Mukti selaku Wakif memiliki empat orang anak yaitu Tafsir (kakek dariPENGGUGAT II), Mobin (kakek buyut dari PENGGUGAT I!) , Masringah(tidak memiliki kKeturunan) dan Masbitah (Nenek dari PENGGUGAT III danTERGUGAT Il).Il.

Mukti, Mobin sebagai anak kedua wakif menjadi takmirpertama Mushalla As Shabawi tanpa mengubah status tanah wakaf darattersebut dan tetap berupa tanah kosong.V. Bahwa sepeninggal Mobin, Rosidi sebagai suami Masbitah (anak terakhir wakif)menjadi takmir kedua Mushalla As Shabawi tanpa mengubah status tanahwakaf darat tersebut dan tetap berupa tanah kosong.Vi.

Muktiseluas sekitar 342 meter persegi adalah miliknya beserta keluarganyapadahal hampir seluruh keluarga besar wakif mengetahui bahwa tanahtersebut adalah tanah wakaf H. Mukti.XII. Bahwa upayaupaya persuasif telah ditempuh oleh pihak pihak keluarga namuntidak pernah dihiraukan oleh PARA TERGUGAT bahkan TERGUGAT memasang pagar di sebelah selatan tanah wakaf dan tetap mengakuibahwa tanah tersebut adalah hak milik TERGUGAT I beserta keluarganya.Xill.

Mukti (wakif) dan masih sanggup untukmemberikan keterangan di depan sidang.Bahwa Badrun (19262003) sebagai cucu tertua H.

;Bahwa tanah wakaf tersebut tidak ikut dibagi menjadi harta warisan untukkeempat anak wakif;Bahwa bangunan musholla wakaf masih tertulis di atas tanah hak Masbitahsesuai leter C dengan nomor kohir 104 nomor persil 2 dan kelas d Il,sedangkan tanah wakaf darat yang kosong seluas sekitar 342 m2 masihtertulis di atas tanah hak Mobin sesuai dengan leter C dengan nomor kohir234, nomor persil 2 dan kelas Desa II;Bahwa sepeninggal H.

Bahwa patut dipertanyakan jika benar tanah obyek sengketa TIDAKDIWAKAFKAN KEPADA YAYASAN PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH,maka mengapa semasa Almarhumah Hafifa Madu ( WAKIF ) masihhidup PENGGUGAT TIDAK MEMPERSOALKAN / ATAU9. Bahwa perlu dipertegaskan kembali bahwa tanah obyek sengketa TIDAKDALAM BENTUK PINJAM PAKAI ANTARA HAFIFA MADU denganYAYASAN MUHAMMADIYAH, melaikan TELAH DIWAKAFKANSECARA SAH OLEH PEMILIKNYA.

mengatur legalitas Subyek hukum Wakif, yaitu orangyang dapat melakukan suatu perbuatan hukum Wakaf memberikanharta bendanya kepada Penerima Wakaf sebagai Nazhir, wajib pulamemiliki legalitas sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (8) huruf adan Pasal 4 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 41 Tahun 2004 tentangWakaf Jo.

Vide peraturanpemerintah No 42 tahun 2006 Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 17 ayat(1) huruf c. serta berdasarkan Penjelasan Pasal 32, lkrar Wakafdilakukan antara Wakif sebagai pemberi harta benda dan penerimawakaf sebagai Nazhir, bukan untuk dimiliki melainkan untuk dikeloladan dikembangkan sesuai dengan tujuan Wakaf.4. Bahwa dali!

Bahva dalil Tergugat yang menyatakan bukti kepemilikan tanah obyeksengketa berupa Sertifikat (SHM Nomor 382 Tahun 1993 ) atas namaHafifa Madu member Wakaf ( Wakif ) kepada Yayasan Muhammadiyahsebagai Nazhir, tidak bisa ditarik kembali oleh Ahli Waris maupun PemberiWakaf sendiri, adalah dalil dan pernyataan Tergugat yang bersifatspekulatif, karena Sertifikat ( SHM.

Bahwa didalam ketentuaan UU No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf,khususnya ketentauan Pasal 3 sudah secara tegas menyatakan Wakafyang telah diikrarkan TIDAK BOLEH DIBATALKAN/atau ditarik kembalioleh siapapun juga termasuk si pemberi wakaf (Wakif) sendiri, karenakarakteristik Tanah Wakaf dengan Warisan sangat jauh berbeda maknahukumnya. Oleh karena itu Penggugat TIDAK MEMELIKI KUALITASSEBAGAI PENGGUGAT DALAM PERKARA WI, karena bukan sebagaiPemiliknya.

Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Nomor 01 Tahun1983 pada hari Sabtu Tanggal 4 Jumah 1403 H atau Tanggal 19 Maret 1983 Mtersebut yang bertindak selaku Muwagif adalah orang yang bukan sebagai pemiliksah atas tanah tersebut yakni tertera masyarakat banyak yang bertempat tinggaldi KABUPATEN SIAK yang diwakafkansebelummerdeka/zamanpenjajahan.Bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam syarat sah benda yang diwakafkan(Mauquh) dipandang sah apabila hak milik waqif murni, benarbenar menjadi tetap(AlMilk AtTamm) si Wakif

yaituOrang atau orangorang ataupun badan hukum yang mewakafkan bendamiliknya sehingga apabila dicermati secara seksama antara wakif dan benda yangdiwakafkan dari pengertian diatas adalah orang yang memiliki hak secara hukumatas benda yang diwakafkannya baik bergerak maupun tidak bergerak.Bahwa Jelas dan terang bahwa Ikrar Wakaf sebagaimana tercantum dalam AktaPengganti Akta Ikrar Wakaf Nomor 01 Tahun 1983 pada hari Sabtu Tanggal 4Jumah 1403 H atau Tanggal 19 Maret 1983 M tersebut adalah tidak sah

adalah orang atau orangorang atau badan hukum yangmewakafkan tanah miliknya;Menimbang, bahwa dari defenisi wakif di atas, dapat dipahami bahwa jika wakifnyaorang atau orangorang, maka harus jelas identitas orangnya, jika wakifnya berupa badanhukum, maka harus jelas identitas badan hukumnya karena wakif tersebut akan melakukanperbuatan hukum berupa mengikrarkan kehendak untuk mewakafkan barang miliknyasecara jelas dan tegas kepada nadzir dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf;Menimbang, bahwa

wakif masyarakat banyak yang bertempat di Balai Kayang IIDesa/Kelurahan Rempak sebelum merdeka/zaman penjajahan seperti yang tercantumdalam Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Nomor 01 Tahun 1983 tanggal 19 Maret 1983dalam perkara a quo, menurut pendapat Majelis Hakim mempunyai 2 (dua) kejanggalan,yaitu:e wakifnya adalah masyarakat banyak yang bertempat di Balai Kayang II Desa/Kelurahan Rempak.

atau ahli warisnya untuk menjadi nadzire Wakif yang mewakafkan tanah tidak jelas identitasnya secara pasti karena hanyadisebut masyarakat banyak;e Wakif mewakafkan tanah tersebut sebelum Indonesia merdeka (sebelum 17 Agustus1945), namun Tergugat I selaku nadzir baru lahir tahun 1950;e Kepala KUA selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf kurang teliti dalam menelitikeadaan tanah wakaf khususnya yang berkaitan dengan surat tanah tersebut sehinggatetap menerbitkan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf meskipun

Sedangkan TERGUGAT dalam dokumendokumen Wakaf disebutkan sebagai Wakif yaitu atas nama H. AhmadAman Mizan, Dkk, sedangkan untuk Nadzir di tunjuk TERGUGATatas nama Pribadi;.b.

Bahwa jelas TERGUGAT selaku Wakif adalah orang yang mewakilisekelompok orang, bukan mewakili Masyarakat Desa Burbiah,karena tidak ada dalil mewakili/atas nama masyarakat Desa Burbiahdidalam dokumendokumen wakaf tersebut, dimana TERGUGATsecara sadar telah mewakafkan Tanah perkarangan untuk lokasiMenasah Sirajuddin Puset, yang kemudian atas kesepakatanbersama masyarakat di ganti namanya menjadi Sirajul Huda;c.

Bahwa cukup jelas dan beralasan berdasarkan fakta fakta,TERGUGAT merupakan Wakif dan bahkan juga sebagai Nadzir atastanah sengekta Aguo yang kemudian dalam gugatan ini PARAPENGGUGAT mengklaim sebagai Tanah milik Masyarakat DesaBurbiah, padahal pemanfaatan Tanah sengketa A quo tersebut diperuntukan untuk keperluan; Lokasi Menasah Sirajuddin Puset.sementara PARA PENGGUGAT merupakan panitia PembangunanMesjid Sirajul Huda Desa Burbiah;e.

Bahwa tidak cukup beralasan dalil klaim PARA PENGGUGAT yanghanya didasarkan sebagai Panitia Pembangunan Mesjid Sirajul Hudakemudian mengaku memiliki mandat dan Legal Standing mewakiliMasyarakat Desa Burbiah atas Tanah Sengketa a quo sebagai bendaharta milik masyarakat Desa Burbiah, padahal Objek Sengketa Aquoadalah benda harta Wakaf yang dalam pemeliharaan dan pengurusanmenjadi tanggung jawab TERGUGAT selaku Wakif, Nadzir danPimpinan Pasantren Sirajuddin Puset sampai saat ini;f.

Balai Pengajian tersebut dibongkar, diatasnya saat intelah berdiri Mesjid, MCK, TPA, yang dana pembangunan di peroleh dariPemerintah, sumbangan masyarakat baik kelompok maupun perseorang,baik dari desa Burbiah sendiri, maupun dari masyarakat lainnya dari luardesa Burbiah.Bahwa pendirian Yayasan Taman Pengajian AlQuran (TPA) di lokasiTanah Pasantren di bangun sebelum Tanah Perkarangan PesantrenSiradjuddin itu diwakafkan pada tahun 2005, tentu setelan mendapatkanizin dan sepengetahuan TERGUGAT selaku Wakif

Keberatandan sangkalan Tergugat dan Tergugat II atas dalil gugatan Para Penggugatadalah sebagai berikut :e Eksepsi tentang Penggugat tidak mempunyai kapasitas mengajukan gugatan(diskualifikasi in person) dan Gugatan yang diajukan para PenggugatObscuur Libel (kabur); Bahwa Penggugat I, Penggugat Il, Penggugat Ill dalam gugatannyamendalilkan masingmasing dalam jabatan selaku Ketua, Sekretaris danBendahara Nadzir dan wakif Yayasan Rumah Sakit Islam Surakarta,Hal. 8 dari 31 Salinan Putusan Nomor 198/

TAUFIQ RUSDI bertindak sebagai Nadzirmaupun sebagai Wakif telah menyisinkan dan mengumpulkan harta milikpribadinya sendiri sehingga terkumpul sebesar Rp.7000, (tujuh ribu rupiah)sebagai harta benda wakaf awal ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dalilgugatan Penggugat di atas tidak jelas kapan dr. H. MUHAMMAD DJUFRIE(Penggugat 1!), dr. MUHAMMAD AMIN ROMAS (Penggugat Il) dan Ir.TAUFIQ RUSDI bertindak sebagai Nadzir maupun sebagai Wakif.

Demikian dalam kedudukannya sebagaiwakif, Kapan Penggugat melakukan perbuatan hukum berupa mewakafkanhartanya, apa obyek harta yang diwakafkan dan siapa penerima wakafnya.Hal. 21 dari 31 Salinan Putusan Nomor 198/Pdt.G/2017/PTA.Smg.Setiap orang yang melakukan perbuatan hukum harus jelas statusnya.Tentu harus dipisahkan sebagai Nazdir perbuatan hukum yang dilakukandan terhadap obyek apa harus jelas disebutkan dalam dalil gugatannya.Demikian jiuga sebagai wakif;.

TAUFIQ RUSDI sebagai Nadzir maupun Wakif telahmendirikan Badan Hukum Yayasan yaitu Yayasan Rumah Sakit IslamSurakarta sebagaimana ternyata dalam Akta Nomor : 35 tanggal 27Nopember 1970 yang dibuat oleh dan dihadapan RADEN SOEGONDONOTODISOERJO, Notaris di Surakarta, sebagai badan hukum danpengelola Rumah Sakit Islam Surakarta. Dan untuk pertama kali diangkatsebagai Pengurus Yayasan ini, antara lain ialah : dr. MUHAMMAD DJUFRIE(Penggugat ) sebagai Ketua Umum, dr.

., bukan cacattidaknya pemberian wakaf atau akta ikrar wakaf; Bahwa tidak terdapat hubungan hukum antara Para Penggugat dengantanah yang telah diwakafkan, karena setelah terjadinya ikrar wakaf makapihak yang mewakafkan (wakif) secara hukum telah menyerahkan hartabenda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktutertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/ataukesejahteraan umum menurut syariah.

Dengan demikian, terputushubungan hukum = antara wakif dengan harta benda yang telahdiwakafkan; Bahwa Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk megajukangugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) UndangUndangNomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 5Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;Halaman 6 dari 9 halaman.

Gowa tanggal 11 Desember 2013, dan AkteIkrar Wakaf yang ditandatangani Wakif ( H.Hasan Bisri) dan Nazlir ( Drs.H.Abd. Jabbar Hijaz,Msi ) dan disaksikan oleh Nur Aida rauf, S.Ag, M.Pd.idan Saiful Hudan, tanggal 11 Desember 2013;2. Bahwa setelah terjadinya penyerahan Tanah wakaf tersebut antarapewakif dengan Nazlir, maka Drs. Abd. Jabbar Hijaz,Msi selaku nazlir,mulai membenahi pesantren dengan melakukan pembangunan fisikHim. 2 dari 10 him.

Pallangga,Kabupaten Gowa,( H.Hasan Bisri selaku Wakif dan Drs.H.Abd.JabbarHijaz,MS.i selaku Nazlir).8. Bahwa pemberehentian Nazlir 1. #namapenggugat dan Nazlir 2Yayasan Pesantren Bahrul Ulum oleh Badan Wakaf Nasional NU,berdasarkan Lampiran 1 Keputusan Badan Pelaksana Wakaf IndonesiaNomor 001/BWI/NZ/2018, tanggal 25 April 2018, bertentangan dengandengan Pasal 45 Undang Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang wakaf yangberbunyi sebagai berikut Nazlir dapat diganti apabila:1.

Akantetapi perangkat Desa maupun Nadzir wakaf Desa Lhong Raya tidak dapatmenjelaskan mengenai asalusul wakaf dimaksud, tidak diketahui siapapewakaf (si Wakif), kapan terjadinya wakaf, bagimana ikrar wakaf danperuntukan tanah wakaf yang dinginkan oleh si Wakif. Sehingga Penggugatpun menyatakan keberatan dan melarang pendirian bangunan rumah diatastanah tersebut, apalagi bangunan rumah tempat tinggal tersebut tidak jelasperuntukkan serta tidak sesuai dengan kegunaan tanah wakaf padaumumnya;.

Maka, agar tanah tersebut tidak diambil orang pada tahun 1999,Alm.Abdul Manaf Sulaiman selaku Kepala Desa saat itu yang jugamerupakan Bapak mertua Turut Tergugat II dan Tergugat Il yang saat itumenjabat sebagai Sekretaris Desa, berinisiatif mengajukan pendaftarantanah tersebut sebagai tanah wakaf milik Desa Lhong Raya dengan caramengurus Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW) melalui Tergugat V.Padahal sesungguhnya tanah tersebut tidak pernah diwakafkan, tidak adaikrar wakaf dari si wakif atau pemilik

Putusan No 28/Pdt.G/2017/MSAcehadalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badanhukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya danmelembagakannya untuk selamalamanya guna kepentingan ibadatatau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajarat Islam/Syariah Jo.Pasal 218 dan Pasal 217 ayat (1) dan ayat (3) KHI menegaskan syaratwakaf diantaranya pihak yang mewakafkan (wakif) harus mengikrarkankehendaknya secara jelas dan tegas kepada Nadzir dihadapan PejabatPembuat Akta Ikrar Wakaf dan

Oleh karenanya Majelis Hakim TingkatBanding dalam hal ini memandang relevan untuk menjelaskan pengertiandari wakaf dan apa saja unsur dari wakaf itu;Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 ayat (1) UndangUndangNomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang dimaksud dengan wakaef adalahPerbuatan hukum Wakif untuk memisahkan dan/menyerahkan sebagianHal 21 dari 33 hal.

Wakif, b. Nadzir, c.Harta benda wakaf, d. Ikrar wakaf, e. Peruntukan harta benda wakaf dan f.Jangka waktu wakaf,Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsurunsur wakaf tersebutsifatnya adalah komulatif bukan alternative, artinya wakaf dikatakan sahapabila semua unsur tersebut terpenuhi sebagaimana ditentukan dalamPasal 6 UndangUndang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf;Menimbang, bahwa karena dalam perkara a quo Penggugatmendalilkan tanah sengketa seluas +400 m?

AdinatiAIRANATA mawaciakan bahwa dari hasil penggarapan tanah Wakaf a quo agar diberikan/dijadikan upah bagi siapa saja keturunanR.Adipati WIRANATA yang membaca khataman Quran setiap tahun danpahalanya ditujukan untuk Ayah dan lbunda Wakif R. Adipati WIRANATA,55yaitu : Bapak R.H.

Moehamad Tohir Bin R.Wiradireja dan Ibu Ratu SaripahBinti R.Enoh.Adapun periode kepengurusan tanah Wakaf a quo diawali oleh AlmarhumR.Adipati SOERIAWINATA (Regen#Bupati Bogor Kedua) selaku anakkandung Wakif R.Adipati WIRANATA yang menjabat sebagai pengurusWakaf/Nazhir ke1 (Kesatu).

JAYADIREJA alias HAJI ANWAR), Wakif R. AdipatiWIRANATA mengamanatkan/menyerahkan/memberi kuasa kepada anaknyaR.

JAYADIREJA, Keturunan Wakif, Nazhir urutanyang ke5 (Kelima).Surat "Hatur Oeninga kasadaja Achli perihnal Tanah Wakaf Katulampadalam bahasa Sunda yang dibuat oleh R.H. MANSJUR WIRAATMADJAalias MANSJUR Rd.H.DALEM, Keturunan Wakif, Nazhir urutan ke6(Keenam) tertanggal Tjiomas, 15 Juli 1929.rat Aman hatamanAlQuran n Wasiat WIRANATANAGARAberkaitan dengan Sawah Wakaf Katulampa dalam bahasa Sunda yangdibuat oleh JUSUF WIRANATANAGARA, Keturunan Wakif, Nadzir urutanke7 (Ketujuh).10.

Penghulu adalahPejabat Khusus yang ditunjuk oleh Belanda dalam rangkamengayomi segala permasalahan keagamaan termasukdidalamnya perwakafan, oleh karena belum ada perundangundangannya, maka penghulu pula mengkonstatinkannyadengan tidak diberikan wakif atau Nadzirnya, sebagai penghuluyang tahu permasalahan kemudian berkembang selanjutnyakeluar PP No.28/1977, maka diatur Pejabat Pelaksana PembuatAkta Ikrar Wakaf (PPAIW ) adalah setiap Kepala KUA ;Prosedurnya si wakif bersama saksisaksi datang ke kantor

Di samping itu APAIW harus dibuat jugaSALINAN RANGKAP EMPAT, terdiri dari : Salinan lembar pertamadisampaikan kepada wakif.

IMUMAMIN dalam fotocopy APAIW tersebut pada satu sisi berstatus sebagai SAKSIsedangkan di sisi lainnya berstatus sebagai PEWAKAF atau WAKIF atas tanahyang diterangkan di dalamnya.Bahwa dalam pandangan hukum, status seorang sebagai SAKSI adalah berbedadengan status seorang sebagai PEWAKAF atau WAKIF karena saksi adalahorang yang menyaksikan perbuatan perwakafan yang dilakukan oleh orang lain,sedangkan pewakaf atau wakif adalah orang yang melakukan perbuatanperwakafannya itu sendiri.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah wakaf dari Wakif (A.

Dan didalam penjelasan pasal 14 Ayat (1) UUNo. 41 Tahun 2004 tentang wakaf disebutkan bahwa dalam rangkapendaftaran nadzir, Menteri harus pro aktif untuk mendaftar paranadzir yang sudah ada dalam masyarakat.3.3 Bahwa tindakan hukum yang dilakukan baik oleh wakif maupunnadzir telah sesuai dengan syariat islam dan ketentuan pasal 2, 6dan 7 UU No. 41 Tahun 2004 tentang WAKAF, sehingga menurutpasal 3 tidak boleh dibatalkan./4.

TAHIR DARMAN yang notabene sebagai orang yang berwenang mengeluarkan Akta lkrarWakaf (Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tobelo ketika itu)menerangkan dibawa sumpah bahwa tanah objek sengketa tekahdiwakafkan oleh Hafifa Madu (Wakif) kepada Drs.lshak Jamaluddin(Nadzir) a.n Muhammadiyah. Hal itu saksi tahu karena saksi padasaat itu didatangi oleh Hafifa Madu, Talib Teki danDrs. IsakJamaluddin, dan saksilah yang menerbitkan / mengeluarkan AktaIkrar Wakaf (Bukti T., I2).6.3.

Selain dari pada itu, pernyataan Pembanding tentangNahzir tidak didaftar tidak membatalkan IKRAR WAKAF, adalahpernyataan yang bertentangan dengan LANDASANFILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS FORMIILsebagaimana dimaksud dalam penjelasan UndangundangNomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.Bahwa Pembanding menyatakan tindakan Hukum Wakif maupunNahzir telah sesuai dengan syariat Islam dan ketentuan pasal 2,pasal 6 dan pasal 7 sehingga menurut pasal 3 UU Nomor 41Tahun 2004 tentang Wakaf tidak boleh dibatalkan,

, tidakdiketahui sehingga dirubah dan diganti dengan tahunwafatnya Wakif, dan alamat tempat tinggal pada saatdilaksanakan perbuatan hukum wakaf disebut telahmeninggal dunia. Dari fakta yang diperoleh melalui alat bukti T.I.IL2 tersebut,maka menurut hukum Pembanding tidak patut menghubugkanpernyataannya sebagaimana pasal 3 UndangUndang Nomor41 Tahun 2004 tentang Wakaf.4.

, tidak diketahuisehingga dirubah dan diganti dengan tahun wafatnya Wakif, dan/ alamat...............alamat tempat tinggal pada saat dilaksanakan perbuatan hukumwakaf tersebut (telah meninggal dunia), dengan demikian selainHalaman 27dari37 halamanPutusan Nomor: 19/PDT/2013/PT.

Abdul Razak atau ahliwarisnya dan bukan pula ahli waris dari wakif. Bahwa agar suatukepentingan tersebut dapat dinyatakan cukup layak serta mempunyaidasar hukum maka harus memenuhi kriteria Kepentingan tersebutdiatas;3. Bahwa jika Para Penggugat bukanlah salah satu dari panitia pembangunanMadrasah dan mushola (Nadzir) atau ahli waris dari wakaf ataupun ahliwaris dari nadzir maka Para Penggugat bukanlah orang yang berhakberperkara dalam perkara ini.

dimaksud pada ayat(1) diatas tidak berhasil, sengketa dapat diselesaikan melaluimediasi, arbitrase atau pengadilan;Bahwa Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama,berbunyi : Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutusdan menyelasaikan perkara di tingkat pertama antara orangorangyang beragama Islam dibidang antara lain Wakaf;Bahwa untuk mengetahui tentang apa yang disebut Sebagai SengketaPerwakafan, perlu kiranya kami kemukakan terlebih dahulu tentangpengertian wakaf, Wakif

, Nazhir dan Pejabat Pembuat Akta Ikrar wakaf,sebagai berikut : Wakaf adalah perbuatan hukum Wakif untuk memisahkan sebagianharta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untukjangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluanibadah dan/atau kesejakteraan umum menurut syariah; ( Pasal 1 ayat(lI) UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf); Wakif adalah pihak yeng mewakafkan harta benda miliknya ( Pasal 1ayat (2) UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf); Wakif meliputi :a.

yang tidak sesuai denganpersyaratan atau keinginan Pihak Pertama, sehingga PihakPertama belum melaksanakan Wakaf, dan terjadilahkesepakatan bersama diantaranya tertanggal 24 januari 2011( bukti P 7 ) pada intinya yakni Kesalahpahaman mengenai Wakaf dianggap selesai ; Wakaf dinyatakan sah secara agama setelah memenuhiketentuan Undang Undang yang berlaku dan tetapdiserahkan kepada Muhammadiyah ; Pembuatan Sertifikat Wakaf sesuai Undang Undangdiusahakan secepat mungkin dengan tetap mencantumkannama Wakif

Akhirnyamenimbulakan pertanyaan apa ukuran dari NIAT DAN HARAPANitu, karena hal ini akan menimbulkan ketidakpastian hukumdan penafsiran penafsiran yang subyektif ;Menimbang bahwa berdasarkan Undang Undang Wakaf no.41 tahun 2004 tentang WAKAF pada pasal 6 menyebutkan bahwawakaf dilaksanakan dengan memenuhi Unsur Wakaf sebagaiberikut1.Wakif ;2. Nazhir ;3. Harta benda Wakaf ;4. Ikrar Wakaf ;5. Peruntukan Harta Banda Wakaf ;6.

Jangka Waktu Wakaf ;Selanjutnya pada pasal 17 ayat 1 disebutkan bahwa IkrarWakaf dilaksanakan oleh Wakif kepada Nazhir didepandihadapan PPAIW dengan disaksikan oleh dua orang saksi.Selanjutnya pada ayat 2 menyebutkan bahwa Ikrar Wakafdinyatakan secara lisan atau tulisan dan dituangkan dalamAKTA IKRAR WAKAF oleh PPAIW.

Menyatakan sah ikrar wakaf tertanggal 5 Januari 2018 berdasarkan wakafpewaris yang dilakukan oleh Terlawan V sebagai Wakif kepada Adi Wahyudiselaku Nadzir;4. Menyatakan sah Akta Ikrar Wakaf Nomor 023 Tahun 2018 tanggal 5 Januari2018.5. Menyatakan objek sengketa dalam perkara a quo:a. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 4048/TenggarongSeberang seluas 2.184 m?(dua ribu seratus delapan puluh empat meterpersegi);b.

Akta Ikrar Wakaf Nomor 023 tahun 2018 tetanggal 5 Januari 2018yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi Il selaku wakif kepadasaudara Adi Wahyudi selaku Nadzir dengan disaksikan oleh 2 (dua)orang saksi yaitu Hj. Siti Herminawati dan Kaharuddin yang dibuat danHim5 dari 15 hlm Putusan Nomor 19/Pdt.G/2022/PTA.JKditanda tangani dihadapan H. Haerillah S.Ag.,M.H. selaku PejabatPembuat Akta Ikrar Wakaf Kecamatan Tenggarong Seberang;.

Ikrar Wakaf tertanggal 5 Januari 2018 yang dibuat oleh TergugatRekonvensi Il selaku Wakif berdasarkan wakaf lisan dari Pewarisalmarhum H. Bachtiar Effendi,Bc.Hk kepada saudara Adi Wahyudi selakuNaazir dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu Hj. SitiHerminawati dan Kaharuddin yang dibuat dan ditanda tangani dihadapanH. Haerillah S. Ag., M.H., selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar WakafKecamatan Tenggarong Seberang;.

Saksi/Ahli adalah Pegawai pada Kantor DinasKementerian Agama Kabupaten Mimika ;e Bahwa Saksi/Ahli dihadirkan di persidangan untuk memberiketerangan tentang Pengertian Wakaf ;e Bahwa benar yang dimaksud dengan Wakaf ialah perbuatanmenyerahkan atau memberikan sebagian atau seluruhnyasesuatu hak dari si pemberi wakaf untuk digunakan demikepentingan sosial ;e Bahwa benar, yang dapat diwakafkan adalah berupa hartabergerak dan tidak bergerak ;e Bahwa menurut Saksi/Ahli seseorang yang akan memberi wakaf(wakif

) sebelumnya mendatangi Kantor Urusan Agama (KUA)untuk menemui Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW)dengan membawa buktibukti kepemilikan;e Bahwa dalam hal Pemilik (wakif) hendak memberi wakaf, makakeinginannya akan dimasukkan ke dalam Akta Ikrar Wakaf ;e Bahwa Ikrar Wakaf yang dibuat harus lah dicatat dalam bukuregister ;e Bahwa dalam Akta Ikrar Wakaf itu harus dicantumkan namaPemberi dan Penerima wakaf, jika tidak maka Akta tersebuttidak Sah;e Bahwa dalam perkara ini ada Akta Ikrar Wakaf dan

ada AktaPengganti Ikrar Wakaf, ini perbedaannya yaitu Akta Ikrar Wakafjika pihak wakif datang langsung menyampaikan keinginannya,sedangkan Akta Pengganti itu muncul jika Pewakif tidaklangsung menghadap karena misalnya sudah meninggal dunia,yang untuk itu hendak dilanjut / diteruskan oleh orang lain,sehingga dibuatlah Akta Pengganti Ikrar Wakaf itu ;e Bahwa Akta Pengganti Ikrar Wakaf itu dibuat jika wakif yangakan mewakafkan sudah meninggal dunia sebelum wakafterjadi, meskipun sudah di dengar 2 (

haruslah benarbenar orang yang memiliki hak atas kebendaan(atauhartabenda) miliknya, (vide Pasal 1 ayat (1) dan (2) UU No, 41tahun 2004 ttg Wakaf), dimana dalam ayat (1) pasal tersebut menegaskan: Wakaf adalah perbuatan hukumwakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk30dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengankepentingannya guna keperluan ibadah dan/ataukesejahteraanumummenurutsyariah, demikian selanjutnya dalam ayat (2) menegaskan :wakif

secaraBahwa selain itu Pasal 19 UndangUndang tersebut menegaskan,Untuk dapatmelaksanakan ikrarwakaf, wakif atau kuasanyamenyerahkan surat dan/ataubukti kepemilikan atas harta benda wakafkepada PPAIW.

Bahwa Penggugat telah secara keliru mengajukan perkara a quo kePengadilan Negeri Tobelo dan atau Pengadilan Negeri Tobelo tidakberwenang mengadili perkara ini, Karena tanah/obyek sengketa adalahtanah wakaf dari Hafifa Madu (selaku WAKIF) yang adalah orang tuakandung Penggugat, dimana tanah obyek sengketa telah diwakafkankepada Organisasi Muhammadiyah yang diwakilkan kepada Tergugat sebagai Nazhir, vide Sertifikat Hak Milik Nomor: 382 Tahun 1993 terbacaatas nama Hafifa Madu selaku Wakif (bukti T.I

Makadengan demikian Penggugat tidak memiliki kualitas untuk menggugat,sebab selaku pemberi wakaf (wakif) dan penerima wakaf (Nazir) telahmemenuhi ketentuan Pasal 8 ayat (1) jo. Pasal 7 UU Nomor: 41 Tahun2004 tentang wakaf;C.

Keberatan Tentang Kurang Pihak dan Eror In Persona (salah orang) :1.Bahwa berdasarkan bukti SHM Nomor 382 Tahun 1993, yang ditertibkanoleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Maluku Utara, tercatat atasnama Hafifa Madu sebagai Pemberi Wakaf (Wakif) maka dengan tidakditariknya pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten MalukuUtara sekarang BPN Kota Ternate sebagai pihak dalam perkara ini,maka gugatan Penggugat menjadi tidak jelas karena kurang pihak;Bahwa gugatan Penggugat terhadap Drs.

Ishak Jamaluddin, M.Pd)tidak pernah memiliki dan atau menguasai tanah objek sengketa,melainkan hanya sekedar bertindak untuk dan atas nama OrganisasiMuhammadiyah sebagai Penerima wakaf (Nazhir) dari Hafifa Madu(Wakif) yang sah;Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tobelo telahmemberikan Putusan Nomor 56/Padt.G/2012/PN.TBI tanggal 11 Juli 2013 yangamarnya sebagai berikut:DALAM EKSEPSI.Menolak eksepsi Tergugat , Tergugat Il dan Turut Tergugat untuk1.Brseluruhnya;DALAM POKOK PERKARA.Mengabulkan

Gowa tanggal 11 Desember 2013, danAkte Ikrar Wakaf yang ditandatangani Wakif ( H.Hasan Bisri) dan Nazlir( Drs. H.Abd. Jabbar Hijaz,Msi ) dan disaksikan oleh Nur Aida rauf, S.Ag,M.Pd.i dan Saiful Hudan, tanggal 11 Desember 2013;2. Bahwa setelah terjadinya penyerahan Tanah wakaf tersebut antarapewakif dengan Nazlir, maka Drs. Abd.

Pallangga,XXXXXXXXX XXXX,( H.Hasan Bisri selaku Wakif dan Drs.H.Abd.JabbarHijaz,MS.i selaku Nazlir).8. Bahwa pemberehentian Nazlir 1. Drs.H.Abd.Jabbar Hijaz,M.Si danNazlir 2 Yayasan Pesantren Bahrul Ulum oleh Badan Wakaf Nasional NU,berdasarkan Lampiran 1 Keputusan Badan Pelaksana Wakaf IndonesiaNomor 001/BWI/NZ/2018, tanggal 25 April 2018, bertentangan dengandengan Pasal 45 Undang Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang wakaf yangberbunyi sebagai berikut Nazlir dapat diganti apabila:1.

Vide bukti copy P2;Bahwa akan tetapi dengan tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat sebidangtanah dalam Poin tersebut di atas oleh Para Tergugat telah diwakafkan kepadapihak lain dengan penerima wakaf/wakif adalah Tergugat V, sebagaimana aktaIkrar wakaf No.05/w3/V1I/2000 tanggal 29072000, yang dibuat Turut TergugatI. Selanjutnya oleh Tergugat V cq.

Cigadungdidalam tercantum nama wakif : Tergugat V sedang Nadzir : Tergugat I, II, IIdan Tergugat IV.

Yayasan Wakaf RumahSakit Islam Surakarta (YWRSIS) guna keperluan audit sertamengembalikan kerugian yang derita Yayasan Rumah Sakit IslamSurakarta (YARSIS) sebesar nilai audit yang dilakukan oleh YayasanRumah Sakit Islam Surakarta (YARSIS);Menghukum para Tergugat Rekonvensi atau pihak lain yang terkait,untuk tidak bertindak mengatasnamakan Yayasan Rumah Sakit IslamSurakarta (YARSIS/Penggugat Rekonvensi) baik sebagai Nadzirmaupun wakif atas tanah dengan SHGB Nomor 13/Pabelan dan SHGBNomor 2/Pabelan

Nomor 246 K/Ag/201810.11.12.13.14.maupun wakif atas tanah dengan SHGB Nomor 13/Pabelan dan SHGBNomor 2/Pabelan keduanya An.

II mengelola harta benda wakafberupa Rumah Sakit Islam Surakarta terletak di Jalan Ahmad Yani DukuhMendungan Desa Pabelan Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjosudah sesuai peraturan perundangundangan sehingga tidak melakukanperbuatan melawan hukum;Bahwa demikian pula terhadap tuntutan para Penggugat pada butir 8(delapan) sampai dengan butir 11 (sebelas) harus dinyatakan ditolak;Bahwa dalam gugatan rekonvensi mengenai tanah wakaf seluas1.000 meter persegi, SHM Nomor 11.629 yang dilakukan oleh Wakif