Kemudianhasilnya ditambahkan dengan harga taksiran mobil sebelum kontrakperjanjian pembiayan dibuat.

,dengan perincian sebagai berikut:Harga Beli sebesar Rp1.600.000.000,00,Halaman 7 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2019/PN.BnjMargin Bank sebesar Rp 823.678.391,24, + Harga Jual Rp2.423.678.391,24,Angsuran Pendahuluan Rp 350.000.000,00, Pembiayan diangsur Rp2.073.678.391,24,Bahwa pembiayaan yang diberikan oleh TERGUGAT I kepadaPENGGUGAT sebagaimana yang disebutkan dalam butir a di atastelah dituangkan ke dalam Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan(selanjutnya disebut sebagai SURAT SP3

Bahwa Penggugat mendalilkan tentang telan adanya wanprestasiatas akad pembiayan murobahah nomor 100/kcpsy05/Murobahah/2013,tanggal O2Agustu 2013;b.

Bahwa demi kepentingan terbaik anak a quo, maka untuk menjaminproses tumbuh kembang anak dalam kondisi yang baik, sudah menjadikeharusan jika Pemohon tetap memberikan biaya hadhona untuk anaknyayang ada dalam asuhan Penggugat rekonvensi, sampai anak berusia 21tahun, sebesar Rp. 2.000.000, (Dua Juta Rupiah) setiap bulannya mulaisejak bulan November 2019, diluar pembiayan sekolah terhadap anak, yangnilainya disesuaikqn dengan jenjang Pendidikan anak a quo.

perjanjian pembiayaan yang telah disepakati antaraPemohon keberatan dengan Termohon keberatan, dalam amar putusanBadan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Palangka Raya Nomor :01/Pdt.Sus/PTS/IV/2018/BPSK PKY, tanggal 27 April 2018, tidak adapembatalan perjanjian pembiayaan antara Pemohon keberatan denganTermohon keberatan, sehingga Perjanjian Pembiayaan Nomor : 106221600353 tanggal 31 Maret 2016, berlaku sebagai undangundang bagiPemohon keberatan dan Termohon keberatan, dan oleh karenaperjanjian pembiayan

Kepolisian Daerah Metro Jayasesuai Surat Laporan Nomor LP/5357 /XII/2015/PMJ/ Ditreskrimum tanggal14 Desember 2015 dengan dugaan perkara tindak pidana memasukkanketerangan palsu dalam akta otentik dan atau pemalsuan dan ataupenggelapan atas akta Notaris Perjanjian Sewa Guna Usaha yang terjadipada bulan Mei 2015 di Jakarta Selatan sebagaimana dimaksud dalamPasal 266 KUHP dan atau Pasal 264 KUHP dan atau Pasal 263 KUHP danatau Pasal 372 KUHP dan atau Pasal 55 KUHP dengan Terlapor SuhardonoSudjono (PT PANN Pembiayan

/XII/ 2015/ PM4d/Ditreskrimum tanggal 14 Desember 2015 atas nama Pelapor PaulisAmin Djohan dalam perkara tindak pidana memasukkan keteranganpalsu dalam akta otentik dan atau Tindak Pidana Pemalsuan dan atauTindak Pidana Penggelapan atas Akta Notaris Perjanjian Sewa GunaUsaha terjadi pada bulan Mei 2015 di Jakarta Selatan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 266 KUHP dan atau Pasal 264 KUHP dan atauPasal 263 KUHP dan atau Pasal 372 KUHP dan atau Pasal 55 KUHPdengan Terlapor Suhardono Sudjono (PT PANN Pembiayan

persetujuan yang sah sesuaidengan Pasal 1320 KUH Perdata adalah:a. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;b. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;c. suatu pokok persoalan tertentu;d. suatu sebab yang tidak terlarang;Bahwa pada awalnya kesepakatan antara Pembanding/Pemohondan Terbanding/Termohon sesuai Surat Persetujuan PendahuluanPembiayaan (SP3) adalah pembiayaan untuk 5 (lima) Set Tug Boat& Barge 310 Feet, sehingga jika Terbanding/Termohon menyatakanhanya sanggup dan bersedia memberikan pembiayan

Mengujikebenaran perhitungan pengeluaran pembiayan yang tercantum dalam perintahpembayaran; c. Menguji ketersediaan dana yang bersangkutan, d.

yaitu SKPD dilarang melakukanpengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan yang tidak tersediaanggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya dalam APBD; Pasal 61ayat (1) yaitu setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dansah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih; Pasal 62 yaituPembayaran atas beban APBD dapat dilakukan berdasarkan SPD atau DPASKPDatau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD, Pasal 79 yaitu Dalam rangkapelaksanaan penegeluaran pembiayan

Menguji kebenaran perhitungan pengeluaran pembiayan yang tercantum dalamperintah pembayaran c. Menguji ketersediaan dana yang bersangkutan, d.

Menguji kebenaran perhitunganpengeluaran pembiayan yang tercantum dalam perintah pembayaran; c. Mengujiketersediaan dana yang bersangkutan, d.

Mengujikebenaran perhitungan pengeluaran pembiayan yang tercantum dalam perintahpembayaran c. Menguji ketersediaan dana yang bersangkutan, d.

membayar seluruh biaya yangtimbul dalam perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.SUBSIDER:Dan apabila Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo berpendapat lain,mohon Perkara ini diputus dengan seadiladilnya. putusan nomor xxxx/Pdt.G/2017/PA.Po.Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Termohon tersebut Pemohonmemberikan jawaban bahwa benar selama perkawinan Pemohon danTermohon pernah membeli secara kredit satu unit mobil Datsun Go + namunkarena angsuran tidak lancar maka mobil dimaksud telah ditarik olehlembaga pembiayan

Bilamana menurut MPM Finance, Debitur tidak melaksanakankewajibannya atau telah gagal/lalai memenuhi, terlambat memenuhi ataumemenuhi namun hanya sebagian dari Suatu ketentuan atau prasyarat yangdinyatakan secara tegas atau tersirat dalam perjanjian pembiayaan atau setiapperjanjian, dokumen atau jaminan yang dimaksudkan perjanjian pembiayan ;dan/atauC.

SYAHGIAN NOOR yangmerupakan karyawan PT FIF yang bertugas sebagi CREDIT ANALISISCOORDINATOR (CAC) untuk melakukan pengambilan Hp dengan cara kreditmelalui pembiayan PT FIF Cabang Pangkalan Bun, selanjutnya sdr.

, bahwa saksi SYAHGIAN NOOR diberikan oleh terdakwasejumlah uang sebesar Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah) agar mau menyetujuikredit Handphone yang diajukan oleh terdakwa sebanyak 70 (tujuh puluh) unit dariberbagai macam merek dengan total pembiayaan sejumlah Rp. 246.034.000 (duaratus empat puluh enam juta tiga puluh empat ribu rupiah);Menimbang, bahwa dari fakta tersebut majelis berpendapat bahwaterdakwa menggunakan nama palsu untuk menyakinkan PT FIF cabangPangkalan Bun menyetujui kontrak pembiayan

terdakwasejumlah uang sebesar Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah) agar mau menyetujuikredit Handphone yang diajukan oleh terdakwa sebanyak 70 (tujuh puluh) unit dariberbagai macam merek dengan total pembiayaan sejumlah Rp. 246.034.000 (duaratus empat puluh enam juta tiga puluh empat ribu rupiah);Menimbang, bahwa dari faktafakta sebagaimana diuraikan dandipertimbangkan tersebut, maka majelis hakim berpendapat terdakwamenggunakan nama palsu untuk menyakinkan PT FIF cabang Pangkalan Bunmenyetujui kontrak pembiayan

Oleh karena akad pembiayan tersebut berbentuk Musyarokah,yang mana maka masingmasing Penggugat maupun Tergugatmemberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa ketentuandibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian ditentukanmenurut proporsi modal, dengan nisbah bagi hasil ditentukansebagai berikut :Halaman 2 dari 20 putusan Nomor713/Padt.G/2018/PA.Btl 20% (dua puluh persen) untuk Penggugat selaku BMT; 80% (delapan puluh dua persen) untuk Tergugat selakuMudharibYang dihitung berdasarkan bagi

Bahwa terhadap Pembiayan seluruh Pembangunan atau Pendanaan untukmelaksanakan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di wilayah Pasca BencanaAlam di Aceh tersebut, bersumber dan dibiayai dari APBN secara langsungdibawah kewenangan dan kendali secara langsung Menteri Keuangan(Menkeu), bukan dari APBD Kota Banda Aceh dan bukan dibawah kendaliTergugat I dan Tergugat II (Pasal 20 s/d Pasal 22, PERPU No. 2 Tahun2005 Jo Pasal 15 PerPres Nomor : 34 Tahun 2005);3.

Bahwa Nasabah/ PENGGUGAT, berdasarkan Akad Pembiayan MurabahahNo.13 tertanggal 10 Januari 2012 yang dibuat oleh Sri Ishana, SH Notaris diKota Cirebon, telah menandatangani akad Pembiayaan secara sahdihadapan Notaris dan Bank Yang berwenang, yang mana didalam akadpembiayaan tersebut tercantum bahwa Nasabah telah mendapat fasilitaspembiayaan dari Bank Victoria Syariah sebesar Rp.101.000.000, (seratussatu juta rupiah) dengan margin sebesar Rp.67.871.953, sehingga totalkewajiban Nasabah adalah sebesar

Bahwa Bank/TERGUGAT telah mengirim Surat Peringatan Ill (ketiga) danNasabah /PENGGUGAT telah menerima surat peringatan tertanggal 25Februari 2014, yang mana Nasabah telah menuggak selama 5 (lima) bulanyaitu sebesar Rp. 17.590.828,40 (tujuh belas juta lima ratus sembilan puluhribu delapan ratus dua puluh delapan koma empat puluh rupiah) (P9).10.Bahwa pada tanggal 5 Mei 2014 , pihak Bank/TERGUGAT , berdasarkanSP1, SP2, SP3, dan Akad Pembiayan Murabahah berikut Sertifikat HakTanggungan, mengajukan eksekusi

T.Nurhayati Rp. 61.230.000, 10 M.Ferdi MR Putra Rp.100.750.000, 11 Sariady Rp.55.000.000, Berdasarkan Ketentuan yang berlaku di Bank Mega Syariah TebingTinggi terhadap nasabah pembiayan yang melakukan Pelunasan ataskredit harus melalui persetujuan dari Bank Mega Cabang Siantar,sehingga terdakwa selaku Pimpinan Unit Manager Kota Tebing Tinggiwajidb mengirimkan datadata nasabah pembiayaan yang melakukanpelunasan kredit.

Bahwaselanjutnya terdakwa selaku Pimpinan unit Manager bank Mega Syariahmelakukan Penarikan atas danadana nasabah pembiayan yang telahmelunasi kewajibannya tersebut diatas dengan cara terdakwa mengisiformulir penarikan atas namanama nasabah tersebut tanpasepengetahuan dan seijin dari nasabah yang melakukan pelunasanmaupun izin dari Pimpinan terdakwa di Bank Mega cabang Siantar.

Nomor 2070 K/PID.SUS/201324.25.26.27.28.29.30.31.32.Perkembangan Pembiayan PT Energy Spectrum (ES) danPengoperasian Pesawat ATR 42500 MSN 601 PKHNS;Asli lembar disposisi direksi atas Nota Dinas No. 1923/NDI/GSY/XI/2010 tanggal 26 November 2010 perihal Laporan KonfirmasiPerlakuan PPn atas Pembiayaan IMBT PT Energy Spectrum;Asli lembar disposisi direksi perihal estimasi biaya overhoul enginepesawat ATR 42500 MSN 601, Asli lembar disposisi direksi perihalSurat Minat Pembelian pesawat ATR 42500 MSN 601

Call Memo tanggal 14 Juni 2010 tentang Persetujuan Prinsip LeaseAgreement Bank DKI dengan PT Gatari Air Service;Lembar Disposisi Direktur Utama tanggal 15 Juni 2010 atas CallMemo tanggal 14 Juni 2010 tentang Persetujuan Prinsip LeaseAgreement Bank DKI dengan PT Gatari Air Service;Asli Aircraft Lease Agreement antara PT Bank DKI dengan PTGatari Air Service tertanggal 21 Mei 2010;Asli lembar disposisi direksi atas Nota Dinas No.1772/NDI/GSY/X/2010 tanggal 29 Oktober 2010 perihal LaporanPerkembangan Pembiayan

Call Memo tanggal 14 Juni 2010 tentang Persetujuan PrinsipLease Agreement Bank DKI dengan PT Gatari Air Service;Lembar Disposisi Direktur Utama tanggal 15 Juni 2010 atas CallMemo tanggal 14 Juni 2010 tentang Persetujuan Prinsip LeaseAgreement Bank DKI dengan PT Gatari Air Service;Asli Aircraft Lease Agreement antara PT Bank DKI dengan PTGatari Air Service tertanggal 21 Mei 2010;Asli lembar disposisi direksi atas Nota Dinas No.1772/NDV/GSY/X/2010 tanggal 29 Oktober 2010 perihal LaporanPerkembangan Pembiayan

BPSK dan hal ini sudah disepakatidalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen pada halaman 2 point 17;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mempelajarialasanalasan keberatan Pemohon Keberatan dan juga jawaban TermohonKeberatan tersebut, yang pada pokoknya sejak awal antaraPenggugat/Pemohon Keberatan dengan Tergugat/Termohon Keberatan telahsepakat untuk memilih penyelesaian sengketa pada Pengadilan NegeriJakarta Selatan;Menimbang, bahwa dari surat bukti tertanda P1 berupa fotokopiPerjanjian Pembiayan

Bahwasetelah Penggugat menyetujui permohonan pinjaman kredit Tergugat tersebut,selanjutnya Penggugat bersama dengan Tergugat membuat sertamenandatangani Perjanjian Kredit Fasilitas Pembiayan Mega Usaha KecilMenengah (MEGA UKM) Nomor 234/PK/UKM/BRJ/12 tertanggal 27 April 2012Halaman 13 dari 17 Halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G.S/2019/PN Bta(vide bukti P2) yang menerangkan Fasilitas Kredit yang diberikan olehPenggugat kepada Tergugat adalah Kredit Modal Kerja sejumlah Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh

IIS MUSLIMAH selaku kakak Penggugatbukanlah suatu perbuatanyang bertentangan dengan kewajiban hukum Tergugat selaku Kreditur dalam PerjanjianFasilitas Pembiayan Konsumen, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dalilPenggugat yangmenyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukumtidaklah berdasar dan haruslah dikesampingkan;Menimbang, bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalildalil gugatannyamaka gugatan Penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya;Menimbang, bahwa terkait buktibukti

orang lain dengan melawan hak;Menimbang, bahwa keterangan Saksisaksi, keterangan Terdakwa danbarang bukti yang diajukan di muka persidangan didapat faktafakta hukum bahwaTerdakwa mengambil sepeda motor Handa Beat warna putih dengan Nomor PolisiT 3620 BW karena terdeteksi melalui handphone komunikator bahwa sepedamotor tersebut telah menunggak pembayaran selama 2 (dua) bulan lebih danHalaman 12 dari 15 Putusan No. 45/Pid.B/2017/PN.PwkForm 01/SOP/01.7/2017setelah Terdakwa mengecek ke setiap Finance pembiayan

masih termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriMedan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, sebagai orangyang melakukan, atau turut serta melakukan, secara melawan hukummelakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atausuatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atauperekonomian Negara, yang dilakukan dengan caracara sebagai berikut:Bahwa Subdarkan selaku Ketua Koperasi Karyawan PDAM TirtanadiProvinsi Sumatera mengajukan permohonan pembiayan

Permasalahan :Nasabah mengajukan permohonan pembiayaan sebesarRp.9.000.000.000. jangka waktu pembiayan 60 bulan (5 tahun)dengan tujuan pembiayaan adalah Pembiayaan Konsumtif anggotakeperasi/PKPA executing.2.

3 (tiga)orang yaitu Sdr Subdarkan selaku Ketua, Sdr Aminullah Barus selakuSekretaris dan Sdri Adiwartyastuty selaku Bendahara yang telahdisahkan pada Maret 2010 diperoleh data bahwa berdasarkan BIcheking dalam kolektibilitas lancar.Page 5 of 300Putusan Pengadilan Tipikor Perkara ADIWARTYASTUTI, SENomor : 110/ Pid.Sus.TPK / 2016 / PN.MdnKhusus di BSM, KKTM bellum pernah mendapatkan fasilitaspembiayaan dan apabila pembiayaan ini terealisasi dengan asumsiseluruh fasilitas digunakan maka total O/S pembiayan

Permasalahan :Nasabah mengajukan permohonan pembiayaan sebesarRp.9.000.000.000. jangka waktu pembiayan 60 bulan (5 tahun)dengan tujuan pembiayaan adalah Pembiayaan Konsumtif anggotakeperasi/PKPA executing.2. Exeption :Biaya administrasi sebesar 0,5% per pencairan, DSR per masingmasing end user < 50% dengan persyaratan yang belum dipenuhi :Nihil.3.

Untuk pembiayaan chenelling untuk PPR anggota ditetapkanselama 15 tahun sedangkan menurut ketentuan dalam SuratEdaran Pembiayaan Nomor : 11/001/PEM tanggal 7 Januari2009 pembiayan pembelian rumah dngan agunan maksimal 10tahun ;3.