Ditemukan 1744 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : wenangâ wenang winangan winangun wilangan winongan winangon wejangan wedangan
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 06-08-2018 — Putus : 18-12-2018 — Upload : 27-02-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 180/G/2018/PTUN-JKT
Tanggal 18 Desember 2018 — AGUSTIAR, A.Md : KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA, dkk
202 — 131
  • WENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA;(1)Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 3 UndangUndang RI No 5 Tahun 1986tentang Pengadilan Tata Usaha Negara jo Pasal 1 angka 9 UndangUndang RI No 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UndangUndangNo 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara mendefenisikanKeputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yangdikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisitindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundangundangan yangberlaku, yang
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Khusus
Register : 17-09-2018 — Putus : 23-10-2018 — Upload : 26-09-2019
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 109/Pid.Pra/2018/PN JKT.SEL
Tanggal 23 Oktober 2018 — Pemohon:
Arifin Widjaja
Termohon:
Kapolda Metro Jaya Cq Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya
265 — 724
  • Pasal 25 Perkap Kapolri No.14 Tahun 2012malah dijawab oleh Termohon (Kompol Ghulam NabhiSIK selaku Kanit V Subdit Umum/Jatanras Polda MetroJaya) ini sudah sesuai prosedur dan pokoknyamerupakan kewenangan saya untuk melakukanpenangkapan;Bahwaketidakprofesionalan dan kesewenang wenangan Termohon' tersebut merupakan bentukarogansi oknum aparat penegak hukum karena Pemohonhanya menanyakan keabsahan dan legal standingpenetapan Tersangka sehingga proses penyidikan yangdilakukan Termohon dengan logo Pro
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 11-02-2015 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1596 K/Pdt/2014
Tanggal 11 Februari 2015 — 1. M. BASYARA, B.Sc., 2. ACHMAD SOFYAN Bin DANIEL B, 3. H. RENO, vs HUSIN DJUFRIE, SE, dan BUPATI KABUPATEN BERAU Cq. KEPALA BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU, KABUPATEN BERAU,
35 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., yang dibuat pada hari minggu tanggal25 Maret 2012 oleh saya MUNIR HAMID, SH Panitera Pengadilan Negeritanjung Redeb ini, telah memperlihatkan kKesewenang wenangan yangdilakukan oleh Pengadilan Negeri Tanjung Redeb dengan tidakmengindahkan Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2010 Tentang PembuatanS.O.P.
Pengadilan PN SUMEDANG Pidana Umum Penghinaan
Register : 18-09-2014 — Putus : 05-02-2015 — Upload : 17-02-2016
Putusan PN SUMEDANG Nomor 206/Pid.B/2014/PN.Smd
Tanggal 5 Februari 2015 — P.T. KAHATEX diwakili HARDJA HARUMAN sebagai Terdakwa
233 — 59
  • saksisaksi Andria Hendraningrat danSulyanti Tayfik, ME , dikantor tidak ada dokumen yang memberitahukan kepadaTerdakwa, bahwa kewenangan memberi ijin mendirikan jembatan ada padaDerpartemen Pekerjaan Umum.Bahwa dengan keadaan dari tahun 2006 sampai tahun 2011, disatusisi PSDA, melalui petugas peninjau lapangan telah merekomendasi untukmengeluarkan ijin membangun jembatan pada sisi pejabat pembuat jijinberpendapat tidak wenang mengeluarkan ijin yang diminta akan tetapi tidakmemberi tahu tentang ketidak wenangan
Pengadilan PTUN PALU TUN
Register : 06-08-2019 — Putus : 06-01-2020 — Upload : 22-01-2020
Putusan PTUN PALU Nomor 11/G/2019/PTUN.PL
Tanggal 6 Januari 2020 — Penggugat:
1.RUSLIN
2.RISMAN
3.RAHMANSYAH
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALU
Intervensi:
PT. SINAR PUTRA MURNI
231 — 145
  • ;Menimbang, bahwa secara teoritis yang dimaksud dengan aspekkewenangan dalam hukum administrasi adalah kekuasaan terhadap segolonganorang tertentu atau kekuasaan terhadap bidang pemerintahan yang berdasarkanpada Peraturan Perundang Undangan atau dengan kata lain bahwa kewenanganadalah kekuasaan yang mempunyai landasan hukum agar tidak menimbulkankesewenang wenangan sesuai dengan maksud dan tujuan diberikannyakewenangan tersebut;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal. 5 Peraturan Pemerintah No. 24tahun
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN Pertanahan
Register : 28-01-2013 — Putus : 08-10-2013 — Upload : 16-04-2015
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 5/G/2013/PTUN.Mks
Tanggal 8 Oktober 2013 — 1. BAKKARA DAENG BUNGA sebagai PENGGUGAT-I; 2. SANGKALA Bin BATJO sebagai PENGGUGAT-II; 3. SANUSI DAENG GASSING sebagai PENGGUGAT-III; 4. SALENG DAENG TABA sebagai PENGGUGAT-IV; 5. BORA Bin BASO sebagai PENGGUGAT-V; 6. SAMPARA SADOLLA sebagai PENGGUGAT-VI; 7. BIDO Bin JILLING sebagai PENGGUGAT-VII; 8. RABAYA DG PUJI sebagai PENGGUGAT-VIII; 9. Hj. SUMIATI DG NGONA sebagai PENGGUGAT-IX; 10. JARUDDIN DG NYONRI sebagai PENGGUGAT-X; 11. HAJRAH DG NGIJI sebagai PENGGUGAT-XI; 12. TAJUDDIN DG MAJJA sebagai PENGGUGAT-XII; 13. KAMARIA sebagai PENGGUGAT-XIII; 14. M. DG PAWA sebagai PENGGUGAT-XIV; 15. SANGKALA sebagai PENGGUGAT-XV; 16. SAMSU DG NGOYO sebagai PENGGUGAT-XVI; 17. JUMARI DG MANGUNG sebagai PENGGUGAT-XVII; 18. ASDAR IRNAS sebagai PENGGUGAT-XVIII; 19. NOMPO DG NGITUNG sebagai PENGGUGAT-XIX; 20. BORA BADO DG NOJENG sebagai PENGGUGAT-XX; 21. HERMAN DG LOTTENG sebagai PENGGUGAT-XXI; 22. BASIR DG TUJU sebagai PENGGUGAT-XXII; 23. MAUSENG DG JARUNG sebagai PENGGUGAT-XXIII; 24. SONDA DG TIKA sebagai PENGGUGAT-XXIV; 25. BOKOI DG BUANG sebagai PENGGUGAT-XXV; Selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT; M E L A W A N 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT; 2. TAJUDDIN MOLLA Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI-I; 3. ADE SURATMAN Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI-II; 4. PERSEROAN TERBATAS GOWA MAKASSAR TOURISM DEVELOPMENT TERBUKA (PT. GMTD Tbk.) Selanjutnya disebut sebagai TEGUGAT II INTERVENSI-III; 5. MALLARANGANG Selanjutnya sebagai TEGUGAT II INTERVENSI-IV; 6. GANNA DG. LA'BANG Selanjutnya sebagai TEGUGAT II INTERVENSI-V; 7. KAMARUDDIN Selanjutnya sebagai TEGUGAT II INTERVENSI-VI;
72 — 35
  • akan kami buktikan dalam persidangannantinya.34 Perkara No. 05/G/2013/P.TUN.MksBahwa oleh karena eksepsi atau tangkisan yang Tergugat II IntervensiIajukan adalah mengenai kompetensi absolute, maka sangat beralasan danberdasar hukum bagi Tergugat II IntervensiI untuk memohon agar MajelisHakim terlebih dahulu dengan putusan sela mengenai Eksepsi ini sebagaiketentuan didalam Pasal 162 Rbg yang mengatakan tangkisantangkisan(Eksepsi) yang ingin Tergugat II IntervensiI kemukakan, kecualimengenai ketidak wenangan
Pengadilan PN TARUTUNG Pidana Khusus
Register : 23-07-2020 — Putus : 31-08-2020 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN TARUTUNG Nomor 6/Pid.Pra/2020/PN Trt
Tanggal 31 Agustus 2020 — Pemohon:
PETRUS SABUNGAN HIRAS FREDY ARITONANG RADJAGUKGUK
Termohon:
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI HUMBANG HASUNDUTAN
60 — 12
  • Jikakesalahan/kekeliruan pelanggaran tersebut dibiarkan, maka akan terjadikesewenang wenangan yang Jelasjelas akan mengusik rasa keadilan.12) Bahwa berdasarkan dalildalil di atas maka PEMOHONmenjelaskan sebagai berikut:Halaman 5 dari 108 Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2020/PN Trta) Bahwa penetapan tersangka dalam Praperadilan tidak termasuksebagaimana yang tercantum dalam KUHAP, akan tetapi telahdilakukan penemuan hukum baru oleh Hakim yang menyangkutpelaksanaan wewenang Penyidik maupun Penuntut Umumdiantaranya
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Umum Pra Peradilan
Register : 02-03-2016 — Putus : 04-04-2016 — Upload : 25-08-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 30/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel
Tanggal 4 April 2016 — H. ABIDIN SYAH, beralamat di Jl. Iswahyudi No. 5 Rt. 001, Desa Rinding, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau , Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada SURURUDIN, SH dan MANSUR MUNIR, SH ., Advokat pada IHZA & IHZA Law Firm, beralamat di 88 Kasblanka Office Tower, Tower A, Lantai 19 , Kota Kasablanka , Jalan Casablanka Kav. 88 , Kuningan, Jakarta Selatan, 12870 berdasarkan surat Kuasa tanggal 04 Februari 2016, yang untuk selanjutnya disebut sebagai--------------- PEMOHON ;
435 — 1401
  • Karena itu menjadikan PEMOHON selakuTersangka tanpa dibuktikan unsur kesalahan bagi dirinya, merupakankesewenang wenangan yang telah dilakukan oleh TERMOHON;Bahwa sesuai amar Putusan Mahkamah Konstitusi RepublikIndonesia Nomor 21/PUU XII/2014 tanggal 28 April 2015, makafrasa bukti permulaan dalam Pasal 1 angka 14 yang dijadikandasar patut diduga PEMOHON karena perbuatannya sebagai pelakutindak pidana adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalamPasal 184 UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 16-05-2012 — Upload : 30-05-2017
Putusan PN SURABAYA Nomor 124/PID.SUS/TPK/2011/PN SBY
Tanggal 16 Mei 2012 — TERMYDZY FAIZAL Kejaksaan Negeri Surabaya
82 — 11
  • Pemeriksa Barang yang saksi periksa adalahhasil yang dikerjakan oleh pelaksana proyek ; Bahwa untuk pengerjaan proyek ada pengawasnya tersendiri sedan gkanPanitia Pemeriksa Barang hanya memeriksa setelah pekerjaan selesat ; Bahwa setelah Berita Acara Pemeriksaan Barang ditanda tangani kemudiankita laporkan kepada Pimpinan ; Bahwa degan adanya proyek yang sudah selesai tetapi kemudian rusakbukan merupakan tanggung jawab Panitia Pemeriksa Barang oleh karenaPanitia Pemeriksa Barang tidak mempunyai ke wenangan
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 12-10-2017 — Putus : 03-04-2018 — Upload : 17-10-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor NOMOR 531/PDT.G/2017/PN.JKT.PST
Tanggal 3 April 2018 — PIMPINAN CABANG FEDERASI SERIKAT PEKERJA KIMIA ENERGI DAN PERTAMBANGAN KABUPATEN MIMIKA (“PC F SPKEP SPSI Kabupaten Mimika”) vs 1. Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia.,dKK
199 — 243
  • Rekonpensi;Bahwa kemudian akibat kelalaian dan kesewenang wenangan TergugatRekonpensi TIDAK melantik PUK SP KEP SPSI PT FI hasil Musnik VIII(Tergugat Il konvensi) bahwa secara melawan hukum Tergugat RekonpensiJUSTRU menerbitkan suratkeputusan yaitu:a. Surat Nomor KEP.270/PC.SPKEP/SPSI/KAB.MIMIKA/IX/2017 tertanggal14 September 2017 Tentang Keabsahan penyelenggaraan Musnik VIIIPUK SP KEP SPSI PT Freeport Indonesia;b.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 02-07-2015 — Putus : 24-08-2015 — Upload : 08-09-2015
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 68/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel
Tanggal 24 Agustus 2015 —
1220 — 1158
  • akanhentikan penyidikan itu oleh karena itu apa yang disodorkankepada ahli yang terkait hal hal yang sesuai dengan bidangnyamisalnya kata kata penghinaan itu bagaimana ahli itumenentukan, jadi tidak bisa juga kemudian seorang ahli bahasamenilai secara keseluruhan unsur delik itu, kembali juga dalamhal ini dimungkinkan didalam proses penyidikan itu ada gelarperkara , bisa dimohonkan itu justru satu hal yang salingmengontrol sebenarnya, pada akhirnya kemudian kita bisamenghindari adanya kesewenang wenangan
Pengadilan PN MEDAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 20-09-2016 — Putus : 12-08-2014 — Upload : 20-09-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 466/Pdt.G/2013/PN Mdn
Tanggal 12 Agustus 2014 — - HJ.NURAISYAH (PENGGUGAT) - ABDUL KIRAM (TERGUGAT I) - MUSODIK (TERGUGAT II) - TUKINAH (TERGUGAT III) - RUSLI (TERGUGAT IV) - NASIB SURYONO (TERGUGAT V) - KARTONO YUSUF (TERGUGAT VI) - KANTI SWANDI (TERGUGAT VII) - SOFYAN (TERGUGAT VIII) - SABAR BR SEMBIRING (TERGUGAT IX) - YACHMAN (TERGUGAT X) - SURYANI 9TERGUGAT XI) - M.TURNIP (TERGUGAT XII) - ZULKIFLI ADI PUTERA (TERGUGAT XIII)\ - RELLUS TURNIP (TERGUGAT XIV) - DARMIATI ROHANA (TERGUGAT XV) - ERWIN (TERGUGAT XVI) - WAGIMAN (TERGUGAT XVII) - RUSMAN (TERGUGAT XVIII) - DASIYEM (TERGUGAT XIX) - GITO (TERGUGAT XX) - PRAMONO (TERGUGAT XXI) - MISNEM (TERGUGAT XXII) - TADIM HARAHAP (TERGUGAT XXIII)] - RUSLIM LUGIANTO (TERGUGAT XXIV) - KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA MEDAN (TERGUGAT XXV)
43 — 10
  • 14 November 2011, Komisioner Komnas Ham RItelah datang ke Medan (Lokasi Jalan Jati Medan) sebagai tindakkankonkrit atas pengaduan Penggugat dan warga lainnya, untuk melihatdan mendengarkan/ berdialog secara langsung pokok permasalahanyang sedang di hadapi Penggugat dan Warga Lainnya yang menjadikorban kesewenang wenangan Para Penegak Hukum di KotaMedan dan Komisioner Ham RI menemukan adanya kejanggalan kejanggalan terkait Eksekusi yang telah dilakukan pada tanggal 27Juni 2011 dan sebahagian rumah
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Umum Pra Peradilan
Register : 04-09-2017 — Putus : 29-09-2017 — Upload : 03-10-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 29 September 2017 — SETYA NOVANTO, beralamat di Jalan Wijaya XIII No. 19, RT.003/RW.003, Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya AGUS TRIANTO, S.H., M.H., IDA JAKA MULYANA, S.H., M.H., dan AMRUL KHAIR RUSIN, S.H., M.H.,ParaAdvokat yang tergabung dalam TIM ADVOKASI SETYA NOVANTO, yang berdomisili di Jalan Wijaya XIII No. 19, RT. 003/RW. 003, Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Agustus 2017, yang untuk selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------------ PEMOHON;
3146 — 8050
  • PN.Jkt.SelHal ini sebagaimana diakui oleh Pemohon dalam permohoannya padaBagian Dasar Hukum Permohonan Praperadilan halaman 1 sebagaiberikut:Bahwa Permohonan Praperadilan ini diajukan sesuai dengan ketentuanPasal 77 huruf a UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang HukumAcara Pidana (KUHAP'), yang mana obyek praperadilan telah diperluasberdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor21/PUUXII/2014 tanggal 28 Oktober 2014Berdasarkanan hal tersebut, maka oleh karena Pemohon telah mengakuibahwa wenangan
    penyitaan.Hal ini sebagaimana diakui oleh Pemohon dalam permohoannya padaBagian Dasar Hukum Permohonan Praperadilan halaman 1 sebagaiberikut:Bahwa Permohonan Praperadilan ini diajukan sesuai dengan ketentuanPasal 77 huruf a UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang HukumAcara Pidana (KUHAP'), yang mana obyek praperadilan telah diperluasberdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor21/PUUXII/2014 tanggal 28 Oktober 2014Berdasarkanan hal tersebut, maka oleh karena Pemohon telah mengakuibahwa wenangan
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 27-05-2021 — Putus : 05-07-2021 — Upload : 29-07-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 27/Pid.Pra/2021/PN Mdn
Tanggal 5 Juli 2021 — Pemohon:
SAUT TARULITUA SIMAMORA,
Termohon:
1.KAPOLRI Cq. KAPOLDASU Cq. DIREKTUR RESERSE KRIMINAL KHUSUS KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA
2.KEJAGUNG R.I. Cq. KEPALA KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA UTARA,
121 — 21
  • Bahwa tindakan yang lain atau salah dan keliru atau bertentangandengan ketentuan peraturan dan atau perundangan yang berlaku yangdilakukan oleh penyidik dan/atau penuntut umum tidak dapat dibiarkantanpa adanya suatu koreksi dan atau pengujian terhadap suatukeabsahan, jika kesalahan atau kekeliruan atau pelanggaran tersebutdibiarkan, maka akan terjadi kKesewenang wenangan yang jelasjelasakan mengusik rasa keadilan secara berkelanjutan;22. Bahwa penetapan status seseorang sebagai Tersangka (Ic.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Khusus Pidsus Pra Peradilan
Register : 23-12-2016 — Putus : 24-01-2017 — Upload : 06-02-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 169/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 24 Januari 2017 — ATTY SUHARTI, Warga Negara Indonesia, Perempuan, Lahir Jakarta, 24 November 1955, Agama Islam, Alamat: Jl. Pesantren Komplek PPTM No. C.II, Rt 04, Rw o7, Kel. Cibabat, Kec. Cimahi Utara, Kota Cimahi, Jawa Barat, Indonesia, Alamat tinggal di Sari Asih IV No. 16, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung, Jawa Barat, Pekerjaan Walikota Non Aktif Kota Cimahi, Jawa Barat, dalam hal ini Pemohon diwakili oleh Kuasanya bernama : Andi Syafrani, SH. MCCL., M.A. Fernandez, SHI., MH., Rivaldi, SH., Ade Yan Yan Hs., SH., Mellisa Anggraini , SH.MH. dan Teuku Madar Ardian, SHI., para Advokat, dan Konsultan Hukum pada Z.i.A & A Partners Law Firm, beralamat di Jalan Gedung Darul Marfu lt. 3 Jalan H. Zaenuddin No.43 Radio Dalam Gandaria Utara Kebayoran Baru Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Desember 2016, selanjutnya disebut sebagai……………….………...………….. PEMOHON.
421 — 2175
  • ., Bahwa kewenangan Praperadilan sebagaimana diatur dialam KUHAP yakniketentuan Pasal 1 angka 10 dan Pasal 77 KUHAP, dimana terhadapobjeknya telah ada perluasan sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi,dengan dasar sepanjang menyangkut pengurangan hak asasi dapatdiajukan sebagai objek Praperadilan untuk menjaga supaya tidak terjadipelanggaran dan kesewenang wenangan terhadap hak azasi manusia yangharus dijunjung tinggi oleh suatu suatu bangsa yang bermartabat;Bahwa Tertangkap Tangan merupakan pengecualian
Pengadilan PT BANDA ACEH Perdata
Register : 04-05-2021 — Putus : 15-06-2021 — Upload : 15-06-2021
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 46/PDT/2021/PT BNA
Tanggal 15 Juni 2021 — Pembanding/Penggugat : PT.HARUM JAYA
Terbanding/Tergugat I : Pokja Pemilihan LI Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Aceh
Terbanding/Tergugat II : Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Aceh
Terbanding/Tergugat III : Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Aceh sebagai Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa Aceh
Terbanding/Tergugat IV : Pengguna Anggaran pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Aceh
Terbanding/Tergugat V : Inspektorat Aceh sebagai APIP pada Tender Lanjutan Pembangunan Gedung Kantor Sumber Dana APBD
Terbanding/Tergugat VI : Gubernur Aceh
Terbanding/Turut Tergugat : PT Putra Ananda
134 — 108
  • 2019 yang pada pokoknyamenyatakan persyaratan kualifikasi penyedia untuk pekerjaan konstruksisebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tertuang dalam standar dokumenpemilihan yang tercantum didalam lampiran IIl yang merupakan bagianyang tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini , yang dalam hal iniTindakan Tergugat dengan jelas Melampaui Wewenang,mencampuradukkan wewenang dan bertindak sewenangwenang dalammengevaluasi kualifikasi laporan keuangan perusahaan Penggugat(PT.HARUM JAYA) ;Bahwa kesewenang wenangan
Pengadilan DILMIL II 11 YOGYAKARTA Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Register : 01-03-2011 — Putus : 06-06-2011 — Upload : 06-10-2011
Putusan DILMIL II 11 YOGYAKARTA Nomor 27-K/M II-11/AD/II/2011
Tanggal 6 Juni 2011 — SERKA JOKO SURIPTO NRP. 6 29402
143 — 53
  • Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan olehpara Terdakwa telah merugikan Bank Permata .Bahwa didalam memeriksa dan mengadiliperkara ini, secara umum tujuan Majelis adalahuntuk menjaga keseimbangan antara kepentinganhukum, kepentingan umum dan kepentingan wmiliter .Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetaptegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat.Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungiwarga masyarakat dari kesewenang wenangan terdakwa.Sedangkan menjaga kepentingan militer dalam artimendukung
Pengadilan PN PALU Pidana Khusus Korupsi
Putus : 29-08-2013 — Upload : 25-06-2014
Putusan PN PALU Nomor 10/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PL
Tanggal 29 Agustus 2013 — H. ABDILLAH I BANDUNG, S.Sos, M.Si
107 — 42
  • Unsur Dengan tujuanmenguntungkan diri sendiri, orang lainatau suatukorporasi,menyalahgunaka nke wenangan,kesempatan atau saranayang ada padanya karena jabatan atau kedudukanMenimbang, bahwa kata dengan tujuan dalam perumusan Pasal 3 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsimengandung pengertian sebagai niat, kehendak atau maksud, sehngga makna dari unsurim adalah kehendak untuk menguntungkan diri sendin, menguntungkan orang lain, ataumenguntungkan korporasi, dan
Pengadilan PT PEKANBARU Perdata
Register : 13-02-2019 — Putus : 23-04-2019 — Upload : 09-09-2019
Putusan PT PEKANBARU Nomor 27/PDT/2019/PT PBR
Tanggal 23 April 2019 — Pembanding/Tergugat : PT PLN Persero Wilayah Riau dan Kepulauan Riau Area Pekanbaru
Terbanding/Penggugat : PT Lippo Karawaci Tbk
174 — 133
  • Hakim Pengadilan Tingkat Bandingmenyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan KesimpulanMejelis Hakim tingkat pertama tersebut dengan alasan dan pertimbanganhukum sebagaimana pertimbangan dibawah ini :Menimbang, yang menjadi obyek gugatan adalah tentang perbuatanmelawan hukum yang dilakukan oleh Pembanding/semula Tergugat dengan dalilpokok menurut Penggugat/ Terbanding selaku pembeli energy listrik daritergugat atau Pembanding telah mengalami kerugian yang besar atas tindakankesewenang wenangan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 11-08-2011 — Upload : 13-02-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 91 PK/Pid.Sus/2009
Tanggal 11 Agustus 2011 — RASID, SH., bin H. ABDULLAH
84 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 91PK/Pid.Sus/2009(quod non), ada kerugian negara Pemkot Tarakan,Orang orang yang memberi' perintah tersebut yangharus DIHUKUM" dan menanggung kalaupun (quod non)ada kerugian negara dimaksud, bukan hanya PemohonPK yang menjadi KORBAN" kesewenang wenangan dan"PENDZOLIMAN" oleh aparat penegak hukum sendiri;2.2x1;2.2.Berdasarkan pertimbangan dan putusan JudexFacti pada halaman 456 Nomor405/Pid.B/2004/PN.Tarakan antara lainmenyebutkan: Menimbang, bahwa dari keterangansaksi saksi dan keterangan Terdakwa