal 30Permenkumham No. 4/2015 sebagaimana diubah dengan PermenkumhamNo. 1/2016 maka jelas bahwa Tergugat telah tidak cermat dan melanggarasas profesionalitas serta asas kepastian hukum.

dan harus mengedepankan kepentingan Perseroan dansesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, dan dalam menjalankankepengurusan Perseroan harus sesuai dengan kebijakan yangdipandang tepat dalam batas yang ditentukan dalam UU dan/atauanggaran dasar, sejalan dengan Pasal 97 UUPT setiap anggota Direksidalam menjalankan tugas dan wewenangnya harus mengedepankanitikad baik dan penuh tanggungjawab ; Bahwa ketentuan Pasal 97 ayat 3 UUPT menegas setiap anggota Direksibertanggungjawab penuh secara pribadi

atas kerugian Perseroan apabilayang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuaidengan ketentuan yang berlaku ; Bahwa apabila Perseroan terdapat 2 atau lebih Direksi maka ditunjuksalah satunya menjadi Direktur Utama, sehingga dalam menjalanaktivitas Perseroan ia bersifat koletif dan kolegial dan kebijakan yangdiambil tetap atas nama Direksi secara bersama sertapertanggungjawabnya pun secara bersamasama (Pasal 97 ayat 4UUPT) ; Bahwa berdasarkan Pasal 97 ayat 5 UUPT pertanggung jawab

lainnya yang tidak mempunyai benturankepentingan dengan Perseroan, Dewan Komisaris dalam hal seluruhanggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroanatau pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggotaDireksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan denganPerseroan ; Bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi, pembangunan Resort PT.SUWARNADWIPA WISATA MANDIRI bahan material yang berasal dariterumbu karang merupakan perbuatan melawan hukum, bila dikaitkandengan UUPT

Busyra Azeri, SH.MH., yang diajukan oleh Penuntut Umumyang menyatakan: bahwa apabila Perseroan terdapat 2 atau lebih Direksi makaditunjuk salah satunya menjadi Direktur Utama, sehingga dalam menjalanaktivitas Perseroan ia bersifat koletif dan kolegial dan kebijakan yang diambiltetap atas nama Direksi secara bersama serta pertanggungjawabnya punsecara bersamasama (Pasal 97 ayat 4 UUPT) ;Menimbang bahwa dalam perkara ini diketemukan fakta, terdakwabukanlah sebagai pelaku utama, ada orang lain yaitu

/PN Pdg42seharusnya dilaksanakan oleh PT serta tidak dibuat berita acara tertulismaka terhadap hal ini berdasarkan pasal 93 ayat (3) UUPT terdakwaselaku Direktur Utama PT.

Direksi memiliki fungsi pengurusan perseroan untukkepentingan perseroan sesuai dengan dengan maksud dan tujuanPerseroan (Pasal 92 UUPT). Dalam kegiatan pengurusan ini Direksiberwenang menjalankan pengurusan sesuai dengan kebijakan yangdipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam UUPT dan/atauanggaran dasar. Direksi merupakan mandat dari Anggaran Dasar.Sebagai mandat dari anggaran dasar, Direksi mewakili Perseroan baikdi dalam maupun di luar pengadilan (Pasal 98 UUPT).

Kewenangan Direksi untuk mewakiliPerseroan adalah tidak terbatas dan tidak bersyarat, kecuali ditentukanlain dalam UUPT, anggaran dasar, atau keputusan RUPS. KeputusanRUPS tidak boleh bertentangan dengan ketentuan UUPT dan/atauanggaran dasar Perseroan;Bahwa Dewan komisaris memiliki fungsi pengawasan sebagaimanaditentukan dalam Pasal 108 UUPT.

Sehingga dengandemikian, menurut UUPT, seseorang dapat menjadi pemegang sahamdan mendapatkan haknya sesuai dengan saham yang dimilikinyasetelah nama yang bersangkutan dicatat dalam daftar pemegangsaham perseroan yang bersangkutan;Bahwa menurut Pasal 53 UUPT Pemegang Saham diberikan hak untukmenghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS; menerimapembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi; dan menjalankanhak lainnya berdasarkan undangundang (Pasal 52 ayat (1) UUPT).Pemegang saham mendapatkan

Direksi danDewan Komisaris tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban secarapribadi sesuai Pasal 97 ayat (5) dan Pasal 114 Ayat (5) UUPT.

Angka Unggul Borneo dapat dimintakanpertanggungjawaban secara hukum berdasarkan UUPT, khususnyaberdasarkan Pasal 97 Ayat (3);2. Ahli Prof. Dr.

Rapattersebut hanya dilaksanakan secara sepihak oleh KOMISARIS(TERGUGAT Il).Halaman 4 Putusan Nomor 125/Pdt/2018/PT SMGBahwa berdasarkan ketentuan UUPT, RUPS yangdiselengggarakan oleh Dewan Komisaris. Hal ini sebagaimanadi atas dalam Pasal 79 Ayat (2), (3), (6), (7), dan (9) UUPT,yaitu sebagai berikut :Pasal 79 Ayat (2), (3), (6), (7), dan (9) UUPT, (Kutipan)(1) Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud padaayat (1) dapat dilakukan atas permintaan :a.

Kepada Direksi (PENGGUGAT).Hal ini karena Surat Undangan RUPSLB tertanggal 10JANUARI 2017 tidak memenuhi unsurunsur yang disyaratkanoleh UndangUndang, sebagaimana yang tercantum dalamPasal 82 UUPT, yaitu sebagai berikut : Pasal 82 UUPT(kutipan) :(1) Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktupaling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggalRUPS diadakan, dengan tidak memperhitungkantanggal pemanggilan dan tanggal RUPS;(2) Pemanggilan RUPS dilakukan dengan surat tercatatdan / atau dengan iklan

Agenda dalam undangan RUPSLB tentang Hal lainlain.Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam pasal 75 ayat (8)dan ayat (4) UUPT, bahwa dalam mata acara rapat lainlaintidak dapat diambil keputusan apabila selurun pemegangsaham tidak hadir dan menyetujui adanya mata acara rapattersebut;Pasal 75 ayat (3) dan (4) UUPT (Kutipan)(3) RUPS dalam; mata acara lainlain tidak berhakmengambil keputusan, kecuali semua pemegangsaham hadir dan atau diwakili dalam RUPS danmenyetujui penambahan mata acara rapat;(4)

ASMORO JATI SUBURuntuk menyelenggarakan RUPSLB tertanggal 10 JANUARI 2017;Berdasarkan pasal 79 ayat (2) dan (3) UUPT, sebelumdiselenggarakan RUPS untuk pertama kalinya permintaan ataspenyelenggaraan RUPS harus disampaikan kepada Direksi secararesmi dan sah.Pasal 79 ayat (2) dan (3) UUPT (Kutipan)(2) Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dapat dilakukan atas permintaan :a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yangbersamasama mewakili 1/10 (satu persepuluh) ataulebih dari jumlah

Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 79ayat (5) dan (6) UUPT, yaitu sebagai berikut :Pasal 79 ayat (5) dan (6) UUPT (Kutipan)(5) Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangkawaktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejaktanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima;(6) Dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPSsebagaimana dimaksud padan ayat (5)a.